Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

MA MENJAWAB

WAWANCARA DENGAN PARLEMENTARIA

Diplomasi utamanya selalu dilakukan Pemerintah. Dan Parlemen menjalankan second diplomacy untuk membangun persahabatan dan mendapat dukungan dari parlemen negara-negara sahabat. Tak hanya itu, DPR lewat BKSAZP juga aktif bernegosiasi dan menyelesaikan konflik internasional dengan negara-negara lain untuk kepentingan nasional. Dari penyelesaian TKI bermasalahan, kuota haji, hingga dukungan terhadap kemerdekaan Palestina telah dilakukan DPR. Kepada PARLEMENTARIA, Ketua DPR-RI mengungkapkan banyak hal tentang peran strategis DPR dalam menjalankan diplomasinya. DPR punya warna tersendiri dalam berdiplomasi. Berikut petikan wawancaranya:
Sejauh mana efektifitas diplomasi DPR lewat BKSAP dalam berbagai pertemuan parlemen internasional untuk membangun hubungan persahabatan dan meraih dukungan internasional untuk kepentingan Indonesia dalam berbagai isu? Apa sumbangsih nyata DPR lewat BKSAP di forum-forum parlemen internasional?

Sebelum kita berdiskusi soal efektivitas diplomasi DPR, perlu diketahui terlebih dahulu secara luas bahwa peran DPR dalam dunia diplomasi Indonesia adalah sebagai second track diplomacy. Ini adalah peran pendukung, sekaligus komplementer. Dalam setiap diplomasi, aktor utamanya adalah pemerintah. Peran kita memberikan dukungan, melakukan diplomasi jalanan, bukan kaku dan serba formal. Di Indonesia, peran kita ini ada landasan hukumnya yakni di UU Hubungan Luar Negeri. Pasal 5 menerangkan mengenai siapa-siapa yang menjadi penyelenggara hubungan luar negeri. Bila ditilik penjelasan Pasal 5, penyelenggara hubungan luar negeri dari non-pemerintah secara tegas disebutkan salah satunya DPR.

Berbicara soal efektivitas, diplomasi yang kita lakukan tentu efektif.Dari sisi pribadi, saya mengucapkan salut kepada seluruh anggota BKSAP yang mengembang tugas dalam bidang diplomasi melalui jalur parlemen. Sebagai parlemen, selama kurun waktu empat tahun (2009-2013), Ketua DPR RI menjadi pemimpin di beragam organisasi internasional/regional parlemen seperti President Forum of Asia-Pacific Parliamentarian on Education (FASPPED) tahun 2009-2010, President Asian Parliamentary Assembly (APA) tahun 2010-2011, Deputy President Parliamentary Union of the OIC Members States (PUIC) tahun 2010-2011, President AIPA of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) tahun 2011-2012, President Parliamentary Union of the OIC Members States (PUIC) tahun 2011-2012, President World Ecological Safety Assembly (WESA)2012-2013, President South East Asia Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) 2013-2014, dan jabatan-jabatan lain dalam forum parlemen regional dan dunia.

Di level dunia, melalui Inter-Parliamentary Union (IPU), dua pimpinan BKSAP mendapat mandat untuk menjabat dua presiden sekaligus yakni President of Coordinating Committee of Meeting of Women Parliamentarians dan President of Committee to Respect International Humanitarian Law.

Untuk kepentingan nasional Indonesia, hal ini juga sangat bermanfaat. Dengan dijembatani DPR, beberapa kepentingan nasional Indonesia mendapat perhatian lebih luas dari negara lainnya, seperti kasus Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, kita bergerak dengan menjadikan agenda perlindungan buruh migran didiskusikan dalam pertemuan antar parlemen, menyurati secara pribadi Ketua Parlemen beberapa negara tempat TKI berada dan respon positif kemudian muncul dari beberapa negara terkait. Terkait kuota haji misalnya, di sela-sela pertemuan G-20 Speaker’s Consultation Meeting, kita menggelar pertemuan bilateral dengan Parlemen Arab Saudi untuk peningkatan kuota haji 2012 dan hasilnya disetujui.

Dalam hal meningkatkan ekonomi domestik, even internasional yang kita selenggarakan juga berdampak positif.Setiap kali kita menjadi tuan rumah, banyak peserta dari ragam parlemen di dunia yang hadir. Plus, saat ini, di level bilateral, dengan keberadaan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB), beberapa negara juga kemudian meminta DPR membentuk grup bilateral serupa dengan negaranya. Sudah ada beberapa permintaan membentuk grup persahabatan antar-parlemen dari Malaysia, Thailand, Siprus, hingga Serbia. Diplomasi kita mendukung paham million friends, zero enemy. Semua itu menunjukkan dan semakin menegaskan posisi Indonesia yang vital dalam percaturan politik regional dan global.

Dua anggota BKSAP terpilih sebagai presiden dalam pertemuan IPU di Ekuador. Nurhayati Ali Assegaf sebagai President of Coordinating Committee of Meeting of Women Parliamentarians dan Andi Azhar Cakra Wijaya sebagai President Committee Respect to International Humanitarians Law. Bagaimana kita bisa mendapat kepercayaan itu?

Terkait jabatan tersebut, sedikit saya koreksi. Jabatan Dr Nurhayati Ali Assegaf sebagai President of Coordinating Committee of Meeting of Women Parliamentarians itu didapat kembali pada pertemuan ke-126 IPU di Kampala, Uganda (2012). Jadi bukan pada pertemuan di Ekuador. Proses pemilihannya terbilang unik, karena pada saat itu, Dr Nurhayati tidak mengikuti pertemuan IPU, karena pada saat yang bersamaan DPR tengah menggelar paripurna krusial menyangkut anggaran negara dalam hal subsidi harga BBM. Beliau terpilih secara aklamasi, tidak ada anggota komite yang tidak setuju. Ini semua karena track record dan konsistensinya dalam isu perempuan di level global. Ini adalah jabatan keduanya untuk pos yang sama di periode sebelumnya.

Untuk saudara Andi Anzhar Cakra Wijaya, beliau terpilih sebagai President of Committee to Respect International Humanitarian Law memang pada saat pertemuan IPU ke-128 di Quito, Ekuador, 2013. Sepanjang pengetahuan saya, kiprah beliau di komite tersebut memang telah sejak lama. Beliau aktif sejak tahun 2010 di komite tersebut. Dengan pengalamannya di isu-isu IHL yang mencakup hukum perang dan kemanusiaan, Andi Anzhar dianggap layak menjabat sebagai Presiden dan kemudian terpilih secara aklamasi dalam lingkup komite. Andi Anzhar juga memiliki pesaing saat pencalonan tersebut yakni dari anggota Parlemen Belgia. Namun, komite yang memiliki enam anggota tetap (titular) dan enam pengganti (substitute) itu kemudian memilih berdasarkan pengalaman dan wawasan yang dimiliki. Alhamdulillah, wakil kita mendapatkan kepercayaan tersebut.

DPR selalu mendukung kemerdekaan Palestina hingga mendapat penghargaan dari Voice of Palestina. Dukungan dalam bentuk apa saja yang diberikan DPR untuk Palestina?

Begini, kalau soal Palestina, sikap nasional kita sudah jelas. Nah, DPR memberikan dukungan kuat akan hal tersebut. Bahkan, dukungannya terasa total sekali. Anda ingat, ketika Palestina mendapat suara mayoritas dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhir 2012? Begitu suara mayoritas bangsa-bangsa menyetujui status Palestina sebagai non-member observer state, yang berarti dia diakui sebagai sebuah negara, DPR langsung hadir secara fisik di Palestina, dengan dukungan tidak hanya BKSAP, tetapi juga Komisi I. Dalam wujud materiil, kami saat itu juga menyampaikan sumbangan dari masyarakat, lebih dari 1 juta dollar Amerika. Dukungan-dukungan lainnya juga kami lakukan melalui beragam keputusan, resolusi dari berbagai organisasi internasional. Bahkan, secara konsisten kami menempatkan wakil DPR dalam anggota Committee on Middle East Question. Untuk periode 2012 ini, wakil dari Indonesia, yakni Ibu Herlini Amran, terpilih sebagai anggota komite tersebut.

Sebagai mantan President PUIC, kiprah apa saja yang pernah dilakukan?

Sebagai Presiden PUIC, saya memahami dengan benar bahwa organisasi ini memiliki potensi tinggi dan kuat sebagai cermin aspirasi masyarakat muslim yang sekarang mencapai seperempat penduduk dunia. Namun, di saat yang sama, eksistensi organisasi ini yang menjadi semacam mitra dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), belum terlihat secara global. Ini isu mendasar pada saat saya menjabat sebagai Presiden. Oleh karenanya, keputusan penting yang terjadi dalam masa presidensi itu adalah memutuskan agar PUIC menjalin kerja sama erat dengan PBB. Saya kemudian menginisiasi proses, yang saat ini masih berlanjut, untuk menjadi observer di PBB, melalui permohonan surat. Ini tindak lanjut dari Resolusi Cooperation with the United Nationsyang disepakati di Palembang. Dengan menjadi pengamat di PBB, upaya untuk meningkatkan leverage PUIC tentu akan semakin kuat.

Selain itu, kami juga melakukan upaya menggalang solidaritas untuk Palestina. DPR berperan sebagai solidarity maker bagi bangsa-bangsa muslim di dunia. Telah diputuskan bahwa PUIC akan mengunjungi Gaza secara langsung dengan mengirimkan para ketua parlemen negara-negara anggotanya. Nah, sebelum aktivitas tersebut terlaksana, kami melakukan konsolidasi ke beberapa key point countries seperti Turki, maupun Mesir (saat itu), untuk memastikan akses dan dukungan luas dari para anggota PUIC agar bersedia ke Gaza. Proses tersebut hingga saat ini, masih berjalan. Tetapi sebagai Presiden PUIC, saya sendiri telah mengunjungi Gaza untuk bertemu dengan saudara-saudara kita di tanah Palestina.

Kunjungan ke Gaza dilakukan dua kali. Pertama pada saat Rafah ditutup oleh Otoritas mesir pada masa Pemerintahan Hosni Mubarak, DPR menyampaikan bantuan Pemerintah Indonesia untuk pembangunan RS Indonesia di Gaza. Kedua, pada saat pintu Rafah dibuka oleh Pemerintahan Mohammad Morsi, dimana DPR menyampaikan sumbangan dana rakyat Indonesia.

Ketika ada sesama negara ASEAN yang sedang berkonflik, bagaimana DPR lewat BSPAP mengambil peran?

Dalam konteks ini, kita harus paham bahwa ada nuansa ASEAN way. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam ASEAN yang tidak bisa kita terabas begitu saja, misalkan seperti prinsip non-interference. Ini menjadi pegangan kami. Namun demikian, kami tidak menutup mata akan keadaan konflik yang ada. Peran DPR melalui BKSAP di sini adalah menjadi mediator. Kita berperan aktif. Konteks mediator di sini tidak hanya dalam soal negosiasi, tetapi juga mediator dalam konteks mengangkat diskusi-diskusi yang relevan terkait konflik yang mengemuka dan membuka opsi dan aspirasi solusi yang ada. Ini pernah kita lakukan saat isu Laut China Selatan mengemuka kembali akibat gagalnya pengadopsian Joint Communique pertemuan antar-Menteri Luar Negeri se-ASEAN di Kamboja, 2012 silam. Menyadari bahwa hal ini merupakan konflik terbuka, yang dapat merembet secara regional, DPR mengambil peran signifikan untuk membuka ruang diskusi terkait isu tersebut. Peran itu adalah dengan mengangkat topik Laut China Selatan dalam diskursus regional melalui Sidang Umum AIPA. Kami ingin mencoba melihat point of view para anggota parlemen mengenai hal ini. Kendati ada sedikit adaptasi dalam pembahasan topiknya, AIPA berhasil muncul dengan satu suara dalam resolusi Maintaining Peace and Stability in the Region. Ini dokumen komitmen dari parlemen negara anggota ASEAN. Jadi nanti, ketika masalah Laut China Selatan muncul kembali, kita bisa me-recall rekan-rekan di AIPA, bahwa hal-hal yang ada dalam dokumen resolusi itu yang perlu kita lakukan bersama sebagai komunitas di ASEAN.

Di bidang pemberantasan korupsi, DPR dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan GOPAC, Oktober mendatang di Medan. Bagaimana peran DPR dalam aktif memberantas korupsi di tingkat global?

Secara global, DPR berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi melalui ratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) via UU No 7/2006. Kami menyadari peran lembaga legislatif sebagai garda politik hukum pemberantasan korupsi. Tetapi di satu sisi, kami menyadari pula, bahwa DPR rentan menjadi subyek pemberantasan korupsi, karena power yang dimilikinya dalam menentukan beragam aspek pembangunan dan keuangan negara. Namun, tentu saja ada anggota-anggota parlemen yang berintegritas tinggi dalam aspek anti-korupsi. Maka kami membuka ruang bagi mereka untuk kampanye anti-korupsinya baik di level nasional maupun global. Komitmen ini mengemuka semenjak organisasi internasional Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC), dibentuk tahun 2002. Secara konsisten kami berkontribusi dalam pemikiran dan dialektika GOPAC yang menggelar pertemuan umumnya tiap dua tahun. Bahkan, genderang melawan korupsi juga kami tabuh makin kencang, ketika pada akhir 2012 beberapa anggota DPR menyatakan bergabung dalam satu wadah Gugus Tugas Parlemen Anti-Korupsi yang menjadi bagian dari GOPAC (GOPAC National Chapter).

Sebagai mantan Presiden APA, FASPPED, dan AIPA, apa kontribusi nyata yang sudah dilakukan untuk parlemen dunia?

Kontribusi paling riil kita katakan bahwa DPR RI memberikan warna tersendiri dalam bentuk kiprah parlemen di bidang diplomasi. Warna khas Indonesia. Bahwa sejauh ini, sebagai Presiden APA, FASPPED, AIPA, dan organisasi internasional lainnya, kita menunjukkan sikap bersahabat kita. Tidak ada rasa permusuhan, yang ada adalah solidaritas dan persahabatan. Sehingga parlemen-parlemen yang tergabung dalam wadah tersebut merasa nyaman untuk bekerjasama dengan kita. Langkah selanjutnya setelah nyaman adalah, kita lebih mudah untuk mencapai tujuan dan agenda yang sesuai dengan kepentingan nasional kita. Bagi parlemen dunia, posisi Indonesia memberikan prestise tersendiri. Tak jarang kerja sama-kerja sama dan dukungan dari beragam organisasi/lembaga internasional seperti UNDP, UNICEF, PBB, WHO dan lain sebagainya muncul dan memberikan manfaat bagi APA, FASPPED, AIPA dan lain sebagainya karena ada Indonesia. Kredibilitas Indonesia dipertaruhkan dan menjadi acuan kepercayaan bagi mereka dalam memberikan dukungan untuk memperkuat peran parlemen di masing-masing negara.**


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000