Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA FEBRUARI 2014

Images
Minggu kedua Februari 2014 ditampilkan dua tim yang telah dibentuk DPR dan telah mengalami perpanjangan masa tugas, yaitu tim Pemantau DPR-RI terhadap UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pengawas Perlindungan TKI di Luar Negeri, serta laporan kegiatan Ketua DPR-RI. Berikut ringkasan kegiatan DPR minggu kedua Februari 2014:

Laporan Tim Pemantau UU No. 11 Tahun 2006
Tim Pemantau UU No. 11 Tahun 2006 telah melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada tanggal 23 dan 24 Januari 2014. Tim memandang perlu melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dengan tujuan menyerap aspirasi langsung dari Pemerintah Aceh. Fokus kunjungan yaitu pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh secara umum dan kemajuan program revitalisasi BUMN di Provinsi Aceh. Agenda kegiatan kunjungan Tim Pemantau ke Banda Acehpada tanggal 23-24 Januari 2014, meliputi:pertama,pertemuan dengan Gubernur Aceh didampingi Pimpinan DPR Aceh beserta Kepala Dinas Pemerintahan Provinsi Aceh, Perwakilan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Kapolda, Pangdam, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Wakil Bupati Aceh Utara, dan Walikota Lhokseumawe.Kedua, pertemuan dengan jajaran direksi dari PT Arun NGL, Pupuk Indonesia, PLN, Pupuk Iskandar Muda, Petra Arun Gas, dan PT Kertas Kraft Aceh.

Dalam pertemuan pertama, Gubernur melaporkan telah banyak perubahan yang terjadi di Provinsi Aceh. Pemerintahan Provinsi Aceh telah berjalan dengan baik terutama aspek pelayanan publik yang telah menunjukkan kualitas yang meningkat. Sementara itu perdamaian Provinsi Aceh tetap terjaga dan hal ini memberikan iklim kondusif terhadap investasi di Aceh.Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi UUtentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) belum sepenuhnya sempurna. Hal ini dikarenakan belum terbentuknya peraturan perundang-undangan yang diamanatkan UU-PA.Dalam rangka mempercepat pembangunan di Provinsi Aceh, saat ini Pemerintah Aceh tengah berusaha mencari investor hingga ke luar negeri. Gubernur menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan dari investasi menjadi prioritas Pemerintah Aceh karena proses implementasinya lebih cepat daripada menggunakan dana dari APBD.Berkaitan dengan Qanun tentang Wali Nanggroe, terdapat perbedaan pendapat dengan Mendagri terkait kewenangan yang dimiliki oleh Wali Nanggroe. Pemerintah Aceh telah melakukan perubahan/revisiterhadap ketentuan dalam Qanun sesuai kesepakatan dengan Mendagri, dan saat ini Pemerintah Aceh masih menunggu putusan Mendagri berkaitan dengan revisi tersebut.

Pemaparan Ketua tim Pemantau berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang belum terbit; terminal gas terapung yang hendak dibangun di Pelabuhan Belawan; revitalisasi pelabuhan di Provinsi Aceh, tim berkomitmen untuk mengawal kemajuan pembangunan pelabuhan Kualalangsa menjadi pelabuhan eksport; komitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh. Kesimpulan dari hasil kunjungan kerja;

Pertama, Tim Pemantau memandang perlu untuk memanggil Menko Perekonomian beserta kementerian teknis di bawahnya untuk membahas masalah pembangunan di Provinsi Aceh. Fokus utama dari pertemuan ini adalah meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai perkembangan pembahasan RPP Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Sebagai informasi, Kementerian ESDM sudah menyepakati substansi dari RPP, tetapi RPP tersebut masih menemui kendala di Kementerian Keuangan berkaitan dengan batas mil laut pengelolaan migas oleh Pemerintah Aceh.

Kedua,Tim Pemantau akan mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan Perpres mengenai Penyerahan Kantor BPN menjadi perangkat daerah Aceh. Tim Pemantau berpesan bila nantinya aset BPN sudah dialihkan, hendaknya Pemerintah Aceh dapat menggunakannya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah pertanahan yang mungkin masih terjadi pasca tsunami.

Ketiga,Tim Pemantau mengharapkan pembahasan revisi Qanun tentang Bendera dan Qanun tentang Wali Nanggroe oleh Pemerintah Aceh dan Kemendagri dapat berjalan lancar. Tim Pemantau juga mengharapkan agarkeberadaan Wali Nanggroe hendaknya dapat menjaga dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga adat dan adat istiadat di Provinsi Aceh.

Keempat,berkaitan dengan harga gas yang berada di atas angka 10 dolar AS per MMBTU, Tim Pemantau memandang harga ini sudah tidak berpihak lagi kepada usaha revitalisasi BUMN di Aceh. Tim Pemantau memandang perlu memanggil Pemerintah beserta BP Tangguh sebagai pemilik gas dan meminta keterangan mengenai tingginya harga gas. Tim Pemantau juga mendorong Pemerintah agar menegosiasikan ulang harga gas dari BP Tangguh.

Kelima,Tim Pemantau mengharapkan Pemerintah Aceh dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menjaga perdamaian di Aceh terutama menjelang Pemilu. Tim Pemantau juga mendorong pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah senjata yang mungkin masih beredar di masyarakat.

Kegiatan Tim Pengawas DPR RI terhadap perlindungan TKI
Rapat dengar pendapat Tim Pengawas DPR-RI pada tanggal 30 Januari 2014 terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI DPR-RI) dengan Ditjen Bina Penta, Kemenakertrans R.I; Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri R.I; Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2 TKI); Bareskrim, Kepolisian RI; Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI. Dengan agenda: Kebijakan dan upaya Kementerian/Lembaga dalam Pencegahan dan PenangananTKI Ilegal di dalam Negeri dan di Luar Negeri, serta koordinasinya; Persiapan Kementerian/Lembaga dalam menghadapi “Roadmap  2017” menuju zero penempatan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) serta koordinasinya.

Kesimpulan rapat: (1) Sepakat bahwa permasalahan pokok TKI berada di dalam negeri (Indonesia), mulai dari perekrutan hingga pengiriman, serta terkait erat permasalahan sosial ekonomi masyarakat Indonesia; (2) Masing-Masing kementerian/lembaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sesuai yang diatur dalam ketentuan, dan tidak bisa saling menyalahkan. Dalam permasalahan TKI, sangat nampak kementerian/lembaga masih cenderung berjalan sendiri-sendiri dan lemahnya koordinasi lintas kementerian/lembaga. (3) Timwas bermaksud mengumpulkan semua masukan kementerian/lembaga terkait, yang berjumlah 24 K/L dan akan memetakan persoalan serta akan memberikan rekomendasi secara komprehensif (menyeluruh).

Rapat dengar pendapat tim pengawas DPR RI tanggal 3 Februari 2014 terhadap perlindungan tenaga kerja indonesia (Timwas TKIDPR RI) dengan : Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kemensos R.I); Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan R.I (BNPP); Dirjen Perhubungan Laut (Kemenhub R.I); Dirjen Perhubungan  Udara (Kemenhub R.I); Dirut P.T. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dengan agenda rapat: (1) Kebijakan dan upaya Kementerian/Lembaga dalam Pencegahan dan PenangananTKI Ilegal di dalam Negeri dan di Luar Negeri, serta koordinasinya;  (2) Persiapan Kementerian/Lembaga dalam menghadapi “Roadmap  2017” menuju zero penempatan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) serta koordinasinya.

Kesimpulan rapat setelah forum rapat mendengarkan presentasi dari masing masing pejabat tersebut dengan tugas pokoknya masing masing dalam kaitannya dengan masalah TKI termasuk kerjasama dalam menangani TKI bermasalah (overstayers) maka akirnya rapat sepakat (1) bahwa masalah TKI akar permasalahannya ada didalam negeri yang harus diselesaikan lintas / antar kementrian / lembaga secara terpadu. (2) Timwas akan mengundang kembali seluruh Kementrian / Lembaga / Stakeholder setelah Timwas TKI merampungkan peta permasalahan secara menyeluruh.

dpr


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000
" content="MARZUKIALIE" > Marzukialie.com - KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA FEBRUARI 2014
Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA FEBRUARI 2014

Images
Minggu kedua Februari 2014 ditampilkan dua tim yang telah dibentuk DPR dan telah mengalami perpanjangan masa tugas, yaitu tim Pemantau DPR-RI terhadap UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pengawas Perlindungan TKI di Luar Negeri, serta laporan kegiatan Ketua DPR-RI. Berikut ringkasan kegiatan DPR minggu kedua Februari 2014:

Laporan Tim Pemantau UU No. 11 Tahun 2006
Tim Pemantau UU No. 11 Tahun 2006 telah melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada tanggal 23 dan 24 Januari 2014. Tim memandang perlu melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dengan tujuan menyerap aspirasi langsung dari Pemerintah Aceh. Fokus kunjungan yaitu pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh secara umum dan kemajuan program revitalisasi BUMN di Provinsi Aceh. Agenda kegiatan kunjungan Tim Pemantau ke Banda Acehpada tanggal 23-24 Januari 2014, meliputi:pertama,pertemuan dengan Gubernur Aceh didampingi Pimpinan DPR Aceh beserta Kepala Dinas Pemerintahan Provinsi Aceh, Perwakilan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Kapolda, Pangdam, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Wakil Bupati Aceh Utara, dan Walikota Lhokseumawe.Kedua, pertemuan dengan jajaran direksi dari PT Arun NGL, Pupuk Indonesia, PLN, Pupuk Iskandar Muda, Petra Arun Gas, dan PT Kertas Kraft Aceh.

Dalam pertemuan pertama, Gubernur melaporkan telah banyak perubahan yang terjadi di Provinsi Aceh. Pemerintahan Provinsi Aceh telah berjalan dengan baik terutama aspek pelayanan publik yang telah menunjukkan kualitas yang meningkat. Sementara itu perdamaian Provinsi Aceh tetap terjaga dan hal ini memberikan iklim kondusif terhadap investasi di Aceh.Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi UUtentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) belum sepenuhnya sempurna. Hal ini dikarenakan belum terbentuknya peraturan perundang-undangan yang diamanatkan UU-PA.Dalam rangka mempercepat pembangunan di Provinsi Aceh, saat ini Pemerintah Aceh tengah berusaha mencari investor hingga ke luar negeri. Gubernur menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan dari investasi menjadi prioritas Pemerintah Aceh karena proses implementasinya lebih cepat daripada menggunakan dana dari APBD.Berkaitan dengan Qanun tentang Wali Nanggroe, terdapat perbedaan pendapat dengan Mendagri terkait kewenangan yang dimiliki oleh Wali Nanggroe. Pemerintah Aceh telah melakukan perubahan/revisiterhadap ketentuan dalam Qanun sesuai kesepakatan dengan Mendagri, dan saat ini Pemerintah Aceh masih menunggu putusan Mendagri berkaitan dengan revisi tersebut.

Pemaparan Ketua tim Pemantau berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang belum terbit; terminal gas terapung yang hendak dibangun di Pelabuhan Belawan; revitalisasi pelabuhan di Provinsi Aceh, tim berkomitmen untuk mengawal kemajuan pembangunan pelabuhan Kualalangsa menjadi pelabuhan eksport; komitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh. Kesimpulan dari hasil kunjungan kerja;

Pertama, Tim Pemantau memandang perlu untuk memanggil Menko Perekonomian beserta kementerian teknis di bawahnya untuk membahas masalah pembangunan di Provinsi Aceh. Fokus utama dari pertemuan ini adalah meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai perkembangan pembahasan RPP Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Sebagai informasi, Kementerian ESDM sudah menyepakati substansi dari RPP, tetapi RPP tersebut masih menemui kendala di Kementerian Keuangan berkaitan dengan batas mil laut pengelolaan migas oleh Pemerintah Aceh.

Kedua,Tim Pemantau akan mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan Perpres mengenai Penyerahan Kantor BPN menjadi perangkat daerah Aceh. Tim Pemantau berpesan bila nantinya aset BPN sudah dialihkan, hendaknya Pemerintah Aceh dapat menggunakannya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah pertanahan yang mungkin masih terjadi pasca tsunami.

Ketiga,Tim Pemantau mengharapkan pembahasan revisi Qanun tentang Bendera dan Qanun tentang Wali Nanggroe oleh Pemerintah Aceh dan Kemendagri dapat berjalan lancar. Tim Pemantau juga mengharapkan agarkeberadaan Wali Nanggroe hendaknya dapat menjaga dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga adat dan adat istiadat di Provinsi Aceh.

Keempat,berkaitan dengan harga gas yang berada di atas angka 10 dolar AS per MMBTU, Tim Pemantau memandang harga ini sudah tidak berpihak lagi kepada usaha revitalisasi BUMN di Aceh. Tim Pemantau memandang perlu memanggil Pemerintah beserta BP Tangguh sebagai pemilik gas dan meminta keterangan mengenai tingginya harga gas. Tim Pemantau juga mendorong Pemerintah agar menegosiasikan ulang harga gas dari BP Tangguh.

Kelima,Tim Pemantau mengharapkan Pemerintah Aceh dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menjaga perdamaian di Aceh terutama menjelang Pemilu. Tim Pemantau juga mendorong pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah senjata yang mungkin masih beredar di masyarakat.

Kegiatan Tim Pengawas DPR RI terhadap perlindungan TKI
Rapat dengar pendapat Tim Pengawas DPR-RI pada tanggal 30 Januari 2014 terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI DPR-RI) dengan Ditjen Bina Penta, Kemenakertrans R.I; Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri R.I; Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2 TKI); Bareskrim, Kepolisian RI; Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI. Dengan agenda: Kebijakan dan upaya Kementerian/Lembaga dalam Pencegahan dan PenangananTKI Ilegal di dalam Negeri dan di Luar Negeri, serta koordinasinya; Persiapan Kementerian/Lembaga dalam menghadapi “Roadmap  2017” menuju zero penempatan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) serta koordinasinya.

Kesimpulan rapat: (1) Sepakat bahwa permasalahan pokok TKI berada di dalam negeri (Indonesia), mulai dari perekrutan hingga pengiriman, serta terkait erat permasalahan sosial ekonomi masyarakat Indonesia; (2) Masing-Masing kementerian/lembaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sesuai yang diatur dalam ketentuan, dan tidak bisa saling menyalahkan. Dalam permasalahan TKI, sangat nampak kementerian/lembaga masih cenderung berjalan sendiri-sendiri dan lemahnya koordinasi lintas kementerian/lembaga. (3) Timwas bermaksud mengumpulkan semua masukan kementerian/lembaga terkait, yang berjumlah 24 K/L dan akan memetakan persoalan serta akan memberikan rekomendasi secara komprehensif (menyeluruh).

Rapat dengar pendapat tim pengawas DPR RI tanggal 3 Februari 2014 terhadap perlindungan tenaga kerja indonesia (Timwas TKIDPR RI) dengan : Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kemensos R.I); Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan R.I (BNPP); Dirjen Perhubungan Laut (Kemenhub R.I); Dirjen Perhubungan  Udara (Kemenhub R.I); Dirut P.T. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dengan agenda rapat: (1) Kebijakan dan upaya Kementerian/Lembaga dalam Pencegahan dan PenangananTKI Ilegal di dalam Negeri dan di Luar Negeri, serta koordinasinya;  (2) Persiapan Kementerian/Lembaga dalam menghadapi “Roadmap  2017” menuju zero penempatan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) serta koordinasinya.

Kesimpulan rapat setelah forum rapat mendengarkan presentasi dari masing masing pejabat tersebut dengan tugas pokoknya masing masing dalam kaitannya dengan masalah TKI termasuk kerjasama dalam menangani TKI bermasalah (overstayers) maka akirnya rapat sepakat (1) bahwa masalah TKI akar permasalahannya ada didalam negeri yang harus diselesaikan lintas / antar kementrian / lembaga secara terpadu. (2) Timwas akan mengundang kembali seluruh Kementrian / Lembaga / Stakeholder setelah Timwas TKI merampungkan peta permasalahan secara menyeluruh.

dpr


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000