Kegiatan DPR RI pada minggu kedua bulan Juni 2014 diisi dengan rapat kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri. Dilaporkan pula tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Hasil sidang Standing Commitee on Economic and Sustainable Development Affairs-Asian Parliamentary Assembly (APA) juga dilaporkan secara garis besar.

Rapat Kerja Komisi I DPR
Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2014 di ruang rapat komisi I DPR RI. Adapun agenda pada hari itu membahas tentang: (1). Perkembangan tentang ASEAN berkaitan dengan rencana aksi ASEAN Community tahun 2015, (2). Perkembangan masalah laut China Selatan, (3). Perkembangan hubungan bilateral RI-Australia, (4). Pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Kemenlu TA 2015, (5). Peristiwa Pembangunan Mercusuar di Tanjung Datuk oleh Pemerintah Malaysia dan (6). Perkembangan isu-isu multilateral, regional dan isu-isu luar negeri lainnya.

Kesimpulan rapat kerja; (1). Komisi I DPR RI menerima penjelasan Kemlu terkait Pagu indikatif Kemlu TA 2015 sebesar Rp. 5.454.119.000.000,- (lima triliun empat ratus lima puluh empat miliar sertatus sembilan belas juta rupiah). Selanjutnya, komisi I DPR RI mendukung penguatan anggaran Kemlu ke depan, khususnya untuk peningkatan efektifitas kinerja kantor perwakilan RI di luar negeri dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan penguatan pelaksanaan diplomasi publik, (2). Dalam rangka menjaga kepentingan nasional Indonesia, khususnya untuk menyelesaikan berbagai masalah sengketa perbatasan RI dengan negara-negara tetangga yang masih tertunda, komisi I DPR RI mendesak Kemlu melakukan penguatan diplomasi dan percepatan proses penetapan perbatasan, (3). Mengingat tenggat waktu persiapan bagi penerapan komitmen RI sebagai bagian dari komunitas negara-negara di kawasan Asia Tengga untuk turut dalam pembentukan ASEAN Community 2015, Komisi I DPR RI mendesak kepada Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri agar secara intensif meningkatkan sosialisasi tentang urgensi dan manfaat ASEAN Community 2015 kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Tanggapan Menteri Keuangan atas Pandangan Fraksi-fraksi
Pemerintah RI mengucapkan terimakasih atas dukungan, pandangan dan saran semua Fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2015 yang disampaikan oleh Pemerintah pada tanggal 20 Mei 2014. Dokumen Kem dan PPKF tahun 2015 merupakan penjabaran arah dan strategi yang akan ditempuh pemerintah dalam menyikapi dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan isu-isu strategis, serta mendukung pencapaian sasaran dan target pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 yang bertemakan “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang diperkirakan sebesar 5,5-6,0 persen merupakan perkiraan yang realistis dengan mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai peluang dengan antisipasi potensi resiko baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Perkiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia terutama negara-negara mitra dagang utama Indonesia tahun 2015 diharapkan mampu menjadi faktor pendorong kinerja ekspor dan investasi Indonesia.

Dilihat dari sisi domestik, terjaganya stabilitas ekonomi makro, tingkat kepercayaan konsumen dan investor yang masih tinggi, serta berbagai upaya pemerintah dalam mendorong eksport dan investasi, diharapkan akan mampu menstimulasi sektor riil dan tumbuhnya perekonomian nasional. Sekalipun demikian, perkiraan pertumbuhan ekonomi perlu realistis dengan memperhatikan resiko yang masih membayangi perekonomian global seperti gejolak pasar keuangan global terkait upaya normalisasi kebijakan moneter di negara maju dan tidak tercapainya sasaran-sasaran perubahan struktural di negara maju. Sumber utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 adalah konsumsi rumah tanggal, investasi dan eksport. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan masih cukup tinggi yang di dorong oleh struktur demografi yang didominasi oleh penduduk usia produktif, meningkatnya kelompok berpendapatan menengah atas serta didukung oleh terjaganya stabilitas harga, perbaikan pendapatan per kapita masyarakat,s erta program-program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial.

Selanjutnya, penguatan kinerja investasi domestik juga diharapkan akan menjadi penopang kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2015. Penguatan tersebut terutama terkait dengan upaya-upaya perbaikan iklim usaha serta investasi di dalam negeri, program pembangunan infrastruktur (energi, transportasi, pelabuhan), perbaikan daftar negatif investasi, peningkatan belanja modal, penyebaran aktifitas investasi ke daerah yang lebih merata, serta penguatan peran swasta melalui skema public-private partnership. Kinerja eksport pada tahun 2015 diperkirakan akan mengalami perbaikan. Perbaikan kinerja eksport juga akan didukung oleh upaya diversifikasi pasar, peningkatan peran komoditas ekspor hasil olahan bernilai tambah tinggi, serta peluang lebih terbukanya pasar regional seiring dengan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, pemerintah terus berupaya meningkatkan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan Bank Indonesia sebagai langkah antisipasi. Penguatan kebijakan baik mikroprudensial maupun makroprudensial terhadap arus masuk modal asing juga diarahkan untuk mengurangi resiko pembalikan modal asing dan menjaga agar pergerakan nilai tukar rupiah tetap sejalan dengan pergerakan mata uang di kawasan Asia.

Terkait dengan sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil, pemerintah dan BI terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dalam mengendalikan inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID). Dengan sinergi kebijakan tersebut, pengendalian inflasi diharapkan menjadi lebih efektif dan diarahkan untuk dapat mengatasi kendala struktural sumber tekanan inflasi, antara lain adanya asymmetric information, struktur pasar dan mekanisme pembentukan harga yang cenderung oligopolistik, dan keterbatasan infrastruktur.

Sehubungan dengan pandangan terkait angka kemiskinan serta adanya kesenjangan ekonomi, pemerintah akan terus mengupayakan perluasan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pembangunan sember daya manusia, yaitu peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat serta peningkatantaraf pendidikan. Pemerintah mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini telah diikuti dengan peningkatan ketimpangan pendapatan yang diindikasikan oleh meningkatnya rasio gini, dimana pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,41 dari 0,37 pada 2009. Dapat kami sampaikan bahwa peningkatan rasio gini ini lebih didorong oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan menengah-tinggi yang lebih cepat dibandingkan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh lebih besarnya akses masyarakat berpendapatan tinggi terhadap sumber-sumber pembiayaan, informasi, modal serta pengetahuan dan pendidikan.

Menanggapi pernyataan dari beberapa Fraksi terkait konsekuensi yang harus diperhitungkan pada APBN 2015 yang merupakan APBN pertama bagi pemerintahan baru, Pemerintah menyiapkan agar masa transisi dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan fiskal dalam tahun 2015 yang disusun Pemerintah sebagai arah dalam penyusunan RAPBN 2015 adalah bersifat baseline yang substansinya diutamakan untuk mendukung kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan ruang gerak yang cukup bagi pemerintah baru sesuai program-program kerja yang akan dilaksanakan. Sekalipun demikian, pemerintah telah menetapkan beberapa isu strategis di berbagai bidang yaitu politik, hukum, pertahanan dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 

Kegiatan DPR RI pada minggu kedua bulan Juni 2014 diisi dengan rapat kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri. Dilaporkan pula tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Hasil sidang Standing Commitee on Economic and Sustainable Development Affairs-Asian Parliamentary Assembly (APA) juga dilaporkan secara garis besar.

Rapat Kerja Komisi I DPR
Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2014 di ruang rapat komisi I DPR RI. Adapun agenda pada hari itu membahas tentang: (1). Perkembangan tentang ASEAN berkaitan dengan rencana aksi ASEAN Community tahun 2015, (2). Perkembangan masalah laut China Selatan, (3). Perkembangan hubungan bilateral RI-Australia, (4). Pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Kemenlu TA 2015, (5). Peristiwa Pembangunan Mercusuar di Tanjung Datuk oleh Pemerintah Malaysia dan (6). Perkembangan isu-isu multilateral, regional dan isu-isu luar negeri lainnya.

Kesimpulan rapat kerja; (1). Komisi I DPR RI menerima penjelasan Kemlu terkait Pagu indikatif Kemlu TA 2015 sebesar Rp. 5.454.119.000.000,- (lima triliun empat ratus lima puluh empat miliar sertatus sembilan belas juta rupiah). Selanjutnya, komisi I DPR RI mendukung penguatan anggaran Kemlu ke depan, khususnya untuk peningkatan efektifitas kinerja kantor perwakilan RI di luar negeri dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan penguatan pelaksanaan diplomasi publik, (2). Dalam rangka menjaga kepentingan nasional Indonesia, khususnya untuk menyelesaikan berbagai masalah sengketa perbatasan RI dengan negara-negara tetangga yang masih tertunda, komisi I DPR RI mendesak Kemlu melakukan penguatan diplomasi dan percepatan proses penetapan perbatasan, (3). Mengingat tenggat waktu persiapan bagi penerapan komitmen RI sebagai bagian dari komunitas negara-negara di kawasan Asia Tengga untuk turut dalam pembentukan ASEAN Community 2015, Komisi I DPR RI mendesak kepada Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri agar secara intensif meningkatkan sosialisasi tentang urgensi dan manfaat ASEAN Community 2015 kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Tanggapan Menteri Keuangan atas Pandangan Fraksi-fraksi
Pemerintah RI mengucapkan terimakasih atas dukungan, pandangan dan saran semua Fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2015 yang disampaikan oleh Pemerintah pada tanggal 20 Mei 2014. Dokumen Kem dan PPKF tahun 2015 merupakan penjabaran arah dan strategi yang akan ditempuh pemerintah dalam menyikapi dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan isu-isu strategis, serta mendukung pencapaian sasaran dan target pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 yang bertemakan “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang diperkirakan sebesar 5,5-6,0 persen merupakan perkiraan yang realistis dengan mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai peluang dengan antisipasi potensi resiko baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Perkiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia terutama negara-negara mitra dagang utama Indonesia tahun 2015 diharapkan mampu menjadi faktor pendorong kinerja ekspor dan investasi Indonesia.

Dilihat dari sisi domestik, terjaganya stabilitas ekonomi makro, tingkat kepercayaan konsumen dan investor yang masih tinggi, serta berbagai upaya pemerintah dalam mendorong eksport dan investasi, diharapkan akan mampu menstimulasi sektor riil dan tumbuhnya perekonomian nasional. Sekalipun demikian, perkiraan pertumbuhan ekonomi perlu realistis dengan memperhatikan resiko yang masih membayangi perekonomian global seperti gejolak pasar keuangan global terkait upaya normalisasi kebijakan moneter di negara maju dan tidak tercapainya sasaran-sasaran perubahan struktural di negara maju. Sumber utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 adalah konsumsi rumah tanggal, investasi dan eksport. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan masih cukup tinggi yang di dorong oleh struktur demografi yang didominasi oleh penduduk usia produktif, meningkatnya kelompok berpendapatan menengah atas serta didukung oleh terjaganya stabilitas harga, perbaikan pendapatan per kapita masyarakat,s erta program-program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial.

Selanjutnya, penguatan kinerja investasi domestik juga diharapkan akan menjadi penopang kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2015. Penguatan tersebut terutama terkait dengan upaya-upaya perbaikan iklim usaha serta investasi di dalam negeri, program pembangunan infrastruktur (energi, transportasi, pelabuhan), perbaikan daftar negatif investasi, peningkatan belanja modal, penyebaran aktifitas investasi ke daerah yang lebih merata, serta penguatan peran swasta melalui skema public-private partnership. Kinerja eksport pada tahun 2015 diperkirakan akan mengalami perbaikan. Perbaikan kinerja eksport juga akan didukung oleh upaya diversifikasi pasar, peningkatan peran komoditas ekspor hasil olahan bernilai tambah tinggi, serta peluang lebih terbukanya pasar regional seiring dengan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, pemerintah terus berupaya meningkatkan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan Bank Indonesia sebagai langkah antisipasi. Penguatan kebijakan baik mikroprudensial maupun makroprudensial terhadap arus masuk modal asing juga diarahkan untuk mengurangi resiko pembalikan modal asing dan menjaga agar pergerakan nilai tukar rupiah tetap sejalan dengan pergerakan mata uang di kawasan Asia.

Terkait dengan sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil, pemerintah dan BI terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dalam mengendalikan inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID). Dengan sinergi kebijakan tersebut, pengendalian inflasi diharapkan menjadi lebih efektif dan diarahkan untuk dapat mengatasi kendala struktural sumber tekanan inflasi, antara lain adanya asymmetric information, struktur pasar dan mekanisme pembentukan harga yang cenderung oligopolistik, dan keterbatasan infrastruktur.

Sehubungan dengan pandangan terkait angka kemiskinan serta adanya kesenjangan ekonomi, pemerintah akan terus mengupayakan perluasan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pembangunan sember daya manusia, yaitu peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat serta peningkatantaraf pendidikan. Pemerintah mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini telah diikuti dengan peningkatan ketimpangan pendapatan yang diindikasikan oleh meningkatnya rasio gini, dimana pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,41 dari 0,37 pada 2009. Dapat kami sampaikan bahwa peningkatan rasio gini ini lebih didorong oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan menengah-tinggi yang lebih cepat dibandingkan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh lebih besarnya akses masyarakat berpendapatan tinggi terhadap sumber-sumber pembiayaan, informasi, modal serta pengetahuan dan pendidikan.

Menanggapi pernyataan dari beberapa Fraksi terkait konsekuensi yang harus diperhitungkan pada APBN 2015 yang merupakan APBN pertama bagi pemerintahan baru, Pemerintah menyiapkan agar masa transisi dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan fiskal dalam tahun 2015 yang disusun Pemerintah sebagai arah dalam penyusunan RAPBN 2015 adalah bersifat baseline yang substansinya diutamakan untuk mendukung kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan ruang gerak yang cukup bagi pemerintah baru sesuai program-program kerja yang akan dilaksanakan. Sekalipun demikian, pemerintah telah menetapkan beberapa isu strategis di berbagai bidang yaitu politik, hukum, pertahanan dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.