Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA MARET 2014

Images
Minggu kedua Maret 2014 berisi informasi intisari dua RUU Prioritas yang diselesaikan dalam Masa Sidang III yaitu RUU tentang Perdagangan dan RUU Tentang Keinsinyuran, maupun UU Kumulatif Terbuka, serta laporan Timwas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Rapat Paripurna tanggal 5 Maret 2014.

Laporan Timwas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Timwas Perlindungan TKI di Luar Negeri dengan Dirjen Bina Penta, Kemenakertrans RI, BNP2TKI, Bareksrim Kepolisian RI di isi dengan agenda penjelasan Kemenakertrans dan BNP2TKI terkait pengawasan dan status PPTKIS dan penjelasan Polri atas PPTKIS yang bermasalah. Pokok-pokok penting hasil dengar pendapat antara lain; (1) BNP2TKI dalam penyampaian upaya-upaya mengawasi PPTKIS bermasalah, yang juga terlibat kasus pemalsuan dokumen TKI serta TKI di bawah umur, akan berfokus pada upaya penertiban PPTKIS bermasalah. Diusulkan dilakukan skorsing bagi PPTKIS bermasalah untuk kepentingan pembinaan dan penyidikan, (2) Perlu penegasan fungsi dan kewenangan BNP2TKI dan BP3TKI sesuai UU No. 39/2004 tentang PPTKILN dan PP No.4 tahun 2013.

Sehingga, jelas antara peran penempatan oleh Pemerintah dan swasta, serta lembaga pengawasannya, (3) Pengawasan dan Pengendalian PPTKIS perlu diperluas, tidak hanya di tingkat Pusat, tetapi juga memerlukan peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Demikian pula dengan peran petugas pengawas ketenagakerjaan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota yang perlu ditingkatkan, (4) Selama periode 2013-2014, kegiatan pengawasan telah dilakukan oleh BNP2TKI terhadap PPTKIS meliputi 301 perusahaan; PPTKIS yang direkomendasikan untuk pencabutan SIUP 3 perusahaan dan PPTKIS yang dilakukan penundaan pelayanan (35 perusahaan), (5) Bareskrim Polri menyampaikan salah satu kendala dalam penindakan PPTKIS bermasalah adalah alamatnya yang berpindah-pindah dan tidak dilaporkan.
      
Rapat Paripurna 5 Maret 2014
Rapat paripurna tanggal 5 Maret mempunyai tiga agenda, yaitu; laporan Komisi XI mengenai hasil pembahasan calon Akuntan Publik, laporan kinerja BAKN DPR RI dan laporan Komisi IV mengenai hasil pembahasan perubahan peruntukan kawasan hutan. Atas agenda nomer satu tersebut, telah disetujui penunjukan KAP Husni, Mucharam dan Rasidi sebagai KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK RI tahun 2013. Untuk agenda kedua, laporan BAKN telah disampaikan oleh pimpinan BAKN tentang kegiatan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK selama masa sidang ini, antara lain; penelaahan atas IHPS II tahun 2012, IHPS I tahun 2013, laporan hasil pemeriksaan investigatif (tahap II) BPK RI atas pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang pada Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta dan Bogor, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013. Tahun 2013, BAKN telah melakukan investigasi terhadap dua program pemerintah yang banyak dikeluhkan masyarakat, yaitu; 1. Program tunjangan profesi guru dan 2. Program subsidi pupuk.


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000
" content="MARZUKIALIE" > Marzukialie.com - KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA MARET 2014
Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA MARET 2014

Images
Minggu kedua Maret 2014 berisi informasi intisari dua RUU Prioritas yang diselesaikan dalam Masa Sidang III yaitu RUU tentang Perdagangan dan RUU Tentang Keinsinyuran, maupun UU Kumulatif Terbuka, serta laporan Timwas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Rapat Paripurna tanggal 5 Maret 2014.

Laporan Timwas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Timwas Perlindungan TKI di Luar Negeri dengan Dirjen Bina Penta, Kemenakertrans RI, BNP2TKI, Bareksrim Kepolisian RI di isi dengan agenda penjelasan Kemenakertrans dan BNP2TKI terkait pengawasan dan status PPTKIS dan penjelasan Polri atas PPTKIS yang bermasalah. Pokok-pokok penting hasil dengar pendapat antara lain; (1) BNP2TKI dalam penyampaian upaya-upaya mengawasi PPTKIS bermasalah, yang juga terlibat kasus pemalsuan dokumen TKI serta TKI di bawah umur, akan berfokus pada upaya penertiban PPTKIS bermasalah. Diusulkan dilakukan skorsing bagi PPTKIS bermasalah untuk kepentingan pembinaan dan penyidikan, (2) Perlu penegasan fungsi dan kewenangan BNP2TKI dan BP3TKI sesuai UU No. 39/2004 tentang PPTKILN dan PP No.4 tahun 2013.

Sehingga, jelas antara peran penempatan oleh Pemerintah dan swasta, serta lembaga pengawasannya, (3) Pengawasan dan Pengendalian PPTKIS perlu diperluas, tidak hanya di tingkat Pusat, tetapi juga memerlukan peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Demikian pula dengan peran petugas pengawas ketenagakerjaan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota yang perlu ditingkatkan, (4) Selama periode 2013-2014, kegiatan pengawasan telah dilakukan oleh BNP2TKI terhadap PPTKIS meliputi 301 perusahaan; PPTKIS yang direkomendasikan untuk pencabutan SIUP 3 perusahaan dan PPTKIS yang dilakukan penundaan pelayanan (35 perusahaan), (5) Bareskrim Polri menyampaikan salah satu kendala dalam penindakan PPTKIS bermasalah adalah alamatnya yang berpindah-pindah dan tidak dilaporkan.
      
Rapat Paripurna 5 Maret 2014
Rapat paripurna tanggal 5 Maret mempunyai tiga agenda, yaitu; laporan Komisi XI mengenai hasil pembahasan calon Akuntan Publik, laporan kinerja BAKN DPR RI dan laporan Komisi IV mengenai hasil pembahasan perubahan peruntukan kawasan hutan. Atas agenda nomer satu tersebut, telah disetujui penunjukan KAP Husni, Mucharam dan Rasidi sebagai KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK RI tahun 2013. Untuk agenda kedua, laporan BAKN telah disampaikan oleh pimpinan BAKN tentang kegiatan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK selama masa sidang ini, antara lain; penelaahan atas IHPS II tahun 2012, IHPS I tahun 2013, laporan hasil pemeriksaan investigatif (tahap II) BPK RI atas pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang pada Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta dan Bogor, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013. Tahun 2013, BAKN telah melakukan investigasi terhadap dua program pemerintah yang banyak dikeluhkan masyarakat, yaitu; 1. Program tunjangan profesi guru dan 2. Program subsidi pupuk.


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000