Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

TULISAN

Kemandirian Inovasi dan Iptek bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional


Oleh Dr. Marzuki Alie

Tolak ukur kemajuan suatu bangsa era modern saat ini adalah inovasi dalam sains (lmu pengetahuan) dan teknologi (Iptek). Namun demikian, menempatkan Iptek dalam kehidupan manusia, harus ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Bukan sebaliknya, jika kemajuan sains dan teknologi tidak dimaknai dengan benar, maka tidak akan ada kemaslahatan yang didapatkan melalui Iptek.Iptek untuk kemaslahatan, kemudahan dan kesejahteraan manusia, antara lain dilihat dari daya dukung Iptek terhadap pembangunan ekonominasional. Oleh karena itu,Inovasi Iptek harus mandiri, guna mendukung perekonomian nasional.

Makna Kemandirian
Kemandirian suatu bangsa dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengelola masalah-masalah internal tanpa campur tangan bangsa asing, dan mampu berperan aktif di kancah pergaulan antar-bangsa berdasar prinsip-prinsip kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan.Artinya, kemandirian nasional memiliki dua dimensi: internal dan eksternal.

Dimensi internal,yaitu apabila proses penyelenggaraan bernegara diarahkan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa sendiri dan dilakukan oleh seluruh komponen bangsa secara berdaulat.Kekuatan ekonomi, politik, sumberdaya alam, sosial, budaya, dan pertahanan yang menopang sendi-sendi kehidupan bernegara, seyogyanya diarahkan untuk memajukan manusia Indonesia yang seutuhnya, sesuai dengan pencapaian yang diharapkan oleh UUD 1945.

Namun demikian, pada dimensi eksternal,kemandirian bukan berarti kita tidak membutuhkan bangsa lain. Namun, menyadari bahwa kita hidup dalam suatu sistem global yang saling bergantung dan berkaitan satu sama lain. Semangat kompetisi dengan bangsa lain selalu ada.

Intinya adalah, kekuatan internal bangsa akan sangat menentukan posisi dalam pergaulan internasional. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu menyejajarkan dirinya di hadapan bangsa-bangsa lain, meskipun kemandirian sangat ditentukan oleh kemajuan peradaban, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah telah membuktikan bahwa kemandirian suatu bangsa ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Inovasi dan Iptek
Dalam konteks kekinian, kemajuan Iptek lebih dominan diterapkan dalam dunia bisnis. Akibatnya, daya-saing perusahaan juga sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mentransformasikan teknologi menjadi value creation, yang pada gilirannya sangat menentukan perkembangan perusahaan.

Penguasaan Iptek berkembang menjadi faktor penentu daya saing. Kompetisi tidak saja dilandasi oleh kemampuan memproduksi barang dan jasa secara lebih murah, namun memiliki dimensi yang lebih luas, terutama dalam hal kualitas dan manfaat yang dirasakan penggunanya. Lebih dari itu, laku-tidaknya produk di pasaran dan kesetiaan klien banyak ditentukan oleh inovasi pada faktor-faktor emosional, seperti warna, bentuk, dan pelayanan yang lebih mengutamakan kepuasan pembeli. Perkembangan produk TI sangat cepat dibandingkan dengan produk TI karena pada dasarnya dunia TI cepat melakukan inovasi, sehingga selalu saja ada fitur-fitur baru yang akan memanjakan penggunanya.

Sebenarnya secara agregat, daya saing perusahaan akan turut menentukan daya saing ekonomi nasional, yaitu kemampuan bangsa dalam menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif dalam era persaingan global. Hingga pada akhirnya, diharapkan langkah menuju kemandirian nasional akan segera terwujud.

Kemandirian nasional berasal dari inovasi, dan inovasi berakar pada riset. Proses riset ini dilakukan oleh para interpreneur.Karena, pada dasarnya inovasi berangkat dari dua landasan pikir: selalu ada cara yang lebih baik,dan selalu ada cara baru (unik).Meski demikian para interpreneurharus memiliki semangat interpreneurship, yaitupertamainovasi, kedua pengambilan risiko yang terkalkulasi, dan ketiga kreativitas. Keberhasilan seringkali diraih dari kemampuan utuk melakukan hal yang berbeda secara lebih cepat dan lebih baik daripada kompetitor. Disinilah makna penting sebuah inovasi.

Disamping itu, secara ekonomi, perkembangan dan inovasi dalam dunia Iptek akan memiliki beberapa dampak. Seperti, mendorong efisiensi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kapasitas produktif, terciptanya barang dan jasa yang lebih berkualitas,danterciptanya sumber-sumber pertumbuhan baru melalui inovasi.Hal ini mengartikan bahwa perkembangan Iptek tidak hanya berpengaruh secara internal di dalam satu sektor saja, tapi juga mempengaruhi pengembangan sektor lainnya. Dengan kata lain, inovasi juga dapat menciptkan multiplier effect yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Inovasi dan Iptek dengan Pembangunan Ekonomi
Dalam kerangka hukum yang lebih sektoral, kaitan agenda kemandirian inovasi dan Iptek dapat kita rujuk pada UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. UU ini menegaskan bahwa pengelolaan penelitian dan pengembangan Iptek,diarahkan untuk memperkuat daya dukung Iptekuntuk mencapai tujuan negara, peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa dalam pergaulan internasional.Disinilah titik irisan kepentingan antara penguatan inovasi, pengembangan Iptek dan teknologi dengan pembangunan ekonomi, ditemukan.

Dari sudut pandang ekonomi, alat ukur konvensional untuk menilai peran inovasi dan Iptek terhadapoutput dikenal dengan konsepsi total-factor productivity (TFP), atau juga sering disebut multi-factor productivity. TFP diartikan sebagai variabel yang memperhitungkan setiap hal yang berpengaruh terhadap besaran output total yang tidak disebabkan oleh sederetan input yang diukur secara tradisional seperti tenaga kerja dan modal. Jika semua input diperhitungkan, TFP dapat dianggap sebagai ukuran sebuah perubahan teknologi jangka panjang sebuah perekonomian atau dinamika teknologi.

Indonesia telah tumbuh menjadi negara dengan tingkat perekonomian yang berpendapatan menengah. Namun demikian, kita harus mengakui bahwa struktur perekonomian nasional masih didominasi oleh struktur industri yang sifatnya belum intensive-technology dan impor produk teknologi tinggi masih melampaui produk yang diekspor. Peningkatan TFP memang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi tingkat pertumbuhan TFP lebih masih cukup rendah.

Dengan kata lain, inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi memang telah dikembangkan,tetapi belum banyak yang terserap dalam bidang pembangunan ekonomi. Situasi seperti ini menguatkan sebuah adagium bahwa Indonesia berada dalam situasi di mana terjadi fenomena ketidakpaduan (mismatch) antara teknologi yang dihasilkan dengan kebutuhan industri atau para pengguna teknologi lainnya.

Indonesia adalah sebuah perekonomian yang sangat dinamis, dan kini sedang berperan dalam kancah panggung politik dan ekonomi internasional, sebagai contoh, melalui keanggotaannya di G-20 dan peran aktifnya di ASEAN. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja perekonomian Indonesia dapat dikatakan selalu positif dan potensinya ke depan tetap tinggi. Hal ini menjadi penting seiring dengan lahirnya Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI sangat signifikan dan memiliki misi yang strategis.

Sebagaimana diketahui,MP3EI untuk periode pembangunan 2011-2025,bertujuan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai salah satu perekonomian terbesar secara global pada tahun 2025. Pilar pertama MP3EI adalah pembangunan enamkoridor ekonomi regional melalui investasi dalam sektor-sektor yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi dan terkait dengan keunggulan komparatif masing-masing koridor. Pilar ke-2 dan ke-3antara lain yakni meningkatkan konektivitas dan memperkuat SDM dan Iptek.

Sejalan dengan paradigma bahwa inovasi dan Iptekmenjadi komponen utama mesin pertumbuhan ekonomi nasional, peran pengembangan inovasi dan Iptek menjadi sangat fundamental dalam mewujudkan agenda MP3EI dan pembangunan ekonomi nasional secara umum. Pertanyaannya, pengembangan inovasi dan Iptek seperti apa yang berperan dalam menopang pembangunan ekonomi secara kokoh ke depan?

Sejumlah parameter normatif dapat kita sebutkan, misalnya bahwa inovasi dan Iptekitu harus berkualitas, relevan terhadap kebutuhan nasional, relevan terhadap tren global,dan memiliki keterkaitan dengan pasar teknologi lokal dan internasional. Faktor kemandirian menjadi variabel yang turut menentukan bagi tercapaianya bauran parameter pengembangan inovasi dan Iptek. Oleh karena bagaimana memadukan semua unsur bauran parameter tersebut bagi tercapainya pembangunan ekonomi nasional yang sifatnya padat teknologi, menjadi pekerjaan besar kita, dalam menyongsong rencana pembangunan jangka panjang nasional pada tahun 2025. Dalam kerangka inilah, sinergitas politik pembangunan dengan politik pengembangan inovasi dan Iptek perlu menjadi sebuah keniscayaan.

Politik Kemandirian Inovasi dan Pengembangan Iptek
Konsititusi negara telah memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan kemandirian inovasi dan Iptek. Dalam masa Orde Baru, GBHN memberikan landasan haluan bagi setiap tahapan rencana pembangunan nasional. Memasuki era reformasi, politik kemandirian pengembangan inovasi dan Iptek dikukuhkan dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2002yang diperkuat dengan lahirnya UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2004-2025.

Dalam konstelasi politik global dewasa ini, globalisasi ekonomi semakin memperkuat lahirnya sebuah rezim ekonomi global yang tidak kunjung bersifat inklusif dan adil bagi semua negara khususnya negara-negara berkembang di satu sisi. Namun demikian, pada saat yang sama, globalisasi ekonomi juga menawarkan peluang manfaat ekonomis yang bisa diraih semua bangsa. Dalam pemikiran seperti ini, pengembangan inovasi dan penguasaan Iptek yang bersifat mandiri,menjadi agenda nasional setiap bangsa.

Bagaimana agenda kemandirian inovasi dan Iptek harus didorong? Saya melihat kuncinya berada pada penguatan kemauan politik negara dalam menentukan politik kemandirian inovasi dan Iptek ke depan. Ruang yang bisa dikelola oleh negara dalam koridor ini bisa dilihat dari beberapa hal:

Pertama, politik alokasi belanja publik untuk kegiatan yang mendukung bagi pengembangan inovasi dan Iptek. Selama periode 1987-1997, tercatat hanya teradapat 182 ilmuan dan insinyur dari setiap satu juta penduduk yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan (R&D), dengan total belanja APBN hanya 0,07% dari PDB. Angka ini turun menjadi 0,05% s.d. tahun 2005 dan hanya sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,06% pada tahun 2006 dan menjadi 0,08% dari PDB pada tahun 2010. Jumlah ini kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Kamboja sebesar 0,05% pada tahun 2002 dan sangat kecil jika dibandingkan dengan Singapura yang mencapai 2,2 % pada tahun 2009, Malaysia 0,64% pada tahun 2006 atau 0,82% pada tahun 2008, dan Vietnam 0,19% (2002), Thailand 0,21 (2007).

Kedua, perlunya “realokasi”peruntukkan anggaran pendidikan untuk kegiatan pengembangan inovasi dan pengembangan Iptek. Belanja pemerintah terhadap R&D hanya dalam kisaran 84,5% dari semua belanja R&D secara nasional dalam kurun waktu 2001-2006 (PappIptek, LIPI, 2009a). Sementara itu, alokasi APBN untuk pengembangan Iptek termasuk di dalamnya semua kegiatan pengembangan Iptek dan R&D di semua lembaga riset di kementerian dan lembaga, statistisk dan kegiatan sejenisnya, mengalami penurunan dalam kurun waktu 35 tahun terakhir. Pada tahun 1970-an nilanya masih di kisaran 6,1% dan angkanya terus terjun bebas menjadi 2,34% pada tahun 1991 dan menjadi 0,49% pada tahun 2006. Anggaran untuk R&D sendiri tercatat hanya pada kisaran 0,74 pada tahun 1994 dan turun menjadi 0,42% pada tahun 2006.

Ketiga, penguatan sinergitas antar-semua komponen pemangku kepentingan. Seperti kita ketahui bahwa salah satu persoalan mendasar lemahnya kemandirian inovasi dan pengembangan Iptek adalah belum terjadinya sinergi yang kuat dan saling menguatkan antar-aktor utama sistem inovasi nasional, yakni:(1) pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator, (2) pelaku usaha sebagai pengguna hasil dan produk inovasi dan (3) lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai penghasil produk inovasi.

Dalam konteks kekiniaan, pelebaran sinergitas dengan komponen anak bangsa lainnya juga berpotensi berperan dalam melaksanakan misi ini. Sebagai contoh, pelembagaan konferensi diaspora Indonesia baru-baru ini sedikit banyak dapat membawa implikasi bagi terjadinya sebuah jalinan sinergitas dalam mendukung proses pengembangan inovasi dan Iptek yang lebih mandiri.

Peran Parlemen: Catatan Penutup
Agenda pengembangan inovasi dan Iptek yang mandiri secara nasional menjadi misi negara yang sangat strategis baik secara politis maupun ekonomis dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Mewakili lembaga parlemen, ijinkanlah saya menggarisbawahi beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, sebagai lembaga pengambil keputusan penting negara, melalui tugas dan fungsinya DPR RI memberikan komitmen politik penuh dalam mendorong dan mengawal pemerintah untuk melakukan upaya terobosan politik dalam rangka menguatkan kemandirian inovasi dan pengembangan Iptek ke depan. Melalui fungsi legislasi, DPR RI mendorong semua komponen pemangku kepentingan untuk menyempurnakan kerangka hukum yang ada. Dalam konteks inilah, lembaga DPR RI memberikan ruang publik yang luas dalam proses revisi peraturan perundang-undangan terkait. Hal yang sama dalam kerangka fungsi anggaran, khususnya dalam penentuan disain politik anggaran untuk pengembangan kemandirian inovasi dan Iptek yang lebih proporsional.

Kedua, kita perlu memberikan kemauan politik yang kuat dalam urusan pengembangan inovasi dan Iptek secara mandiri dalam rangka menopang agenda pembangunan jangka panjang, MP3EI dan mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada beberapa dekade ke depan. Untuk itu, optimalisasi pendayagunaan segenap sumberdaya dan penguatan kualitas SDM secara nasional harus kita perkokoh berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta berkelanjutan dan demokratis. Dalam kerangka ini, penyatuan energi nasional dalam menyelesaikan agenda RPJP I periode 2004-2025 dan menyiapkan agenda RPJP II periode 2026-2050 mutlak diperlukan.

Ketiga, mendorong penguatan sinergitas ketiga aktor utama dalam pengembangan kemandirian inovasi dan Iptek, yakni pemerintah, dunia industri dan lembaga penelitian/perguruan tinggi sehingga hasil kemandirian inovasi dan Iptek benar-benar semakin memperkokoh daya saing perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat. Melalui tugas dan fungsinya, DPR RI siap memberikan dukungan politiknya untuk mencapai misi startegis ini ke depan.*


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000

jaka maulana
September 26 2013 , 14:16
assalamualaikum,,wr wb saya bermaksud ingin mengajak kepada bapak untuk bergabung membantu kegiatan festival tabligh akbar yang insya allahu akan di hadiri oleh puluhan ribu warga jakarta dengan terma muhasabah akhir tahun rawa badak utara berdzikir & bersholawat bersama majlis nurul musthofa binaan habib hasan bin ja\'far assegaf bersaudara, dengan penasehat bapak presiden maupun pembina partai demokrat yakni H. Bambang yudhoyono, di stadion rawa badak utara koja jakarta utara . kami berharaf mudaha2an bapak H. marzuki ali bersedia membantu kegiatan kami tersebut, sekian terima kasih wassalamualaikum,wr,wb Ustd. Jaka maulana