Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT FEBRUARI 2014

Images
Minggu keempat Februari 2014 berisi laporan kegiatan Rapat Paripurna 18 Februari 2014 dengan beberapa agenda, diantaranya; Pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap dua RUU, yaitu RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea, serta Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Laporan Komisi VII Hasil Fit and Proper Test Calon Anggota DEN (Dewan Energi Nasional) 2014-2019 dan Kegiatan AKD.

Laporan Kegiatan Rapat Paripurna
Sebelum sampai pada pokok acara, Ketua Rapat, Dr. Pramono Anung (Wakil Ketua Bidang Inbang) melaporkan adanya sembilan surat masuk yang ditujukan kepada Pimpinan DPR. Diantara nya empat surat masuk dari DPD perihal penyampaian keputusan rapat DPD, empat surat masuk dari Presiden perihal RUU tentang Administrasi Pemerintahan; RUU tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara sahabat untuk RI dan pertimbangan bagi Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Negara sahabat. Satu surat dari Dewan Kelautan Indonesia perihal permintaan usulan pelimpahan RUU tentang Kelautan menjadi inisiatif Pemerintah. Surat-surat tersebut akan diproses sesuai mekanisme Dewan.

Agenda pembicaraan tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap: a. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan b. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Laporan Komisi III yang menangani dua RUU tersebut disampaikan beberapa hal mengenai pokok-pokok Konvensi tentang bantuan hukum timbal balik antara RI dengan Republik Korea. Diantaranya; a. Kerjasama antar kedua negara telah dilakukan penandatanganan pada 30 Maret 2002 di Seoul, Korea Selatan, dengan latar belakang berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang transportasi, komunikasi dan informasi yang menimbulkan berkembangnya pula tindak pidana yang bersifat lintas batas yang penanganannya memerlukan kerjasama antar negara, b. Ruang lingkup perjanjian yang meliputi bantuan apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, otoritas pusat yang ditunjuk untuk permintaan bantuan kedua negara, dan hal-hal yang menjadi dasar penolakan terhadap permintaan bantuan.

Selain itu, terdapat pula pokok-pokok konvensi tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara RI dan Republik India, diantaranya; a. Kerjasama dua negara telah dilakukan penandatanganan pada 25 Januari 2011 di New Delhi, dengan latar belakang berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi yang menimbulkan berkembangnya pula tindak pidana yang bersifat lintas batas yang penanganannya memerlukan kerjasama antar negara, b. Ruang lingkup perjanjian yang meliputi bantuan atau hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, otoritas pusat yang ditunjuk untuk permintaan bantuan kedua negara, dan hal-hal yang menjadi pengecualian dalam perjanjian ini. Komisi III telah membahas dua RUU tersebut dengan Pemerintah dan memandang penting kedua RUU ini untuk segera disahkan bagi kepentingan negara dan masyarakat umum dalam rangka memerangi tindak kejahatan atau pidana yang bersifat transnasional, yang dapat terjadi pada situasi global seperti saat ini. Komisi III memberi respon terhadap perkembangan tindak pidana yang semakin canggih dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, diperlukan kerjasama internasional dalam bidang keamanan dan hukum dengan negara lain, khususnya seperti dengan Republik Korea dan Republik India, yang akan berguna pula untuk mempererat hubungan bilateral dengan kedua negara yang bersifat saling menguntungkan. Rapat Paripurna akhirnya menyetujui kedua RUU ini untuk disahkan menjadi UU.

Presiden yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri, memberikan pendapat akhir sehubungan dengan dua RUU tersebut; bahwa secara umum pengesahan perjanjian ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Indonesia terhadap usaha-usaha pemberantasan kejahatan lintas batas, termasuk korupsi. Selain itu, pengesahan perjanjian ini untuk memberikan landasan hukum yang kuat, yaitu: Pertama, menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan keadilan dan kebenaran. Kedua, mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu, negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional, melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kerja sama yang efektif melalui perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Republik Indonesia dengan Republik Korea dan antara Republik Indonesia dengan Republik India di bidang penegakan hukum dan Keempat, meningkatkan dan mengembangkan kerja sama antar aparat penegak hukum dari kedua negara untuk menyita, membekukan dan mengembalikan aset hasil kejahatan dalam konteks penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan hukuman.

Laporan Komisi VII tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan
Pada tahap pelaksanaan proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN) 2014-2019, komisi VII mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No.30 tahun 2007 tentang energi; Peraturan Presiden RI No.26 tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional; Mekanisme fit and proper test calon anggota DEN dari pemangku kepentingan periode 2014-2019. Pemerintah menyampaikan enam belas calon anggota DEN dan selanjutnya Komisi III mensosialisasikan ke Media Massa untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat umum. Dari enam belas calon tersebut, setelah melakukan fit and proper test disetujui delapan nama untuk menjadi calon anggota DEN, yaitu; (1) Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, (2) Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc, PhD, (3) Ir. Achdiat Atmawinata, (4) Ir. Abadi Poernomo Dipl. Geoth .En. Tech, (5) Dr. Ir. Andang Bachtiar, M.Sc, (6) A. Sonny Keraf, Ph.D, (7) Prof. Dr. Ir. Syamsir Abduh dan (8) Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT. Kedelapan calon anggota tersebut disetujui menjadi calon anggota DEN pemangku kepentingan periode 2014-2019, dan selanjutnya atas persetujuan ini akan diproses lebih lanjut kepada Presiden.
         
 


 


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000
" content="MARZUKIALIE" > Marzukialie.com - KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT FEBRUARI 2014
Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT FEBRUARI 2014

Images
Minggu keempat Februari 2014 berisi laporan kegiatan Rapat Paripurna 18 Februari 2014 dengan beberapa agenda, diantaranya; Pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap dua RUU, yaitu RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea, serta Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Laporan Komisi VII Hasil Fit and Proper Test Calon Anggota DEN (Dewan Energi Nasional) 2014-2019 dan Kegiatan AKD.

Laporan Kegiatan Rapat Paripurna
Sebelum sampai pada pokok acara, Ketua Rapat, Dr. Pramono Anung (Wakil Ketua Bidang Inbang) melaporkan adanya sembilan surat masuk yang ditujukan kepada Pimpinan DPR. Diantara nya empat surat masuk dari DPD perihal penyampaian keputusan rapat DPD, empat surat masuk dari Presiden perihal RUU tentang Administrasi Pemerintahan; RUU tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara sahabat untuk RI dan pertimbangan bagi Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Negara sahabat. Satu surat dari Dewan Kelautan Indonesia perihal permintaan usulan pelimpahan RUU tentang Kelautan menjadi inisiatif Pemerintah. Surat-surat tersebut akan diproses sesuai mekanisme Dewan.

Agenda pembicaraan tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap: a. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan b. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Laporan Komisi III yang menangani dua RUU tersebut disampaikan beberapa hal mengenai pokok-pokok Konvensi tentang bantuan hukum timbal balik antara RI dengan Republik Korea. Diantaranya; a. Kerjasama antar kedua negara telah dilakukan penandatanganan pada 30 Maret 2002 di Seoul, Korea Selatan, dengan latar belakang berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang transportasi, komunikasi dan informasi yang menimbulkan berkembangnya pula tindak pidana yang bersifat lintas batas yang penanganannya memerlukan kerjasama antar negara, b. Ruang lingkup perjanjian yang meliputi bantuan apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, otoritas pusat yang ditunjuk untuk permintaan bantuan kedua negara, dan hal-hal yang menjadi dasar penolakan terhadap permintaan bantuan.

Selain itu, terdapat pula pokok-pokok konvensi tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara RI dan Republik India, diantaranya; a. Kerjasama dua negara telah dilakukan penandatanganan pada 25 Januari 2011 di New Delhi, dengan latar belakang berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi yang menimbulkan berkembangnya pula tindak pidana yang bersifat lintas batas yang penanganannya memerlukan kerjasama antar negara, b. Ruang lingkup perjanjian yang meliputi bantuan atau hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, otoritas pusat yang ditunjuk untuk permintaan bantuan kedua negara, dan hal-hal yang menjadi pengecualian dalam perjanjian ini. Komisi III telah membahas dua RUU tersebut dengan Pemerintah dan memandang penting kedua RUU ini untuk segera disahkan bagi kepentingan negara dan masyarakat umum dalam rangka memerangi tindak kejahatan atau pidana yang bersifat transnasional, yang dapat terjadi pada situasi global seperti saat ini. Komisi III memberi respon terhadap perkembangan tindak pidana yang semakin canggih dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, diperlukan kerjasama internasional dalam bidang keamanan dan hukum dengan negara lain, khususnya seperti dengan Republik Korea dan Republik India, yang akan berguna pula untuk mempererat hubungan bilateral dengan kedua negara yang bersifat saling menguntungkan. Rapat Paripurna akhirnya menyetujui kedua RUU ini untuk disahkan menjadi UU.

Presiden yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri, memberikan pendapat akhir sehubungan dengan dua RUU tersebut; bahwa secara umum pengesahan perjanjian ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Indonesia terhadap usaha-usaha pemberantasan kejahatan lintas batas, termasuk korupsi. Selain itu, pengesahan perjanjian ini untuk memberikan landasan hukum yang kuat, yaitu: Pertama, menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan keadilan dan kebenaran. Kedua, mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu, negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional, melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kerja sama yang efektif melalui perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Republik Indonesia dengan Republik Korea dan antara Republik Indonesia dengan Republik India di bidang penegakan hukum dan Keempat, meningkatkan dan mengembangkan kerja sama antar aparat penegak hukum dari kedua negara untuk menyita, membekukan dan mengembalikan aset hasil kejahatan dalam konteks penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan hukuman.

Laporan Komisi VII tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan
Pada tahap pelaksanaan proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN) 2014-2019, komisi VII mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No.30 tahun 2007 tentang energi; Peraturan Presiden RI No.26 tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional; Mekanisme fit and proper test calon anggota DEN dari pemangku kepentingan periode 2014-2019. Pemerintah menyampaikan enam belas calon anggota DEN dan selanjutnya Komisi III mensosialisasikan ke Media Massa untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat umum. Dari enam belas calon tersebut, setelah melakukan fit and proper test disetujui delapan nama untuk menjadi calon anggota DEN, yaitu; (1) Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, (2) Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc, PhD, (3) Ir. Achdiat Atmawinata, (4) Ir. Abadi Poernomo Dipl. Geoth .En. Tech, (5) Dr. Ir. Andang Bachtiar, M.Sc, (6) A. Sonny Keraf, Ph.D, (7) Prof. Dr. Ir. Syamsir Abduh dan (8) Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT. Kedelapan calon anggota tersebut disetujui menjadi calon anggota DEN pemangku kepentingan periode 2014-2019, dan selanjutnya atas persetujuan ini akan diproses lebih lanjut kepada Presiden.
         
 


 


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000