Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

RESENSI

MAJALAH DEWAN No.1/TAHUN I/DESEMBER 2009

Images

JUDUL:MAJALAH DEWAN No.1/TAHUN I/DESEMBER 2009
PUBLISHER:MAJALAH DEWAN No.1/TAHUN I/DESEMBER 2009
WRITER:MAJALAH DEWAN No.1/TAHUN I/DESEMBER 2009
CONTENT:Sumber: MAJALAH DEWAN No.1/TAHUN I/DESEMBER 2009
Marzuki Alie: DPR Harus Jujur, Aspiratif, Responsif

Berat nian tugas Marzuki Alie: memulihkan citra DPR. Tapi iatak gentar. Meski pendatangbaru di Senayan, ia yakin bisa berbuatbanyak. “Kalau saya masuk dalam suatu lembaga, saya selalu inginmencetak sejarah baru,”kata Ketua DPR 2009-2014 ini.

Ada konsensus yang, menurut dia, publik mesti tahu, yaitu bagaimana merekonstruksi DPRsekarang. Dia memetakan kekuatan anggota DPR: 65%wajah baru; 95%berpendidikan sarjana; mayoritas usianya tergolong muda. Usia ini jugatercermin dari para pimpinan DPR, dan mewakili keberagaman Indonesia (Barat, Tengah, dan Timur). Lihatlah, Anis Matta (PKS); Marwoto Mitrohardjono (PAN), Priyo Budi Santoso (Golkar); dan Pramono Anung (PDI Perjuangan). Usia semua wakil ketua DPR itu di bawah 50. Marzuki sendiri 54.

la mengamati kelemahan DPR. Bahwaanggota DPR ada yang melakukan korupsi dan berselingkuh, itu memang fakta. Tapi dia minta hal itu tidak digeneralisasi. la mengajak publik supaya melihat DPR dengan optimistis. Pimpinan DPR kini tengah merumuskan tiga strategi besar untuk memulihkan citra.
Mereka merumuskan strategi kebudayaan yang menjadi perekat warna-warni kepentingan politikdi lembaga politik ini; menata dan membangun ulang sistem kerja; dan membangun wahana mental dan spiritual anggota Dewan. Kata Marzuki Alie, semua ini berpulang pada Undang-undang (UU) dan Tata Tertib (Tatib) DPR.

“Ibarat kitab suci, ini hanya analogysebuah pedoman kelembagaan,”ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini. “UU itu adalah Alquran-nya. Sedangkan Tata Tertib adalah Haditsnya menjabarkan UU tersebut.”

Berat sekali tugas Anda. Tantanganterberat adalah mengubah citra DPR sebagai sarang koruptor. Ada pula soalperselingkuhan. Strategi apa yang Andajalankan untuk mencetak sejarah baru itu?

Saya memetakan apa saja kekuatan dan kelemahan anggota DPR, yang sekarang ini masihmuda-muda. Masukan-masukan dari media dan pandangan masyarakat juga sayatampung. Dari situ saya menyimpulkan: DPR ini seolah-olah penuh KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme), seperti yang Anda sebutkan, sarang korupsi. Padahal, itu opini.

Benar dan tidaknya tetap harus berdasar fakta. Nah, fakta ini ada. Tapi, itu hanya sebagian. Kasus perselingkuhan anggota Dewan, tidak semua melakukannya. Tapi karena opini, maka digeneralisir. Dari peta itulah saya mempelajari what is the real problem DPR.

Apa masalah pokok DPR?

Yang paling berat, kita belum punya budaya; tidak seperti dalam perusahaan yang mengenal corporate culture.Nah, ada kultur yang ingin dibangun di sini, tapi susah karena ada banyak partai. Selain itu ada supporting PNS (pegawai negeri sipil). Yang PNS itu beda lagi budayanya. Seakan-akan kerja seadanya.
Mereka datang bekerja tanpa berpikir dalam, dan pulang lepas saja. Saya akhirnya berpikir harus ada satu budaya yang menjadi perekat, sehingga bisa mempersatukan keberagaman ini. Menjadi perekat untuk kepentingan bangsa. Itulah yang sedang saya rumuskan.

Kan sudah ada perekatnya: Konstitusi dan Pancasila? Di dalamnya terkandung keberagaman tapi tetap bersatu. Jadi perekat yang Anda maksud seperti apa?

Itu kan secara makro. Tapi perekat di kelembagaan ini apa? Kita bicara tentang NKRI, semua partai di sini setuju NKRI. Tapi ada satu pola pikir yang bisa kita satukan sehingga membuat gerak langkah Dewan ke depan ini lebih baik. Makanya saya mau membuat semacam istilah-istilah.

Pertama, DPR kiatnya jujur. Kedua, aspiratif. Ketiga, responsif.Nah, kata-kata kuncinya ini yang belum saya formulasikan dengan pimpinan, karena saya mau menyelesaikan pemetaan tadi. Ini memerlukan waktu dan tidak mudah.

Membangun budaya yang Anda maksudkan memang perlu waktu lama. Mungkinkah bisa selesai selama periode kepemimpinan Anda?

Bisaya, bisanggak. Saya membangun kebersamaan antarpimpinan sebentarkok, cuma sekali rapat langsung jalan. Saat kami rapat pimpinan pertama kali, di situ ada Pramono Anung. Dia melihat ada map kuning, merah, dan biru. Pramono bilang, map kita saja sudah berbeda-beda, nih. Berhadapan dengan map yang warnanya berbeda, secara psikologis kita memang berbeda.

Saya memberikan filosofi: kita di sini bukan lagi mewakili partai, tetapi memimpin lembaga. Simbol-simbol kita yang seperti ini seharusnya kita hilangkan. Sama seperti SBY. Ketika diangkat sebagai Presiden, dia harus sudah sebagai negarawan; memimpin banyak partai, golongan, dan banyak kelompok masyarakat.
Jadi budaya ini kita bangun terlebih dulu, sambil jalan kita terjemahkan dalam sistem. Sistem rapat, misalnya. Kita efektifkan betul-betul waktu rapat. Ini sudah kami bicarakan dalam rapat Bamus (Badan Musyawarah) dan rapat konsultasi pimpinan.

Berbagai rapat DPR kadang tidak menyentuh subtansi masalah. Pembicaraan bertele-tele, bahkan tanpa data memadai. Semuanya terkesan ingin mendominasi rapat, ingin bicara...

Nah, itu menyangkut sistem. Maka sistemnya kita perbaiki. Sedangkan menyangkut orang, kami melihat selama ini ada teriak-teriak, ada yang naik ke atas meja. Inikah wajah DPR? Wajah Republik? Saya mengharapkan hal itu tidak terjadi lagi. Caranya, ada satu wahana spiritual yang kita ajak, kita bicara mengenai konsep spiritual. Konsep itu akhirnya saya komunikasikan dengan manajeme ESQ, dan disepakati akan ada pelatihan gratis selama dua hari untuk seluruh anggota Dewan, juga untuk pars wartawan di DPR. Jadi nanti ada pelatihan ESQ.

Apakah wajib untuk semua anggota dewan?

Kita harapkan semua fraksi memerintahkan semua anggotanya. Awalnya ada penolakan. Namun telah kami jelaskan, akhirnya semuanya sepakat ikut. Jadi yang saya desain ini ada unsur manusianya, dan unsur sistemnya, yang direkatkan dengn culture tadi.
***

Latar belakang Marzuki Alie sebagai birokrat keuangan dan pemimpin di sejumlah perusahaan menjadi modal sosialnya menata budaya kerja parlemen. Ayah dua putra ini memberi contoh  proses merger Bank Exim dengan Bank Dagang Negara (BDN). Ketika kedua Bank pemerintah ini digabung, membentuk budaya perusahaannya  lama sekali. Sebab budaya Bank Exim itu sangat berbeda dengan BDN.
Apalagi di DPR. Marzuki sadar, menerjemahkan warna-warni kepentingan politik dalam sistem kerja yang sama di lembaga DPR tidak bisa instan. Tapi dia telah memulainya. Dalam hal paling teknis, misalnya usai rapat, risalah hasil pembahasan harus langsung dicetak dan dibagikan. Tidak ada lagi alasan terlambat bagi sekretariat dalam menyediakan materi rapat, apalagi untuk rapat yang materinya sama yang telah berlangsung sebelumnya.

Nanti, Rapat Paripurna yang memboroskan waktu itu akan diubah menjadi 2-3 jam saja. Dulu tiap fraksi menyampaikan pandangan selama satu jam. Kalau ada sembilan fraksi, berarti anggota DPR harus menyimak selama sembilan jam. Akhirnya mereka diserang kantuk.

“Orang ngantuk itu manusiawi,” kata Marzuki, tanpa bermaksud membela diri. “Siapa yang tidak ngantuk kalau terlalu lama mendengarkan tanpa ada kegiatan, dari pagi sampai menjelang malam? Ruangannya ber-AC pula. Apalagi sebelumnya mereka rapat sampai malam.”

“Manipulasi” absensi rapat juga akan diubah. Saat Marzuki diundang mewakili DPR dalam pelantikan menteri di Istana, tapi ada rapat di DPR, ia mendobrak tradisi “sekadar tanda tangan” itu. Oleh sektretariat, dia diminta menandatangani daftar hadir. “Saya tidak mau.” tuturnya. “Buat apa? Saya harus jujur. Dan saya efektifkan kehadiran di sana (Istana), lalu kembali (ke Senayan) secepatnya.”

Pelaksanaan seperti ini juga di mata Marzuki harus dikontrol. Bagaimana mekanismenya, itu yang masih dia pikirkan.
***

Pada bulan pertama DPR bekerja, masalah teknis rapat sudah menjadi polemik. Ini tercermin dalam kasus pembatalan rapat kerja (raker) Komisi IX (bidang kesehatan) dengan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih. Anda disebut mengintervensi agar raker itu ditunda, karena ada, gelagat raker akan menjadi ajang menyerang Menkes. Benarkah?

Di sini saya dituduh intervensi. Padahal Pak Marwoto (Marwoto Mitrohardjono) sudah menyampaikan tidak ada intervensi dari Ketua DPR. Beliau menjelaskan bahwa dialah yang mengundang, dan yang menunda itu juga beliau. Pertimbangan beliau itu karena ada permohonan dari Pak Hatta Rajasa (Menko Perekonomian) lewat telepon, agar pemanggilan Menkes ditunda karena para menteri sedang menyiapkan program kerja 100 hari. Atas dasar itulah Pak Marwoto menundanya.

Penundaan ini sudah disampaikan kepada pers, tapi diberitakan sayalah yang intervensi. Kalau Humas DPR tanggap, dia tidak saja merilis rincian agenda rapat, tapi juga memuat alasan penundaan rapat. Ini menyangkut sistem kerja, yang kita benahi. Kita lihat anggaran Humas banyak, tapi efektifitas kehumasan tidak jalan.

Saya meluruskan ini supaya kita bisa bekerja sesuai perencanaan, dan dapat disinergikan sesuai Tata Tertib, clan juga sesuai agenda yang ditetapkan di Bamus. Ini kan terkait tugas pimpinan agar mengkoordinasikan dan mensinergikannya.

Tapi Anda yang mengatakan agar menteri jangan sampai diserang saat rapat. Bukankah dari pernyataan ini Anda sudah menangkap gelagat Komisi IX akan menyerang Menkes Endang, sehingga masuk akal kalau raker itu ditunda oleh pimpinan?

Itu berdasarkan pengalaman lalu. Bahkan ada menteri yang kompetensinya bagus sampai dibuat nangis ketika rapat. Apa harus sampai begitu? Padahal menteri kan mitra kerja. Saya ingin membawa lembaga ini menjadi terhormat. Kalau kita bekerja sesuai aturan, citra lembaga ini dengan sendirinya terangkat.
Aturan yang menjadi acuan di DPR ini berupa Tata Tertib DPR. lbarat kitab suci—ini hanya analogi kedudukan sebuah pedoman— UU itu pedoman laiknya Alquran. Sedangkan Hadis adalah penjabarannya. Nah, Tatib itulah Hadis yang menjabarkan UU-nya.

Ada kesan, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebuah Komisi DPR berdasarkan peta koalisi, mengabaikan prinsip “the right man in the right place”. Menurut Anda?

Tidak tepat juga. Pemilu memang niscaya menghargai pemenang. Partai pemenang itu kebetulan Partai Demokrat. Pembagian Komisi didasarkan pada azas proporsionalitas yang mengacu pada kekuatan kursi. Jadi ada satu penetapan dalam mufakat dengan memperhatikan azas proporsional seperti yang ada dalam peraturan Tatib.

Oleh karenanya saat proses pembagian alat kelengkapan Dewan, saya mengajak teman-teman: apakah kita mau berbicara mengenai koalisi, atau mengenai keniscayaan pemilu? Kalau kita bicara keniscayaan pemilu, kita bicara koalisi. Kalau kita bicara koalisi, ada fraksi yang dapat, ada yang tidak, dan ada yang sakit hati kalau partai kecil pun bisa dapat. Akhirnya  disepakati, kita bicara proporsional.
Secara akademis ada teorinya. Berangkat dari teori ini kita jabarkan: harga satu Komisi itu ditentukan oleh berapa kursi. Nah, kita hitung satu komisi itu harganya 35 kursi. Partai Demokrat punya 148 kursi, berarti Demokrat diberi kesempatan dulu untuk memilih. Begitu seterusnya.

Apakah sudah adil bagi Partai Demokrat dengan penempatan pimpinan alat kelengkapan DPR seperti sekarang? Yang terpenting, apakah juga sudah mencerminkan prinsip orang yang tepat di suatu posisi itu?

Itulah asas proporsional. Kita dapat berapa, itu hasil kesepakatan, dan merupakan keniscayaan pemilu. Di Demokrat, pimpinan partai yang menentukan siapa yang duduk berdasarkan fit and proper test internal. Ini berupa tes IQ dan kompetensi, selama satu hari penuh, dari pagi sampai malam. Pengujinya DPP, yang merupakan induk fraksi.

Jadi kalau dibilang tidak adil, bagian mana yang tidak adil itu? Barangkali yang bilang begitu orang-orang lama yang tidak dapat kedudukan. Makanya mereka merasa tidak puas. Bahkan saya ini sebagai Ketua DPR dites juga dengan ujian sekian tahun ini. Mulai dari sebagai narasumber Partai Demokrat se-Indonesia, Sekjen, sampai saya menjadi Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan SBY-Boediono.
***

Marzuki Alie lahir di Palembang, 6 November 1955. Di kota itulah suami Asmawati ini menyelesaikan pendidikan dasar sampai master. Setelah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (UNSRI), konsentrasi di bidang manajemen produksi, ia melanjutkan studi master jemen bidang corporate finance di universitasyang sama. la lulusan predikat terbaik, dengan indeks prestasi 4 (2001). Kini ia masih menempuh pendidikan doktoral bidang pemasaran politik di Universiti Malaysia, Sintokh, Kedah.
Dalam karir di birokrasi, Marzuki meraih sejumlah penghargaan. Peserta Terbaik Penataran Pengasan Keuangan Negara Departemen Keuangan (1978); Penghargaan Kesetiaan Kerja 10 tahun Departemen Perindustrian dan sebagainya.

Pengalaman di dunia keuangan ini membuat Marzuki paham mengelola keuangaan DPR. la bertekad dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tidak ada lagi intervensi. Untuk anggaran kebutuhan rumah anggota DPR pun ia bertekad penyusunannya harus transparan, akuntabel, dan kredibel.

Rumah tangga DPR itu diurus oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Mekanisme kontrol alat kelengkapan DPR ini tampak lebih memadai ketimbang periode sebelumnya. Sebab, dalam UU No. 27/2009 tentang MPR/DPR/ DPD/DPRD, Ketua BURT dijabat langsung oleh Ketua DPR.
“Setiap penyusunan anggaran jangan ditutup-tutupi. Ini kewajiban kita untuk menghindari pemborosan anggaran,” ucap Anggota Majelis Pertimbangan Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia (1997-2000) ini.
Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Kopertis Wilayah II (2003-2006) ini juga bergiat di organisasi keagamaan. la Ketua Umum Yayasan Masjid Al-Ittihadiyah Palembang; Ketua Ikatan Pencinta Hafidz Al Quran Sumatera Selatan; Penasihat Quro wal Huffazh Pengurus Besar Nandlatul Ulama Sumsel; dan sebagainya. Maka Marzuki tak risih bila disapa “Pak Kiai”.
***

Bagaimana agar koalisi besar DPR ini lebih tertib? Apakah juga ada jaminan tidak pecah di tengah jalan?

Apakah tertib atau tidak, yang jelas tiap partai itu punya agenda. Apalagi mendekati 2014. Itu semua keniscayaan politik kok. Tapi karena sudah ada kontrak politik, itu semua jadi lebih clear. Selain itu ada juga kesepakatan koalisinya. Hanya itu saja yang membedakan dari periode sebelumnya. Sehingga kalau ada yang melanggar kesepakatan koalisi bisa langsung diumumkan.

Apa ada sanksi kalau melanggar?

Kontrak politik itu tidak ada sanksi hukumnya. Cuma ada semacam sanksi moral. Bentuknya seperti apa, sudah ada aturannya.

Mengenai angket DPR soal kasus Bank Century yang menyeret-nyeret Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wapres Boediono, apakah sudah ada indikasi pelanggaran kesepakatan koalisi?

Janganlah kita langsung menganggap koalisi ini harus menutupi kekeliruan. Koalisi juga ingin menegakkan kebenaran. Lagi pula sebenarnya kasus Bank Century itu tidak banyak kaitannya dengan pemerintah. Domainnya kan di Bank Indonesia (BI).

Hak angket ditujukan kepada pemerintah. Tapi bagaimana terhadap BI? Hak apa yang bisa digunakan? Ini Undang-Undang Dasar-nya yang harus kita pertimbangkan. Seharusnya ada pasal mengenai sejauh mana hak anggota DPR digunakan untuk Bl. Sebab BI itu lembaga independen sehingga tidak bisa ada intervensi. Seharusnya anggota DPR punya alat untuk melakukan penyelidikan terhadap BI.
Sekarang ini kita tunggu saja hasil final audit investigatif BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ini lebih konkret. Seberapa besar unsur dan tingkat kesalahannya, biarlah hukum yang bicara.

Di DPR terjadi tarik-menarik, apakah yang menangani hasil audit investigatif itu Komisi III atau Komisi XI. Laporan sementara BPK kanada, unsur pidana, kasus ini. Jadi mestinya Komisi III. Menurut Anda?

Saya kira itu yang menanganinya Komisi XI (keuangan). Kalau ada pelanggaran pidana, ya diserahkan kepada proses hukum seperti di Kejaksaan, KPK, atau Kepolisian.

Dalam sistem presidensial, kekuatan parlemen, ada dalam penyusunan anggaran sehingga kekuasaan
bisa kontrol dengan anggaran. Di DPR, yang mesti teliti melakukan
checks and balancesdalam anggaran ini tentu Partai Demokrat. MenurutAnda?

Checks and balancesitu jangan diartikan secara sempit. Kalau soal pengawasan anggaran, masalah audit ini secara detail yang menanganinya BPK. Fungsi DPR hanya pengawasan dalam konteks politik. Checks and balances itu akan berjalan baik pula kalau BPK telah bekerja dengan baik, dan tidak dipengaruhi apapun. Dan ini sudah merupakan suatu konsolidasi demokrasi yang baik.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode kemarin kacau-balau. Antara, Badan Legislasi (Baleg) dan Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) tidak serasi tentang prioritas RUU. Bagaimana periode sekarang?

Itulah sebabnya Baleg kita ambil (ketuanya dari Fraksi Partai Demokrat), karena kita ingin menyelesaikan masalah ini. Prolegnas ini disusun dari masukan-masukan Komisi. Kemarin says katakan, semua Komisi agar menentukan mana prioritas itu. Sebab kita segera menyusun prolegnas. Kita bahas mana UU yang masih ada kendala dan perlu disempurnakan; apa penyebab tumpang-tindihnya UU; apa UU tidak sesuai lagi dengan UUD 1945, semuanya masih kita proses.

Anggaran penyusunan RUU itu bagaimana? Jangan sampai ada lagi anggapan sebuah RUU yang diprioritaskan itu yang ada "argo"nya saja...

Setiap UU itu berbeda-beda value dan tantangannya. Misalnya UU yang sangat rentan diintervensi oleh pengusaha. Agar aman, memang harus ada biayanya. Jadi ini suatu hal krusial, dan itulah peran pimpinan yang diharapkan, agar jangan hanya jadi jubir. Semua pimpinan bekerja. Dari sekian fungsi pimpinan DPR dalam Tatib, hanya satu poin fungsi pimpinan sebagai jubir.

Semua pucuk pimpinan MPR, DPR, dan DPD periode ini berdarah Sumatera. Istilah Irman Gusman (Ketua DPD asal Sumbar), ada filosofi keharmonisan. Taufiq Kiemas (Ketua berdarah Palembang-Minang) menyebutnya modal kultural dalam komunikasi. Kalau menurut Anda, asli Palembang?

Says tidak melihat itu sebagai suatu kekuatan yang ada kaitannya dengan primordialisme. Tapi saya melihat ada lima orang pimpinan DPR mewakili Indonesia bagian Timur,  Barat, dan bagian Tengah. Jadi ini suatu bentuk keterwakilan. Masalahnya, yang namanya ketua itu dianggap ikon, sehingga ini menjadi pemicu masalah bagidaerah-daerah.

Kita mengacu saja pada aturan  dan fungsi MPR, DPR, dan DPD. Kedekatan daerah, itu nemudahkan kita untuk komunikasi. Komunikasi saya dengan Pak Taufiq Kiemas, misalnya, terjalin dengan balk.**
 
Marzuki Pernah Diinterensi
Sumber: MAJALAH DEWAN No.1/TAHUN I/DESEMBER 2009

Nama Marzuki Alie jauh dari ingar-bingar politik. Di masa Orde Baru, ia hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) biasa di Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Jakarta (1975-1979). Puncak jabatannya di Depkeu adalah Kepala Teknik Proyek OPT II, eselon I (1997 - 1999).

Di awal Reformasi 1998, Marzuki juga bukan tokoh sentral, tapi perannya penting. Di masa rupiah sedang depresi berat itu, Marzuki terjun menyelamatkan PT Semen Baturaja (BUMN) dari akuisisi asing. la menolak hasil kajian Boston Consulting Group (ditunjuk oleh Kementerian Negara BUMN 1999), yang menyatakan perusahaan itu bernilai negatif dan bangkrut. Semen Baturaja pun kemudian diakuisisi Cemex Mexico melalui right issue PT Semen Gresik.Tbk (sebagai setoran saham pemerintah).

Marzuki lalu dipromosikan menjadi Direktur Komersial (1999-2006), setelah berhasil menyelesaikan pembangunan pabrik yang terbengkalai. la merestrukturisasi kredit bermasalah PTSB di BPPN (Rp. 488 miliar) melalui cash settlement dengan perbankan (2000), sekaligus menyelamatkan PTSB dari kebangkrutan. Semua itu dia lakukan tanpa bantuan pemerintah, karena krisis moneter yang parah.
Inilah yang mengantarkannya menjadi Direktur Utama (November 2001). Namun kursi ini tidak pernah ia duduki, malah dia digantikan oleh karyawan Departemen ESDM eselon III melalui intervensi politik. Inilah salah satu alasan yang melecut Marzuki mencebur ke “kolam” politik. la melihat ada ketidakadilan dalam sistem biokrasi ini.

Anggota HMI Komisariat Jakarta Timur (1975-1977) ini diajak bergabung ke Partai Demokrat oleh Susilo Bambang Yudhoyono, 2003. Marzuki memilih mundur dari perusahaan semen itu (April 2004), meski baru dikabulkan 2006. Di partai baru itu, ia mulai aktif sebagai narasumber pertemuan kader se-Indonesia, instruktur materi strategi pemenangan untuk tim kampanye dan calon anggota legislatif partai se-Indonesia. Sejak itulah dia menjadi “penunggu” Partai Demokrat, hingga menjabat Sekjen.
Pada Pemilu Presiden 2009, Marzuki ditunjuk menjadi Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan SBY-Boediono. la mengkoordinasikan 24 anggota partai koalisi.

Sebagai pemimpin utama partai pemenang, SBY menentukan fungsionaris yang pantas duduk sebagai Ketua DPR. Yang santer disebut-sebut, Syarif Hasan (kini Menteri Koperasi dan UKM), Hayono Isman, Anas Urbaningrum, Taufik Effendi, dan Marzuki Alie, yang kurang diperhitungkan.

Mundurnya Taufik Effendi dari kursi Kabinet dan lebih memilih duduk di kursi DPR membuat orang berspekulasi SBY mempersiapkannya. Semua prediksi itu meleset. SBY memilih Marzuki Alie, yang juga Komisaris Utama PT Global Perkasa Investindo.

Semua pengalaman itu seakan menjadi ujian bagi Marzuki; dia kemudian dianggap pantas memegang jabatan sepenting sekarang. Toh, kemampuannya tetap diragukan karena pendatang baru di Senayan. Tapi, kata Marzuki Alie, “Kalau saya dianggap tidak punya kapasitas, itu ditinjau dari sudut apa?”.**


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000