Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

RESENSI

MAJALAH RAKYAT MERDEKA

Images

JUDUL:MAJALAH RAKYAT MERDEKA
PUBLISHER:Rakyat Merdeka
WRITER:Wartawan Rakyat Merdeka
CONTENT:“Saya Ingin Melakukan Perubahan”
Majalah Rakyat Merdeka, Vo. 6 tahun 2009

Sejak dilantik sebagai ketua DPR periode 2009-2014 pada 1 Oktober 2009, nama Marzuki Alie begitu mencuat. Tak jarang yang menyangsikan kompetensinya sebagai pimpinan DPR. Sebaliknya, ini menjadi cambuk bagi Marzuki untuk menunjukkan kematangan kepemimpinannya.”Saya ingin melakukan perubahan di DPR” tegasnya. “Bisa dilihat ketika saya memimpin sidang. Saya tenang saja meskipun ekspektasi orang terlalu rendah. Artinya dengan membuktikan kemampuan kita sedikit saja, bisa lebih dari harapan mereka. Saya dianggap mengayomi oleh banyak pihak. Demokrasi saya bangun,” tutur Marzuki.

Marzuki belajar dari ekspektasi masyarakat terhadap SBY diawal kepemimpinanannya di tahun 2004. Menurutnya, ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi bisa membuat pemimpin terganggu. Karena segala hal diukur dengan kacamata yang berlebihan. Padahal  pemimpin itu sebenarnya telah menghasilkan kerja yang bagus, tetapi karena ekspektasi orang terlalu tinggi hingga perjuangannya dianggap mengecewakan. “Ekspektasi yang rendah itu membanggakandan menyenangkan kita,” tambahnya.
Sebagai Sekjend, tugas saya membantu ketua umum, melakukan konsolidasi partai, melakukan rekruitmen politik, melakukan pembinaan terhadap kader-kader. Selama 4 tahun kepengurusan, alhamdulillah berhasil. Walaupun ada opini masyarakat atau pengamat dan sebagainya yang menganggap bahwa Demokrat itu nggak ada apa-apanya, tapi sejarah mengatakan lain. Ekspektasi yang rendah itu menguntungkan. Kita tumbuh menjadi partai yang besar," tuturnya.

Di awal kepemimpinannya di DPR, Marzuki berani membuat gebrakan yang tak mudah dilakukan oleh seorang pimpinan dewan. Mulai dari pembatalan rapat dengar pendapat dengan menteri kesehatan, pembatalan dengar pendapat dengan menteri agama sampai penolakan usulan hak angket atas kasus Bank Century. Tentu saja hat itu mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak. Baik dari dalam DPR sendiri ataupun dari luar DPR. Sejumlah pengamat politik pun ikut angkat bicara.

Ketika sejumlah fraksi menyatakan setuju dengan diusulkannya hak angket, tapi Marzuki dan fraksinya justru tidak serta-merta menyetujui dan mendukungnya. Dia dan Fraksi Demokrat berpikir jauh ke depan, tak mudah termakan isu dan opini negatif. Talenta kepemimpinan Marzuki telah memberi warna tersendiri di gedung dewan. "Kita tunggu saja dulu hasil audit tim BPK. Kita jangan terlalu terburu-buru mengusulkan hak angket," kata Marzuki tenang. "Anggota yang interupsi saya dengarkan. Begitu keluar dari pokok masalah, saya luruskan. Begitu ada yang tidak paham saya jelaskan. Hingga mereka merasa dihargai hak suaranya," ungkapnya.

Tak sedikit dari anggota fraksi yang memuji gagasan kepemimpinan Marzuki Alie di tengah ekspektasi terhadap dirinya yang rendah. Keahlian dia dalam memimpin sidang dan rapat-rapat seperti layaknya anggota dewan yang berpengalaman lebih dari 10 tahun di Senayan. Bahkan, Pramono Anung sempat berujar, "luar biasa kepemimpinan DPR sekarang ini, saya merasakan lebih nyaman."

Selanjutnya, Senin 23 Nopember 2009, ketika DPR menerima laporan audit investigatif BPK atas skandal Bank Century dengan tegas Marzuki mengatakan, siap menindaklanjuti. Namun, dengan kebijaksanaannya, dia berharap agar DPR tak usah terburu-buru mengajukan angket. "Laporan sudah kita terima, tentu dipelajari dulu, baru ada sikap disana. Tidak perlu buru-buru, biar hasilnya konkret. Kita bukan mengatakan ini tidak baik, tetapi hak angket ini kan selalu putus di tengah jalan,” katanya.

Pernyataan Marzuki ini tak berarti Partai Demokrat tak berani untuk menindaklanjutinya dengan hak angket. Karena, partai pemenang Pemilu ini juga mempunyai komitmen yang sama dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, selama ini, Partai Demokrat berada di garis depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurutnya, jika dalam temuan BPK ternyata ada indikasi pelanggaran pidana yang dilakukan dalam pengucuran Rp. 6,7 triliun itu, tentu DPR akan serahkan pada penegak hukum. Namun, Marzuki dengan tegas menolak jika persoalan ini dikaitkan dengan persoalan politik, sebab justru akan menimbulkan persoalan baru yang lebih rumit. “Jangan ditarik ke wilayah politik, ini justru menjadi bias, politik ini dimanfaatkan untuk mendorong supaya semuanya patuh terhadap UU," tegasnya.

Marzuki bertekad untuk membangun citra lembaga legislatif menjadi lebih baik daripada periode sebelumnya. "Kami akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi di masa lalu," katanya.
Marzuki Alie bersama dengan Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Anis Matta dan Marwoto Mitrohardjono, mengemban amanat yang besar untuk memimpin DPR periode 2009-2014. Marzuki telah bertekad melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Dia sadar bahwa kepemimpinan DPR bersifat kolektif. Pimpinan dewan merupakan alat kelengkapan DPR dan menjadi satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Karena itu, hal yang pertama dilakukannya adalah menyamakan frekuensi dan visi dengan empat pimpinan yang lain.

Marzuki merasa kaget, ketika di awal duduk di kursi pimpinan dewan harus berhadapan dengan persoalan teknis yang mengganggu kebersamaan di lembaga itu. Dia melihat setiap pimpinan dewan diberi map berwarna berbeda sesuai dengan partai masingmasing. "Ketika kami melakukan rapat, diberi map berbeda warna. Ada yang merah, biru, hijau, pokoknya sesuai warna partai masingmasing. Semua telah dicetak oleh Sekretariat Jenderal," katanya. "Jadi selama ini, secara psikologis kita sudah dianggap berbeda. Lalu Pak Promono mengatakan, kita ini map saja sudah berbeda. Saya katakan, sekarang kita bagaimana? Kita lakukan pergantian. Map kita ganti Semua dengan warna putih. Kita harus bangun kebersamaan, tidak ada perbedaan warna map lagi," ungkapnya lagi.

Dengan bekal pengalaman di organisasi sosial-kemasyarakatan dan keagamaan, Marzuki yakin dapat memimpin dengan baik lembaga legislatif ini. Apalagi, modal kepemimpinan di Partai Demokrat dan lembaga bisnis yang pernah dikelolanya, tentu Marzuki tak bisa dianggap remeh.

Dengan gaya kepemimpinannya yang khas, Marzuki mampu memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk alat kelengkapan DPR, menjadi juru bicara DPR yang bijak serta menjalankan tugas-tugas pimpinan dewan yang lain.

Marzuki menitai jabatan sebagai pimpinan DPR bersifat kolegial, sehingga semua tugas yang akan dikerjakan tentu harus dibicarakan terlebih dulu dengan semua unsur pimpinan yang ada. "Saya tidak bisa memaksakan keinginan, tetapi saya yakin bahwa anggota dewan yang terpilih ini semua bercita-cita ingin membawa bangsa ini lebih baik," tandasnya.

Marzuki dengan cepat belajar mengemban tugas kepemimpinannya. Dia mampu membaca dengan cepat apa saja yang seharusnya dibenahi di Senayan. Salah satu program yang akan dia usung dalam kepemimpinannya adalah mengembalikan citra DPR sebagai rumah rakyat, rumah demokrasi dan rumah aspirasi masyarakat. Karenaitu, dia mengusulkan untuk membuka gedung dewan bagi rakyat Indonesia.
"Jadi DPR ini betul-betul sebagai rumah rakyat. Semua kelompok masyarakat mempunyai hak yang sama untuk datang ke DPR. Dalam 3 bulan, nanti kita tetapkan ada satu hari, yang kita sepakati sebagai waktu pertemuan dengan mereka yang datang," tutur Marzuki.

Mekanismenya pun akan diatur agar lebih mempermudah. "Kita akan siapkan pelayanannya seperti apa, komisi mana yang menangani. Kita salurkan sesuai dengan sistem yang ada. Setiap tiga bulan, seluruh komisi menerima seluruh kelompok masyarakat yang ingin melaporkan permasalahannya," lanjutnya.
Dengan pelayanan seperti ini, menurut Marzuki, diharapkan dapat mengembalikan citra DPR yang sebelumnya dianggap elitis dan hanya untuk kalangan tertentu saja. "Kita mulai dari niat yang baik, menampung aspirasi rakyat, menindaklanjutinya. Kelak, ketika menemui jalan buntu dalam suatu masalah, kita bisa undang kembali pihak-pihak yang mengadukan, kita carikan solusinya dan sebagainya," ujarnya.

Marzuki ingin menjadikan DPR benar-benar sebagai rumah rakyat, menjadi pusat pengaduan masyarakat dalam segala bidang. "Bila itu masalah hukum kita serahkan ke komisi hukum. Jika itu menyangkut masalah pengawasan undang-undang dan budget kita salurkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Semua dilakukan secara transparan dan amanah," katanya.

Marzuki berjanji untuk memperbaiki sistem di DPR. Lembaga legislatif yang selama ini dianggap sebagai institusi terkorup akan dibenahi. "Sorotan terbesar terhadap DPR kita kan sebagai lembaga terkorup. Maka halini harus dibenahi. Bagaimana dengan internal auditornya, bagaimana peran fraksi dalam mengendalikan anggotanya. Ke depan, bila perlu, meskipun kecil sifatnya, di setiap fraksi bisa dibentuk badan kehormatan agar setiap fraksi dapat mengendalikan anggotanya," katanya.

Mengenai kebiasaan anggota dewan yang tidur di ruang sidang, Marzuki pun punya rencana jitu untuk mensiasatinya. Menurutnya, tradisi semacam ini bisa terjadi karena mekanisme sidang yang membosankan, tidak hanya karena persoalan sifat anggota yang suka tidur atau kelelahan.
"Sistemnya harus kita benahi. Pada saat sidang paripurna kenapa orang tidur? Bisa jadi karena bosan. Lalu, orang suka keluar dari ruang sidang, kita lihat kenapa? Pasti ada sistem yang keliru. Karena sebetulnya masalahmasalah seperti itu sudah diselesaikan di badan musyawarah. Seperti misalnya, pandangan fraksi-fraksi itu sudah bisa diselesaikan di badan musyawarah," paparnya. "Kenapa pandangan-pandangan fraksi harus dibacakan panjang sekali di rapat paripurna? Ini bisa membosankan. Sidang paripurna itu mestinya tinggal kesimpulan saja, tinggal mendengarkan apa yang disampaikan komisi yang bersangkutan atau pansus dan sebagainya," kata Marzuki.

Untuk menghindari kasus hilangnya ayat-ayat dalam undang-undang, Marzuki mengusulkan untuk memberdayakan fungsi notulensi dan seluruh anggota sidang bertanggung jawab secara legal.
"Setiap selesai sidang, risalahnya harus selesai. Notulensi rapat harus selesai. Selama ini saya melihat persoalan ini berawal dari sistem. Setelah selesai rapat, tidak ada yang bertanggung jawab secara legal, artinya mesti ada orang yang bertugas memberi paraf sebagai bentuk legal. Kita sepakati kemarin, setelah selesai rapat pansus semua anggota harus paraf, jadi ketika diparipurnakan ketok palu selesai tidak ada perubahan," tuturnya.

Menurut Marzuki, persoalan hilangnya ayat bukanlah hal baru. Hal ini disebabkan karena adanya sistem yang memungkinkan adanya penggelapan. "Jika terjadi sekali dua kali mungkin wajar. Tapi, jika terjadi berulang kali itu pasti ada kesengajaan, bukan keteledoran," katanya. "Jadi, sistemnya harus kita lihat satu per satu. Tapi harus diakui, mengurus orang memang tidak mudah. Mengurus satu partai saja sudah setengah mati, apalagi mengurus banyak partai," katanya.

Marzuki juga memiliki perhatian yang besar untuk memperbaiki sumber daya manusia di DPR, yakni dengan menyiapkan dan menambah staf ahli yang membidangi masalah-masalah khusus atau staf ahli yang mendampingi langsung anggota dewan. Tenaga-tenaga ahli yang mumpuni di bidangnya, baik yang akan ditempatkan di tingkat komisi ataupun fraksi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja dan produktifitas dewan dapat ditingkatkan, mampu bekerja maksimal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi, serta mampu meningkatkan profesionalitas kerja dewan. "Meskipun dari sisi biaya cukup mahal, tetapi kita memang membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Bagaimana kita bisa mengimbangi kekuatan pemerintah, jika satu anggota DPR hanya didukung oleh satu staf ahli? Padahal, bila kita lihat mitra kita di departemen diback-up oleh personel andal. Mungkinkah satu anggota dewan melakukan pengawasan terhadap dua hingga tiga departemen dengan persoalan yang berbeda, dengan materi yang berbeda pula? Maka ini harus dibenahi," ujar Marzuki.

Menyangkut program pembekalan bagi anggota dewan, Marzuki lebih setuju untuk dilakukan di lingkungan Senayan. "Selama ini memang di hotel. Saya bilang, nggak perlu, mendingan di gedung ini saja. Orangorang yang berpengalaman kita pi[ih, kita minta mengajar sekitar 30 orang. Sejauh ini pembekalan internal fraksi memang sudah berjalan," paparnya. "Kita perlu program semacam ini tidak hanya untuk fraksi-fraksi. Tapi untuk keseluruhan. Karena kita butuh kesamaan visi dalam bekerja sama dan berkomunikasi dalam satu lembaga agar dapat bersinergi secara baik," tuturnya.

Marzuki bahkan mempunyai obsesi untuk menumbuhkan nilai-nilai spritual di DPR. Melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan motivasi dan spiritual semacam ESQ yang dikembangkan Ari Ginanjar, anggota dewan akan digembleng secara mental. Pelatihan ini kelak tak hanya bagi anggota Muslim, tetapi juga bagi non-Muslim, tentunya dengan penyelenggaraan terpisah yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. "Mereka diberikan pelatihan selama dua hari secara gratis. Wartawan-wartawan yang datang pun tidak dipungut biaya. Program ini semacam men-charge baterei spiritual," paparnya.

Dia yakin bahwa budaya jujur dan amanah bisa ditanamkan metalui program-program semacam ini. Untuk menghindari adanya tanggapan-tanggapan negatif, maka program ini tidak dipungut biaya. "Supaya tidak dibilang proyek. Tidak dibilang, belum bekerja sudah disuruh keluar uang," katanya sambil tertawa.*
 
Deret Panjang Perjuangan Marzuki
Majalah Rakyat Merdeka, Vo. 6 tahun 2009

Tokoh kelahiran Palembang, 6 Nopember 1955 ini mempunyai segudang pengalaman, baik di kancah birokrasi, akademik, bisnis hingga politik. Tak salah jika Partai Demokrat pernah mendaulat Marzuki Alie sebagai Sekretaris Jenderal dan kini terpilih sebagai Ketua DPR 2009-2014. Meskipun di awal kepemimpinannya di DPR sebagian masyarakat awam menyangsikan pengalamannya, namun fakta menunjukkan ketokohan Marzuki memang patut diperhitungkan. Dia di harapkan membawa angin segar perubahan di Senayan dan memulihkan citra baik lembaga legislatif.

Marzuki adalah tipe pekerja keras, mandiri, jujur, demokratis dan dikenal cepat belajar di medan yang baru. Hingga wajar, dia berhasil menyisihkan calon-calon yang lain, seperti Hayono Isman, Syarif Hasan dan Anas Urbaningrum dalam bursa pencalonan sebagai ketua DPR.

Kemandirian dan kerja keras Marzuki telah ditunjukkan sejak dirinya masih belia. Ayahnya, Muhammad Alie adalah seorang wiraswasta yang dikenal ulet dan saleh, serta berhasil menanamkan dasar-dasar kepribadian yang kuat bagi Marzuki. "Saya menghabiskan masa kanak-kanak di Palembang. SD hingga SMA di sana. Orangtua saya mengajarkan kemandirian, kejujuran dan kerja keras," kata Marzuki.

Setamat dari SMA Xaverius I Palembang, Marzuki merantau ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia (UI). Untuk biaya kuliah dan menopang hidup, Marzuki harus lepas dari tanggungan orangtua. Dia biasa hidup mandiri, bekeda sambil kuliah di ibukota. Namun, di tahun 1975, dia harus putuskan untuk keluar dari UI, karena lulus menjadi PNS di Departemen Keuangan.

Marzuki adalah pribadi yang dinamis, aktif dan tak pernah mau hanya menjadi pegawai biasa. Dia tak pernah merasa puas dengan rutinitas di birokrasi yang menurutnya membelenggu kreativitas dan jalan pikiran, hingga akhirnya dia putuskan untuk keluar dari Departemen Keuangan. "Jadi pegawai negeri saya rasakan mengenakkan. Nikmat, tapi tidak menyenangkan. Kenapa? Karena, nikmatnya sesaat, tapi untuk masa depan bisa membunuh kreativitas," tuturnya jujur.

Meskipun sebagian orang menganggap menjadi PNS, pagi-pagi kita hanya berebut hanya untuk baca koran. Waktu itu ya seperti itu. Mungkin sekarang pegawai negeri tidak seperti itu lagi. Setelah baca koran, lalu kita main catur, setelah itu makan siang. Pekerjaan sebulan, sehari selesai. Itu yang saya alami,” tuturnya. “Akhirnya saya pikir lebih balk berhenti. Padahal bekerja di departemen keuangan waktu itu sudah hebat. Gajinya besar. Tapi, saya pikir tidak etis. Saya pilih masuk ke BUMN. Karena saya anggap lebih menantang, kreatif dan lebih berkembang," katanya.

Marzuki telah mengenyam asam garam di dunia pendidikan, keuangan, manajemen, teknologi informatika, keuangan, organisasi sosial politik, keagamaan dan kepemudaan. Suami Hajjah Asmawati, SE MM ini pernah bekerja di Direktorat Perbendaharaan Ditjen Anggaran Depkeu pada 1975-1979 dan Kantor Perbendaharaan Negara Depkeu di Palembang 1979-1980. Namanya mulai diperhitungkan banyak orang ketika berhasil memajukan PT Semen Baturaja (persero). Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Instalatur PLN Wilayah IV Sumbagsel.

Marzuki berperan besar dalam penyelematan BUMN dari akuisisi asing. Di tahun 1999, ketika dirinya masih menjabat sebagai kepala departemen dan kepala non teknik proyek OPT II, PT Semen Baturaja, dengan berani menolak hasil kajian konsultan asing Boston Consulting Group yang mengklaim bahwa perusahaan tersebut negative value dan bangkrut. Perusahaan ini direncanakan akan diakuisisi oleh Cemex Mexico melalui right issue PT. Semen Gresik.Tbk, sebagai setoran saham pemerintah. "Ketika menjadi direktur, saya benahi utang ke BPPN hingga lunas dalam waktu satu tahun. Asetnya begitu dievaluasi oleh Independent Appraisal Company, tahun 2001 mencapai Rp. 1,2 triliun, padahal sebelumnya Boston Consulting Group tahun 1999 menyatakan negative value," tutur Marzuki.

Di tengah krisis perusahaan tersebut, Marzuki diangkat sebagai direktur komersil PT Semen Baturaja. Hanya dalam tempo 1 tahun, dia berhasil menyelesaikan pembangunan pabrik yang terbengkalai dan melakukan restrukturisasi kredit bermasalah PT. Semen Baturaja di BPPN, senilai Rp. 488 milyar, melalui cash settlement dengan KI Perbankan tahun 2000, sekaligus menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan tanpa bantuan pemerintah akibat krisis moneter 1997-2000.

Atas keberhasilan ini, Marzuki diangkat sebagai Direktur Utama PT. Semen Baturaja (Persero) pada November tahun 2001, namun sayangnya tak pernah dieksekusi dan justru digantikan karyawan Departemen ESDM eselon III melalui intervensi politik Januari 2002. "Karena jasa itulah saya diangkat menjadi Direktur Utama. Namun, pada saat saya diangkat jadi Dirut, politik masuk mengintervensi. Jabatan saya tak pernah dieksekusi.  Oranglain yang akhirnya menduduki," ungkapnya.

Inilah salah satu pertimbangan utama mengapa Marzuki masuk ke kancah politik. Kariernya merasa dijegal oleh kekuatan politik yang tak berpihak kepadanya. Akhirnya pada April 2004, Marzuki menyatakan berhenti dari jabatannya di BUMN, untuk memilih bergabung ke Partai Demokrat. "Waktu itu, hampir di semua jabatan BUMN dimasuki oleh kepentingan politik. Pejabat-pejabat karier tergeser oleh orang politik yang nggak ngerti masalah BUMN. Orang luar banyak nomplok ke dalam," keluh mantan dosen Unsri ini.

Menurut Marzuki, pemerintahan SBY telah berhasil menghilangkan praktik seperti itu. SBY dinilai lebih profesional dan tak pernah mengintervensi masalah BUMN. "Saat ini sudah tak ada lagi intervensi. SBY tak pernah mengintervensi masalah BUMN. Makanya, sekarang rata-rata pejabat karier yang menjadi direktur BUMN," jelasnya.

Marzuki dikenal aktif dalam organisasi profesi yang digelutinya. Di tahun 1999-2005, dia menjabat sebagai wakil ketua bidang pemasaran dan keuangan Asosiasi Semen Indonesia. Di tahun 1997-2000, Marzuki pernah menjadi anggota Majelis Pertimbangan Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia. Sebelumnya, dia menjabat sebagai ketua umum Serikat Karyawan PT. Semen Baturaja (persero) pada 1996-1999, setelah sebelumnya menjabat sebagai ketua forum Komunikasi Ahli IT BUMN Semen Indonesia 1994-1999.

Komisaris utama group usaha PT. Global Perkasa Investindo ini pun sangat aktif dalam sejumlah kegiatan keagamaan, diantaranya: menjadi penasihat Jamiyatul Quro’ wal Huffazh NU Sumatera Selatan, ketua Tim Pembuatan Al-Qur'an Akbar (raksasa), anggota Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Sumsel, ketua Ikatan Pencinta Hafidz Al-Qur'an Sumsel, penanggung jawab KBIH IGM Al Ihsaniah Sumsel, ketua Badan Pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang, ketua Majehs Tauhid Al- Multazam KH. M. Zen Syukri, serta menjadi ketua umum Yayasan Masjid Al-Ittihadiyah Palembang.

Praktis, kegiatan sosial menjadi bagian terpenting dalam kehidupan Marzuki. Dia pun aktif dalam organisasi sosial dan kepemudaan sejak di bangku kuliah. Mantan aktivis HMI Komisariat Jakarta Timur ini menjadi penasihat Kerukunan Keluarga Palembang di tahun 2002-2009. Dia juga tercatat sebagai ketua dewan pembina Forum Pemuda Keadilan Pusat di Palembang 2003-2005. Tak hanya itu, Marzuki juga didaulat sebagai dewan pembina LSM Suara Bangsa di Jakarta, dewan pembina DPP AMDI di Jakarta 2004-sekarang, dan menjadi ketua dewan pembina Gatara JKT, yakni membina para petani dalam program peningkatan pupuk organik dari tahun 2005 hingga sekarang.

Kepedulian Marzuki di bidang pendidikan dituangkan dalamberbagai kiprah organisasi dan pendirian Lembaga pendidikan. Di tahun 2003-2006, ayah dua anak ini dipercaya menjadi ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Kopertis Wilayah II. Sebelumnya, dia juga ditunjuk menjadi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Kota Palembang untuk periode 2002–2004. Bahkan, di tahun 2001 hingga sekarang, Marzuki dipercaya sebagai ketua Badan Pembina Pondok Pesantren Modern IGM Al-Ihsaniah Palembang. Pesantren ini menggratiskan biaya sekolah bagi siswa MTs dan Aliyah anak yatim dan fakir miskin. Marzuki juga menjadi ketua Yayasan Pendidikan Indo Global Mandiri (IGM) dari tahun 1999 hingga sekarang. Melihat aktivitas Marzuki di dunia pendidikan seolah membuka lembar demi lembar buku di ruang perpustakaan hidupnya. Dia tak hanya mendirikan lembaga, tetapi mengelola dengan kemampuan manajerialnya. Di tahun 1998 dia mendirikan Sekolah Tinggi Manajemen Informasi & Komputer (STMIK), tahun 2004 mendirikan Sekolah Tinggi Teknologi Palembang (STTP). Dan, di tahun 2008, Marzuki memimpin pendirian Universitas IGM , yang merupakan pemergeran dari STMIK dan STTP.

Perhatian Marzuki tak hanya pada pendirian pendidikan tinggi, tetapi dia juga concern untuk memajukan pendidikan dasar dan menengah. Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang ini mempunyai harapan besar untuk memajukan Indonesia melalui jatur pendidikan. Dia mendirikan dan mengelola SD-Plus di tahun 2006. Sebelumnya pada 2004, dia juga mendirikan SMP Life Skill Teknologi Informasi dan mendirikan SMA Life Skill Teknologi Informasi pada 2002.

Kandidat doktor dari Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia ini memulai kegiatan politiknya di Palembang. Di tahun 2002-2003, Marzuki didaulat sebagai anggota Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) Partai Demokrat Sumatera Selatan. Lalu, berkiprah hingga ke tingkat pusat dengan menjadi fungsionaris DPP Partai Demokrat 2003-2005. Karier potitiknya semakin menjulang ketika pada tahun 2005 terpilih menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat periode 2005-2010.

Bekal pendidikan dan pengalaman segudang dalam organisasi sosial dan keagamaan membuat Marzuki menjadi pemimpin yang dikagumi banyak orang. Dia adalah figur pendidik, pengayom, dan manager andal dalam mesin politik Partai Demokrat dan kemenangan SBY-JK pada pilpres 2004. Tak berlebihan jika kepiawaiannya dalam memimpin dan mengelola partai juga menjadi salah satu kunci kemenangan Partai Demokrat pada pemilu 2009. Dan, dia juga mempunyai peran yang tak sedikit bagi kemenangan SBYBoediono pada pemilu 2009.

Dalam kampanye pemenangan Partai Demokrat dan SBY-JK, magister manajemen dari Universitas Sriwijaya Palembang ini siang-malam melakukan koordinasi dengan kader tak kenal lelah. Dia selalu siap menjadi narasumber, pembicara dan juru kampanye ke berbagai daerah di Indonesia dengan modal strategi dan rencana pemenangan yang matang.

Marzuki menjadi sekretaris deklarasi Capres/Cawapres pada kampanye SBY-JK di tahun 2004. Dia menjadi Advance Team persiapan Kampanye SBY di daerah sejak kampanye putaran I di Banyuwangi dalam pemilu legislatif dan presiden. Menjadi Korwil Sumatera dan menjadi tim kampanye SBYJK Pilpres putaran I bersama Samsir Siregar, merangkap anggota seksi kampanye Tim Kampanye Nasional SBY-JK. Pada Pitpres putaran II, Marzuki juga menjadi seksi kampanye Tim Kampanye Nasional SBY-JK.

Peran Marzuki pada pemenangan SBY-Boediono di Pilpres 2009 pun tak kalah hebat. Sebagai Sekjen PD, dia juga ditunjuk sebagai sekretaris Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, mengkoordinasikan 24 anggota koalisi SBY-Boediono, menjadi ketua pembina Jaringan Santri Indonesia, retawan SBY-Boediono untuk kampanye masuk pesantren NU non-struktural.

Figur yang dikenal sederhana ini mengaku mempunyai visi dalam mendukung kemajuan bangsanya, yakni dengan bekerja ikhlas dan bermanfaat bagi masyarakat. Marzuki mempunyai misi yang jelas dalam mendorong tersedianya pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, yang mengedepankan ketinggian akhlak sebagai kunci menuju masyarakat maju dan sejahtera. Serta membangun ekonomi rakyat yang berbasis usaha bersama. Ini menjadi garis perjuangan Marzuki semenjak berkiprah di Palembang. Kini, tak hanya masyarakat Sumatera Selatan yang mengenal ketokohan Marzuki. Semenjak dirinya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie telah berhasil mengharumkan partainya di hadapan konstituennya dengan sederet program-program pemberdayaan masyarakat, pendidikan politik dan demokrasi, kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

Partai Demokrat berhasil menjadi partai pemenang pemilu 2009. SBY, yang kembali diusung Partai Demokrat pun berhasil memenangkan pemilu presiden 2009. Ini menjadi salah satu dari deret panjang perjuangan putra Palembang, Marzuki Alie.

Masyarakat pun kini menunggu perjuangan dan kepemimpinan Marzuki di DPR, lembaga yang tak hanya dimiliki oleh konstituen Partai Demokrat. Mampukah tokoh pendidik ini dikenang sebagai negarawan yang menjadi penyambung suara dan hati nurani rakyat? Waktu akan menjawab. Salam perjuangan!*


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000

Malthuf Ready
November 15 2011 , 09:08
Politik kita di lembaga perwakilan rakyat ini adalah politik KORUP, tidak pernah mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan aspirasi rakyat.