MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
COVID-19 : Prokes dan upaya 3T Harus Kembali Ditingkatkan.
Fenomena Gerhana Bulan Terlihat 17 Kabupaten/ kota di Sumsel
Tim KIR SMA LTI IGM Raih Medali Perak dalam Event INNOPA
Siswa SD Plus IGM : Berlaga di Piala Ketua MPR RI
Siswi SMP LTI IGM Bawa Nama Sumsel dalam FORNAS VI 2022
Kenali Fakta, Vaksin Pfizer Banyak Dicari untuk Booster
INDEX
Mahasiswa : Cukup Cinta Kami Yang Kandas, Nasib Buruh Jangan
2020-10-08 11:12:00
Aksi unjukrasa mahasiswa menolak Undang Undang Omnibus Law masih berlangsung hingga sore ini di Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan, Rabu (7/10/2020).
Berbagai macam fenomena terlihat di lokasi. Selain berorasi dan menyanyikan mars pembangkit semangat mahasiwa di Palembang ini juga menuliskan kata-kata sebagai pesan kepada anggota legislatif.
Beberapa pesan yang menggelitik seperti, "Cukup Cinta Kami Yang Kandas, Nasib Buruh Jangan" dan pesan Kecewa Dikhianati Pacar X (tidak) Kecewa Dikhianati DPR V (benar)“, atau pesan DPR (Dewan Penghianat Rakyat).
Ahmad Ridho, Mahasiswa Jurusan Design Komunikasi Visual Universitas Indo Global Mandiri Palembang ikut dalam aksi unjuk rasa ini. Dia dan beberapa temannya datang untuk menyuarakan penolakan terhadap undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Menurutnya, hal ini tentu akan menyulitkan semua orang yang berstatus buruh. "Orang tua kami juga buruh, kami kesini juga untuk memperjuangkan nasib mereka," ujarnya.
Keresahannya saat ini, Undang-Undang ini akan menyulitkannya memperoleh pekerjaan. "Apalagi tenaga kerja asing akan lebih mudah masuk ke Indonesia," ucapnya.
Mahasiswa Universitas Sriwijaya Alfan Thoriq (21) datang dari Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir untuk berunjukrasa. Menurutnya, Undang-Undang ini perlu direvisi karena banyak pasal yang menyengsarakan buruh. "Kenapa sidang paripurna terkesan dipaksakan sehingga pelaksanaannya dipercepat. Tentu ada kepentingan tersendiri," kata Alfan.
Dia berharap agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan undang-undang ini. "Ini merupakan keresahan mahasiwa," pungkasnya. (andhiko tungga alam) (igmtvnews.com)