Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

MA MENJAWAB

LAPORAN UTAMA MAJALAH INDONESIA 2014

Kalaulah Marzuki Alie sering jadi sorotan publik, itu barangkali bukan karena posisinya sebagai Ketua DPR RI. la terutama kerap dibincangkan masyarakat justru karena ucapan-ucapannya yang kontroversial.
Saat perang melawan korupsi didukung masyarakat, Marzuki, misalnya, menyatakan seperti dikutip sebuah media: "Bubarkan saja KPK." Ketika publik prihatin dengan bencana tsunami yang menimpa penduduk Mentawai, Marzuki berkomentar, "Kalau takut ombak, jangan tinggal di pantai." Salah satu media online mencatat setidaknya ada 10 ucapan Marzuki yang memancing reaksi keras dari masyarakat.

Kini, pria kelahiran Palembang 6 November 1955 ini kembali mengundang perhatian karena sudah menyatakan akan maju sebagai salah seorang calon presiden lewat Konvensi Partai Demokrat yang akan dimulai pada September 2013 nanti. la diperkirakan akan berhadapan dengan dua calon kuat lainnya: Pramono Edhie dan Gita Wirjawan.

Secara khusus redaksi Indonesia 2014, Irwan Amrizal clan Joaquim Rohi, mewawancarai ketua beberapa forum parlemen internasional itu pada pertengahan Juni di kantornya, beberapa hari setelah kepulangannya dari lawatan ke Serbia.

Dalam percakapan itu, Marzuki bicara soal kekuatan ekonomi Indonesia, arti penting keberlanjutan kepemimpinan nasional, Konvensi Demokrat, perbaikan partai politik, keberhasilannya di dunia bisnis, perang melawan korupsi, dan apa yang akan ia lakukan bila terpilih menjadi presiden. Tak lupa, mantan pengusaha ini juga kami minta menjelaskan beberapa pernyataan kontroversialnya. Berikut cuplikannya.
Sebagai Ketua Parlemen, Anda lazim menghadiri berbagai forum internasional dan mengunjungi negara sahabat. Berdasarkan pengamatan Anda, apa pandangan pemimpin negara-negara sahabat tentang Indonesia?

Indonesia ini negara yang besar. Indonesia juga motor di ASEAN. Dalam hal ekonomi, misalnya, banyak negara sahabat berharap Indonesia bisa menjadi pintu masuk agar barang-barang produksi mereka bisa masuk ke pasar ASEAN. Mereka memandang Indonesia sebagai salah satu kekuatan terpenting di ASEAN.

Ini harus dimanfaatkan. Dan kita jangan hanya terpaku berhubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Negara-negara lain yang dulu menjadi sekutu kita di persekutuan negara-negara Non-Blok harus kita rangkul. Setiap negara punya kelebihannya masing-masing, makanya kita harus punya banyak sahabat. Dan sahabat-sahabat lama harus kita sentuh juga.

Negara-negara sahabat lama itu pernah menyampaikan mengapa Indonesia kalah dalam perebutan posisi penting di tingkat internasional. Misalnya, kekalahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Mari Elka Pangestu sebagai Ketua World Trade Organization (WTO). Kata mereka, itu karena kita melupakan sahabat-sahabat lama. Padahal negara-negara yang tergabung dalam Non-Blok jumlahnya ada sekitar 150 negara.

Kita tidak pernah melobi negara-negara Non-Blok, yang pada dasarnya sudah bersama kita sejak dulu. Kalau kita mau mendekati dan melobi mereka, ada 150 negara yang juga negara anggota PBB. Dengan begitu mungkin kita bisa menang.

Jadi, kalau kita mau menyapa kembali negara-negara lama yang secara historis punya hubungan yang dekat dengan Indonesia, saya kira, akan baik sekali bagi kemajuan Indonesia.

Jadi, di mata negara lain, Indonesia sangat dihargai?

Indonesia sangat dihargai. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mata dunia internasional luar biasa. Itu yang harusnya masyarakat Indonesia juga ketahui. Banyak negara lain yang mengharapkan agar Indonesia mau berkunjung ke negara mereka.

Saat ini, produk domestik bruto (GDP) kita masuk 16 besar dunia. Kita bahkan punya target masuk 10 negara terbesar GDP-nya. Ini tentu menjadi ruang bagi pengusaha-pengusaha negara sahabat untuk hadir ke Indonesia dengan berinvestasi, melakukan perdagangan, dan lain sebagainya.

Terkait soal investasi dan perdagangan, pada 2015 Indonesia akan terikat perjanjian pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN. Di sisi lain, banyak pengamat yang mengatakan bahwa Indonesia belum siap. Bagaimana pandangan Anda?

Kita ini bangsa besar. Tapi kadang-kadang kita suka merendahkan diri kita sendiri. Kita selalu menyatakan bahwa kita belum siap jika masuk dalam perdagangan bebas. Di tingkat ASEAN seolah-olah kita kalah. Padahal kita punya potensi yang luar biasa. Ini kan merendahkan kita.

Kita punya sumberdaya yang luar biasa yang negara-negara ASEAN lain tidak punyai. Artinya, semua tergantung sumber daya manusia (SDM) kita. SDM kita sebetulnya banyak yang hebat, tapi tergantung komitmen moral clan nasionalismenya.

Buat negara lain, kita kadang terlalu terbuka. Misalnya, perbankan asing banyak menjamur di Indonesia. Sebaliknya, perbankan kita ketika ingin masuk ke Singapura atau Malaysia susahnya setengah mati.
Bila perjanjian ASEAN itu diterapkan, tidak ada lagi alasan untuk melarang bank-bank Indonesia masuk negara ASEAN. Artinya, ruang bagi Indonesia sangat terbuka. Kalau mereka tetap memperlakukan kita dengan tidak adil, kita juga harus memperlakukan yang sama. Asas resiprokal kan asas kesamaan. Jacli, kita tidak harus takut. Kita siap bersaing kok.

Kalau mereka buka, saya enggak yakin mereka mampu menahan kekuatan bank Indonesia. Dan saya yakin, Indonesia bakal lebih hebat. Uang-uang yang beredar di ASEAN kan berasal dari Indonesia. Kalau ruang itu dibuka, bisa saja uang-uang kita yang beredar di ASEAN berpindah ke bank-bank kita sendiri.

Artinya, negara-negara lain juga mesti siap terbuka dengan kita...

Iya.Harus itu. Soal perbankan kita, saya sudah lama katakan kepada mantan Deputi BI Pak Budi Mulya, bahwa kita ini terlalu liberal. Bank-bank kita dimiliki asing 100 persen, sedangkan bank-bank itu sudah sampai tingkat kecamatan.

Mereka seenaknya saja menarik uang dari masyarakat, yang belum tentu mereka alirkan lagi dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Dan itu tidak menguntungkan bagi Indonesia. Uang dari sini mereka bawa ke luar dan mereka kembalikan dalam bentuk pinjaman asing buat kita sendiri.

Ini kan lucu! Makanya, asas resiprokal harus ditegakkan. Dengan begitu, kalau perusahaan Singapura bisa membeli bank kita dengan 100 persen, mestinya kita juga boleh. Atau kalau mereka boleh buka cabang bank sampai tingkat kecamatan, harusnya Indonesia pun boleh.

Dengan kata lain, sebenarnya Indonesia lebih siap dengan perdagangan bebas. Justru negara lain, seperti Singapura yang tidak siap...

Dalam konteks itu, mereka takut. Jangan salah, kalau Indonesia tampil ke depan dengan infrastruktur yang lebih baik, bisa-bisa negara tetangga kita tenggelam.

Coba kalau kita punya storage yang besar untuk palm oil, kita enggak perlu ekspor dari Singapura. Sekarang kan palm oil itu dibawa ke Singapura dengan tongkang-tongkang berukuran 5000 ton dan 8000 ton. Dari Singapura baru kita bawa ke negara-negara tujuan.

Kalau kita punya pelabuhan yang besar sehingga kapal-kapal berkapasitas 150 ribu ton atau 75 ribu ton bisa menyandar, saya kira, kita tidak perlu tempat transit di Singapura. Kapal-kapal bisa langsung menyandar di wilayah kita. Masalahnya, kita terlalu sering terlambat membangun infrastruktur. Yang terjadi, antrian yang cukup panjang di pelabuhan.

Di Singapura, misalnya, hanya butuh waktu 1 x 24 jam, sedangkan di Indonesia sampai lima hari. Kapal tidak berjalan lima hari, kan kerugian yang ditanggung luar biasa. Makanya, infrastruktur menjadi satu hal yang sangat penting.

Coba kita perhatian. Dari seluruh bandara yang ada di dunia ini, yang paling ramai bandara Soekarno-Hatta (Soeta). Di bandara Soeta, untuk naik ke pesawat kita harus antri sampai 30 menit. Di negara lain jika dalam sekian tahun bisa diprediksi ada perkembangan positif, mereka mulai lagi perluasan bandara. Kita sudah merasakan keramaian bandara Soeta sekian lama, baru Sekarang mau diperluas.

Jadi, kita tidak mengantisipasi perkembangan dalam jangka panjang. Hanya menangani gejala sesaat saja. Kita tidak pernah membangun republik ini dengan visi dan perencanaan yang panjang. Kalau begitu, kita tidak akan lebih maju dari negara lain.

Apa kita punya visi pembangunan jangka panjang lagi seperti yang pernah termaktub di GBHN..

Ini memang persoalan kita bersama. Kita enggak punya Garisgaris Besar Haluan Negara (GBHN). Semuanya tergantung kepada presiden. Adalah baik bila presiden selanjutnya bisa meneruskan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) yang presiden sebelumnya persiapkan.

Tentu RPJM itu bisa direvisi dan dievaluasi dengan kondisi yang presiden selanjutnya hadapi. Kalau kita menggunakan RPJM presiden sebelumnya, tentu pembangunan kita akan berkesinambungan. Sekarang, pembangunan kita tergantung karakter presiden selanjutnya. Kalau dia presiden yang berkarakter 'tutup buku lama' dan 'buka buku baru', maka pembangunan kita dimulai dari nol lagi.

Tapi kebiasaannya kan seperti itu...

Makanya cari calon presiden yang mampu melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Yang tidak baik diperbaiki. Yang sudah bagus dilanjutkan. Seharusnya kan begitu cara pikir presiden yang baru.

Jangan RPJM presiden yang lama di-cut, lalu bikin RPJM baru. Kalau begitu, negara ini tidak akan bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Karena sejelek apapun presiden yang lama, pasti sudah melakukan sesuatu dan ada hasilnya.

Kalau ke depan yang terpilih adalah presiden yang tidak sepaham dengan presiden sebelumnya dan dia lebih memilih 'tutup buku', apa komentar Anda?

Ya, itu risiko. Itu pilihan. Dalam konteks demokrasi, kita harus terima.

Apa yang bisa civil society lakukan agar pembangunan kita tetap berkesinambungan?

Civil societykan hanya bisa memberikan dorongan sesuai koridor aturan perundangan. Enggak bisa lebih dari itu, karena itu jelas-jelas kewenangan pemerintah. Kalau civil society terlalu menekan, nanti kewenangan pemerintah bisa tergerus. Apapun kebijakan pemerintah, harus kita hargai. Kecuali kalau pemerintah melanggar aturan perundangan.

Tapi kalau pembangunan kita terputus-putus kan merugikan Indonesia sendiri...

DPR kan juga terputus-putus. Lima tahun putus. Begitu seterusnya. Sekarang kan periode Demokrat. Kalau periode depan juga periode Demokrat, mungkin tidak banyak berubah. Tapi kalau partai lain yang jadi pemenang, pasti akan berubah. Hubungan DPR dengan pemerintah pun bisa berubah.

Inilah demokrasi yang sekarang harus kita lalui. Di satu sisi, mungkin kita rasa banyak kurangnya. Tapi, di sisi lain, kita tidak bisa menolaknya dalam rangka membangun demokrasi ala Indonesia.

Bisakah Indonesia, meskipun pemerintah bisa berganti dengan cepat, arah pembangunannya tidak berubah? Berkaca dengan jepang, misalnya..

Kembali lagi ke sistem tata negara dan ke sistem politik kita. Lagi pula, di Jepang kan hanya ada dua partai, sedangkan kita banyak partai. Relatif kalau dua partai, tidak akan ada perubahan yang signifikan. Pembangunan akan terus berkesinambungan. Jadi, agak sulit kalau kita ingin seperti Jepang.

Menurut Anda, bagaimana kita mensinkronkan dinamika politik yang terus berubah-ubah agar pembangunan terus berjalan?

Tergantung rakyat yang memilih calon presidennya. Apakah rakyat menanyakan agenda lima tahun calon presiden itu. Kalau dia merombak semua RPJM yang sudah ada, ya, jangan dipilih. Itu saja.

Tapi kalau rakyat sudah memilih, kita harus terima. Demokrasi, kan? Mau tidak mau. Kalau kita memilih ayam ngantuk, ya ayam ngantuk itulah presiden kita. Kalau kita pilih monyet, monyetlah pemimpin kita. Itu kan demokrasi. Oleh karena itu masyarakat perlu diberi pencerahan dalam memilih.

Proses pencerahan ini memang tidak mudah. Masyarakat sendiri kadang lebih sibuk memikirkan kehidupan mereka sehari-hari. Penghasilan dan pendidikan masyarakat kita juga rata-rata di bawah.

Dalam konteks meneruskan pembangunan yang sudah ada, apakah itu yang menjadi dasar Anda mengajukan diri sebagai calon presiden?

Sebenarnya, saya tidak suka memegang sebuah jabatan. Dulu, niat saya hanya ingin memperbaiki sistem politik kita. Karena yang menentukan baik-buruknya sistem politik kita adalah partai politik itu sendiri. Niat saya dulu hanya itu.

Pada 2004 saya tidak mencalonkan diri. Lalu, pada 2009 saya ditugaskan dan terpilih sebagai anggota dewan dan bahkan menjadi Ketua DPR. Amanat itu saja jalankan.

Dalam perjalanan Indonesia saat ini, saya melihat bahwa kalau calon presiden yang muncul itu-itu saja, saya agak pesimis ke depan kita bisa melakukan banyak perubahan. Oleh karena itu, sejak tahun lalu saya sampaikan agar partai politik mau menampung calon-calon presiden alternatif. jadi, itu yang ingin saya sampaikan.

Saya sampaikan agar presiden alternatif diberi ruang bagi yang mau menggunakan kendaraan partai politik sesuai dengan mekanisme di masing-masing partai sehingga calon presiden alternatif itu bisa diusung dan dipilih. Tapi faktanya, semua partai malah mengusung ketua umumnya, pimpinan tertinggi partai, atau pendiri partai.

Ketika partai politik ramai-ramai hanya mengusung pimpinan partai sebagai calon presiden, menurut Anda, apakah ini perkembangan yang sehat?

Membangun partai dengan membangun republik jelas berbeda. Saya setuju dengan pernyataan Pak SBY yang menyatakan bahwa pemimpin partai sebaiknya hanya fokus membangun partai. Artinya, kita melakukan rekrutmen kader-kader baru. Kita siapkan mereka untuk bisa menduduki jabatan-jabatan publik, sehingga mereka bisa menjadi negarawan. Di sisi lain, partai juga harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Inilah yang harus partai lakukan.

Tapi itu tak partai lakukan, kan?

Sayangnya, ketua umum partai tidak melakukan itu. Ketua umum partai malah mencanangkan diri sebagai calon presiden. Ini, menurut saya, fenomena yang tidak pas. Saya tidak mau menyatakan baik atau tidak baik. Kurang pas saja.

Niat saya semula setelah 2014 nanti hanya ingin jadi ketua umum partai saja. Saya ingin membangun partai, melakukan rekrutmen kader-kader baru, menjalankan penjenjangan kader secara terukur, dan menyiapkan kader agar siap menjadi pejabat publik, baik di eksekutif maupun legislatif.

Banyak kabar yang beredar Anda tertarik ikut konvensi Demokrat...

Niat saya bergeser setelah Pak SBY berkali-kah mendorong saya untuk maju pada Pemilihan Presiden 2014. Semula saya pernah menyampaikan kepada Pak SBY agar partai ini diselamatkan dulu. Tapi setelah beliau firm sebagai ketua umum, dan itu keputusan yang sangat terbaik, saya pun mendukung keputusan itu, beliau menyampaikan kepada saya untuk berkampanye.

Belakangan muncul ide mengadakan konvensi. Lalu beliau menyampaikan kepada saya untuk ikut serta. Jadi seperti itu. Bukan gerakan yang berasal dari diri saya pribadi untuk maju. Tapi sebagai kader Demokrat, manakala figur yang selama ini saya hormati  memerintahkan saya untuk ikut dalam konvensi, ya, saya jalani.

Bagi saya, bukan persoalan terpilih atau tidak terpilih, karena siapapun yang Demokrat usung adalah kader Demokrat. Jadi semua sahabat. Bagi saya itu tidak ada masalah. Yang penting, bagi saya, adalah saat konvensi orang tahu ide dan gagasan saya tentang penyelesaian persoalan yang bangsa ini hadapi. Mungkin ide dan gagasan saya bisa menjadi bahan atau masukan bagi siapapun nanti yang diusung menjadi calon presiden. Artinya, pikiran mereka melengkapi pikiran saya. Atau saya jadi pengungkap pikiran mereka.

Sampai saat ini, Anda satu-satunya nama peserta konvensi yang merupakan kader Demokrat. Apakah ada nama lain?

Bagi saya, bukan persoalan apakah calon pemimpin republik ini berasal dari partai atau tidak. Yang jadi persoalan adalah, apakah figur itu mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang bangsa ini hadapi dan mampu membawa republik ini menjadi lebih baik atau tidak. Bagi saya itu yang paling penting.

Tidak usah dipertentangkan kader atau non-kader. Kader itu persoalan berkarier di dalam partai saja. Tapi ada juga orang yang berkarier di luar partai. Kader dan non-kader samasama berkarier.

Jadi, konvensi direncanakan untuk juga menjaring figur-figur potensial dari luar partai, ya?
Pak SBY berkali-kah menyampaikan, "Kita punya banyak orang baik tapi rakyat belum tahu." Makanya, kami buka konvensi ini biar rakyat bisa menilai bahwa ada kader Demokrat yang baik, yang mumpuni, tapi ada juga orang non-Demokrat, yang nanti akan menjadi kader Demokrat yang juga mumpuni dan baik. Selanjutnya, biar yang rakyat menentukan.

Kalau hanya kader Demokrat yang memilih itu tidak ada artinya. Karena pada pemilihan presiden nanti, yang memilih kan rakyat. Kalau rakyat sudah diajak untuk menyeleksi calon pemimpinnya dari awal, dan survei menyatakan bahwa si A elektabilitasnya tertinggi, maka si A akan diusung untuk bertarung dalam kompetisi yang sebenarnya. Harapannya, masyarakat yang sudah memilih si A melalui survei akan terus mengawalnya sampai pemilihan presiden.

Model konvensi seperti ini berbeda sekali dengan Konvensi Golkar pada 2004 lalu, ya?

Iya. Dalam konvensi Demokrat bukan kader yang milih. Tapi masyarakat yang memilih melalui survei.

Ada sebagaian analis yang mengatakan bahwa Demokrat menggelar konvensi untuk memperbaiki citra Demokrat yang tercoreng belakangan ini. Apa komentar Anda?

Apapun pandangan orang, yang jelas kami ingin mencari pemimpin Indonesia yang betul-betul mumpuni. Mampu membawa rakyat menuju ke arah yang lebih baik. Itu tujuan kami. Bahwa nanti citra Demokrat menjadi baik itu ekses dari kerja politik kami.

Menurut Anda, figurfigur alternatif yang seharusnya ikut dalam Konvensi Demokrat siapa saja?

Saya tidak berkompeten untuk menilai orang, karena saya sendiri pun dinilai orang. Jadi, biarkanlah majelis tinggi yang akan mengevaluasi siapa-siapa saja yang layak untuk ikut dalam Konvensi Demokrat.

Menurut Anda, Indonesia punya figur-figur potensial?

Banyak. Indonesia punya banyak pemimpin yang baik. Masalahnya, kadangkala mereka tidak punya kesempatan. sekarang, mereka tidak kita beri kesempatan.

Kita lihat perkembangannya siapa saja yang akan ikut serta dalam konvensi. Kalau tidak punya track record dalam memimpin, tak usah diberi panggung dulu. Kalau peserta konvensi orang tidak pernah menjadi pejabat yang bisa mempengaruhi pikiran orang lain, saya belum yakin bahwa orang itu mempunyai integritas.

Sebagai contoh, mahasiswa. Dia kan masih bersih dan belum teruji memegang jabatan apapun. Kalau dia kita pilih untuk menjadi presiden, kita sama saja membeli kucing dalam karung. Jadi, track record itu penting.

Orang yang dulu terkena masalah, janganlah ikut konvensi. Peserta konvensi kan dinilai, salah satunya dari track record. Selama ini dia bekerja di mana dan apa hasilnya. Kan tidak bisa, meskipun peserta konvensi berintegritas, tapi tidak ada kinerjanya. Si A sebagai menteri, misalnya, bagus tidak integritas dan kinerjanya? Kalau bagus, dia pantas duduk menjadi presiden.

Tapi ada masalah lain. Figur-figur alternatif tidak bisa tertampung karena presidenstial threshold (PT) tinggi...

Nanti kita lihat perkembangannya. Masalah PT dan masalah konvensi memang ada kaitan. Tapi saya yakin akan ada titik temunya.

Apakah ada kemungkinan PT dikurangi?

Saya belum tahu persis.

Bukankah sangat tidak mungkin dalam situasi sekarang ini, partai-partai mendapat dukungan sampai 20 persen?

Menurut saya, itu terlalu tinggi dan tidak membuka ruang bagi figur-figur alternatif. Sebaiknya 10 persen kursi DPR dan 15 persen suara nasional saja. Dengan begitu, arena untuk berkompetisi terbuka lebih luas.

Dari tujuh sampai 15 talon presiden akan terkerucut menjadi 5 orang. Dari 5 orang itu, pasti ada figur baru. Kalau Golkar, pasti mengusung Aburizal Bakrie. Gerindra mengusung Prabowo. Ibu Mega sampai saat ini masih belum membuat keputusan. Apabila ibu Mega membuat sebuah kejutan itu akan luar biasa.

Kejutan yang Anda maksud apa?

Saya tidak tahu dan saya tidak mau menduga-duga. Karena ibu Mega berani. Contoh, Jawa Tengah dia menyodorkan Ganjar. Jawa Barat dia menyodorkan Rieke. Di Sumatra Utara dengan Efendi Simbolon. Kan luar biasa keberaniannya.

Kader-kader mudanya dia dorong dalam Pemilukada. Kita tidak tahu apa dasar pemikiran beliau itu. Tapi yang pasti, dia menjadi king maker saat ini. Cara berpikir saya sama dengan Ibu Mega. Buat apa kita mengusung orang yang tidak jelas track recordnya. Kenapa kita tidak mengusung kader kita saja yang dari awal sudah berjuang. Menang atau kalah, itu urusan belakangan.

Dalam Pemilukada, kita menguji mesin politik kita berjalan atau tidak. Dengan demikian, Pemilukada hanya sebagai pemanasan untuk Pemilu Legislatif.

Tadi Anda bilang, bahwa salah satu tujuan Anda bergabung dengan Demokrat untuk memperbaiki partai politik. Apa pandangan Anda sendiri saat itu tentang partai politik?

Saya melihat Undang-undang (UU) Parpol tidak mendukung partai menjadi partai yang mandiri dan sehat.
Kunci perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara terletak di partai politik. Untuk memperbaiki partai politik, harus perbaiki UU. Tapi untuk memperbaiki UU, orang tidak punya keberanian untuk melakukan terobosan. Kenapa? Karena takut dikoreksi. Takut dipersepsi negatif.

Saya pernah menyampaikan saran agar biaya parpol ditanggung negara. Saya sudah sampaikan ini jauh sebelum orang membicarakannya sekarang. Ditanggapi macam-macam di koran atau di Twitter. Ada yang menanggapi, "Partai mau ngerampok uang negara lagi." Mereka kan tidak mengerti persoalannya. Saya mengerti persoalannya.

Kenapa saya harus berpikir begitu, karena saya paham masalah pendanaan parpol. Selama ini, sumber pendanaan partai tidak jelas. UU parpol kan menyebutkan sumber-sumber pendanaan parpol, pertama, kas negara yang jumlahnya sangat sedikit. Dalam sebulan mungkin sudah habis.

Kedua, iuran anggota. Saya mau tanya, adakah parpol di republik ini yang serius mengurus iuran anggota? Tidak ada kan orang yang membicarakannya? Justru orang punya kartu anggota tujuannya untuk mendapat sembako. Bukan untuk bayar iuran. Itu fakta.

Ketiga, sumbangan yang tidak mengikat. 'Penyumbang tidak mengikat' itu yang membuat parpol akhirnya terjerat dalam situasi seperti lingkaran setan. Karena itu, kita harus berani buat terobosan. Bagaimana caranya? Pendanaan parpol harus diperjelas atau diubah.

Sebagai contoh, parpol diberi kebebasan untuk memiliki saham perusahaan tambang, misalnya. Hasil dari perusahaan itu untuk mendanai parpol. Tinggal diatur bagaimana mengontrol perusahaan ini agar tidak abuse of power. Setiap transaksi yang dilakukan harus transparan.

Itu artinya, partai terbuka untuk melakukan bisnis?

Iya. Misalnya, bila partai punya kebun di sebuah lahan itu harus jelas transparansinya. Jadi rakyat bisa menilai, apakah satu partai mendapat uang haram atau uang halal. Sederhana, kan? Asal mau.

Masalahnya, tidak ada yang mengubah itu. Karena itu saya berpikir lain. Dalam UU Pemilu, negara menanggung biaya kampanye. Tapi partai besar tidak mau. Mereka tidak mau dibatasi karena mereka punya kemampuan. Kalau partai kecil tentu mau.

Misalnya, setiap parpol diberi slot di televisi selama dua jam untuk menyampaikan visi-misi partai, dan negara yang membiayai. Untuk debat publik juga dibiayai negara dengan waktu yang sama. Untuk pasang baliho, tinggal tentukan tempat-tempatnya. Partai hanya memberikan desain saja. Atau bila partai ingin mencetak baliho, partai menyerahkan bonnya saja dan biar negara yang bayar.

Kalau begitu, kan partai terkendali. Dan partai tidak boleh mengeluarkan biaya lagi selain yang sudah diberikan negara. Dengan begitu, otomatis partai tidak akan sibuk mencari uang untuk Pemilu.
Perkembangan baik, untuk saksi di Tempat Pengambilan Suara (TPS), sudah Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) sediakan. Tempo hari kita harus mengeluarkan biaya untuk saksi se-Indonesia. Beberapa miliar yang harus dikeluarkan dan dari mana duitnya. Partai kecil tentu enggak sanggup bayar. Tapi ide saya tidak diterima.

Mungkin karena rakyat melihat negara belum biayai saja partai sudah korupsi?

Justru kalau negara tidak membiayai, partai menjadi korup. Jangan cari sebab-akibat antara telor dengan ayam. Partai yang tidak jelas pendanaannya pasti korup. Partai yang tidak jelas pendanaannya, pasti akan melakukan hal yang tidak halal.

Ketika partai sudah dibantu dan tetap masih korupsi, partai itu tidak boleh ikut Pemilu. Harus dibuktikan dulu di pengadilan. Harus begitu cara pandangnya.

Mungkinkah ide Anda itu bisa diimplimentasikan?

Suara Marzuki Alie tidak menggema seperti suara-suara ketua umum partai yang lain. Kalau saya ketua umum partai, saya akan sampaikan ide itu dan saya akan berjuang sekeras tenaga dengan mendorong civil society untuk menggerakkan undang-undang itu.

Marzuki Alie kan saat ini hanya Ketua DPR yang tidak mempunyai kewenangan itu. Meskipun pemikiran-pemikiran saya bagus, tetap tidak didengar orang.

Menurut Anda, itu salah satu cara agar partai fokus pads kaderisasi dan rekrutmen dan tidak pusing dengan pendanaan?

Dalam Pemilukada, jangan ada lagi beli-beli partai. Jangan ada lagi kandidat mengurus kampanye. Kalau itu dilaksanakan, kita akan dapat calon yang lebih baik. Ada kandidat yang ketahuan bayar partai harus didiskualifikasi.

Kenapa semua partai dan caleg membayar saksi padahal Bawaslu sudah menyediakannya?

Baru Pemilu kali ini KPU dan Komisi 11 kemarin mensahkan bahwa kita harus menyiapkan anggaran untuk dana saksi. Saksinya sendiri akan disiapkan Bawaslu.

Pada Pemilu sebelumnya, saksi dari partai. Dan itu menguras dana partai. Akibatnya, partai yang tidak punya uang, tidak bisa bayar saksi. Buntutnya kalah. Misalnya, dalam Pemilukada ada seribu TPS. Setiap satu TPS dibutuhkan satu saksi dengan honor Rp 100 ribu. Kalau ada 10 ribu TPS, bayangkan berapa total dana saksi saja. Kalau enggak ada saksi suara bisa hilang.

Jadi, kalau enggak punya saksi sendiri, tingkat kecurangannya lebih tinggi?

Tinggi. Kita masih rentan melakukan kecurangan, karena perilakunya masih begitu. Masih gampang disuap. Jadi, perbaikan harus dilakukan. Misalnya, ada saksi yang dibayar negara masih melakukan kecurangan, hukumnya harus berat. Iya, kan? Sebagai penyelenggara Pemilu, kalau dia melakukan kecurangan, hukumannya harus berat.

Anda melihat saat ini kecenderungan partai melakukan pembenahan dan perbaikan diri?

Enggak ada. Saya berani ngomong begitu. Silahkan Anda cek semua partai. Adakah pelatihan dan penjenjangan kader secara terukur? Dalam pencalegan kita sering melihat orang yang tidak jelas masuk partai dan menjadi caleg.

Dimana proses rekrutmennya? Bagaimana proses pembinaan kadernya? Bagaimana pelatihan dan penjenjangannya di partai? Tidak ada. Akhirnya duduk di DPR dengan tingkah laku yang macam-macam.

Jadi, paling tidak, saat ini kesalahan partai ada dua. Korupsi dan rekrutmen yang asal-asalan?

Itu kan akibat. Kita jangan ngomong akibat. Kita cari penyebabnya. Kalaupun kita berteriak, “Koruptor harus dihukum mati!”, sampai 10 kali pun partai akan tetap menghasilkan koruptor kalau sistemnya belum diubah. Jadi yang dicari sebabnya. Kita sering bicara akibat dan lupa penyebabnya.

Sistem harus diperbaiki. Partai harus didukung. Baru sekarang para pengamat politik ramai-ramai mengatakan negara harus membiayai partai. Padahal saya sudah ngomongin itu berapa waktu yang lalu. Saya bersyukur kalau omongan saya yang lalu direspon. Padahal setahun atau dua tahun yang lalu tidak populer.

Saya juga pernah mengatakan transaksi tunai harus dibatasi. Waktu itu yang merespon cuma Pak Cristianto Wibisono. Beliau pernah ke sini dan mengapresiasi usulan saya itu. Beliau mengatakan, "Usulan Pak Marzuki itu harus disosialisasikan." Pembatasan transaksi tunai saya maksudkan biar tindak korupsi dan gratifikasi semakin berkurang.

Sekarang BPK merespon. KPK melalui Bambang Wijayanto ngomong. Semua orang ngomong, padahal sudah dua tahun yang lalu saya omongkan. Banyak hal yang dulu saya omongkan, sekarang orang lain juga omongkan.

Sebagai contoh, saya pernah bertanya kenapa UU yang dibuat DPR dibatalkan MK. Apa lebih baik DPR berkonsultasi dulu dengan MK jika dianggap ada pasal-pasal yang meragukan. Baru kemarin pimpinan DPR memutuskan akan konsultasi dengan MK jika ada pasal-pasal yang dianggap meragukan.

Waktu saya katakan itu pertama kali, saya “dihajar” habis-habisan. Saya dianggap tidak mengerti independensi DPR. Ada yang mengatakan juga bahwa MK harus independen dari DPR. Padahal itu kan hanya konsultasi biasa. Pengalaman saya ketika menjadi pejabat di BUMN, kalau ragu-ragu dalam mengambil langkah, kami panggil BPKP. Kami konsultasikan bagaimana menyiasatinya agar tidak melanggar aturan.

Menurut Anda, konsultasi tidak ada kaitannya dengan independensi?

Enggak ada. Ngobrol doang kok. Kami kan juga konsultasi dengan presiden. Pertama kali saya bertemu ketua lembaga-lembaga negara, ramai diberitakan. Saya dianggap tidak izin dengan pimpinan DPR yang lain. Kadang mereka yang meramaikannya di berita enggak mengerti. Urusan negara kan tidak bisa diselesaikan sendiri.

Ketika saya mendapat undangan sebagai Ketua DPR, masa saya harus izin dulu ke seluruh pimpinan di DPR? Kan enggak harus begitu? Sepanjang saya tidak mengambil keputusan apa-apa dan hanya sekadar berdikusi, boleh-boleh saja dong.

Setelah jalan dua kali ternyata enggak masalah. Justru pertemuan dengan ketua lembaga negara harus lebih diefektifkan supaya masing-masing pihak saling mengerti. Presiden saja kan menunggu kami kemarin untuk naikkan harga minyak. Beliau menunggu saya pulang dari luar negeri. Setelah di Indonesia, kami bertemu untuk konsultasi. Enggak masalah konsultasi. Toh itu enggak pengaruhi keputusan alat kelengkapan.

Jadi, kadang-kadang logic kita bilang karena ego. Padahal kita harus rasional. Harus logic. Memimpin republik ini enggak susah asal kita rasional dan kita gunakan hati.

Apa yang Anda katakan mungkin benar. Tapi masalahnya, kadang apa yang kita katakan tidak sampai pesannya sehingga masyarakat merespon dengan cara yang berbeda...

Semula saya tak mengerti bagaimana media mengutip secara tidak lengkap. Dulu saya ngomong apa, hanya ujungnya saja yang dikutip. Akhirnya jadi kontroversial. Makanya, saya coba kumpulkan liputan media tentang saya. Itu (menunjuk kliping liputan koran yang dipajang di dinding) diberi judul “Bubarkan KPK”. Kan aneh.

Waktu itu konteksnya KPK sedang merekrut calon pimpinan KPK. Berita tentang itu ramai dibicarakan. Saya bilang kepada tim seleksi, “jangan majukan 10 orang kalau hanya sekadar memenuhi kuota tapi ada satu orang yang bermasalah”. Saya bilang begitu. Kalau hanya ada sembilan nama saja, ya sudah itu saja ajukan.

Selanjutnya saya katakan, kalau sudah tidak ada lagi orang baik menjadi pimpinan KPK, bubarkan saja KPK. Tapi media hanya mengutip kata “Bubarkan KPK” saja. Kemudian ramai diberitakan. Padahal maksud saya, kalau enggak ada lagi orang baik untuk jadi pimpinan KPK, buat apa KPK dibentuk. KPK kan dibentuk karena ada ketidakpercayaan masyarakat kepada kepolisian dan kejaksaan. Kalau KPK juga sudah tidak dipercaya lagi, buat apa menambah-nambah biaya pengeluaran APBN untuk membayar orang dan lain sebagainya. Kita kan harus objektif berpikir.

Tapi tidak hanya sekali dua kali Anda membuat pernyataan kontroversial...

Memang saya biarkan saja. Saya nikmati saja. Saya tahu Ketua DPR susah untuk publikasi, karena publikasi mahal. Saya biarin saja biar masyarakat akhirnya tahu siapa Marzuki Alie. Tapi dalam kunjungan ke berbagi kampus, saya coba luruskan dan jelaskan. Ada yang datang ke sini, lalu saya jelaskan. Mereka akhirnya tahu bahwa apa saya sampaikan dan media beritakan berbeda. Itulah liberalisasi pada media.

Anda juga dianggap orang yang tak empatik pada para nelayan di Mentawai. Waktu itu Anda katakan, "Kalau takut ombak, jangan tinggal di pantai"...

Itu terkait rekonstruksi di Aceh pasca tsunami. Kita tahu, perumahan yang dibangun untuk masyarakat, di tempat yang sama ketika tsunami terjadi. Padahal kita tahu, daerah itu ring of fire yang rentan disapu tsunami. Kok malah dibangunkan lagi di sana.

Setelah Aceh, Mentawai juga disapu tsunami. Sebenarnya masyarakat sudah dilarang tinggal di pantai. Tapi masyarakat tetap tinggal di pantai. Maka keluarlah ucapan itu.

Maksud ucapan saya itu supaya pemerintah di sana juga memaksa masyarakat agar jangan lagi tinggal di pantai. Sekarang bagus Mentawai. Rekonstruksi dan relokasi tempat tinggal sekarang lebih menjauh dari pantai di daratan yang agak tinggi supaya tidak ada lagi korban jiwa.

Kalau masyarakat tetap memaksakan diri tinggal di pinggir pantai, ya jangan takut kena ombak. Kan sudah pemerintah relokasi, nanti jangan salalikan lagi pemerintah.

Apa Anda tidak merasa tidak nyaman dengan cemoohan publik karena pernyataan kontroversial Anda?

Saya berkomunikasi terus. Di Twitter saya tanggapi. Di Facebook saya jelaskan. Di satu tempat, saya jelaskan. Di media saya tanggapi. Santai saja. Niat kami baik kok. Orang baik enggak usah takut.

Anda tidak khawatir jadi tak populer?

Bagi saya popularitas itu ornong kosong. Yang penting negara ini menjadi baik. Saya ngomong begitu dengan tujuan negara ini menjadi baik. Kalau ngomong normatif, coba lihat berubah enggak negara ini.
Beberapa saat lalu dalam acara Forum Bisnis di Metro TV (topik yang dibahas tentang Forum Pemimpin Redaksi [Pemred]). Firmanzah, perwakilan dari pemerintah, mengatakan media sudah positif dan bagus. Saya bilang Forum Pemred bagus. Luar biasa dan saya sangat apresiasi keberanian Forum Pemred memikirkan bangsa. Berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Artinya, tidak hanya memikirkan kepentingan pemilik modal saja.

Kenapa saya katakan itu, karena saya pernah datang juga ke Pemred sebuah media. Saya tanya, “Kenapa berita-berita yang baik untuk rakyat tidak dipublikasikan.” Mereka bilang, "Jangan harap. Media ini sudah industri". Kalau ada berita penting atau berita menarik, orang lebih memilih berita yang menarik. Jadi, kalau ada berita penting tapi tidak menarik, jangan harap dimuat.

Yang menarik maksudnya yang bad news?

Ya, berita yang menarik adalah bad news. Jadi, berita yang penting harus ada unsur menariknya. Kan sudah. Artinya, kepentingan modal yang diutamakan. Makanya, Forum Pemred, menurut saya, bagus dan saya apresiasi. Dengan demikian, Forum Pemred sudah berpikir maju ke depan dan ikut berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

Jadi, jelas omongan saya. Ada apresiasi kepada media tapi juga ada kritik. Masa saya harus mengatakan bahwa semuanya baik? Intinya adalah bagaimana kita mengubah situasi bangsa ini. Terus terang, kalau tidak ada terobosan, jangan harap bangsa ini bisa berubah menjadi baik.

Tapi masyarakat kan suka pemimpin yang gaya bicaranya santun, lurus, dan santai. Tidak seperti Anda yang blak-blakan dan kontroversial...

Kalau punya kekuasaan, enggak perlu ngomong seperti saya. Lakukan. Beda dong. Kalau saya punya kekuasaan, seperti saat saya menjadichairman di perusahaan, saya enggak banyak cerita. Ada pegawai nakal, pecat. Demo-demo enggak karuan, pecat. Saya pernah dipanggil menteri karena suka memecat. Bagi saya enggak ada urusan. Lawan saja.

Itu kalau kita punya kekuasaan. Tapi kalau kita punya kekuasaaan dan diam, apa guna kita punya kekuasaan. Saya ini Ketua DPR. Kontribusi Ketua DPR adalah keberanian bicara. DPR atau parlemen kan tugasnya bicara. Bicara yang membawa perubahan dan itu butuh keberanian. Kalau saya punya kekuasaan, saya tidak ngomong. Buat apa banyak cerita. Eksekusi saja.

Civil societyjuga ngomong saja,kan? Kalau enggak ngomong, siapa yang mau dengar. Siapa yang mereka omongi, ya, yang punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan diam saja. Action yang penting. Jangan no action talk only (Nato). Tapi harus action.

Saya punya pengalaman. Saya pernah berposisi sebagai eksekutif di sebuah perusahaan dan mengembalikan sesuatu dari yang enggak bagus menjadi lebih bagus. Enggak banyak omong, enggak banyak cerita. Semua strategi ada di kepala saja. Enggak usah cerita kanan-kiri. Kita yang putuskan sendiri.

Anda kabarnya mampu membalikkan kondisi di PT Semen Baturaja yang hampir bangkrut. Bisa Anda ceritakan?

Waktu saya menjadi direktur PT Semen Baturaja (SM), perusahaan itu sudah di tangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dan tidak ada yang bisa keluar dari sang tanpa bantuan pemerintah. Saya keluarkan SM tanpa bantuan pemerintah.

Waktu itu apa yang Anda lakukan?

Itulah keahlian kami sebagai orang finance yang bisa meng-engeneering. Saya juga mengerti pabrik. Jadi, kombinasi antara mengerti pabrik dengan engeneering keuangan yang kami gunakan. Saya bisa pinjam uang dari Chairul Tanjung (CT). CT berani meminjamkan saya Rp 100 miliar karena kami sudah lama sating kenal.

Waktu itu, Bank Indonesia melarang. Tapi saya bisa yakinkan CT untuk memberikan pinjaman Rp 100 miliar dan kami dapatkan. Kami kemudian bicara dengan BPPN dan hutang SM kepada BPPN kami bayar. Pabrik kami ambil lagi dan aset SM menaik.

Terkait dengan larangan BI? Itu jadi hambatan Anda?

Enggak ada masalah. Kami kembalikan kok uangnya. Saya enggak tahu bagaimana CT menyelesaikan masalah itu. Katanya CT hanya izin uangnya dipinjam sementara. Tapi setelah itu dikembalikan. Dan SM sekarang asetnya sudah triliunan. Padahal sebelumnya mau diambil asing dengan nol rupiah.

BUMN kita kan biasanya selalu diperlakukan seperti itu. Ketika tiba-tiba bangkrut, tidak ada yang bisa memulihkannya. Akhirnya dijual begitu saja, ya?

Itu yang sering membuat saya marah kepada Pak Dahlan Iskan yang selalu mengasih modal kepada BUMN yang selalu rugi. Menurut saya, tutup saja BUMN yang seperti itu. Enggak perlu selalu diberi modal. Buat apa?

Kenapa tak diteliti BUMN itu rugi. Pasti ada masalah di dalamnya. Contoh Asperindo. Rugi sekian miliar. Tapi diberi modal terus. Pasti ada yang korupsi di dalam tapi tak pernah diusut.

Menurut Anda, kenapa perusahan plat merah sangat sulit diperbaiki?

Karena tidak punya integritas. Takut dicopot. Kalau saya enggak takut dicopot. Itu bedanya. Waktu itu kami selalu ditekan supaya menjual SM.

Siapa yang menekan?

Salah satu kementerian. Waktu itu ada konsultan asing yang menyatakan bahwa SM ditutup dan tidak bisa jalan lagi. Tapi kami lawan karena itu tidak benar.

Saya diskusi dengan konsultan asing itu. Saya katakan, “Anda membuat asumsi yang salah.” Walaupun bahasa Inggrisnya hebat, saya bilang bahwa dia salah. Dia membuat asumsi yang keliru.

Waktu itu apa yang dia sampaikan kepada Anda?

Asumsi itu kan dasar dari sebuah perhitungan. Dia sudah salah membuat asumsi, otomatis hitungannya juga salah. jadi, waktu itu adalah konsorsium konsultan. Dan asumsi itu dari leader-nya.

Akhirnya, SM tidak jadi ditutup dan dijual. Saya malah diangkat jadi direktur. Aneh, kan? Dilawan malah diangkat jadi direktur. Saya buktikan. Dalam jangka waktu setahun, SM kembali pulih. Itu karena kita punya kekuasaan.

Dalam waktu setahun? Apa yang Anda lakukan?

Itu teknislah. Terlalu panjang kalau saya cerita di sini. Saya bisa beri ceramah khusus soal keuangan, market, dan kaitan antara konsumsi, keuangan, clan market. (tertawa)

Intinya, sebenarnya kita bisa memulihkan BUMN kita dari kebangkrutan?

Semuanya bisa, asal pemimpinnya punya integritas. Masalahnya, pemimpinnya punya integritas atau tidak. Mau jadi direksi, minta-minta. Saya waktu jadi direksi enggak minta. Saya dipanggil dan diminta jadi direktur.

Waktu saya jadi Ketua DPR, saya enggak minta. Saya dipanggil Pak SBY dan ditugaskan jadi Ketua DPR. Beda kalau minta jabatan, pasti ada utang budi. Kalau enggak minta jabatan, enggak ada utang. Hanya kewajiban saja yang kita tunaikan. Dan saya tidak pernah takut dipecat. Yang lain sepertinya banyak yang takut dipecat.

Sepanjang kita menjalankan aturan main, man dipecat atau tidak, ya nasib kita. Enggak usah dipikirkan.
Selagi kita mampu melakukan perbaikan, lakukan saja. Apapun risikonya. Sepanjang kita melakukan perbaikan, apapun risikonya kita tempuh. Kalau enggak, kita tidak menjadi orang yang bermanfaat. Hadis Nabi Muhammad kan jelas. "Orang yang paling baik adalah orang dapat memberikan manfaat kepada orang lain." Kalau mengikuti hadis tadi, enteng hidup ini. Saya capek begini, santai saja.

Artinya, kunci membuat bangsa semakin maju adalah keberanian?

Itu yang penting dan satu lagi membuat terobosan-terobosan. Kalau kita normatif saja dan hanya menyelesaikan akibat-akibat tanpa menyelesaikan yang jadi penyebabnya, tidak akan maju bangsa ini.

Kami juga dapat kabar, sebelum Anda di BUMN, Anda pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kabarnya Anda tidak sutra iklim kerjanya, ya?

PNS itukan kerja hanya mengikuti aturan saja. Datang lalu mengisi absen. Kalau di keuangan, jam 7 pagi bel berbunyi clan pintu tutup. Entah mengerjakan apa di dalam, orang lain tidak ada yang tabu. Apakah baca koran atau main catur. Jam 9 pintu dibuka. Kita keluar, seolah-olah sudah absen. Lalu, sore balik lagi hanya untuk absen.

Saya pikir, enggak ada untungnya saya bekerja di lingkungan seperti ini. Kerjaan untuk satu bulan, bisa dikerjakan dalam sehari. Selebihnya, hanya main catur dan baca-baca koran. Saya pikir, buat apa saya di dalam kantor saja. Lebih baik saya keluar. Saya ikut kursus tata buku. Saya sampai ikut tingkatan kursus tata buku. Saya juga kursus bahasa Inggris. Saya akali absennya: absen sore, absen pagi. Begitulah.
Lalu, saya pindah. Saya mencari tempat agar saya bisa lebih bermanfaat. Saya pindah ke instansi pemerintah di daerah. Ternyata Lebih rusak lagi. Yang di bawah harus menyetor ke atas. Menurut saya, ini sudah tidak benar. Kalau kita dapat uang, uang itu dibagi-.bagi. Jatah buat negara hanya 10 persen. Karena kayak begini, rusak negara kita.

Menurut pengamatan Anda, kinerja PNS kita sampai sekarang masih seperti itu atau sudah lebih baik?

Saya melihat reformasi aparatur negara harus lebih kerns lagi. Saya tahu persis aparatur pajak kita masih banyak malingnya. Yang ketahuan atau yang tertangkap itu yang sial saja. Kalau ada assessment, ya assessment yang betul. Yang terjadi hanya diancam diperiksa tapi malah seperti itu. Saya terus terang prihatin dengan kondisi ini.

Selama ini rasio tax kita terhadap PBD masih kurang. Artinya, pajak kita masih banyak bocornya. Kalau tidak banyak bocor, rasio tax kita pasti sudah sampai 15-17 persen. Sekarang rasio tax kita tidak bergerak dari 12 persen. Itu karena banyak bocornya.

Apa yang akan Anda lakukan jika Anda terpilih menjadi presiders terkait persoalan ini?

Banyak cara. Bisa revolusi dalam konteks perpajakan. Bila perlu, pajak perusahaan dihapuskan. Kita potong atau kita ambit langsung dari setiap transaksi.

Apa bisa seperti itu?

Bisa. Makanya harus ada terobosan-terobosan. Harus berani, jika kita ingin meningkatkan rasio tax kita. Kalau itu bisa dijalankan, kenapa tidak?

Memang dengan cara yang lama tidak bisa dilakukan lagi?

Agak susah jika kita menghitung pajak setahun sekali. Selalu cenderung ada pemalsuan, selagi pejabatnya tidak berintegritas. Kalau masih dengan model lama, terus terang saya kurang yakin. Akan selalu ada kongkalikong dan kepentingan. Kita bisa coba potong di depan saja. Setiap ada transaksi dipotong.

Dipotong berapa?

Tergantung. Kita lihat nanti. Antara corporate tax dengan levy tax. Levy tax itu semacam retribusi. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) 10 persen ditambah sekian persen. Sama saja dengan distributor semen yang langsung dipotong. Atau pajak deposito final. Jadi enggak ada pajak deposito.

Jadi, enggak perlu repot-repot. Kalau dihitung dulu pajak tahunannya, nanti hanya main tipu-menipu saja. Ruang tipu-menipunya besar. Lebih baik final semua. Soal keadilan pajak, itu lebih adil daripada yang dilakukan sekarang ini. Ini menurut pandangan saya. Tapi semuanya itu harus ada terobosan-terobosan untuk mengatasi sesuatu yang enggak baik. Kalau terus seperti ini, kita akan dengan lagi ada pejabat pajak yang akan ditangkap lagi. Mau sampai kapan selesainya.

Sayang ya pemikiran-pemikiran Anda tak terlalu didengar kolega-kolega politik Anda sendiri...

Tapi 10-20 tahun nanti orang akan berpikir bahwa ini benar dan mungkin dilakukan.

Anda tampaknya yakin sekali semua pemikiran-pemikiran Anda bisa membawa bangsa ini menjadi Iebih baik?

Banyak yang bisa kita lakukan. Tapi engggak perlulah saya ceritakan semua. Misalnya, tentang minyak dan gas. Termasuk soal perbankan dan infrastruktur.

Soal SDA, kita ini negara kaya-raya yang luar biasa. Kalau kita berani melakukan terobosan-terobosan, saya yakin negara ini tidak perlu waktu 20 tahun untuk menjadi negara besar. Cukup 10 tahun saja untuk menjadi negara besar. Tapi harus ada keberanian dan niat yang baik. Satu kalimat: tidak korupsi. Semua kebijakan tidak didasari kepentingan pribadi. Betul-betul kebijakan untuk kepentingan rakyat.

Yang korupsi selama ini bakal mengganggu Anda?

Kalau presiden kan punya kewenangan penuh. Masalahnya, saya bukan presiden. Itu saja masalahnya. Presiden punya kewenangan. Semua harus ikut perintah presiden. Intinya, semuanya bisa dilakukan.
Karena itu, menteri harus betulbetul pilihan dan profesional. Boleh berasal dari partai, tapi profesional. Benarkah dia selama ini. Harus dicek juga integritasnya. Kalau enggak profesional meskipun titipan partai, kita tolak. Suruh partai cari calon menteri yang lain.

Jika Anda presiden dan ada anggota koalisi membangkang, apa yang Anda lakukan?

Disepakati saja. Kita mau seperti apa. Mau enggak kita melihat republik berubah. Saya pikir tidak perlu banyak menteri. Yang penting kabinet itu simple tapi profesional. Menteri yang tidak berafiliasi. Itu menteri yang paling baik untuk memikirkan kepentingan negara.

Karena itu, UU tentang partai yang harus dibiayai negara harus disahkan. Jadi, orang ketika menjadi menteri tidak lagi memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk mengotak-atik uang negara.

Orang selama ini hanya mengatakan “Hantam korupsi. Berantas korupsi”, tapi tidak memikirkan solusinya. Saya pernah sampaikan ke salah satu pimpinan KPK, “Bapak menangkap anggota DPR, tapi bapak tidak mengubah sistem”, “Besok-besok KPK pasti akan tangkap anggota DPR lagi.

Apa yang bisa Anda lakukan agar anggota DPR tidak melakukan korupsi?

Enggak bisa. Saya enggak punya kewenangan. Kalau mau melaporkan, kan harus ada bukti. Itu wewenang Badan Kehormatan, itu soal lain.

Apa karena sistemnya yang tumpang-tindih?

Itulah demokrasi parlemen. Dalam sistem itu, suara anggota itu suara rakyat. Enggak bisa dihukum Ketua DPR.

Tapi kekacauan sistem ini kan harus diperbaiki...

Bukan kekacauan juga. Kalau anggota DPR-nya baik, saya yakin tak mungkin seperti ini. Hulunya dong yang juga harus diperbaiki. Kita ribut air sungai keruh, tapi tak lihat hulunya. Cara berpikir harus begitu. Cari pangkal masalahnya. Bukan ujung masalah.

Anda optimistis dengan perjalanan bangsa ini?

Optimislah. Pasti itu. Tapi ada yang lambat dan ada yang cepat.

Perjalanan bangsa kita cepat atau lambat?

Saya kira agak lambat. Urusan sumber alam dan urusan tanah tidak pernah selesai-selesai. Reformasi di kalangan birokrasi enggak jalan.

Pikiran Anda berbeda sekali ya dengan SBY?

Orangkan sesuai dengan zamannya. Konteks SBY sedang membangun demokrasi. Kita bersyukurlah punya presiden yang bisa membangun demokrasi. Cara saya ini agak otoriter sedikit. (tertawa).

Dalam pikiran saya, kalau tidak otoriter sedikit membangun republik ini, saya kira tidak akan jalan. Setuju saya dengan demokrasi tapi agak otoriter sedikit. Memimpin agak keras sedikit. Menteri yang tidak benar, pecat. Jadi, harus otoriter sedikit tapi baik.*


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000