Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

MA MENJAWAB

KONGRES KEBANGSAAN

Pada Pembukaan Konggres Kebangsaan Menggagas Kembali Haluan Bangsa Menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka, diselenggarakan oleh Forum Pemred, di Bidakara Jakarta, 10-11 Desember 2013, Ketua DPR menyampaikan beberapa hal mengenai masalah kebangsaan. Indonesia saat ini bagai negara tanpa haluan. Penyelenggaraan negara tidak berjalan sinkron, sehingga banyak terjadi kontradiksi dalam menggerakkan pembangunan dan mewujudkan cita-cita Proklamasi. Karena itu, diperlukan konsolidasi di berbagai bidang dan penegasan kembali haluan negara agar penyelenggaraan negara, dari pusat hingga daerah, berjalan lebih fokus dan kompak.

Marzuki mengakui penyelenggaraan negara sejak 2004 berlangsung tanpa haluan negara karena sesuai UUD 1945 hasil amendemen, MPR tidak lagi menentukan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tapi, dalam menjalankan visi dan misinya, presiden tidak didukung oleh sistem. "Banyak hal yang membuat presiden tidak berfungsi sebagaimana mestinya," kata Marzuki seraya menunjuk sejumlah kontroversi.

Kontroversi pertama, visi dan misi para pemimpin di daerah--gubernur dan bupati/wali kota--tidak sejalan dengan presiden. Otonomi daerah telah menciptakan raja-raja kecil di daerah. "Kita negara kesatuan, tapi praktiknya kita federal," ujar Marzuki.

Kedua, sesuai konstitusi, Indonesia menganut sistem presidensial. Tapi, dalam praktiknya, Indonesia seakan menganut sistem parlementer akibat dominannya kekuasaan DPR. "Presiden seperti tersandera oleh DPR," ujar anggota dewan dari Partai Demokrat itu.

Ketiga, kata Marzuki, sistem parlemen tidak jelas, apakah bikameral atau bukan. Hal itu perlu diperjelas agar tidak menimbulkan pemborosan.

Keempat, demokrasi Indonesia masih sebatas demokrasi prosedural, belum substantif. Politik uang masih dominan dalam praktik politik Indonesia, mulai dari pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden, hingga pemilihan kepala daerah.

Berikut ini tanya jawab yang disampaikan khusus untuk panitia Kongres Kebangsaan:
Apakah keberadaan konstitusi Indonesia sampai hasil amandamen keempat sudah dapat dikatakan solid, tidak mengandung sejumlah kelemahan mendasar yang perlu disempurnakan?

Jawab:
Sejak UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945, Bung Karno mengingatkan bahwa UUD 1945 bersifat sementara. Amandemen UUD 1945 tentu menjadi sebuah keniscayaan, karena tidak ada hukum buatan manusia yang sempurna. Dengan demikian UUD hasil amandemen 1999-2002 juga bukan “barang mati”, tetapi keniscayaan untuk terus disempurnakan. Namun yang harus menjadi catatan kita semua, adalah bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak perlu diamandemen. Pembukaan UUD 1945 adalah pernyataan tujuan dan cita-cita, merupakan tertib hukum tertinggi bagi negara ini.

Tak dapat dipungkiri, telah banyak kemajuan yang diraih dalam kehidupan ketatanegaraan kita berdasar UUD 1945 hasil amandemen itu. Kehidupan bernegara jauh menjadi lebih demokratis. Tak ada lagi sensor bagi pers, proses pemilu berjalan demokratis, pemerintah tidak bisa lagi bersikap otoriter karena selalu dikontrol oleh pers, masyarakat, dan lembaga-lembaga politik lainnya. Diantara yang perlu diberi catatan khusus tentang kemajuan ketatanegaraan kita adalah eksistensi Mahkamah Konstitusi (MK) selain lembaga DPD-RI.

Namun demikian, ada beberapa kelemahan dalam UUD 1945 pasca amandemen, diantaranya adalah terkait dengan “keberadaan” MPR, DPD dan Otonomi Daerah. “Ketidakjelasan kedudukan” mereka ini  bahkan sering menjadi bahan candaan: sistem negara kita adalah sistem yang “bukan-bukan”, bukan trikameral tetapi ada tiga lembaga (MPR, DPR dan DPD), namun selalu dikatakan unikameral dengan DPR sebagai “satu-satunya” lembaga yang memiliki fungsi legislasi (bersama pemerintah), meskipun kenyataannya ada DPD-RI yang juga memiliki fungsi legislasi. Praktek pelaksanaan otonomi daerah pun sudah cenderung Federal. “Bukan” negara kesatuan tapi juga bukan negara federal. Di era Otonomi Daerah, wewenang Presiden menjadi sangat terbatas, padahal prakteknya banyak pelanggaran Kepala Daerah yang tidak bisa “ditindak” oleh Pusat. Demikian juga sistem kabinet kita yang katanya kabinet presidential, tapi prakteknya semi Parlementer dimana seringkali Presiden tersandera oleh DPR karena tidak ada instrumen Presiden untuk menegakkan kekuasaan Presidential

Oleh karena itu, perbaikan konstitusi diperlukan seraya kita juga harus memperbaiki pelaksanaanya. Sebab tidak ada gunanya kita merubah konstitusi, tetapi tidak memperbaiki pelaksanananya.

Apakah tepat menggusur posisi MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi biasa? Mengapa pula struktur kepemimpinan MPR tetap dipertahankan tetapi fungsinya dalam menetapkan kebijakan pokok negara dilucuti?

Jawab:
MPR mengalami perubahan yang cukup besar, baik secara substansif, komposisi, tugas, wewenang, maupun fungsinya, setelah adanya amandemen UUD 1945. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lain, seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Saat ini, MPR hanya memiliki dua tugas utama yaitu pertama, melaksanakan eksekusi dari proses impeachment Presiden. Atau apabila Presiden atau Wapres berhalangan tetap sehingga perlu dilaksanakan pergantian kepemimpinan negara. Kedua, apabila DPR atau DPD menginginkan adanya amandemen UUD 1945.

Sampai saat ini berbagai diskursus menyebutkan, hanya ada dua pilihan: MPR dibubarkan atau justru diperkuat.

Pandangan pertama mengatakan: struktur kepemimpinan MPR pada masa datang sebaiknya ditiadakan, dan selanjutnya pimpinan lembaga ini digantikan oleh pimpinan DPR dan pimpinan DPD. Apabila ada kebutuhan sidang bersama dalam sidang MPR, cukup dipimpin oleh Ketua DPR dengan Wakilnya, dan oleh Pimpinan DPD (semacam forum MPR untuk merumuskan jalan Indonesia ke depan, tidak perlu berdiri sendiri). Keberadaan struktur pimpinan MPR tidak lagi bersifat permanen seperti sekarang, tetapi bersifat ad-hoc, sehingga pimpinan MPR tidak perlu ada. Usulan ini, lebih menekankan sistem ketatanegaraan yang efisien.

Pandangan kedua mengatakan: MPR diperlukan sebagai penyeimbang DPR dan DPD. MPR juga diperlukan sebagai lembaga “pemersatu” antar-lembaga negara yang saat ini kedudukannya setara. Jika amandemen UUD 1945 jadi dilakukan, keberadaan, peran dan fungsi MPR bisa dikuatkan kembali.

Apakah tepat mengganti GBHN sebagai produk MPR oleh RPJP sebagai produk DPR—tanpa melibatkan segala unsur kekuatan rakyat, untuk (norma) kebijakan dasar yang menyangkut hajat hidup seluruh rakyat? Tidakkah sebaiknya menghidupkan kembali peran MPR dalam menyusun GBHN dengan versi yang lebih disempurnakan?

Jawab:
GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara, dimana didalamnya terdapat pokok pikiran yang memuat konsep penyelenggaraan negara yang menyeluruh, membangun tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, mewujudkan kemajuan di segala bidang. Namun, meski GBHN merupakan pola umum pembangunan, pada kenyataannya, bila dilihat dari ke-6 GBHN yang ditetapkan oleh MPR pada masa Orde Baru, seolah tidak mengikuti perkembangan pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat.

Sementara RPJP memuat arahan secara garis besar sebagai pedoman penyelenggara negara dalam melaksanakan pembangunan. RPJP tidak memberikan pola pembangunan bangaimana membangun sebuah bangsa Indonesia kedepan,tetapi hanya berpijak pada keberhasilan secara material, namun lebih dari itu membangun sebuah karakter bangsa yang berpijak pada kepribadian dan nilai-nilai luhur bangsa. Hal inilah yang luput dari pemikiran dalam kebijakan menentukan arah haluan pembangunan negara paska reformasi.

GBHN maupun RPJP memilikikelemahan dankelebihan. Oleh karena itu, kalaupun GBHN dihidupkan lagi, tentu ia harus bisa menutupi kelemahan RPJP, sehinga keduanya bisa saling melengkapi.

Bagaimana memperkuat fungsi DPR tanpa melampui kewenangannya?

Jawab:
Kinerja DPR dengan kewenangan makin kuat dibidang legislasi, pengawasan dan anggaran, terutama pasca amandemen UUD 1945. Meskipun kita mengatakan bahwa penguatan ini demi fungsi check and balances antar lembaga negara, namun jujur saya katakan bahwa saat ini adalah era “legislative heavy”, kebalikan dari era Ore Baru yang disebut “executive heavy”.

Fungsi dan kewenangan DPR yang “signifikan” ini memang berbalik dibanding era Orde Baru, dimana pada saat itu kewenangan DPR hanya “stempel” saja. Untuk menjalankan wewenang yang kuat saat itu, Pemerintah Orde Baru memiliki lembaga-lembaga yang mampu mendukung penyusunan RUU (fungsi legislasi), maupun lembaga yang mendukung penyusunan APBN (fungsi anggaran), sehingga DPR hanya tinggal “stempel” saja.

Salahnya adalah, ketika wewenang legislasi dan anggaran kini “heavy” (condong) ke DPR, lembaga-lembaga pendukung itu tidak dimiliki DPR. Akibatnya kinerja DPR kurang maksimal karena penguatan kewenangannya tidak diimbangi oleh penguatan suprastruktur. Oleh karena itu, pada Renstra DPR 2010-2014 yang disusun oleh BURT era kepemimpinan saya, ada pembentukan Badan Fungsional Keahlian (BFK) yang mendukung penguatan kinerja DPR, harus ada law center (untuk mendukung kinerja legislasi) dan budget office (mendukung kinerja anggaran)sebagaimana yang Pemerintah Orde Baru punyai. Sehingga kinerja anggota DPR yang tiap lima tahun ganti orang, dan harus memulai dari nol tiap 5 tahun sekali anggota itu, mampu “mengimbangi” kinerja Pemerintah.

Gagasan ini komplet ada di Renstra DPR-RI 2010-2014, yang ringkasnya adalah penguatan kelembagaan DPR (tanpa melampaui kewenanganna) dan penguatan lembaga pendukung (Kesetjenan DPR). Renstra juga mengamanatkan pembentukan unit pengawas internal guna menunjang kinerja Kesetjenan.
Jika renstra ini berjalan di era DPR berikutnya, insya allah, fungsi DPR akan efektif sebagaimana amanat UUD 1945 pasca amandemen.

Disamping persoalan tersebut di atas, satu hal yang saat ini sangat menyulitkan posisi DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, sebagaimana isi sumpah anggota DPR saat dilantik sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, adalah tidak adanya pintu masuk untuk memperjuangkan aspirasi itu kepada Pemerintah bagi anggota dpr yang telah menampung aspirasi dari konstituennya, kecuali aspirasi itu terkait dengan bidang komisi yang digelutinya. Inilah yang menimbulkan citra bahwa DPR tidak aspiratif, apapun yang disampaikan tidak akan bisa dilaksanakan.

Bagaimana menempatkan dan memfungsikan DPD secara tepat dan efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

Sebelum ada putusan MK atas terkabulnya uji materi (judicial review) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) serta UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) terhadap UUD NRI Tahun 1945, fungsi DPD sebetulnya “lemah”. Namun upaya gigih DPD untuk amandemen kelima terhadap konstitusi untuk penguatan fungsi DPD, juga perlu dihormati. Artinya, menurut DPD, keberadaan DPD itu perlu dan harus diperkuat. Penyebabnya antara lain juga adalah karena mahalnya “ongkos” DPD, tetapi tidak seimbang dengan kewenangannya.

Dalam diskursus tentang sistem ketatanegaraan, keberadaan DPD memang cukup “membingungkan”. Banyak yang mengatakan bahwa DPD itu “senator” sebagai wakil dari negara bagian dan memakai sistem bikameral. Tetapi negara kita bukan federal yang memiliki negara bagian dan mewakilkan senatnya di pusat. Sesungguhnya kedudukan DPD lebih bersifat penunjang atau auxillary terhadap fungsi DPR, sehingga DPD disebut juga co-legislator (bukan senator) dari legislator sepenuhnya (DPR). DPD berawal dari utusan golongan yang kemudian dilembagakan dan anggotanya dipilih karena kabijakan Otonomi Daerah.

Oleh karena itu saya menyarankan, sebelum membahas “penempatan dan pemfungsian DPD” secara tepat dan efektif, pastikan dulu sistem ketatanegaraan kita, sehingga ketika sistem ketatanegaraan sudah jelas, otomatis akan diketahui “sebenarnya DPD itu diperlukan atau tidak”.

Bagaimana meningkatkan kapasitas dan efektivitas negara untuk merencanakan dan mengeksekusi kebijakan serta menegakkan hukum secara tegas, bersih, dan transparan?

Jawab:
Pergeseran dari Orde Baru ke Orde Reformasi sering tampak sebagaipergeseran dari situasi otoriter menuju situasi lemah otoritas, karena reformasi meniscayakan penolakan terhadap otoritarianisme. Namun demikian, penolakan otoritarianisme ini tentu wajib dibarengi dengan “tertib hukum” dimana hukum harus menjadi “panglima”.

Penegakan hukum untuk menjamin ketertiban bernegara memang menjadi tugas kalangan polisi dan aparat penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan hakim di pengadilan. Tapi efektivitas penegakan itu tidak akan mencapai kondisi optimal ketika masyarakat yang menjadi sasaran penegakan hukum itu tidak ikut andil dalam proses penegakannya, apalagi ditambah dengan “perilaku” aparat penegak hukum yang melanggar hukum.

Karena penegakan hukum, antara lain karena masalah perilaku, maka meningkatkan kapasitas dan efektivitas negara untuk mengeksekusi kebijakan serta menegakkan hukum, harus dimulai dari perbaikan perilaku masyarakat dan aparat pemerintah. Aparat pemerintah harus memulainya dengan penegakan hukum yang diupayakan secara optimal, sehingga melahirkan tatanan masyarakat yang solid. 

Bagaimana cara menginstitusionalisasikan prinsip-prinsip etis yang efektif bagi penyelenggara negara?

Jawab:
Meski Orde Reformasi telah memproduksi begitu banyak peraturan perundang-undangan, namun peraturan tersebut kerap kali disiasati kelemahannya tanpa komitmen yang kuat untuk menegakkannya. Kelemahan komitmen ini mencerminkan pudarnya semangat etika para penyelenggara negara. Padahal, dalam demokrasi beradab, hukum haruslah berenang dalam samudera etika. Peraturan perundangan bisa berganti, politisi keluar masuk, pranata kenegaraan terus mengalami perbaikan, tetapi etika kebangsaan dan kenegaraan harus tetap dan ditegakkan. Etika ini tidak terpengaruh oleh siklus politik dan pemerintahan.

Sebelum reformasi, ada TAP MPR No. V/MPR/1973 dan TAP MPR No. IX/MPR/1978 yang menegaskan secara formal bahwa “Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia”. Ada Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila/Eka Prasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Itulah institusionalisasi etis bagi bangsa ini, yaitu pengamalan Pancasila.

Namun ketika reformasi berlangsung, ketetapan-ketetapan tersebut dicabut karena dianggap sebagai penafsiran Pancasila model Orde Baru yang dianggap mengindoktrinasi. Akibatnya, kini kita tidak memiliki “apa-apa”. Kegelisahan itu kemudian melahirkan ide perlunya pertemuan konsultasi antara Ketua Lembaga Negara untuk membicarakan masalah-masalah starategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa mengintervensi kewenangan masing-masing Lembaga Negara. Dalam pertemuan itulah dirasakan ada sesuatu yang hilang yang digagas oleh Pendiri Bangsa dalam era reformasi yaitu Pancasila. Oleh karena itu, sudah cukup baik ketika kanda Taufik Kiemas menginstitusionalisasi empat pilar kebangsaan, yaitu “bentuk penghayatan pengamalan empat pilar tersebut tanpa mengindoktrinasi” sebagaimana Orde Baru yang memunculkan trauma.

Bagaimana cara mengembangkan budaya politik yang mampu menjaga warisan tradisi baik dari masa lalu seraya terbuka bagi asupan nilai-nilai baru yang lebih sesuai dengan tuntutan pendalaman demokrasi?

Jawab:
Dalam 15 Tahun Perjalanan Reformasi, perangkat keras (prosedur dan kelembagaan) politik telah mengalami proses demokratisasi, namun perangkat lunak (budaya) politik masih tetap nepotis-feodalistis. Padahal, keberhasilan demokrasi menghendaki kesesuaian antara transformasi agency (aktor), kelembagaan dan budaya politik.

Mengembangkan budaya politik tentu saja harus dilakukan melalui pendidikan politik yang terbuka dan substantif. Ini sesungguhnya dapat dilakukan oleh siapapun maupun institusi yang menyadari pentingnya pendidikan politik, meskipun yang “berkewajiban” itu adalah Partai Politik. Sebab, salah satu fungsi utama Partai Politik adalah pendidikan politik.

Namun demikian masyarakat juga bisa “mendidik dirinya sendiri” melalui, misalnya pertama, membentuk organisasi politik atau menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat mengontrol maupun memberi input terhadap setiap kebijakan pemerintah, kedua, aktif dalam proses pemilu, seperti berkampanye, menjadi pemilih aktif, dan menjadi anggota perwakilan rakyat, atau ketiga, bergabung dalam kelompok-kelompok kepentingan kontemporer, seperti unjuk rasa secara damai tidak anarkis atau merusak, petisi, protes, dan demonstrasi.

Sejarah politik Indonesia memang baru, bahkan sama sekali baru. Sebab sepanjang sejarah nusantara, pendidikan politik, hanya diperoleh melalui “pembodohan politik” yang dilakukan oleh penjajah kolonial selama ratusan tahun. Oleh karena itu, dalam hal mendidik masyarakat, kita harus sabar sejalan dengan proses pembangunan Bangsa sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa.

Bagaimana melakukan rekonstruksi dan rasionalisasi kelembagaan negara baik dalam segi fungsi, hubungan kelembagaan, serta efektivitas dan efisiensi administrasi negara?

Jawab:
Orde Reformasi telah melahirkan begitu banyak lembaga negara baru (secara horisontal dan vertikal) serta aneka bentuk agen-agen kelembagaan negara pembantu (state auxiliary agencies) dalam wujud puluhan komisi baru. Yang mendasari pembentukan state auxiliary agencies ini antara lain karena tidak adanya lembaga dalam struktur resmi kenegaraan kita yang secara spesifik menangani masalah tersebut. Aneka lembaga negara baru tersebut selain masih kabur dan saling tumpang-tindih dalam kewenangannya, juga berimplikasi luas pada sistem administrasi dan pembiayaan negara.

Menjawab masalah ini, prinsip good governance harus diterapkan. Secara esensi, prinsip-prinsip transparansi, penegakan hukum, akuntabitas, partisipasi publik dalam good governance akan dapat benar-benar terwujud melalui kesetaraan posisi antara publik dan negara. Good governance adalah tata kelola suatu pemerintahan, dimana muncul kepercayaan dari masyarakat terhadap otoritas yang dimiliki oleh pemerintah. Begitu juga sebaliknya, terjadi penghormatan atas hak-hak yang dimiliki masyarakat, untuk dipenuhi oleh pihak yang memerintah.

Esensi dari good governance itu akan dapat tercapai apabila, terdapat keadaan dimana roda pemerintahan ditandai dengan hilangnya kkn, peningkatan mutu pelayanan publik, profesionalisme birokrasi yang arahnya sebagai abdi publik.

Di banyak negara yang menganut prinsip hukum modern, undang-undang prosedur administrasi negara/administrasi pemerintahan menjadi penentu utama, apakah negara tersebut berdasarkan kekuasaan semata atau tidak. Secara teknis-operasional, undang-undang prosedur administrasi ini merupakan tata krama negara ketika berhadapan dengan publik/masyarakat. UU prosedur administrasi ini menjadi perwujudan dari kongkretisasi prinsip-prinsip negara modern, termasuk di dalamnya adalah good governance. Dengan prosedur administrasi, maka pemerintahan yang semata-mata berdasarkan kekuasaan secara otomatis akan terbatasi penggunaannnya.

Oleh karena itu saya sangat mendukung penyelesaian UU Administrasi Negara yang saat ini masih dibahas di DPR. Penyempurnaan peraturan pelayanan publik berupa RUU Administrasi Negara ini tengah dibahas antara pemerintah dan komisi II DPR.

Bagaimana menata ulang otonomi daerah agar dapat mendekatkan pelayanan publik tanpa kehilangan kesatuan dan koherensinya dengan integrasi negara-bangsa secara keseluruhan?

Jawab:
Meski Konstitusi hasil amandemen menyatakan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah “harga mati”, secara de facto, urat nadi Negara Kesatuan sudah “robek” dengan menyisakan retakan-retakan dalam konektivitas antara pemerintahan pusat dan daerah, bahkan antar daerah tingkat II dalam satu propinsi. Ini hanya salah satu permasalahan, masih banyak macam ragam permasalahn Otonomi Daerah yang harus diperbaiki.

Konsep desentralisasi (otonomi Daerah) di Indonesia, awalnya merupakan “reaksi” atas praktik pembangunan nasional Orde Baru yang sentralistik dan sekedar sebagai tuntutan yang harus diterapkan dengan diimplementasikannya konsep otonomi daerah secara luas. Namun demikian, paradigma ini mestinya sudah saatnya dirubah, yaitu untuk kesejahteraan rakyat di daerah. Saya melihat revisi UU tentang Otonomi Daerah yang dilakukan berulangkali, mulai dari UU No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah (yang berlaku di jaman Orba), kemudian UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui lahirnya UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan keseriusan DPR dan Pemerintah untuk menata kembali Otonomi Daerah.

Saya percaya bahwa dipecahnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tiga yaitu: RUU Pilkada, RUU Desa, dan RUU Pemerintahan Daerah, yang saat ini masih digodog di DPR, adalah upaya mencari solusi kongkret atas pelaksanaan Otonomi Daerah. Prinsipnya adalah, pertama, desentralisasi itu selaras dengan prinsip pemerintahan yang demokratis, kedua, mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan, ketiga, menciptakan efisiensi pemerintahan, keempat, kepentingan rakyat daerah yang memiliki kekhususan tertentu dapat tertangani dan terakhir adalah satu visi dengan visi Pemerintah pusat dalam menuju cita-cita Kemerdekaan.

Bagaimana cara memperbaiki mutu representasi dan fungsi partai politik?

Jawab:
Perbaikan mutu representasi dan fungsi partai politik harus kita lakukan dalam kerangka demokrasi.Implementasi demokrasi politik, secara prosedural, sesungguhnya merupakan derivasi dari nilai-nilai substansial demokrasi, yang secara diametral berbeda dengan sistem kekuasaan otoriter. Mutu representasi politik harus dimulai dari adanya jaminan hak-hak berpolitik warga negara, sebagai bagian integral dari hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks inilah, demokrasi mempersyaratkan adanya institusi-institusi formal untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat yang beragam, yakni melalui partai-partai politik. Partai-partai politik, baik partai politik yang bersifat terbuka (catch all party) maupun partai yang memiliki segmentasi khusus (segmented), mencerminkan pembelahan (keberagaman) sosial (social cleavages) masyarakat. Kualitas representasi politik, dengan demikian, terutama tergantung kepada kebijakan dan mekanisme partai-partai politik dalam merekrut keanggotaan dan melakukan fungsi perkaderannya secara optimal.

Sementara itu, terkait dengan bagaimana meningkatkan mutu partai politik, maka diperlukan penguatan kelembagaan partai-partai politik. Kuatnya lembaga partai ditandai oleh optimalnya seluruh fungsi partai politik, tidak sebatas fungsi perekrutan dan pencalonan kader-kader atau personalia yang didukung partai politik dalam berbagai jenis pemilu, tetapi juga optimalnya fungsi pendidikan politik, aspirasi publik, manajemen konflik, dan fungsi-fungsi strategis lainnya dalam ranah kebijakan publik, parlemen, hingga “grass root” (akar rumput). Dalam konteks penguatan kelembagaan partai politik itu, peran kepemimpinan politik (political leadership) sangat mendasar dan menentukan. Kepemimpinan partai politik yang demokratis dan taat asas (konstitusi partai politik yang demokratis pula), akan sangat berpengaruh pada konteks penguatan kelembagaan partai.

Partai politik yang kuat kelembagaannya, telah memiliki sistem yang kokoh, termasuk sistem perkaderannya. Partai politik sedemikian tidak terjebak pada hal-hal atau kepentingan yang semata-mata bersifat jangka pendek, melainkan jangka panjang dan berkelanjutan.

Bagaimana membangun sistem pemilihan yang relatif bisa diakses oleh kalangan yang lebih luas?

Jawab:
Hal ini terkait dengan teknis pelaksanaan pemilu, terlepas dari apapaun sistem pemilihan umum (pemilu) yang dipilih dan dikembangkan, apakah sistem pemilu proporsional atau sistem pemilu distrik. Semua sistem pemilu berikut derivasi masing-masing, memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Guna menjamin akses kalangan yang lebih luas atau kalangan yang memiliki hak politik (memilih atau dipilih), tetapi tidak terjangkau atau sering terlewatkan, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penanggung jawab dan pelaksana teknis pemilu, bersama seluruh “stake holders” (pemangku kepentingan) pemilu lainnya, harus bekerja secara sinergis dan mendukung, untuk memastikan optimalnya penggunaan hak pilih atau partisipasi publik luas dalam pemilu.

Yang menjadi isu krusial selama ini, terutama adalah soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang harus dipastikan agar tidak menyisakan ekses negatif dan menurunnya kualitas demokrasi, karena adanya hak politik warga negara yang tidak terjamin. DPT mencerminkan profesionalitas KPU dan Depdagri dalam menyediakan dan memastikan bahwa DPT tersebut telah optimal dan tidak ada satu pun hak warga negara untuk ikut pemilu yang terlewatkan, atau bahkan ganda.

Akses yang luas ke masyarakat harus dibuka selebar-lebarnya oleh KPU. Sosialisasi pemilu harus tepat sasaran dan efektif, mengingat meratanya persebaran informasi teknis pemilu yang benar ke seluruh lapisan masyarakat oleh KPU (dengan menyertakan seluruh komponen bangsa), tentu akan memberikan manfaat besar, setidaknya untuk mengantisipasi kesalahan dan apatisme masyarakat dalam merespons pemilu.  Dengan kata lain, KPU harus proaktif, bekerjasama dengan segenap komponen strategis dalam mensosialisasikan dan menjelaskan informasi-informasi teknis kepada masyarakat luas. Partai-partai politik, dalam konteks ini, tentu juga memiliki peran penting untuk melakukan sosialisasi pemilu dalam kerangka fungsi pendidikan politik.

Yang lebih penting adalah pemanfaatan teknologi informasi yang efektif oleh KPU, agar masyarakat mampu mengakses dengan mudah, informasi-informasi praktis yang diperlukan. Hal ini penting mengingat, di era kemajuan teknologi saat ini, masyarakat pun semakin proaktif dalam meraih akses informasi, melalui sosial media atau yang lain.

Bagaimana melakukan transformasi birokrasi yang dapat merespons tuntutan akan good and clean governmentyang sejalan dengan aspirasi demokrasi?

Jawab:
Kesadaran untuk melakukan reformasi birokrasi (istilah yang sering digunakan), sesungguhnya telah lahir sejak awal era reformasi, namun hingga kini reformasi birokrasi yang dilakukan belum menyeluruh, hanya sebatas poin-poin yang menguntungkan saja. Contohnya, banyak instansi yang melakukan reformasi terbatas dalam hal renumerasi saja. Sehingga dalam banyak kesempatan, timbul pemahaman yang keliru bahwa reformasi birokrasi adalah perbaikan renumerasi (penghasilan) bagi jajaran di instansi tersebut. Banyak masalah aparatur seperti intervensi politik, pengisian jabatan, dan pengembangan SDM yang kurang terarah.

Sesungguhnya reformasi birokrasi mencakup tiga elemen yang tak terpisahkan, yaitu reformasi birokrasi itu sendiri, reformasi administrasi, dan reformasi kepegawaian. Tiga hal tersebut merupakan satu kesatuan. Tujuan kita untuk melakukan reformasi birokrasi intinya adalah menciptakan good governance, suatu tata pemerintahan yang baik, mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelayan publik dengan baik dengan efektif dan efisien.

Perlu dilakukan dengar pendapat dengan aparat birokrasi dan masyarakt, sehingga terwujud: organisasi pemerintahan yang ramping struktur, efektif, efisien, rasional, proporsional, transparan dan menganut asas desentralisasi pengambilan keputusan; aparatur pemerintah yang berkualitas; meningkatnya kualitas pelayanan publik; mencegah dan memberantas KKN melalui transparansi pengambilan keputusan, pengawasan yang intensif, dan penerapan sanksi yang konsisten. Dan yang terpenting adalah adanya suatu keteladanan dari atasan kepada bawahan.

Terwujudnya netralitas birokrasi dalam konteks politik. Untuk menjamin ketidakberpihakan kekuataan birokrasi ke salah satu calon saja pada Pilkada atau Pemilu. Para aparatur negara seyogyanya menyadari bahwa setelah jam kantor usai, mereka akan kembali menjadi anggota masyarakat biasa, meninggalkan sejenak baju birokratnya. Maka kesadaran untuk mereformasi diri sesungguhnya adalah satu tuntutan yang lahir dari masyarakat.

Bagaimana menempatkan posisi dan fungsi lembaga kepolisian yang tepat dan efektif dalam tata-kelola pemerintahan kita?

Jawab:
Dalam kerangka reformasi birokrasi, perlu ada kesetaraan posisional dan fungsional antar instansi pemerintah di bawah otoritas sipil. Dalam kaitan ini, posisi dan fungsi lembaga kepolisian yang di masa Orde Baru cenderung dimarjinalkan dalam subordinasinya terhadap Angkatan Bersenjata, di masa Orde Reformasi dipisahkan dan diposisikan di bawah Presiden.

Memang ada wacana bahwa lembaga kepolisian seharusnya diposisikan di bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan TNI di bawah Departemen Pertahanan. Tetapi selama hal tersebut belum terakomodasi dalam sistem ketatanegaraan kita, maka yang penting, Kepolisian yang memiliki fungsi dan peran strategis di bidang keamanan nasional (sementara TNI dalam bidang pertahanan nasional), harus dioptimalkan, dalam fokus pada garis tugasnya sebagaimana ditentukan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, serta profesional. Profesionalisme kepolisian, tentu harus didukung dengan adanya berbagai kondisi, dari adanya kelengkapan alutsista dan non-alutsista yang memadahi; hingga adanya kesejahteraan anggota Polri.

Hal lain yang penting untuk dicatat adalah pengembangan komunikasi yang inklusif (terbuka) dan kerjasama sinergis antara pihak kepolisian dengan berbagai elemen lainnya, tidak saja dengan TNI, tetapi juga dengan berbagai komponen masyarakat, mengingat Polri adalah mitra dan pelindung masyarakat. Peran kepemimpinan dan displin anggota Polri penting dalam mencegah perselisihan dan bentrokan dengan kalangan TNI, sebagaimana kerapkali terjadi di lapangan, sejak era Reformasi ini.

Kepolisian juga akan memainkan peran yang efektif, ketika secara kelembagaan tetap konsisten netral dalam politik (sebagaimana TNI dan birokrasi/PNS). Dengan demikian, Polri tetap dapat memfokuskan pada tugas, fungsi dan kewenangannya secara optimal dan mempertanggung jawabkannya kepada Presiden.

Bagaimana sebaiknya menempatkan posisi kejaksaan yang tepat yang dapat menjaga netralitasnya sebagai aparatur penegak hukum?

Jawab:
Selain kesetaraan posisional, reformasi birokrasi juga memerlukan ketepatan posisional, di mana sebaiknya suatu lembaga negara ditempatkan dalam hubungan checks and balances antar-cabang kekuasaan. Salah satu yang sering mengundang pertanyaan adalah posisi kejaksaan yang pada saat ini diletakkan di bawah Presiden. Dalam posisinya sebagai jabatan eksekutif, kejaksaan bisa mengalami kesulitan dan conflict of interests ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang menyangkut petinggi eksekutif.

Memang secara khusus, pengawasan terhadap terhadap kejakasaan itu dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2011 sebagai penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 18  Tahun 2005, Komisi Kejaksaan  bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau  Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan,  kode etik, baik  di dalam maupun di luar tugas kedinasan, dan  juga melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 memiliki perluasan wewenang dalam menangani laporan pengaduan dari masyarakat, yaitu selain dapat mengambil alih permeriksaan,  juga berwenang  melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal  Kejaksaan apabila ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi dan/atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut, atau pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan juga berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Namun demikian memperoleh pengawasan terhadap kinerja kejaksaan juga dapat dilakukan secara kritis dari berbagai pihak, dari segenap elemen masyarakat yang kritis terhadap dunia hukum, bahkan juga termasuk DPR (yang memang memiliki fungsi pengawasan kepada pemerintah). Namun demikian, semua itu dilakukan bukan dalam kerangka intervensi hukum, melainkan sekedar menyuarakan pendapat, manakala terdapat kejanggalan-kejanggalan kinerja kejaksaan.

Apakah media sudah menjadi kekuatan yang mengambil peran dalam penyelesaian masalah, atau justru menjadi bagian dari masalah, demokrasi? Bagaimana cara media mengambil peran konstruktif bagi penyehatan demokrasi?

Jawab:
Media massa, secara ideal memiliki beragam fungsi yang konstruktif, antara lain: fungsi informasi (yang seimbang dan fair); fungsi kontrol sosial;  fungsi menghibur; fungsi mendidik atau memberikan pencerahan kepada publik; hingga fungsi opini (pendapat). Media massa, karena itu, dalam perspektif demokrasi, juga dikenal sebagai pilar demokrasi keempat, setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Media massa diharapkan menjadi lembaga yang mampu memperkuat prinsip demokrasi “checks and balances”, sehingga ia berperan penting dalam peningkatan mutu demokrasi.

Namun demikian, hal-hal ideal seperti itu kerapkali bertolak belakang dengan faktanya. Banyak media massa yang tidak profesional dalam menjalankan fungsi dan perannya. Media massa kerapkali tidak seimbang dan tidak fair dalam melakukan fungsi pemberitaannya. Dengan kata lain, media sering dikritik bias dalam memberitakan sesuatu sesuai dengan agenda politik keredaksionalannya. Dan yang belakangan ini mengemuka secara kritik umum publik kepada media massa adalah dominasi pemilik modal yang terlampau intervensif dalam memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan terbatas dan  jangka pendek. Dalam konteks inilah dapat dipahami, apabila sampai ada yang mengemukakan kritik bahwa media massa seringkali justru merupakan bagian dari masalah, bukan sarana/media yang mampu menyuguhkan solusi dan suasana kondusif terhadap beragam masalah bangsa yang berkembang. Demikian juga sebagai pilar ke empat demokrasi, seharusnya pemilik media tidak masuk ke dalam pilar lainnya yang menimbulkan praktek demokrasi yang semakin pincang.  Bagaimana check and balances bisa berjalan manakala pemilik media masuk ke wilayah Pemerintahan ataupun masuk ke ranah politik, sehingga menimbulkan bias informasi apabila itu terkait dengan si Pemilik media tersebut.

Untuk itulah, sudah saatnya media massa melakukan koreksi diri, untuk benar-benar konsisten dalam memperkokoh fungsi-fungsi dan peran idealnya, dalam rangka penguatan demokrasi. Media massa harus menegakkan kode etik jurnalistik dan praktik-praktik jurnalisme yang “cover both side” atau seimbang dan fair dalam pemberitaan. Independensi media harus tetap terjaga dengan konsistensi Pemilik media untuk tidak masuk ranah politik. Media massa juga tidak boleh tenggelam pada sekedar mempertimbangkan aspek komersial, tetapi meninggalkan mutu/kualitasnya. Bagaimanapun, media massa memiliki tanggung jawab moral yang tidak ringan, tetapi fungsi-fungsi utama dan perannya dalam mempertegak demokrasi yang berkualitas, harus tetap dijalankan. 


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000