Rapat Paripurna 26 Mei 2014 sebagaimana yang dilaporkan minggu lalu, mengagendakan Pandangan Umum berbagai Fraksi terkait Keterangan Pemerintah tentang Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2015. Berikut ringkasan pandangan fraksi-fraksi.

Pandangan Fraksi Partai Demokrat (FPD). Partai Demokrat memperkirakan, perekonomian global tahun 2015 akan lebih baik dibanding tahun 2014, demikian juga kondisi perekonomian domestik diperkirakan terus mengalami perbaikan. Terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2015 yang telah diajukan pemerintah, FPD berpandangan, [1] meminta kepada Pemerintah untuk melakukan evaluasi kembali atas sasaran-sasaran pembangunan yang belum tercapai dalam RPJMN tahap kedua; [2] Pemerintah perlu memperhatikan fenomena peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, namun mendukung langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, khususnya kebijakan perluasan basis pajak dan optimalisasi PNBP; [3] belanja Pemerintah tahun 2015 mampu harus menstimulasi perekonomian dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman serta menjaga kesinambungan fiskal,  Pemerintah harus meningkatkan alokasi belanja modal untuk infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi.

Pandangan Fraksi Partai Golkar (FPG). Secara domestik, tahun 2015 adalah tahun transisi Pemerintahan sehingga ruang fiskal yang lebih terbuka perlu disiapkan bagi pemerintahan baru.  FPG berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi (sebesar 5,5-6,0%) pada tahun 2015 masih dapat ditingkatkan, hal ini berkaca dari optimisme pertumbuhan ekonomi dunia yang terbaca dari beragam prediksi lembaga ekonomi dunia serta suksesnya transisi kepemimpinan nasional yang akan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Selain itu, FPG meminta penjelasan Pemerintah menyangkut besaran lifting minyak dan gas bumi, mengingat usulan Pemerintah dalam perubahan APBN 2014 jauh lebih rendah dari asumsi APBN 2014 yang telah ditetapkan bersama. Sedangkan dari sisi postur APBN 2015, FPG mengharapkan peningkatan penerimaan pajak yang lebih tinggi.  FPG menyetujui kerangka ekonomi  makro  dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2015 untuk dibahas lebih lanjut.

Pandangan Fraksi PKB (FKB). FKB berpendapat bahwa rentang target pertumbuhan ekonomi 2015 cukup konservatif dan dapat tercapai dengan didukung tingginya laju konsumsi rumah tangga dan investasi/PMTB, serta membaiknya perekonomian global yang menopang peningkatan kinerja eksport dan impor. Proyeksi harga minyak mentah Indonesia (ICP) tahun 2015 serta proyeksi lifting minyak dan gas bumi 2015 dalam asumsi dasar ekonomi makro 2015, perlu dilakukan upaya asessment dan kerja keras oleh Pemerintah bersama stakeholder terkait dalam merealisasikannya. Hal ini dilakukan mengingat bahwa pencapaian lifting minyak dan gas bumi beberapa tahun terakhir meleset dari target, sehingga berpengaruh langsung menambah defisit anggaran APBN. FKB mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tax ratio menjadi sekitar 14-16 persen. Khusus untuk kebijakan subsidi, FKB berpendapat bahwa alokasi anggaran subsidi, yaitu energi dan non energi, harus dikelola secara efisien dan diarahkan lebih tepat sasaran guna memperbaiki kualitas belanja negara. FPKB setuju melanjutkan pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2015 ke tahap selanjutnya.

Pandangan Fraksi PDIP (FPDIP). APBN 2015 disusun dalam kondisi yang tersisa dari pemerintahan SBY-Boediono, sehingga hendaknya memberi ruang fiskal yang cukup bagi Pemerintahan baru. Pemerintah harus menekan pertumbuhan dengan memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan, daripada hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Perkiraan angka inflasi tahun 2015 berada pada kisaran 3,0-5,0 persen, adalah angka yang cukup aman. Pemerintah harus dapat mengoptimalkan kinerja Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah, karena inflasi yang rendah dan stabil merupakan kunci perekonomian yang sehat. FPDIP setuju untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Pemerintah terhadap keterangan Pemerintah mengenai Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2015 sepanjang pembahasan RAPBN 2015 ditujukan untuk kemakmuran dan kesejateraan rakyat.

Pandangan Fraksi PKS (FKS). FPKS memandang bahwa potensi ekonomi nasional memungkinkan untuk tumbuh lebih berkualitas. Pertumbuhan perlu didorong menuju kisaran 6-7% dan menuju dua digit pada lima tahun mendatang. Pertumbuhan yang lebih berkualitas dan tinggi juga sangat penting melihat kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang terus menurun sejak tahun 2011, yang sangat mengkhawatirkan. Terkait target penurunan kemiskinan 2015 sebesar 9-10%, FPKS memandang perlu dibuat lebih progresif di kisaran 8-9%. FPKS meyakini Indonesia memiliki peluang besar untuk menaikkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

FPKS mendesak BI untuk melonggarkan kebijakan moneter ketat, terutama untuk menurunkan suku bunga acuan (BI rate) agar mendorong turunnya cost of fund bagi dunia usaha. Terkait pengurangan pengangguran, PKS memandang bahwa kedepan dibutuhkan penciptaan lapangan kerja yang lebih tinggi, sehingga pengangguran bisa ditekan dibawah 5%. FPKS memandang perlu mengubah paradigma dalam pembiayaan defisit dan pengelolaan utang negara, penerbitan surat utang perlu didesain lebih rendah, agar utang negara menurun tidak hanya sebagai presentasi dari PDB tapi juga secara absolut.

Pandangan Fraksi PAN (FPAN). Pemerintahan baru harus langsung bekerja untuk memanfaatkan momentum Perubahan APBN 2014 ke 2015, sehingga perlu kebijakan strategis dan langkah-langkah inovatif. Masih ada potensi inflasi yang melampaui asumsi 4,0%+/-1%. Terkait asumsi nilai tukar rupiah, FPAN memandang keharusan agar terjaga dari volatilitas yang cenderung tidak stabil. Pemerintah bersama BI harus mengawasi volatilitas yang terlalu ekstrem dan penguatan yang terlalu berlebihan, khususnya terkait kecenderungan “deindustrialisasi”, karena nilai tukar yang terlalu kuat membuat kecenderungan impor barang menjadi tinggi dan ekspor menurun. FPAN meminta Pemerintah melakukan analisis dan kajian mengenai asumsi harga minyak yang ditetapkan Pemerintah. FPAN memandang bahwa kebijakan fiskal 2015 masih membutuhkan peningkatan kebijakan yang lebih progresif untuk mendorong dinamika sektor riil dan pengembangan industri nasional.

Fraksi Partai Gerindra, berpandangan perlunya pergeseran paradigma pembangunan yang mengarah pada upaya pembangunan desa, khususnya sektor pertanian. Transformasi struktural ekonomi hanya akan terjadi bila ada kemauan membalik arah pembangunan. Gerindra sepakat mengenai pentingnya peningkatan sumber-sumber pendapatan negara dan peningkatan kualitas belanja negara. Untuk optimalisasi pendapatan negara, Gerindra berpandangan; pertama, meningkatkan penerimaan pajak, kedua, meningkatkan ketaatan pajak bagi badan dan korporasi. Ketiga, memberlakukan pajak untuk tiap uang yang mau keluar negeri,keempat, memberantas mafia Migas yang konon kabarnya mendapat keuntungan besar dari dari impor BBM. Kelima, melakukan eskplorasi sektor kelautan dan perikanan.

Fraksi PPP menilai bahwa perbaikan kerangka ekonomi makro 2015 memerlukan kerja keras. FPPP meminta Pemerintah untuk memiliki formula yang konsisten dalam memecahkan masalah tingginya importasi BBM dan importasi komoditas pangan. Terkait dengan postur fiskal tahun 2015, FPPP meminta Pemerintah memberikan perhatian terhadap sisi pengeluaran anggaran agar lebih produktif bagi penguatan ekonomi. FPPP meminta, pertama, agar penerimaan dalam negeri tahun 2015 meningkat lebih tinggi dibanding dengan kenaikan belanja negara. Kedua, Pemerintah memperbaiki pos-pos pengeluaran dalam fiskal 2015, agar lebih produktif dengan mendorong postur anggaran belanja Pemerintah Pusat tidak terbebani pengeluaran belanja pegawai. Ketiga, Pemerintah mewaspadai tahun fiskal 2015 untuk diarahkan pada kondisi hutang luar negeri. Keempat, kerangka makro dan fiskal 2015 harus disusun dengan mempertimbangkan kemampuannya dalam memecahkan masalah-masalah pangan, energi, infrastruktur dan kemiskinan serta pengangguran.

Pandangan Fraksi Hanura, meminta pemerintah untuk melakukan strategi yang tepat dalam menghadapi situasi ekonomi tahun 2015. Strategi yang dimaksud diantaranya; pertama, melakukan sosialisasi mengenai ASEAN Economic Community dan ASEAN Free Trade Area kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pelaku usaha. Kedua, meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan skill dan pembangunan networking. Ketiga, perbaikan insfrastruktur dengan cara meningkatkan kualitas belanja infrastruktur. Keempat, peningkatan daya saing ekonomi. Kelima, peningkatan laju eskpor. Keenam, reformasi regulasi pemerintahan dan kelembagaan. Ketujuh, reformasi iklim investasi melalui perbaikan insfrastruktur ekonomi, menciptakan stabilitas makro-ekonomi, serta adanya kepastian hukum dan kebijakan juga memangkas ekonomi biaya tinggi.

Terkait kerangka ekonomi makro 2015, masukan Hanura diantaranya; pertama, Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dibidang kedaulatan pangan, Pemerintah perlu mengupayakan pemantapan dan pencapaian swasembada pangan secara berkelanjutan. Ketiga, dibidang kedaulatan energi, Hanura menekankan agar mempercepat upaya diversifikasi energi dan konversi dari BBM ke energi lainn, seperti tenaga air, geothermal, batubara dan lainnya. Hanura setuju akan materi Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN tahun 2015, untuk di bahas dan ditindaklanjuti.