Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

TULISAN

LPP TVRI dan Capres


Oleh Dr. H. Marzuki Alie
Kandidat Presiden Konvensi Partai Demokrat
 
Demokrasi itu indah, kita bisa beda pendapat di banyak tempat dan ruang, termasuk dalam berita media, tapi hendaknya beda pendapat itu tidak dimaknai dengan membuat permusuhan, berkata menghina, atau melecehkan, tapi dengan mendiskusikan atau mengklarifikasi. Itulah pemahaman saya tentang demokrasi.
 
Terkait pertanyaan wartawan mengenai TVRI melakukan liputan acara Konvensi Capres PD (Partai Demokrat) yang saya jawab, bahwa Konvensi termasuk urusan negara dan jawaban tersebut mendapat tanggapan yang beragam, sebenarnya kalau saya tidak mau membuat masalah, saya jawab sederhana saja, saya tidak mau komentar karena itu bukan urusan saya, tapi Komite Konvensi. Saya hanya Peserta Konvensi, tidak ikutan dalam urusan Komite. Tapi dalam hal ini saya ingin membangun pemahaman dengan membuka ruang polemik dan diskusi terbuka, bahwa Konvensi ini adalah bagian dari usaha untuk membangun demokrasi yang lebih substantif dikala rakyat selalu disodorkan dengan pilihan capres yang dipaksakan oleh Parpol karena Oligarki Parpol.
 
Konvensi ini hakekatnya membangun ruang, dimana rakyat ikut berpartisipasi menentukan pilihannya dari alternatif yang lebih banyak dan mengawalnya sampai proses itu memenuhi harapan masyarakat. Kita menyadari, bahwa  rekruitmen kepemimpinan politik secara sistimatis dan berjenjang tidak terjadi di Partai Politik, semua lebih banyak karena kebetulan dan dikuasai Para Pemimpin Politik itu sendiri. Siapapun Ketua Umum, seolah punya hak penuh untuk menetapkan apa saja, termasuk untuk menjadi Capres.
 
Sebagaimana diketahui bahwa Parpol itu Pilar Demokrasi dan milik Publik, bukan milik pribadi, trah keluarga tertentu, komunitas atau Kelompok tertentu. Siapa saja masyarakat Indonesia bisa masuk Parpol mana saja dan menjadi Pemimpin di Parpol itu.
 
TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang juga milik publik. Sebetulnya TV swasta juga adalah LPP (Lembaga Penyiaran Publik) dimana pemilik modal tidak bisa seenaknya memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri, karena frequensi udara yang mereka gunakan sangat terbatas dan itu milik Publik. Tapi masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa terhadap LPP swasta, karena otoritas pemilik modal. Harapan publik satu-satunya adalah LPP TVRI walaupun TVRI masih banyak persoalan, rating sangat rendah, tidak menarik pemirsa  untuk menontonnya.
 
Seharusnya semua berita yang terkait dengan kepentingan publik, harapannya diberitakan oleh TVRI, termasuk Konvensi yang dilaksanakan oleh PD atau Partai apa saja, karena capres yang diusung oleh partai apa saja harus dipublikasikan, dibedah seluas-luasnya di ruang publik. Rakyat harus tahu rekam jejak, track record, integritas, kapasitas calon Pemimpin mereka. Jangan sampai rakyat diberikan pilihan yang dipaksakan, atau terbatas, dan hanya beli kucing dalam karung, hanya melihat iklan saja, karena pengiklan memiliki kapital besar. Capres itu calon pemimpin negara/ pemerintahan yang menentukan nasib bangsa ini ke depan, jangan sampai kita dihadapkan pada penyesalan di belakang hari. Artinya bicara capres adalah bicara kepentingan masa depan Bangsa, bicara tentang Negara.
 
Oleh karena terkait kepentingan negara, maka konvensi partai apa saja tidak hanya PD, harusnya TVRI satu-satunya Lembaga Penyiaran Publik yang masih Independen, ikut berperan menyampaikan ke publik, sehingga masyarakat mendapat info yang lengkap tentang Capres yang akan diusung oleh Parpol.  Kalau TVRI tidak berperan, lalu lembaga apa yang bisa menginfokan calon-calon potensial, calon-calon yang bagus tapi tidak punya dana cukup untuk mencalonkan diri menjadi presiden? Apakah hanya orang yang punya kapital saja yang boleh menjadi presiden?
 
Inilah pandangan saya terkait peran LPP TVRI yang berkaitan dengan kepentingan publik, karena jangan harap LPP swasta akan memberitakan yang massive dan terbuka, kalau tidak mampu membayar dengan jumlah yang besar.
 
Saya beri contoh, ada capres-capres muda, ada juga yang sangat senior yang punya rekam jejak dan prestasi bagus, yang tidak memiliki kapital cukup besar. Kalau tidak diberi ruang yang cukup, kita khawatir nantinya ada pemilik kapital yang mendanai, mereka bisa tersandera dan akhirnya harus bayar hutang saat berkuasa, sehingga rakyat dirugikan.
 
Inilah harapannya terhadap LPP TVRI yang msh independen, yang masih bisa memenuhi harapan publik. Apabila pandangan saya ini tidak terbiasa didengar, itulah saya, si Juki selalu membuat ruang yang menarik untuk didiskusikan, agar rakyat mendapat pencerahan dan memiliki kecerdasan politik.
 
Dua tahun yang lalu, saya pernah melontarkan tentang perlunya kampanye Parpol dibiayai negara agar parpol tidak cawe-cawe mencari uang yang akhirnya merugikan negara yang jauh lebih besar. Waktu itu banyak yang merespons negatif bahkan memaki, karena dianggap memboroskan uang negara, tapi sekarang, hampir semua pengamat menyatakan hal yang sama. Bahkan tidak hanya kampanye Parpol, justru dikatakan, Parpol harus dibiayai negara agar demokrasi ini bisa berkualitas, bukan demokrasi kriminal.
 
Mudah-mudahan tulisan ini semakin memahami tentang pemikiran SiJuki yang selalu berusaha berpikir berbeda agar Bangsa ini semakin cerdas, karena banyak ruang diskusi untuk membangun Bangsa ini lebih baik ke depan.
 
Terakhir apabila tulisan inipun dianggap tidak benar, bodoh dan menyesatkan, sekali lagi tidak perlu marah, ini hanya ruang dialog antar anak bangsa, agar Bangsa ini menjadi unggul dan bermartabat, melalui proses diskusi yang juga bermartabat.
 
Ini hanya untuk referensi saja, saat saya tamat SMA Xaverius I Palembang, Pimpinan sekolah yang sering kami panggil Pastor, memanggil Bapak saya. Dijelaskan bahwa anak Bapak boleh masuk kemana saja, fakultas apa saja, tapi tidak boleh masuk Fakultas Kedokteran.
 
Setelah saya menjalani kehidupan dalam berbagai profesi, saya baru sadar, bahwa saya seringkali berpikir berbeda, sering berinovasi terhadap apa saja. Ini tidak boleh dalam Profesi Kedokteran. Dokter harus taat azas, tidak boleh mencoba coba yg bisa membahayakan pasien. wallahu'alam.
 
 


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000

Ekky El Hakim
November 25 2013 , 14:05
Menanggapi pernyataan anda, bahwa Partai Politik adalah milik Rakyat bukan milik Individu atau kelompok tertentu. Namun saat ini banyak sekali kepentingan yang dibawa Partai Politik cenderung berpihak kepada suatu individu atau kelompok tertentu. Saya rasa butuh adanya sebuah Revitalisasi perubahan, yang mana tidak lagi adanya kepentingan yang hanya menguntungkan suatu pihak, sehingga Rakyat dapat kembali memberikan sebuah inspirasi dan berkontribusi langsung dalam mengawal Partai Politik. dan yang paling utamanya, sebuah Partai Politik perlu mentransparansikan kepentingan yang mereka bawa, sehingga Rakyat dapat benar-benar memilih sebuah Partai Politik yang dengan sebaik-baiknya berpihak kepada Rakyat dan Bangsa. Terimakasih. _Ekky El Hakim_ Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Padjadjaran