Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT MARET 2014

Images
Laporan kegiatan DPR-RI pada minggu keempat Maret 2014 terdiri dari kunjungan kerja Komisi-komisi pada masa reses persidangan III tahun sidang 2013-2014, pertemuan antar Ketua-ketua lembaga di gedung MPR RI, 20 Maret, Sosialisasi UU ooeh Ketua DPR RI pada 17 dan 18 Maret dan Audiensi Sekjen KPAI dengan Ketua DPR RI. Adapun rincian laporan, sebagai berikut:

Kunjungan Kerja Komisi-komisi pada Masa Reses Tahun Sidang 2013-2014
Semua Komisi DPR RI melakukan Kunker ke Provinsi-provinsi, yaitu; (1) Komisi I ke Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Jawa Timur, (2) Komisi II ke Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur, (3) Komisi III ke Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Sulawesi Tengah, (4) Komisi IV ke Bengkulu, DIY dan Bali, (5) Komisi V ke Papua, Sulawesi Utara dan Nusa Tengga Timur, (6) Komisi VI tidak melaksanakan kunjungan kerja, (7) Komisi VII tidak melaksanakan kunker, (8) Komisi VIII ke Jambi, Kalimantan Barat dan Maluku, (9) Komisi IX ke DIY dan Bali, (10) Komisi X ke NAD, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat, (11) Komisi XI ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan NTB. Berdasarkan tabulasi daerah-daerah yang akan dikunjungi, maka ada daerah-daerah yang dikunjungi oleh dua komisi atau lebih, yaitu; (1) Provinsi Sumatera Selatan oleh Komisi II dan III, (2) Provinsi Jawa Barat dikunjungi oleh Komisi II dan III, (3) Provinsi DIY dikunjungi oleh Komisi IV dan IX, (4) Provinsi Jawa Timur dikunjungi oleh Komisi II dan V, (5) Provinsi Bali dikunjungi oleh Komisi IV dan IX.

Pertemuan Ketua-ketua Lembaga dengan Tuan Rumah MPR RI
Pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 20 Maret 2014 di gedung MPR RI. Pertemuan ini adalah pertemuan reguler yang ke-10 dalam periode 2009-2014. Agenda pertemuan membahas tentang pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wapres. Dalam pertemuan, telah didiskusikan oleh Ketua-ketua Lembaga mengenai persiapan dan pelaksanaan untuk dua Pemilu, yaitu Pileg dan Pilpres. Untuk Pileg yang akan berlangsung pada tanggal 9 April 2014, dilaksanakan atas dasar UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dan UU No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Untuk Pilpres, dasarnya adalah UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta  No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pileg dan Pilpres menjadi momentum yang sangat penting, untuk pembangunan demokrasi dan perwujudan kesejahteraan rakyat. Demokrasi yang dibangun harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, dari rakyat, untuk rakyat, dari semua untuk semua. Dua pemilu yang akan dilakukan pada 2014, dilaksanakan dengan harapan untuk melahirkan demokrasi yang lebih berkualitas dari Pemilu-pemilu sebelumnya sesuai pasal 22 E UUD NRI, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam Pemilu, rakyat diberi ruang untuk menentukan wakil-wakil rakyat dan menentukan Pemimpin Nasional. Dalam Pilpres dan Pileg, netralitas PNS, TNI dan Polri adalah suatu keniscayaan.

Sosialisasi UU oleh Ketua DPR
Sejumlah sosialisasi dilakukan oleh Ketua DPR RI; (1) UU No.1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan atas UU No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Point-point yang disampaikan dalam forum sosialisasi pada masyarakat, bahwa UU ini melaksanakan pasal 33 UUD NRI tahun 1945 sesuai dengan putusan MK No.3/PUU-VIII/2010, yang menyangkut dua hal mendasar yaitu; (1) Kekuasaan Negara atas pengelolaan sumber daya alam termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan (2) akan tertutupnya akses masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan potensi hilangnya hak-hak dan terusirnya masyarakat pesisir serta kearifan-kearifan lokal dengan pemberian HP-3, diakibatkan akan munculnya dominasi swasta sebagai pemilik modal besar.

(2) Sosialisasi Perkembangan pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Salah satu point utama yang dikaji ulang dalam revisi ini adalah impor produk hewan berbasis negara (country based). Ketentuan country based termaktub dalam pasal 59 ayat (1) dan (2). Pada ayat (1) disebutkan, setiap orang yang akan memasukkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang terkait dibidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari; (a) untuk produk hewan segar dari Menteri; atau (b) untuk produk hewan dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab dibidang pengawasan obat dan makanan dan/atau menteri.

Pada ayat 2, disebutkan bahwa produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan.

(3) Sosialisasi UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS. Dalam UU ini, diatur secara jelas mengenai jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun juga kematian. UU ini harus memberikan perlindungan sosial yang jelas, pasti dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Jaminan sosial melalui BPJS harus dibangun atas tiga pilar. Pilar pertama, adalah pilar bantuan sosial bagi mereka yang miskin dan tidak mampu, atau tidak memiliki penghasilan tetap yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam praktiknya, bantuan sosial ini diwujudkan dengan bantuan iuran oleh Pemerintah, agar mereka yang miskin dan tidak mampu, dapat tetap menjadi peserta SJSN. Pilar kedua, adalah pilar asuransi sosial yang merupakan suatu sistem asuransi yang wajib diikuti bagi semua penduduk yang mempunyai penghasilan (di atas garis kemiskinan), dengan membayar iuran yang proporsional terhadap penghasilannya/upahnya. Kedua pilar ini merupakan fondasi SJSN untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak. Pilar ketiga, adalah pilar tambahan atau suplemen bagi mereka yang menginginkan jaminan yang lebih besar dari jaminan kebutuhan standar hidup layak  dan mereka yang mampu membeli jaminan tersebut.

(4) UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Dimana terdapat sejumlah argumentasi dan urgensi UU tentang Desa. Pertama, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Desa, baik dibidang sosial-budaya dan ekonomi. Kedua, untuk mempercepat pembangunan Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Desa. Ketiga, memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri. Keempat, meningkatkan peran aparat pemerintah Desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan dan kelima, meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun Desa.

Audiensi KPAI
Ketua DPR RI menerima kedatangan KPAI dan Komnas Anak. Kehadiran mereka adalah untuk meminta dukungan Ketua DPR RI dalam rangka Pencanangan Gerakan Nasional “Stop Kekejaman terhadap Anak”. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh adanya tindakan kekerasan yang masih sering terjadi, terutama akhir-akhir ini, adanya tindakan kekerasan terhadap anak. Hal ini menjadi cermin bahwa kondisi sistem perlindungan anak belum maksimal, karena implementasi dari UU perlindungan anak dan peraturan turunannya belum berjalan secara sistematis dan belum ditangani secara komprehensif. Pencanangan gerakan ini oleh Presiden, tengah mencari waktu dan momentum yang tepat. Diharapkan adanya dukungan dari Ketua DPR RI.

Ketua DPR memberikan respon positif dan apresiasi yang baik atas gerakan nasional tersebut. Ketua DPR juga menyatakan akan melakukan komunikasi dan koordinasi ke Presiden RI. Ada dua hal yang perlu diupayakan. Pertama, adalah sosialisasi UU Perlindungan Anak. Dalam hal ini, Ketua DPR RI mendukung adanya kerjasama dan koordinasi dengan KPAI dan Komnas Anak dalam melakukan sosialisasi UU. Kedua, bahwa akan berupaya untuk menghadirkan tokoh-tokoh agama sebagai langkah memberikan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya pendidikan budi pekerti, nilai agama dan pendidikan, untuk meminimalisir tindakan kekerasan dan kekejaman terhadap anak.
 
***


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000
" content="MARZUKIALIE" > Marzukialie.com - KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT MARET 2014
Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT MARET 2014

Images
Laporan kegiatan DPR-RI pada minggu keempat Maret 2014 terdiri dari kunjungan kerja Komisi-komisi pada masa reses persidangan III tahun sidang 2013-2014, pertemuan antar Ketua-ketua lembaga di gedung MPR RI, 20 Maret, Sosialisasi UU ooeh Ketua DPR RI pada 17 dan 18 Maret dan Audiensi Sekjen KPAI dengan Ketua DPR RI. Adapun rincian laporan, sebagai berikut:

Kunjungan Kerja Komisi-komisi pada Masa Reses Tahun Sidang 2013-2014
Semua Komisi DPR RI melakukan Kunker ke Provinsi-provinsi, yaitu; (1) Komisi I ke Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Jawa Timur, (2) Komisi II ke Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur, (3) Komisi III ke Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Sulawesi Tengah, (4) Komisi IV ke Bengkulu, DIY dan Bali, (5) Komisi V ke Papua, Sulawesi Utara dan Nusa Tengga Timur, (6) Komisi VI tidak melaksanakan kunjungan kerja, (7) Komisi VII tidak melaksanakan kunker, (8) Komisi VIII ke Jambi, Kalimantan Barat dan Maluku, (9) Komisi IX ke DIY dan Bali, (10) Komisi X ke NAD, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat, (11) Komisi XI ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan NTB. Berdasarkan tabulasi daerah-daerah yang akan dikunjungi, maka ada daerah-daerah yang dikunjungi oleh dua komisi atau lebih, yaitu; (1) Provinsi Sumatera Selatan oleh Komisi II dan III, (2) Provinsi Jawa Barat dikunjungi oleh Komisi II dan III, (3) Provinsi DIY dikunjungi oleh Komisi IV dan IX, (4) Provinsi Jawa Timur dikunjungi oleh Komisi II dan V, (5) Provinsi Bali dikunjungi oleh Komisi IV dan IX.

Pertemuan Ketua-ketua Lembaga dengan Tuan Rumah MPR RI
Pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 20 Maret 2014 di gedung MPR RI. Pertemuan ini adalah pertemuan reguler yang ke-10 dalam periode 2009-2014. Agenda pertemuan membahas tentang pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wapres. Dalam pertemuan, telah didiskusikan oleh Ketua-ketua Lembaga mengenai persiapan dan pelaksanaan untuk dua Pemilu, yaitu Pileg dan Pilpres. Untuk Pileg yang akan berlangsung pada tanggal 9 April 2014, dilaksanakan atas dasar UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dan UU No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Untuk Pilpres, dasarnya adalah UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta  No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pileg dan Pilpres menjadi momentum yang sangat penting, untuk pembangunan demokrasi dan perwujudan kesejahteraan rakyat. Demokrasi yang dibangun harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, dari rakyat, untuk rakyat, dari semua untuk semua. Dua pemilu yang akan dilakukan pada 2014, dilaksanakan dengan harapan untuk melahirkan demokrasi yang lebih berkualitas dari Pemilu-pemilu sebelumnya sesuai pasal 22 E UUD NRI, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam Pemilu, rakyat diberi ruang untuk menentukan wakil-wakil rakyat dan menentukan Pemimpin Nasional. Dalam Pilpres dan Pileg, netralitas PNS, TNI dan Polri adalah suatu keniscayaan.

Sosialisasi UU oleh Ketua DPR
Sejumlah sosialisasi dilakukan oleh Ketua DPR RI; (1) UU No.1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan atas UU No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Point-point yang disampaikan dalam forum sosialisasi pada masyarakat, bahwa UU ini melaksanakan pasal 33 UUD NRI tahun 1945 sesuai dengan putusan MK No.3/PUU-VIII/2010, yang menyangkut dua hal mendasar yaitu; (1) Kekuasaan Negara atas pengelolaan sumber daya alam termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan (2) akan tertutupnya akses masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan potensi hilangnya hak-hak dan terusirnya masyarakat pesisir serta kearifan-kearifan lokal dengan pemberian HP-3, diakibatkan akan munculnya dominasi swasta sebagai pemilik modal besar.

(2) Sosialisasi Perkembangan pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Salah satu point utama yang dikaji ulang dalam revisi ini adalah impor produk hewan berbasis negara (country based). Ketentuan country based termaktub dalam pasal 59 ayat (1) dan (2). Pada ayat (1) disebutkan, setiap orang yang akan memasukkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang terkait dibidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari; (a) untuk produk hewan segar dari Menteri; atau (b) untuk produk hewan dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab dibidang pengawasan obat dan makanan dan/atau menteri.

Pada ayat 2, disebutkan bahwa produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan.

(3) Sosialisasi UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS. Dalam UU ini, diatur secara jelas mengenai jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun juga kematian. UU ini harus memberikan perlindungan sosial yang jelas, pasti dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Jaminan sosial melalui BPJS harus dibangun atas tiga pilar. Pilar pertama, adalah pilar bantuan sosial bagi mereka yang miskin dan tidak mampu, atau tidak memiliki penghasilan tetap yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam praktiknya, bantuan sosial ini diwujudkan dengan bantuan iuran oleh Pemerintah, agar mereka yang miskin dan tidak mampu, dapat tetap menjadi peserta SJSN. Pilar kedua, adalah pilar asuransi sosial yang merupakan suatu sistem asuransi yang wajib diikuti bagi semua penduduk yang mempunyai penghasilan (di atas garis kemiskinan), dengan membayar iuran yang proporsional terhadap penghasilannya/upahnya. Kedua pilar ini merupakan fondasi SJSN untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak. Pilar ketiga, adalah pilar tambahan atau suplemen bagi mereka yang menginginkan jaminan yang lebih besar dari jaminan kebutuhan standar hidup layak  dan mereka yang mampu membeli jaminan tersebut.

(4) UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Dimana terdapat sejumlah argumentasi dan urgensi UU tentang Desa. Pertama, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Desa, baik dibidang sosial-budaya dan ekonomi. Kedua, untuk mempercepat pembangunan Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Desa. Ketiga, memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri. Keempat, meningkatkan peran aparat pemerintah Desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan dan kelima, meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun Desa.

Audiensi KPAI
Ketua DPR RI menerima kedatangan KPAI dan Komnas Anak. Kehadiran mereka adalah untuk meminta dukungan Ketua DPR RI dalam rangka Pencanangan Gerakan Nasional “Stop Kekejaman terhadap Anak”. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh adanya tindakan kekerasan yang masih sering terjadi, terutama akhir-akhir ini, adanya tindakan kekerasan terhadap anak. Hal ini menjadi cermin bahwa kondisi sistem perlindungan anak belum maksimal, karena implementasi dari UU perlindungan anak dan peraturan turunannya belum berjalan secara sistematis dan belum ditangani secara komprehensif. Pencanangan gerakan ini oleh Presiden, tengah mencari waktu dan momentum yang tepat. Diharapkan adanya dukungan dari Ketua DPR RI.

Ketua DPR memberikan respon positif dan apresiasi yang baik atas gerakan nasional tersebut. Ketua DPR juga menyatakan akan melakukan komunikasi dan koordinasi ke Presiden RI. Ada dua hal yang perlu diupayakan. Pertama, adalah sosialisasi UU Perlindungan Anak. Dalam hal ini, Ketua DPR RI mendukung adanya kerjasama dan koordinasi dengan KPAI dan Komnas Anak dalam melakukan sosialisasi UU. Kedua, bahwa akan berupaya untuk menghadirkan tokoh-tokoh agama sebagai langkah memberikan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya pendidikan budi pekerti, nilai agama dan pendidikan, untuk meminimalisir tindakan kekerasan dan kekejaman terhadap anak.
 
***


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000