Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA APRIL 2014

Images
Minggu Kedua bulan April diisi dengan kegiatan Ketua DPR, yaitu melakukan pengambilan sumpah satu anggota DPR PAW tanggal 1 April 2014, Masalah PJTKI, Pernyataan Ketua DPR perihal himbauan terhadap KPK agar menangani kasus-kasus besar serta Acara Debat ILUNI UI.

Penggantian Antar Waktu (PAW) Satu Anggota DPR
Ketua DPR RI melantik satu anggota DPR PAW yang bernama H. Zaenuddin sebagai anggota DPR mewakili Partai Demokrat Dapil Banten I, menggantikan Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM. Pelantikan ini dilakukan atas dasar Keppres No.20/P tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014. Pengambilan sumpah dilakukan pada tanggal 1 April 2014 pada pukul 21.00 WIB, bertempat di gedung DPR RI. UU No.27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 218 ayat 6, menetapkan bahwa “penggantian antar waktu anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan, kurang dari enam bulan”. Dalam hal ini, perhitungan batas waktu enam bulan, jatuh pada tanggal 31 Maret. Sehubungan dengan hari libur nasional, maka pelantikan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2014. Adapun waktu malam hari, dikarenakan padatnya jadwal Ketua DPR RI.

Masalah PJTKI 
Permasalahan TKI yang terus terjadi, terlebih kasus Wilfrida dan Satinah, menunjukkan hubungan antar negara sesama penganut Islam ini tidak betul-betul ditegakkan. Ketua DPR RI menyatakan bahwa sebagai negara Islam, dimana TKI yang bekerja di sana juga beragama Islam, seharusnya jangan ada tekanan untuk meminta ganti rugi atas kasus yang terjadi, dimana sudah jelas tidak mampu untuk dibayar. PJTKI dan Perusahaan Asuransi harus bertanggung jawab dalam masalah TKI yang terjadi. Permasalahan asuransi menjadi penting untuk diperhatikan, karena TKI sudah membayar premi pada perusahaan asuransi ketika berangkat ke luar negeri. Asuransi wajib membayar, PJTKI wajib membantu dan sisanya baru negara.

Membayar denda adalah tugas PJTKI dan asuransi, dan jangan meminta rakyat untuk patungan. Selain itu, intervensi seorang Raja Arab Saudi juga perlu. Hal ini untuk memberi pemahaman pada rakyatnya, bahwa jangan sampai ada unsur pemerasan. Latar belakang pembunuhan pun harus dilihat, termasuk di dalamnya jika terdapat unsur tekanan, yang memaksa TKI untuk membunuh majikannya. Tekanan psikologis dari majikan, atau mendapat perlakuan tidak adil, adalah contoh latar belakang terjadinya pembunuhan.

Himbauan terhadap KPK
Ketua DPR RI menilai bahwa Presiden sudah banyak mengeluarkan kebijakan dalam rangka pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak hanya tergantung Presiden, namun juga penegak hukum baik polisi, jaksa maupun KPK. Tidak cukup hanya dukungan terhadap KPK, namun juga bagaimana agar KPK lebih mengutamakan kasus korupsi yang besar. Yang sifatnya “kecil” agar ditangani Jaksa dan Polisi. Hal ini terkait dengan Inpres Pemberantasan Korupsi yang keluar akhir-akhir ini. Remunerasi khusus untuk aparat Jaksa dan Polisi yang melakukan penyidikan khusus, sangat dibutuhkan, mengingat bahwa Jaksa dan Polisi yang di luar KPK menerima gaji yang kecil. Besaran tunjangan yang ada mungkin tidak sama dengan Jaksa KPK, namun mendekati. Pemberian gaji yang besar, adalah sebuah dukungan untuk bisa bekerja dengan lebih baik/maksimal. Kalau ada orang yang tidak bersalah, namun ditetapkan menjadi tersangka oleh Jaksa, maka jabatan nya langsung di copot. Dengan demikian, reward dan punishment nya jelas. Gaji kecil yang diterima para Jaksa saat ini, diyakini oleh Ketua DPR RI berdampak pada pencarian “sampingan”.

Debat ILUNI UI
Ikatan Alumni UI (Iluni) menggelar debat tokoh nasional pada tanggal 27 Maret 2014. Ketua DPR RI turut hadir dalam acara debat tersebut. Selain Ketua DPR RI, sejumlah tokoh nasional seperti Gubernur Jawa Timur (Soekarwo), mantan Kepala Staf AD (Ryamizard Ryacudu), Ketua DPD (Irman Gusman), mantan Ketua MK (Mahfud MD), mantan Wakil Presiden (Jusuf Kalla) turut hadir. Isu kaji ulang UUD 1945 turut dibincangkan dalam acara debat tersebut. Moderator mengemukakan bahwa MPR hanya kumpulan DPD dan DPR.

Sementara fungsi seperti menetapkan GBHN seperti pada UUD 1945 tidak dipunyai. Menanggapi hal ini, Ketua
DPR RI menyampaikan bahwa penyempurnaan UUD 1945 akan lebih baik, daripada mengembalikan ke masa lalu. Terkait peran dan fungsi MPR dalam menetapkan GBHN, Ketua DPR menyatakan bahwa fungsi menetapkan GBHN oleh MPR tidak diperlukan. Menurut Ketua DPR, GBHN itu sama dengan RPJP (rencana Pembangunan Jangka Panjang), RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).  Masalahnya hanya implementasi, bagaimana taat azaz, dan itu sinergi dari atas sampai bawah. Persoalan antara pemerintah pusat dan pemda dinilai tidak sinergi. Apa yang dikerjakan pemerintah pusat belum tentu didukung oleh pemda. Ini perlu dibuat aturan sebagai pelengkap perundangan.

Terkait tema Pilkada langsung, Ketua DPR menilai bahwa untuk tingkat provinsi, sebaiknya gubernur ditunjuk oleh presiden, karena kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan bersifat koordinatif. Untuk kabupaten dan kota, tetap diperlukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam debat tokoh tersebut, Ketua DPR menambahkan bahwa jika dikembalikan ke DPRD, kepedulian terhadap kepala daerah dan rakyat itu kurang. Mengenai korupsi yang marak terjadi di Indonesia, Ketua menilai bahwa perlu ada hukuman keras, namun menolak hukuman mati. Sebagai contoh, dibuang ke suatu pulau kecil, diminta berternak dan bercocok tanam untuk menghidupi dirinya. Hukuman tanpa upaya pencegahan, juga tidak akan menyelesaikan masalah. 


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000
" content="MARZUKIALIE" > Marzukialie.com - KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA APRIL 2014
Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA APRIL 2014

Images
Minggu Kedua bulan April diisi dengan kegiatan Ketua DPR, yaitu melakukan pengambilan sumpah satu anggota DPR PAW tanggal 1 April 2014, Masalah PJTKI, Pernyataan Ketua DPR perihal himbauan terhadap KPK agar menangani kasus-kasus besar serta Acara Debat ILUNI UI.

Penggantian Antar Waktu (PAW) Satu Anggota DPR
Ketua DPR RI melantik satu anggota DPR PAW yang bernama H. Zaenuddin sebagai anggota DPR mewakili Partai Demokrat Dapil Banten I, menggantikan Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM. Pelantikan ini dilakukan atas dasar Keppres No.20/P tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014. Pengambilan sumpah dilakukan pada tanggal 1 April 2014 pada pukul 21.00 WIB, bertempat di gedung DPR RI. UU No.27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 218 ayat 6, menetapkan bahwa “penggantian antar waktu anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan, kurang dari enam bulan”. Dalam hal ini, perhitungan batas waktu enam bulan, jatuh pada tanggal 31 Maret. Sehubungan dengan hari libur nasional, maka pelantikan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2014. Adapun waktu malam hari, dikarenakan padatnya jadwal Ketua DPR RI.

Masalah PJTKI 
Permasalahan TKI yang terus terjadi, terlebih kasus Wilfrida dan Satinah, menunjukkan hubungan antar negara sesama penganut Islam ini tidak betul-betul ditegakkan. Ketua DPR RI menyatakan bahwa sebagai negara Islam, dimana TKI yang bekerja di sana juga beragama Islam, seharusnya jangan ada tekanan untuk meminta ganti rugi atas kasus yang terjadi, dimana sudah jelas tidak mampu untuk dibayar. PJTKI dan Perusahaan Asuransi harus bertanggung jawab dalam masalah TKI yang terjadi. Permasalahan asuransi menjadi penting untuk diperhatikan, karena TKI sudah membayar premi pada perusahaan asuransi ketika berangkat ke luar negeri. Asuransi wajib membayar, PJTKI wajib membantu dan sisanya baru negara.

Membayar denda adalah tugas PJTKI dan asuransi, dan jangan meminta rakyat untuk patungan. Selain itu, intervensi seorang Raja Arab Saudi juga perlu. Hal ini untuk memberi pemahaman pada rakyatnya, bahwa jangan sampai ada unsur pemerasan. Latar belakang pembunuhan pun harus dilihat, termasuk di dalamnya jika terdapat unsur tekanan, yang memaksa TKI untuk membunuh majikannya. Tekanan psikologis dari majikan, atau mendapat perlakuan tidak adil, adalah contoh latar belakang terjadinya pembunuhan.

Himbauan terhadap KPK
Ketua DPR RI menilai bahwa Presiden sudah banyak mengeluarkan kebijakan dalam rangka pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak hanya tergantung Presiden, namun juga penegak hukum baik polisi, jaksa maupun KPK. Tidak cukup hanya dukungan terhadap KPK, namun juga bagaimana agar KPK lebih mengutamakan kasus korupsi yang besar. Yang sifatnya “kecil” agar ditangani Jaksa dan Polisi. Hal ini terkait dengan Inpres Pemberantasan Korupsi yang keluar akhir-akhir ini. Remunerasi khusus untuk aparat Jaksa dan Polisi yang melakukan penyidikan khusus, sangat dibutuhkan, mengingat bahwa Jaksa dan Polisi yang di luar KPK menerima gaji yang kecil. Besaran tunjangan yang ada mungkin tidak sama dengan Jaksa KPK, namun mendekati. Pemberian gaji yang besar, adalah sebuah dukungan untuk bisa bekerja dengan lebih baik/maksimal. Kalau ada orang yang tidak bersalah, namun ditetapkan menjadi tersangka oleh Jaksa, maka jabatan nya langsung di copot. Dengan demikian, reward dan punishment nya jelas. Gaji kecil yang diterima para Jaksa saat ini, diyakini oleh Ketua DPR RI berdampak pada pencarian “sampingan”.

Debat ILUNI UI
Ikatan Alumni UI (Iluni) menggelar debat tokoh nasional pada tanggal 27 Maret 2014. Ketua DPR RI turut hadir dalam acara debat tersebut. Selain Ketua DPR RI, sejumlah tokoh nasional seperti Gubernur Jawa Timur (Soekarwo), mantan Kepala Staf AD (Ryamizard Ryacudu), Ketua DPD (Irman Gusman), mantan Ketua MK (Mahfud MD), mantan Wakil Presiden (Jusuf Kalla) turut hadir. Isu kaji ulang UUD 1945 turut dibincangkan dalam acara debat tersebut. Moderator mengemukakan bahwa MPR hanya kumpulan DPD dan DPR.

Sementara fungsi seperti menetapkan GBHN seperti pada UUD 1945 tidak dipunyai. Menanggapi hal ini, Ketua
DPR RI menyampaikan bahwa penyempurnaan UUD 1945 akan lebih baik, daripada mengembalikan ke masa lalu. Terkait peran dan fungsi MPR dalam menetapkan GBHN, Ketua DPR menyatakan bahwa fungsi menetapkan GBHN oleh MPR tidak diperlukan. Menurut Ketua DPR, GBHN itu sama dengan RPJP (rencana Pembangunan Jangka Panjang), RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).  Masalahnya hanya implementasi, bagaimana taat azaz, dan itu sinergi dari atas sampai bawah. Persoalan antara pemerintah pusat dan pemda dinilai tidak sinergi. Apa yang dikerjakan pemerintah pusat belum tentu didukung oleh pemda. Ini perlu dibuat aturan sebagai pelengkap perundangan.

Terkait tema Pilkada langsung, Ketua DPR menilai bahwa untuk tingkat provinsi, sebaiknya gubernur ditunjuk oleh presiden, karena kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan bersifat koordinatif. Untuk kabupaten dan kota, tetap diperlukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam debat tokoh tersebut, Ketua DPR menambahkan bahwa jika dikembalikan ke DPRD, kepedulian terhadap kepala daerah dan rakyat itu kurang. Mengenai korupsi yang marak terjadi di Indonesia, Ketua menilai bahwa perlu ada hukuman keras, namun menolak hukuman mati. Sebagai contoh, dibuang ke suatu pulau kecil, diminta berternak dan bercocok tanam untuk menghidupi dirinya. Hukuman tanpa upaya pencegahan, juga tidak akan menyelesaikan masalah. 


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000