Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

BERITA

Mahasiswa : Cukup Cinta Kami Yang Kandas, Nasib Buruh Jangan

2020-10-08 11:12:00
Images
Aksi unjukrasa mahasiswa menolak Undang Undang Omnibus Law masih berlangsung hingga sore ini di Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan, Rabu (7/10/2020).
 
Berbagai macam fenomena terlihat di lokasi. Selain berorasi dan menyanyikan mars pembangkit semangat mahasiwa di Palembang ini juga menuliskan kata-kata sebagai pesan kepada anggota legislatif.
 
Beberapa pesan yang menggelitik seperti, "Cukup Cinta Kami Yang Kandas, Nasib Buruh Jangan" dan pesan Kecewa Dikhianati Pacar X (tidak) Kecewa Dikhianati DPR V (benar)“, atau pesan DPR (Dewan Penghianat Rakyat).
 
Ahmad Ridho, Mahasiswa Jurusan Design Komunikasi Visual Universitas Indo Global Mandiri Palembang ikut dalam aksi unjuk rasa ini. Dia dan beberapa temannya datang untuk menyuarakan penolakan terhadap undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Menurutnya, hal ini tentu akan menyulitkan semua orang yang berstatus buruh. "Orang tua kami juga buruh, kami kesini juga untuk memperjuangkan nasib mereka," ujarnya.
 
Keresahannya saat ini, Undang-Undang ini akan menyulitkannya memperoleh pekerjaan. "Apalagi tenaga kerja asing akan lebih mudah masuk ke Indonesia," ucapnya.
 
Mahasiswa Universitas Sriwijaya Alfan Thoriq (21) datang dari Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir untuk berunjukrasa. Menurutnya, Undang-Undang ini perlu direvisi karena banyak pasal yang menyengsarakan buruh. "Kenapa sidang paripurna terkesan dipaksakan sehingga pelaksanaannya dipercepat. Tentu ada kepentingan tersendiri," kata Alfan.
 
Dia berharap agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan undang-undang ini. "Ini merupakan keresahan mahasiwa," pungkasnya. (andhiko tungga alam) (igmtvnews.com)



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000