Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

MA MENJAWAB

WAWANCARA DENGAN MAJALAH MENS OBSESION

HUT Kemerdekaan Indonesia agustus 2013 ini adalah peringatan yang ke-68. Dalam bulan itu pula, lembaga legislatif, baik dalam bentuk dan nama yang berubah-ubah, mulai dari KNIP, DPR-GR, DPR-RIS dan DPRS, juga merayakan HUT yang ke 68. DPR-RI memepringati HUT yang ke-68 setiap tanggal 29 Agustus. Dengan demikian, sepanjang sejarah kemerdekaan RI, DPR-juga memberi peran yang besar bagi terbangunnya cita-cita kemerdekaan. Berikut ini adalah wawancara Majalah MO dengan Ketua DPR-RI Dr. H Marzuki Alie agustus lalu di Kantor DPR-RI:
Jalannya Pembangunan tidak terlepas dari Lembaga DPR-RI, sejauh ini program-program kerja DPR RI apa saja yang berhasil diwujudkan? Bagaimana dampaknya? Apa ada program kerja DPR RI yang paling monumental?

Jalannya pembangunan di DPR tidak terlepas dengan tiga fungsi utamanya, yaitu: fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi dituangkan dalam program-program kerja dan tiap tahun ada pelaporan berkaitan dengan kinerja di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan.

Pelaksanaan fungsi legislasi dituangkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tiap tahunnnya ditentukan prioritas atas dasar kesepakatan antara DPR dan Pemerintah. Rata-rata tiap tahun diputuskan 70 RUU yang harus diselesaikan, baik RUU yang datang dari inisiatif DPR maupun dari Pemerintah, yang meliputi berbagai bidang. Yaitu bidang ekonomi, politik dan hukum, sosial kemasyarakatan.

Produk RUU yang dihasilkan tiap tahun memang masih belum optimal karena banyak kendala. Sebagai contoh, untuk tahun 2013 ditentukan 70 RUU prioritas dan baru dapat diselesaikan 13 RUU sampai akhir Juli 2013.

Berbagai kendala yang merupakan hambatan dalam penyelesaian RUU telah dicarikan solusi pemecahannya. Bahkan, berbagai konsultasi sudah dilakukan hingga tingkat konsultasi DPR dengan Presiden. Alhamdulillah cara ini telah dapat meminimalisir kendala yang ada.

Masyarakat banyak mengkritisi minimnya produk DPR di bidang legislasi, tetapi masyarakat harus paham bahwa penyelesaian RUU tidak boleh hanya dilihat dari jumlah produk RUU yang dihasilkan, tetapi juga harus dilihat secara keseluruhan, terutama kualitas RUU yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Proses penyusunan RUU yang panjang juga harus dilihat sebagai proses yang memang diperlukan untuk menghasilkan RUU berkualitas. DPR tidak ingin RUU yang dihasilkan justru dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atau tidak mendesak dibutuhkan oleh rakyat.

Untuk penyusunan satu naskah RUU saja, DPR dengan kewenangan perundang-undangannya, harus membuat naskah akademik, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, perumusan, harmonisasi, dan seterusnya sampai proses pengambilan keputusan tingkat satu maupun tingkat dua yang harus dikonsultasikan dengan Pemerintah. Proses pembahasan RUU ini juga bergantung dengan niat baik Pemerintah dalam membahasnya, sebab dalam konstitusi UUD 1945, Pemerintah ikut membentuk UU bersama DPR. Belum lagi ada putusan MK yang melibatkan DPD-RI dalam membahas RUU.

Sementara di internal DPR, kita belum memiliki law center, sebagaimana Pemerintah yang memiliki Badan Hukum Nasional, untuk memperkuat basis data dalam penyusunan RUU. Law Center yang saya cita-citakan inilah, yang nanti kalau sudah terbentuk, akan membantu penyelesaian RUU lebih cepat, sehingga anggota DPR hanya membahas konten politiknya saja.

Banyak “UU monumental” yang menghasilkan dampak positif yang menghasilkan aturan-aturan bagi kepentingan rakyat. Misalnya UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), UU Tentang Pengelolaan Zakat, UU tentang Lembaga Keuangan Mikro, UU Bantuan Hukum, UU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, UU tentang Perumahan dan Permukiman, RUU tentang Pangan, dan masih banyak lagi lainnya, termasuk RUU yang masih dibahas seperti RUU Tabungan Perumahan Rakyat, RUU Tentang Desa, dan lain-lain.

Kehadiran UU BPJS yang disahkan pada tanggal 28 Oktober 2011, pemberlakuannya per Januari 2014 untuk BPJS kesehatan dan Juli 2015 untuk BPJS ketenagakerjaan, sangat penting dan merupakan salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab DPR yang diberikan kepada masyarakat, guna memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia.

UU Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, intinya adalah pertama jaminan terhadap gagal panen dan kedua, terkait dengan pembentukan unit khusus, seperti bank-bank pertanian. Usaha pertanian yang dilakukan oleh para petani kita memang sangat kultural, dilakukan secara apa adanya, konvensional, tradisional, bahkan masih minim ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan oleh para petani kita. Dalam menjalankan usaha pertanian ini, resiko gagal panen tentu ada, sehingga diperlukan jaminan perlindungan untuk memfasilitasi dan membuka akses petani kepada asuransi.

Dengan adanya UU ini maka, Pemerintah harus memberikan premi asuransi sesuai dengan kemampuan negara. Jaminan asuransi juga sangat penting untuk petani, sehingga dengan pemahaman yang benar, para petani kembali menggarap setiap tanah yang beresiko gagal sekalipun. Dengan adanya jaminan yang mengatur, Insya allah, petani mau bekerja kembali tanpa takut adanya gangguan, seperti kemarau panjang, gangguan hama, dan sebagainya. Adanya unit khusus, seperti bank-bank pertanian, insya allah UU ini mampu memberikan kemudahan, penyederhanaan aturan dan penyaluran program yang baik untuk para petani. Pembentukan unit khusus inilah yang akan mendorong upaya memobilisasi petani supaya memanfaatkan program bagi petani yang selama ini sudah berjalan. Program Kredit Ketahanan Pangan, kredit peternakan sapi, kredit usaha rakyat, insya allah akan terus berjalan, sehingga petani benar-benar aman dalam menjalan usaha-usahanya. Bank Indonesia sudah mengatur agar dialokasikan 5%-20% dari bank-bank umum yang ditujukan untuk usaha kecil, menengah, termasuk pertanian. Bagi para petani yang tidak memiliki lahan atau hanya memiliki lahan sempit, RUU mengatur Pemerintah wajib menyediakan 2 hektar dan masyarakat diberi hak kelola, misalnya 25 tahun, 30 tahun bahkan 50 tahun supaya lahan negara tidak beralih fungsi.

Semua UU yang saya sebutkan tadi sangat penting bagi rakyat, tetapi intinya, kualitas UU ini saya hrapkan mampu ”menjawab” kelemahan jumlah Prolegnas. Ringkasnya: biarpun RUU yang dihasilkan DPR hanya sedikit, tetapi semuanya berkiualitas dan pro-rakyat.

RUU lain juga yang monumental lagi nantinya, apabila RUU KUHP dan KUHAP berhasil diundangan DPR RI saat ini. Dikarenakan, selama ini bangsa Indonesia masih menggunakan KUHP warisan Belanda. Sementara KUHAP yang telah berlaku selama 30 tahun, mempunyai banyak kelemahan saat pelaksanaan. Selain itu, ada juga RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang saat ini tengah direvisi, menggantikan UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (LN) yang masih minim dalam hal pengaturan kebijakan perlindungan bagi TKI di LN.

Untuk pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan telah mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan UU, khususnya UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pembahasan APBN di DPR dilakukan utamanya oleh Badan Anggaran DPR dengan melalui siklus APBN sesuai dengan peraturan Tata Tertib DPR. Artinya, pembahasan APBN ini didahului dengan Pembicaraan Pendahuluan sebagaimana yang telah di lakukan beberapa bulan lalu untuk RAPBN 2014. Kemudian pada bulan Agustus ini, Presiden akan menyampaikan langsung RUU APBN 2014 beserta nota keuangannya.

DPR juga membahas RUU Pertanggungjawaban APBN 2012 yang masih dalam proses pembahasan, serta RUU APBN-P tahun 2013 yang telah diselesaikan dalam masa sidang lalu.

Hal-hal yang dapat diperjuangkan dalam kewenangannya dibidang anggaran ini, DPR dapat memperjuangkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan produktif bagi rakyat tersebut di UU APBN dan APBN-P. Memperjuangkan anggaran ini terbuka bagi semua fraksi di DPR, terbuka untuk rakyat atau konstituen yang diusulkan melalui wakil-wakil mereka di DPR, sehingga anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang pro-ekonomi rakyat dapat dipenuhi. RUU APBN ini sebenarnya eksklusif dari Pemerintah, namun demikian, DPR dapat memberikan usul masukan sehingga dapat memasukkan anggaran untuk kegiatan, khususnya kegiatan ekonomi, yang memang dibutuhkan oleh rakyat.

Terkait dengan pengawasan anggaran, DPR selalu mengevaluasi anggaran melalui Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR dan Komisi-Komisi di DPR, untuk memastikan bahwa anggaran APBN di setiap sektor tersebuy sesuai target dan rencana yang telah disusun sebelumnya. Ingat, dalam satu tahun ada 360 hari, sehingga selama itulah setiap tahunnya DPR selalu mengevaluasi kinerja anggaran Pemerintah. Terhadap sisa anggaran APBN yang dimasukkan di APBN-P, diutamakan untuk belanja modal dan pembangunan infrastruktur, mengingat anggaran pembangunan infrastruktur atau belanja modal di APBN masih terlalu rendah.

Pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR-RI mengawasi pelaksanaan UU yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Tim pengawas atau Tim Khusus bidang pengawasan. DPR-RI juga membentuk Tim-Tim Pengawas/Tim Khusus, antara lain Tim Pengawas Century, Tim Khusus DPR RI untuk penanganan masalah TKI yang beranggotakan lintas komisi dan tim-tim yang lain, termasuk Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Komisi-komisi untuk menangani masalah-masalah sesuai bidang masing-masing.
Karena pentingnya pelaksanaan fungsi pengawasan, kadang-kadang anggota DPR lebih memberatkan kinerjanya pada fungsi pengawasan daripada fungsi legislasi yang menjadi tugas utamanya. Namun demikian dengan pengaturan agenda DPR, maka Pimpinan DPR berusaha mengalokasikan waktu dan skedul DPR untuk lebih fokus pada kegiatan lagislasi.

Apa ada program DPR RI yang masih belum tercapai? Kapan target program tersebut dapat terwujud?

Menjawab ini, kita harus berkaca pada Renstra DPR yang dibuat pada periode ini, RENSTRA DPR-RI 2010-2014. Renstra inilah yang saya harapkan mampu dijalankan untuk menjawab “menguatnya” peran dan kedudukan DPR karena amandemen UUD 1945 yang “menggeser kewenangan” membuat UU dari Pemerintah ke DPR (bersama Pemerintah).

Saya selaku Ketua DPR telah mencanangkan Program ini diawal kepemimpinan saya, yaitu penguatan kelembagaan. Program ini telah dimulai dengan menetapkan fondasi Renstra DPR RI yang berisikan bagi penguatan Alat Kelengkapan Dewan DPR dan Sekretariat Jenderal sebagai lembaga pendukung. Renstra sudah ditetapkan dan dalam beberapa hal sudah direalisasikan, misalnya Penguatan Sarana Representasi, Pengembangan E-Parliament, Perpustakaan Parlemen, penguatan Penguatan Kehumasan DPR RI, Kemandirian Pengelolaan Anggaran DPR RI, maupun Pengembangan Prasarana Utama, secara nyata telah mendukung kinerja sekretariat jenderal yang mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama sejak 2010 sampai 2013 ini.

Selain itu, banyak prestasi Setjen DPR RI juga telah banyak menerima penghargaan, antara lain dari Komisi Informasi Pusat RI Sebagai Badan Publik Yang Proaktif Dalam Persiapan, Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dari Komisi Informasi Pusat RI sebagai Badan Publik Terbaik dalam pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan telah ditetapkan menjadi model nasional keterbukaan informasi publik; dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI atas Prestasinya dalam Akuntabalitas Kinerja Tahun 2012 dengan predikat nilai “CC”. Menerima Award dari Menteri Keuangan RI atas Kinerjanya yang sangat baik di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2011 sebagai Juara Kedua Kategori Kepatuhan pelaporan Barang Milik Negara untuk Kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah unit kuasa pengguna barang sampai dengan 10 satuan kerja. Pada bulan Juli 2012, Koperasi Pegawai Setjen DPR RI telah ditetapkan sebagai Koperasi Terbaik urutan ke-5 dari 342 Koperasi Primer Fungsional di Wilayah DKI Jakarta. Penghargaan Terbaik UMKM AWARD tahun 2012 untuk Kategori “Koperasi Karyawan”. DPR RI/Setjen DPR RI secara menyeluruh telah menerapkan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE). DPR-RI juga telah menyelenggarakan pengaduan masyarakat berbasis online, dan pelayanan informasi publik berbasis online.

Ini prestasi luar biasa, sebab selama ini Sekretariat jarang menerima penilaian tanpa pengecualian. Ini artinya, DPR telah menjadi lembaga negara yang paling transparan sejak era saya.

Namun demikian, beberapa realisasi Renstra, juga masih dalam proses karena ada beberapa program yang belum dapat terealisir, antara lain pembentukan Badan Fungsional Keahlian (BFK) yang terdiri dari law center dan budget office, juga pembentukan Unit Pengawasan Internal. Ini belum terwujud karena memang memerlukan penyesuaian dan perencanaan yang lebih matang, namun setidaknya pada masa kepemimpinan saya DPR RI 2009-2014 sudah meninggalkan warisan bagi periode berikutnya. Untuk bagian-bagian yang belum terwujud adalah Pekerjaan Rumah bagi Kepemimpinan DPR masa datang. Kalau Renstra dapat berjalan, maka insya allah, DPR akan menjadi lembaga yang mampu menjalankan tugas reprsentasi rakyat yang sebenar-benarnya.

Selama kepemimpinan Bapak, sudah banyak produk perundangan yang dilahirkan? Apa produk perundangan yang menurut Bapak, mempunyai arti penting dalam jalannya pembangunan?

Ada beberapa produk perundangan yang penting dalam jalannya pembangunan Indonesia. Misalnya UU OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai inisiatif DPR. UU ini menjadi penting, seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri keuangan non bank (IKNB) yang harus disokong dengan pengawasan yang optimal. Metode pengawasan dari OJK ini terdiri dari dua sistem, yaitu Sistem Pemeringkat Risiko (SPR) dan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko (SPBR).

Selain itu ada juga UU Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM ini adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan atau masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mendapatkan akses dalam perolehan dana pinjaman atau pembiayaan dari lembaga pendidikan.

Selain itu juga UU tentang Koperasi, RUU tentang Pangan, RUU Tabungan Perumahan Rakyat (masih dibahas), dan RUU APBN dan APBN-P yang tentunya memang direkomendasikan untuk pembiayaan pembangunan yang pro-rakyat.

Selama ini lembaga DPR RI telah berjuang & tetap konsisten untuk menjalankan Amanah Rakyat, meskipun sedang diterpa berbagai isu-isu negatif. Sejauh ini langkah-langkah apa saja yang dilakukan lembaga DPR RI agar anggotanya tetap fokus, konsisten & amanah menjalankan aspirasi rakyat?

Berbagai upaya dalam mengemban fungsi dan tugas telah diupayakan secara maksimal, mengingat sisa masa tugas DPR saat ini yang efektif kurang dari 2 tahun. Terwujudnya DPR sebagai lembaga yang kredibel dalam mengemban tanggungjawab mewujudkan masyarakat adil-makmur merupakan cita-cita dan keinginan kita semua. Kita memahami banyak kritik yang diberikan kepada DPR, tidak hanya berkaitan dengan kinerja, tetapi juga karena beberapa anggota DPR sedang dalam proses hukum. Tetapi proses hukum yang sedang dijalani oleh beberapa anggota Dewan, tidak serta merta menurunkan citra DPR secara keseluruhan. Jangan sampai terjadi sebagaimana pepatah “karena nila setitik, rusak susu sebelanga”.

Menjalankan amanah tentu saja kembali pada tiap individu anggota DPR, sebagaimana sumpah mereka di awal masa jabatan. Namun, saya yang diberi amanah mengetuai DPR berusaha menjawab kritik masyarakat. Tidak hanya dalam bentuk argumentasi pembenaran tetapi dengan langkah-langkah nyata. Dengan dukungan para wakil-Wakil Ketua DPR yang kolektif kolegial, dukungan fraksi-fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, insyaallah kita akan terus maju kedepan, mewujudkan DPR yang amanah sebagaimana yang kita cita-citakan.

Menegakkan kedisiplinan anggota Dewan melalui Badan Kehormatan (BK), dimana BK mempunyai tugas untuk menegakkan etika dan citra DPR. Untuk memulai peningkatan kedisiplinan ini yang sudah dikerjakan antara lain mekanisme finger print dan absensi yang terbuka bagi publik.

Terkait dengan Citra lembaga DPR RI yang sempat tercoreng. Ke depannya, hal apa yang mesti dilakukan untuk memperbaiki citra tersebut? Butuh berapa lama untuk memperbaiki citra itu?

Untuk masalah “citra-pencitraan” ini tentu dibutuhkan keberpihakan pers dan media dalam memberitakan kerja DPR secara benar dan seimbang.

Misalnya, dalam bidang legislasi, membuat UU tidak bisa dikerjakan DPR sendirian, ada Pemerintah yang juga menyetujui dan melaksanakan UU itu. Dengan demikian, ketika pembahasan UU terhambat, maka harus dicari alasannya, apakan alas an keterhambatan ini ada di DPR atau pemerintah, sebab selama ini kebanyakan RUU terhambat pembahasannya di Pemerintah, namun seolah-oleh pamberitaannya adalah DPR tidak mampu menyelesaikan UU. Jadi harus ada check and balances dalam memberitakannya di media.

Dalam kesempatan ini, saya sangat mengharapkan obyektifitas media masa untuk bekerja sama agar DPR yang sebenarnya berusaha keras untuk benar-benar memenuhi harapan masyarakat. Kritikan kepada DPR sangat diharapkan, namun yang komprehensif dan berimbang.

Tak sedikit orang yang merasa dan mengaku sudah melakukan sesuatu "demi bangsa dan negara Indonesia". Menurut Bapak, apa yang menjadi kewajiban utama setiap anak bangsa terhadap negeri ini?

Tiap anak bangsa harus bisa berbuat sesuai bidang dan kapasitasnya masing-masing. Sebagai contoh, jika ia memiliki fokus dan kegemaran dalam dunia pendidikan, maka ia harus mampu berbuat lebih untuk pendidikan bangsa kelak. Jika ia menggemari dunia bisnis dan wirausaha, maka ia harus bisa turut serta membangun Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan mengedepankan produksi dalam negeri. Sehingga, Indonesia dapat berkompetisi dengan baik di kancah global.

web


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000

Anton Firmansyah
November 17 2013 , 14:25
Salam Indomesia Pa Marzuki, Bila berkenan saya minta alamat emeail untuk berdiskusi tentang nasionalisme dengan dan Ke Indonesiaan dengan bapak lebih detail lagi. saya ada beberapa pemikiran yang mungkin bisa saling sharing Terimakasih Salam Indonesia
eliasa
November 4 2013 , 01:33
TANGGAPAN TENTANG DRAF RUU ASN VERSI PEMERINTAH TANGGAL 17 JULI 2013 1. Umum. Kita patut bersyukur dan mengapreasi kepada pemerintah atas respon tentang pembahasan RUU ASN yang + 3 tahun terkatung-katung sehingga pembahasannya bisa dilanjutkan kembali pada RDP masa sidang I TA. 2013/2014 oleh DPR RI khususnya Komisi II. Setelah kami baca dan menganalisa usulan RUU ASN yang baru dibeberapa Bab, Pasal dan ayat ada yang dihapus dan ada juga yang ditambah. Dari beberapa Bab, Pasal dan ayat tersebut yang perlu kami soroti adalah sbb : a. Tentang sebutan ASN dan PNS. Pada saat DPR berinisiatif membuat draf RUU ASN, Kami sangat merespon dan mengaperasiasinya walaupun masih ada yang pro dan kontra, namun disisi lain setelah kami baca isi dari RUU tersebut masih ada yang membingungkan kami terutama sebutan ASN dan PNS, dimana bila diperhatikan dari awal sampai akhir disana masih banyak terdapat sebutan PNS sementara Judul RUU adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), kami berharap
eliasa
November 4 2013 , 00:38
yth. bpk ketua dpr ri, mohon dipertimbangkan lagi draf ruu asn versi pemerintah ttg munculnya ayat 3 dan 4 pasal 71 dgn alasan terlampir, sesuai no pengaduan saya :G132457; G137672; I132647; J136311.
H. Mohammad Nasihuddin Badri, M.AP.
Oktober 5 2013 , 21:14
Assalamu\'alaikum wr.wb. Seperti yg kita tau, bhw di dalam konvensi Capres, kebijakan Partai: \"MEMBUKA KONVENSI UNTUK UMUM\" (Tidak terbatas pada KADER PARTAI). Padahal, membesarkan dan memelihara Partai bukan hal yang gampang, tetapi membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, baik dana maupun daya dan bahkan lebih dari itu, moril . Setelah Partai bisa digunakan, KOK SEMUA ORANG BOLEH MEMAKAINYA? Pertanyaan: Apa Perbedaan HAK dan WEWENANG antara Kader Partai Demokrat dan Non Kader dalam hal Konvensi Capres Partai Demokrat? Terima Kasih dan Mohon Ma\'af. Wassalamu\'alaikum wr.wb. H. Mohamad Nasihuddin Badri, adalah: (1).Sekretaris Komisi Pengawas DPD Partai Demokrat NTB. (2). Wakil Sekjend. Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW).
Kemas muhammad
September 12 2013 , 01:27
Assalamualaikum pak.. Kami dari Prabumulih Sumatera Selatan.. Mohon bantuan . Skrg lg Membangun Masjid.. Saat ini lg Butuh dana Besar kira2 Rp. 80 jt untuk Pemasangan atap. kl pondasi hingga dinding kemaren kami bisa nyicil cari dananya.. tp utk atap ini sepertinya tidak bisa nyicil.. jd, Mohon bantuan bpk n teman2... ini kemas muhammad, kontak 081387849875