Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

TULISAN

MAKNA DEMOKRASI BAGI DUNIA


Dr. H. Marzuki Alie

Sebagaimana dirayakan oleh berbagai negara di belahan dunia, hari demokrasi dunia atau The Celebration of The International Day of Democracy, juga diperingati di DPR-RI, khususnya dalam rangkaian acara Parlemen Remaja 2012 pada 9 November 2012 yang lalu.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa demokrasi telah menjadi fokus perhatian penting dalam perpolitikan modern dewasa ini. Sejak era pasca-kolonial yang ditandai oleh kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia-Afrika, perkembangan dunia modern juga ditandai oleh semakin banyaknya negara-negara di dunia yang menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya.Hal tersebut dikarenakan, nilai-nilai dan substansi demokrasikompatibel dan relevan dengan aspek-aspek anti-kolonial, jugakesederajatan dan pembangunan politik yang didasarkan atas pola dan interaksi yang rasional. Legitimasi demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif. Demokrasi juga menyediakan ruang yang cukup bagi berlangsungnya checks and balances, sehingga praktik politik-kekuasaan tidak menjurus kepada otoritarianisme.

Dalam kaitan dengan demokrasi, dari 8-9 November 2012 di Bali, diselenggarakan Forum Demokrasi Bali (BDF) dihadiri oleh perwakilan 80 negara, diantaranya 10 negara/kepala pemerintahan, menteri, delegasi dan perwakilan-perwakilan negara. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidatonya mengatakan, BDF harus dapat memastikan bahwa, negara-negara peserta tetap fokus pada upaya mendorong demokrasi. Kesinambungan demokrasi, terletak pada kemampuan negara-negara, kita-kita semua, untuk membangun demokrasi keuntungan nyata, antara lain, keuntungan ekonomi dan keuntungan politik.

Kini setiap 15 September, atas inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi Sidang Umum PBB A/Res/62/7 pada 2007selalu dirayakan sebagai hari demokrasi dunia atau The Celebration of The International Day of Democracy.Melalui resolusi ini, PBB berkepentingan untuk menyebarnya pemahaman, praktek dan manfaat kongkret dari berdemokrasi. Karenanya, sudah sangat wajar bila PBB harus menjadi lembaga yang patut dicontoh di dalam praktek berdemokrasi.Sebab banyak kritikan tajam justru dialamatkan ke lembaga internasional ini, akibat praktek yang tidak demokratis yang masih berlangsung, seperti Keanggotaan Tetap Dewan Keamanan PBB yang tidak representatif. Hal ini pun dikemukakan oleh Presiden SBY dalam pidatonya di depan BDF. Presiden SBY menyerukan agar dilakukan reformasi terhadap Dewan Keamanan PBB. Reformasi diperlukan untuk memastikan adanya harmoni antara anggota DK PBB dan sebagian anggota PBB lainnya.

Sudah seharusnya PBB mengoreksi praktek seperti jenis Keanggotaan Tetap Dewan Keamanan PBB yang tidak representatif, padahal representasi adalah salah satu esensi dari berdemokrasi, apalagi masih diberlakukannya hak veto. Padahal, tidak satupun teori tentang demokrasi yang membenarkan adanya hak veto, demikian juga tidak ada negara demokrasi yang melegalkan hak veto dalam praktek berdemokrasi di negaranya. Karenanya, PBBsebagai pencetus dari The Celebration of The International Day of Democracy, mestinya segera melakukan reformasi,agar demokrasi bisa dijadikan rujukan yang kongkret, sehingga tidak ada lagi pihak yang menjadikan otoritarianisme apalagi terorisme sebagai alternatif metode penyelesaian masalah.

Demokrasi di Negara Muslim
Sebagai sistem nilai sekaligus sistem politik, sesungguhnya  demokrasi juga telah diterapkan di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, bahkan minimal ada dua negara di Benua Eropa yang mayoritas Muslim yaitu Albania dan Bosnia Herzegovina, telah lama mempraktekkan demokrasi. Turki sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, yang sebagian kawasannya berada di Eropa dan sebagiannya di Asia juga telah lama mempraktekkan demokrasi. Karenanya, antara umat Islam dan demokrasi, bahkan di kawasan Barat pun, sesungguhnya sudah harmonis dengan demokrasi, sehingga amat tidak rasional bila masih ada pihak-pihak tertentu di Barat, yang menjadikan islamophobia sebagai alat kampanye untuk mendapatkan menyebarkan kebencian dan permusuhan dengan negara dan masyarakat muslim.

Di Indonesia, sejak awal kemerdekaannya, para pendiri bangsa (the founding fathers) sangat sadar akan pilihannya untuk menerapkan sistem demokrasi.Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar pada lima sila/prinsip yang tertuang dalam Pancasila. Karenanya, Indonesia bukan negara sekuler, tetapi juga bukan negara agama. Dalam negara Pancasila, eksistensi agama tidak dihapuskan, justru diperkuat dalam sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi dasar negara Indonesia.
Banyak kalangan berpendapat bahwa berdasarkan pengalaman sejarah kehidupan politik dan demokrasi, maka Indonesia merupakan contoh model persemaian muslim-demokrat. Artinya, Indonesia merupakan jawaban nyata atas perdebatan,apakah demokrasi kompatibel dengan Islam. Praktik demokrasi di Indonesia justru menunjukkan bahwa antara demokrasi dan Islam sangat kompatibel.Selain sebagai seorang muslim, masyarakat Indonesiaadalah juga seorang demokrat.

Pengalaman sejarah dalam berdemokrasi, di negara manapun diwarnai oleh pasang dan surut, karena demokrasi memang tidak bisa diseragamkan, tidak juga bisa dipaksakan dari luar. Indonesia pernah melalui beberapa masa demokrasi dengan berbagai versi dalam praktiknya, seperti demokrasi liberal pada era 1950-an, demokrasi terpimpin pada akhir 1950-an, demokrasi Pancasila di era Orde Baru1966-1998, dan demokrasi multipartai pada pasca-Orde Baru atau era Reformasi sejak tahun 1998 sampai sekarang.

Namun dalam perkembangannya, alhamdulillah, Indonesiatelah mampu melewati masa krusial tersebut dengan baik. Perubahan politik yang terjadi, mampu terkelola secara damai dan konstitusional, bahkan saat ini Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi Muslim terbesar di dunia, dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Sistem dan tatanan politik Indonesia saat ini adalah merujuk pada UUD Negara RI 1945, yang merupakan hasil amandemen sebanyak empat kali yang dilakukan sejak tahun 1999 hingga 2002. Melalui amandemen konstitusi, dilakukan penyempurnaan struktur ketatanegaraan, dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden, kepala daerah tingkat gubernur dan tingkat kabupaten/kota secara langsung serta membatasi masa jabatannya, menjamin hak politik masyarakat untuk mendirikan partai-partai politik, hingga menerapkan otonomi daerah secara luas.

Hal ini menujukkan bahwa demokrasi elektoral telah dilakukan sebagai upaya untuk memperkokoh legitimasi demokrasi dalam praktik politik di Indonesia.

Merawat Demokrasi
Pada saat ini, seluruh masyarakat Indonesiamemiliki pekerjaan yang penting dan mendasar dalam merawat demokrasi. Secara prosedural, telah terjadi berbagai kemajuan menyertai perubahan-perubahan sistemik yang ada. Secara teoritis, Indonesiatengah berada pada fase konsolidasi demokrasi, meskipun masih mencatat berbagai permasalahan transisional.Karenanya, permasalahan utamanya adalah bagaimana mengupayakan agar nilai-nilai atau substansi demokrasi ini makin dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat, atau bagaimana masyarakat mampu menepis ekses-ekses demokrasi prosedural. Kualitas demokrasi semakin meningkat, tidak saja tercermin dari perubahan prosedur dan sistem demokrasi, tetapi dari kualitas budaya demokrasitersebut.

Sebagaimana pernah dikatakan oleh Winston Churchill, “It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.” Bahwa,demokrasi bukan sistem pemerintahan terbaik, tetapi belum ada sistem politik lain yang lebih baik dari demokrasi, menyiratkan pesan bahwa demokrasi harus terkelola dengan baik dan efektif, agar mampu mewujudkan keadilan dan kemasalahatan bagi semua, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.

Makna Bagi Dunia
Beberapa tahun belakangan, beberapa negara di Timur Tengah, seperti Tunisia, Libya, Mesir termasuk Yaman dan Suriah, tengah memasuki fase transisi politik dan demokrasi. Masyarakat dunia berharap negara-negara tersebut mampu mengelola perubahan yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kemajuan bagi rakyatnya. Tidak saja untuk rakyat di negara yang bersangkutan, tetapi juga untuk rakyat di belahan dunia lainnya.

Sebagai negara yang pernah mengalami fase yang sama, Indonesia berharap, dapat menjadi contoh bagi negara-negara Timur Tengah yang mayoritas muslim, melewati masa transisi demokrasi dengan baik dengan memahami kembali makna demokrasi secara substansi.

Secara substansial, demokrasi menekankan kesederajatan, penghargaan yang tinggi pada hak asasi manusia, keadilan, kontrol terhadap kekuasaan yang absolut, musyawarah, perdamaian, dan prinsip-prinsip penting lainnya. Demokrasi adalah juga merupakan hak dasar bagi setiap warganegara untuk tidak merasa terancam dalam kebebasan, persamaan, transparansi dan tanggungjawab dengan memperhatikan beragamnya pandangan dan kepentingan negara.

Dalam konteks sistem politik, demokrasi memberi keleluasaan untuk mencari prosedur dan mekanisme yangsesuai dengan konteks sosial, demografi, dan kultur masing-masing. Dalam memilih sistem berparlemen dan pemilu misalnya, banyak variasi pilihannya. Artinya, diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang rasional-obyektif dalam mendesain sistem politik yang demokratis. Yang penting, sebagaimana saya kemukakan di atas, demokrasi harus terkelola dengan baik, dan tentu saja hal itu melibatkan semua pihak untuk mewujudkan budaya demokrasi yang berkualitas.Wallahu’alam Bishawab.
***


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000

Abdul Wahid
Januari 7 2013 , 06:16
Yang perlu dicermati bersama adalah, bahwa sumber kebenaran nilai demokrasi dalam perspektif Barat dari filsafat yg bertumpu pada HAM, dan dalam perspektif Islam bersumber pada wahyu. Salam Hormat...
RIZAL NOMA
Desember 30 2012 , 16:21
namun tdk ada ganti rugi atas tanah ysb, padahal waktu itu sk Bupati diganti rugi,namun hal itu tdk ada pembayaran kpd warga,dari 67 org.dan kini Home Base hanya dihuni 10,kk,Purnawirawan TNI.AD.
RIZAL NOMA
Desember 30 2012 , 15:31
yth,bpk ketua DPR-RI.Mohon tanggapan surat kami;terkait laporan masyarakat Sul-Sel,atas tanah Homo Base Di Kabupaten Barru yang diambil alih oleh DANYON INFANTRI 724/ANOA tahun,1972,seluas,66,55 Ha.