Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

TULISAN

Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN


Dr. H. Marzuki Alie

Pertemuan Sidang Umum The Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption(SEAPAC), yang diprakarsai oleh DPR RI di Medan–Sumatera Utara, pada tanggal 23–24 Oktober 2013 yang lalu, memuat semangat kuat dari para anggota parlemen di kawasan untuk merumuskan langkah pencegahan dan penindakan yang efektif atas berbagai peluang tindak pidana korupsi yang mungkin dilakukan oleh berbagai level pejabat publik, termasuk para anggota parlemen. Komitmen kuat tersebut dikemas dalam tujuan bersama pencapaian kawasan Asia Tenggara yang bebas korupsi serta dilakukan secara bersama-sama (Corrupt-free Southeast Asia :Common Goal, Common Action).

Upaya kerjasama anti-korupsi di tingkat regional merupakan langkah strategis yang perlu dikokohkan, mengingat kejahatan korupsi sudah melampaui batas-batas negara (trans-boundary crime)dan bersifat kompleks terkait kemajuan arus uang dan teknologi yang semakin terbuka di era globalisasi sekarang ini. Kompleksitas persoalan korupsi berkembang ke berbagai dimensi, baik dimensi pencegahan semisal pembangunan insan berkarakter hingga dampak pasca korupsi sepertiperihal penetapan sanksi, pemulangan aset (asset recovery), justice collaborator, perlindungan saksi dan korban, sertakebutuhan pembentukan rezim anti pencucian uang.

Pertemuan SEAPAC ini sebagai wujud kerjasama antar bangsa yang dapat dimanfaatkan sebagai forum berbagi pengalaman, best practices, lessons learned, serta pengembangan networking, serta penguatan kapasitas di antara para anggota parlemen di kawasan Asia Tenggara. Melalui Sidang Umum SEAPAC tersebut, para anggota parlemen dapat mendalami lebih komprehensif mengenai berbagai isu, seperti perihal good governancedi sektor publik, perumusan kebijakan anti korupsi, peran masyarakat dalam proses pengawasan sektor publik, relasi antara gender, kultur dan korupsi, serta akuntabilitas partai politik dan sebagainya. Kiprah ini sekaligus merupakan bukti nyata bahwa para anggota parlemen di kawasan Asia Tenggara berkomitmen dan mendukung penuh Konvensi PBB mengenai Anti Korupsi (UNCAC) serta beragam kerjasama hukum internasional lainnya. Pada tingkat nasional, Indonesia sendiri telah lama melakukan ratifikasi terhadap UNCAC melalui UU Nomor 7 tahun 2006 , dan juga telah menetapkan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi melalui Perpres No. 55 tahun 2012, di samping pula telah dihasilkannya UU Nomor 30 tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar terbentuknya lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia (KPK), serta UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN, dan yang menjadi landasan legal bagi pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).

Disamping itu, implementasi agenda Sidang Umum SEAPAC di Medan Sumatera Utara ini, juga dapat mengukuhkan citra Indonesia sebagai negeri yang berkomitmen kuat dalam penegakan anti-korupsi di Indonesia, serta sepenuhnya mendukung penciptaan kawasan Asia Tenggara yang bebas korupsi. Terlebih, negara-negara di kawasan Asia Tenggara saat ini tengah mengusung agenda besar regional, yakni pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Tentu tidak mungkin agenda besar Komunitas ASEAN 2015 tersebut akan berjalan lancar, bilamana isu korupsi masih meruyak masif di dalam kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, adanya fakta kedekatan geografis serta kemiripan sosial-budaya yang dimiliki oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara sepatutnya turut memberikan kontribusi positif bagi keberhasilan penciptaan kawasan Asia Tenggara yang bebas korupsi.

Pada tingkat regional, berbagai negara di kawasan masih mendapati persoalan korupsi ini sebagai isu yang masih sangat relevan dan populer dalam proses pembangunan nasionalnya. Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh organisasi Transparency International(TI) menunjukkan beragam skornilai yang diraih negara-negara ASEAN dalam peringkat bebas korupsi pada tahun 2012 yang lalu. Peringkat Indonesia (2012) merosot dari peringkat 100 menjadi ke urutan 118, dari 176 negara  yang diukur, sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. Bahkan, untuk kawasan ASEAN, Indonesia masih berada dibawah Singapura yang memiliki skor IPK 87 (peringkat 5), Brunei Darussalam dengan skor 55 (peringkat 46), Malaysia dengan skor 49 (peringkat 54), Thailand dengan skor 37 (peringkat 88), dan bahkan masih dibawah Filipina dengan skor 34 (peringkat 108).

Pada tingkat nasional, sejak periode 2001–2012, tindak pidana korupsi telah merugikan Indonesia sebesar 168,19 trilyun rupiah, di mana angka tersebut bila disalurkan ke dalam program BLSM senilaiseratus ribu rupiah per bulan, maka akan dapat disalurkan kepada 3,2 juta warga miskin di Indonesia selama 3 tahun. Atas dasar beragam dampak kerusakan besar yang diakibatkan oleh korupsi, tindak pidana ini tergolong jenis kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime), yang dampak buruknya, di antaranya berupa tingginya biaya politik dan ekonomi, tidak tercapainya target-target pembangunan, lemahnya penegakan hukum, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan negara, terjadinya sikap apatis di dalam masyarakat, terjadi pertikaian di antara unsur-unsur oknum pejabat yang melakukan korupsi beserta pihak pendukungnya, yang berhadapan dengan pihak masyarakat yang menggugat tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan ini jelas akan melemahkan kohesi sosial di dalam masyarakat, serta munculnya budaya antri berkorupsi di berbagai tingkatan generasi bangsa. Sebagai tindak kejahatan yang luar biasa, korupsi sepatutnya ditangani dengan tindakan yang luar biasa pula, baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, maupun penegakan hukumnya.Selesainya persoalan korupsi tidak bisa ditangani dalam kerangkabusiness as usual.

Atas fakta kompleksitas isu anti-korupsi ini, pertemuan SEAPAC di Medan Sumatera Utara mendapatkan relevansinya yang tinggi, sekaligus pula menggambarkan wujud komitmen penciptaan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari korupsi, dalam kerangka kerja bersama mencapai tujuan bersama. Perwujudan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari korupsi secara mendasar mensyaratkan keberadaan ragam individu yang berintegritas moral, berilmu, berani,terlibat dalam pemerintahan (pejabat publik) dan terhadap jalannya transparansi serta akuntabilitas kegiatan pemerintahan di setiap tingkatan. Hal lain yang sangat penting adalah keterlibatan media massa yang berkiprah adil dan objektif dalam mengawal serta mengawasi kerja penyelenggara negara sehingga sesuai dengan amanah rakyat. Karenanya keberadaan media massa harus berada pada posisi yang kokoh dalam kerangka sistem demokrasi suatu negara.**


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000

Susana
Januari 31 2014 , 06:11
Pemikiran-pemikiran dari Pak MA ini sungguh cerdas dan patut untuk dicermati secara seksama. Jarang ada anggota DPR yang seperti beliau ini.
budiman
Desember 2 2013 , 06:35
Bagaimana saya di malaysia boleh mendapatkan buku ini?