Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA FEBRUARI 2014

Images
Minggu ketiga Februari 2014 berisi laporan kegiatan Rapat Paripurna 11 Februari dengan beberapa agenda, diantaranya; Pengambilan keputusan RUU tentang Perdagangan, Laporan Komisi XI mengenai perubahan masa jabatan anggota BPK RI, Laporan Komisi III mengenai hasil pembahasan calon Hakim Agung dan pendapat fraksi-fraksi atas dua RUU inisiatif, yaitu dari Komisi I dan V. Selain itu, juga terdapat progress report DPR RI terhadap tim pengawasan perlindungan TKI.

Progress Report Tim Pengawas TKI DPR RI
Tim pengawas DPR RI terhadap perlindungan TKI dibentuk berdasarkan keputusan DPR RI tertanggal 12 Februari 2013. Namun, Timwas TKI baru mulai efektif bekerja pada bulan Oktober 2013. Timwas dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Kesra, Bapak Taufik Kurniawan dan beranggotakan 30 anggota berasal dari lintas Komisi dan Fraksi. Tim telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain pertemuan dengan berbagai stakeholder  yang terkait dengan perlindungan TKI di luar negeri, kunjungan kerja ke daerah dan luar negeri. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh oleh Timwas TKI melalui berbagai kegiatan, baik Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, maupun kunjungan kerja ke daerah dan kunjungan luar negeri ke Malaysia, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Pertama, Permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI merupakan masalah nasional yang menyangkut harkat dan martabat bangsa. Kedua, Permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI sangat kompleks dan bersifat cross cutting issue/lintas sektoral. Permasalahan sudah muncul sejak masa pra-penempatan,  penempatan, hingga purna-penempatan. Ketiga, Sebagian besar permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI bersumber di dalam negeri. Keempat, Kebijakan penempatan dan perlindungan TKI melibatkan 21 Kementerian/Lembaga, dan Badan. Dalam pelaksanaan di lapangan, masing-masing  kementerian/lembaga, dan badan masih cenderung mengedepankan ego sektoral, berjalan sendiri-sendiri, dan tidak terkoordinasi  dengan baik. Kelima, Terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia,  diketahui bahwa beberapa persoalan yang dihadapi oleh TKI di Malaysia antara lain: a. Program Khas Pengurusan Pendatang Asing Tanpa Izin/PATI yang dimulai pada 21 Oktober 2013, berakhir pada 20 Januari 2014; b. TKI yang bermasalah dengan hukum, termasuk TKI yang terancam hukuman mati; dan c. Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TKI di Malaysia.

Keenam, Terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi,   persoalan penting yang dihadapi adalah: a. Banyaknya TKI yang bekerja di Kerajaan Arab Saudi (KSA) melalui visa umroh/haji dan ziarah secara non-prosedural mengakibatkan banyaknya TKI yang bekerja tanpa memiliki dokumen dan berstatus overstayer. b. Berakhirnya kebijakan amnesti dari Pemerintah Arab Saudi bagi  WNI/TKI yang tidak berdokumen pada tanggal 3 November 2013. Ketujuh, Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK), antara lain tidak terdata di perwakilan negara setempat, banyaknya ABK yang terdampar di beberapa negara, dan adanya ABK yang  terancam hukuman mati karena melakukan tindak pidana.

Terkait dengan kesimpulan tadi, maka tim perlu segera menindaklanjuti masalah yang ada, antara lain terkait dengan fungsi legislasi yaitu; Pertama, penambahan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kedua, Mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Ketiga, Melakukan ratifikasi terhadap beberapa konvensi, yaitu: a. Konvensi ILO No. 189 tentang Domestic Worker (Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga), b. Konvensi Pekerja Maritim/Maritime Labor Convention Tahun
2006; dan c. Konvensi ILO No. 181 tentang Urgensi Penyalur Tenaga Kerja Swasta.

Terkait dengan perlindungan TKI di Malaysia, ada beberapa rekomendasi, yaitu; Pertama, Mendorong pemerintah untuk melakukan antisipasi batas akhir amnesti bagi pekerja yang tidak berdokumen/bermasalah dengan dokumen. Kedua, Pembahasan bersama antara  Parlemen RI dan Parlemen Malaysia mengenai perlindungan TKI di luar negeri, termasuk TKI yang sedang menghadapi masalah dengan hukum dan TKI yang terancam hukuman mati. Sedangkan untuk perlindungan TKI di Arab Saudi, ada dua rekomendasi, yaitu; Pertama, Mendorong pemerintah untuk meminta perpanjangan waktu amnesti kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kedua, Melakukan antisipasi pemulangan TKI dan lobi terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mengeluarkan exit permit tanpa harus menyertakan dokumen lama. Untuk penanganan kasus Anak Buah Kapal (ABK), rekomendasi yang ada adalah memanggil dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penempatan ABK, yaitu: Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenlu, Kemenhub, Kemenkumham, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, Kejaksaan, dan LPSK.

dpr


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000
" content="MARZUKIALIE" > Marzukialie.com - KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA FEBRUARI 2014
Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA FEBRUARI 2014

Images
Minggu ketiga Februari 2014 berisi laporan kegiatan Rapat Paripurna 11 Februari dengan beberapa agenda, diantaranya; Pengambilan keputusan RUU tentang Perdagangan, Laporan Komisi XI mengenai perubahan masa jabatan anggota BPK RI, Laporan Komisi III mengenai hasil pembahasan calon Hakim Agung dan pendapat fraksi-fraksi atas dua RUU inisiatif, yaitu dari Komisi I dan V. Selain itu, juga terdapat progress report DPR RI terhadap tim pengawasan perlindungan TKI.

Progress Report Tim Pengawas TKI DPR RI
Tim pengawas DPR RI terhadap perlindungan TKI dibentuk berdasarkan keputusan DPR RI tertanggal 12 Februari 2013. Namun, Timwas TKI baru mulai efektif bekerja pada bulan Oktober 2013. Timwas dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Kesra, Bapak Taufik Kurniawan dan beranggotakan 30 anggota berasal dari lintas Komisi dan Fraksi. Tim telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain pertemuan dengan berbagai stakeholder  yang terkait dengan perlindungan TKI di luar negeri, kunjungan kerja ke daerah dan luar negeri. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh oleh Timwas TKI melalui berbagai kegiatan, baik Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, maupun kunjungan kerja ke daerah dan kunjungan luar negeri ke Malaysia, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Pertama, Permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI merupakan masalah nasional yang menyangkut harkat dan martabat bangsa. Kedua, Permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI sangat kompleks dan bersifat cross cutting issue/lintas sektoral. Permasalahan sudah muncul sejak masa pra-penempatan,  penempatan, hingga purna-penempatan. Ketiga, Sebagian besar permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI bersumber di dalam negeri. Keempat, Kebijakan penempatan dan perlindungan TKI melibatkan 21 Kementerian/Lembaga, dan Badan. Dalam pelaksanaan di lapangan, masing-masing  kementerian/lembaga, dan badan masih cenderung mengedepankan ego sektoral, berjalan sendiri-sendiri, dan tidak terkoordinasi  dengan baik. Kelima, Terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia,  diketahui bahwa beberapa persoalan yang dihadapi oleh TKI di Malaysia antara lain: a. Program Khas Pengurusan Pendatang Asing Tanpa Izin/PATI yang dimulai pada 21 Oktober 2013, berakhir pada 20 Januari 2014; b. TKI yang bermasalah dengan hukum, termasuk TKI yang terancam hukuman mati; dan c. Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TKI di Malaysia.

Keenam, Terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi,   persoalan penting yang dihadapi adalah: a. Banyaknya TKI yang bekerja di Kerajaan Arab Saudi (KSA) melalui visa umroh/haji dan ziarah secara non-prosedural mengakibatkan banyaknya TKI yang bekerja tanpa memiliki dokumen dan berstatus overstayer. b. Berakhirnya kebijakan amnesti dari Pemerintah Arab Saudi bagi  WNI/TKI yang tidak berdokumen pada tanggal 3 November 2013. Ketujuh, Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK), antara lain tidak terdata di perwakilan negara setempat, banyaknya ABK yang terdampar di beberapa negara, dan adanya ABK yang  terancam hukuman mati karena melakukan tindak pidana.

Terkait dengan kesimpulan tadi, maka tim perlu segera menindaklanjuti masalah yang ada, antara lain terkait dengan fungsi legislasi yaitu; Pertama, penambahan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kedua, Mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Ketiga, Melakukan ratifikasi terhadap beberapa konvensi, yaitu: a. Konvensi ILO No. 189 tentang Domestic Worker (Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga), b. Konvensi Pekerja Maritim/Maritime Labor Convention Tahun
2006; dan c. Konvensi ILO No. 181 tentang Urgensi Penyalur Tenaga Kerja Swasta.

Terkait dengan perlindungan TKI di Malaysia, ada beberapa rekomendasi, yaitu; Pertama, Mendorong pemerintah untuk melakukan antisipasi batas akhir amnesti bagi pekerja yang tidak berdokumen/bermasalah dengan dokumen. Kedua, Pembahasan bersama antara  Parlemen RI dan Parlemen Malaysia mengenai perlindungan TKI di luar negeri, termasuk TKI yang sedang menghadapi masalah dengan hukum dan TKI yang terancam hukuman mati. Sedangkan untuk perlindungan TKI di Arab Saudi, ada dua rekomendasi, yaitu; Pertama, Mendorong pemerintah untuk meminta perpanjangan waktu amnesti kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kedua, Melakukan antisipasi pemulangan TKI dan lobi terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mengeluarkan exit permit tanpa harus menyertakan dokumen lama. Untuk penanganan kasus Anak Buah Kapal (ABK), rekomendasi yang ada adalah memanggil dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penempatan ABK, yaitu: Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenlu, Kemenhub, Kemenkumham, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, Kejaksaan, dan LPSK.

dpr


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000