Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA FEBRUARI 2014

Images
Minggu pertama Februari 2014 diawali dari kegiatan Rapat Paripurna tanggal 28 Januari 2014, yang beragendakan Pembentukan Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta Laporan Hasil Pembahasan Komisi VII terhadap Rancangan kebijakan energi nasional. Kegiatan DPR pada Sidang Tahunan Ke-22 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) juga disampaikan pada laporan AKD minggu ini.

Paripurna 28 Januari 2004
Paripurna telah menyetujui pembentukan Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Keseluruhan keanggotaan Pansus sejumlah 30 anggota, terdiri dari Fraksi Demokrat 8 orang, Fraksi Partai Golkar 6 orang, Fraksi PDI-Perjuangan 5 orang, Fraksi PKS 3 orang, Fraksi PAN 2 orang, Fraksi PPP 2 orang, Fraksi PKB 2 orang, Fraksi Gerindra 1 orang, dan Fraksi Hanura 1 orang.

Mengenai Laporan Hasil Pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Energi Nasional yang disampaikan oleh Ketua Komisi VII Dr. Ir. Sutan Bhatoegana MM, dikatakan bahwa: sesuai amanat UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi, pasal 11, diatur bahwa Dewan Energi Nasional merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR-RI. Untuk itu, maka Komisi VII melakukan serangkaian pembahasan sebagaimana penugasan Bamus DPR pada 24 Juni 2013. Ketua Komisi VII mengatakan bahwa, energi merupakan faktor utama pendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk secara nasional, maka kebutuhan energi diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Untuk itu, diperlukan pasokan energi, baik berasal dari produksi energi fosil dan non-fosil domestik, maupun melalui import energi fosil.

Sumberdaya energi fosil dan non-fosil nasional tidak tak terbatas. Oleh karena itu, pengelolaan enegri harus dilakukan secara hati-hati, agar dapat menjamin ketahanan energi, antara lain melalui ketersediaan pasokan, baik untuk memenuhi kebutuhan energi saat ini, maupun masa datang. Namun kenyataannya, pengelolaan sumberdaya energi belum dilaksanakan secara optimal, karena ekspor energi masih menjadi andalan pemasok devisa nasional, yang mengakibatkan kebutuhan energi dalam negeri, baik sebgaai bahan bakar maupun sebagai bahan baku industri, masih belum terpenuhi secara optimal.
Permasalahan lain yang dihadapi sektor energi antara lain, belum efisiennya penggunaan energi, belum tepat sasaran subsidi energi dan belum seluruh harga energi mencapai harga keekonomian, dan rendahnya minat investor untuk berinvestasi. Serta tingginya ketergantungan terhadap energi fosil dan rendahnya penguasaan teknologi energi.

Melihat masalah tersebut, Pemerintah harus melakukan pengelolaan energi yang tepat, baik pada sisi penyediaan supply side managament maupun pada sisi pemanfaatan, demand side management, dalam rangka menwujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Untuk itu maka kebijakan energi nasional yang akan ditetapkan Pemerintah, perlu diarahkan untuk menjamin keamanan pasokan energi dan pembangunan berkelanjutan, melalui pemanfaatan sumberdaya energi fosil dan non fosil secara proporsional, efektif dan efisien.

Menurut UU tentang Energi Pasal 1 dan 2, menerangkan bahwa: kebijakan energi nasional, meliputi antara lain: [1] ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, [2] prioritas pengembangan energi, [3] pemanfaatan sumberdaya energi nasional, dan [4] cadangan penyangga energi nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan dengan persetujuan DPR. Selanjutnya, proyeksi kebutuhan energi 2013-2050 dijadikan masukan dalam memproyeksikan besarnya pasokan dengan mempertimbangkan berbagai strategi yang komprehensif.

Dalam pembahasan masalah ini, Komisi VII berkesempatan melakukan kunjungan luar negeri yaitu ke Norwegia, Selandia Baru, dan China, yang dilaksanakan pada April dan Mei 2013. Hasil kunjungan telah dijadikan referensi dan masukan, antara lain: [1] perlunya pengembangan energi baru dan terbarukan dalam menyokong kebutuhan energi masa depan; [2] pemberian subsidi energi masih diperlukan; [3] perlunya peningkatan anggaran riset untuk menghasilkan sumber energi baru yang ramah lingkungan; [4] kebijakan harga energi ditetapkan pemerintah. Kebijakan harga ini berbeda energi, tergantung sumber energi.

Akhirnya Komisi VII dalam Rapat tanggal 21 Januari 2014, yang dihadiri Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN, dapat memberikan persetujuannya. Rapat Paripurna tanggal 28 Januari, juga memberikan persetujuan atas RPP tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan sedikit penyempurnaan sesuai saran dari fraksi, setelah dilakukan lobi.

Kegiatan Ketua DPR
Pada Selasa, 28 Januari 2014, Ketua DPR melakukan launching Kerjasama TV Parlemen DPR-RI dengan First Media. Dalam launching yang dihadiri oleh Pimpinan fraksi, Pimpinan AKD, Pejabat Kesetjen DPR, Direktur Operasional sekaligus Pimpinan PT First Media, direktur Big TV, manager operasional Berita Satu TV, dan wartawan, Ketua DPR meresmikan kerjasama.

Sambutan Don Bosco Selamun selaku Diretur Operasional First Media, menyampaikan terimakasih dan penghargaan atas prakarsa DPR, untuk membangun kerjasama dengan First Media. Diharapkan dengan kerjasama ini, TV Parlemen dapat ikut serta mengudara di dalam kegiatan penyebarluasan fungsi dan tugas DPR dengan lebih baik kepada masyarakat.

Ketua DPR menyampaikan, bahwa cita-cita kerjasama ini sebetulnya telah diinginkan, dan menjadi harapan sejak 2 tahun sebelumnya, agar kinerja Dewan dapat dipublikasikan kepada masyarakat secara utuh dalam mengemban amanah konstitusionalnya. Disampaikan ketua DPR bahwa, enam bulan sebelumnya, pada saat Ketua DPR bertemu dengan Peter Gontha (Berita Satu), telah disepakati untuk segera dilakukan kerjasama dengan dorongan dan sarana-prasarana yang dipersiapkan oleh pihak media Berita Satu. DPR-RI memberikan sambutan positif bagi kerjasama yang ditangani oleh Biro Kehumasan Kesetjenen DPR, dengan sebaik-baiknya. Dengan kerjasama ini, maka masyarakat akan memperoleh informasi yang seimbang. Televisi sebagai salah satu media massa, memiliki fungsi strategis dalam menjembatani komunikasi antara DPR dan masyarakat. Televisi menjadi perantara dalam penyampaian aspirasi publik kepada para anggota dewan sebagai wakil rakyat. Televisi juga memberikan gambaran kepada masyarakat melalui pesan, aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang disampaikan kepada Dewan.

Sebelum Ketua meresmikan kerjasama ini, Sekjen DPR-RI melaporkan bentuk kerjasama yang telah dirintis dan segera akan dikembangkan melalui kerjasama ini. Diharapkan kerjasama ini mendapat dukungan dari Pimpinan Dewan, Pimpinan AKD, dan Pimpinan Frakasi serta naggota Dewan.

dpr


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000
" content="MARZUKIALIE" > Marzukialie.com - KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA FEBRUARI 2014
Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA FEBRUARI 2014

Images
Minggu pertama Februari 2014 diawali dari kegiatan Rapat Paripurna tanggal 28 Januari 2014, yang beragendakan Pembentukan Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta Laporan Hasil Pembahasan Komisi VII terhadap Rancangan kebijakan energi nasional. Kegiatan DPR pada Sidang Tahunan Ke-22 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) juga disampaikan pada laporan AKD minggu ini.

Paripurna 28 Januari 2004
Paripurna telah menyetujui pembentukan Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Keseluruhan keanggotaan Pansus sejumlah 30 anggota, terdiri dari Fraksi Demokrat 8 orang, Fraksi Partai Golkar 6 orang, Fraksi PDI-Perjuangan 5 orang, Fraksi PKS 3 orang, Fraksi PAN 2 orang, Fraksi PPP 2 orang, Fraksi PKB 2 orang, Fraksi Gerindra 1 orang, dan Fraksi Hanura 1 orang.

Mengenai Laporan Hasil Pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Energi Nasional yang disampaikan oleh Ketua Komisi VII Dr. Ir. Sutan Bhatoegana MM, dikatakan bahwa: sesuai amanat UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi, pasal 11, diatur bahwa Dewan Energi Nasional merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR-RI. Untuk itu, maka Komisi VII melakukan serangkaian pembahasan sebagaimana penugasan Bamus DPR pada 24 Juni 2013. Ketua Komisi VII mengatakan bahwa, energi merupakan faktor utama pendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk secara nasional, maka kebutuhan energi diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Untuk itu, diperlukan pasokan energi, baik berasal dari produksi energi fosil dan non-fosil domestik, maupun melalui import energi fosil.

Sumberdaya energi fosil dan non-fosil nasional tidak tak terbatas. Oleh karena itu, pengelolaan enegri harus dilakukan secara hati-hati, agar dapat menjamin ketahanan energi, antara lain melalui ketersediaan pasokan, baik untuk memenuhi kebutuhan energi saat ini, maupun masa datang. Namun kenyataannya, pengelolaan sumberdaya energi belum dilaksanakan secara optimal, karena ekspor energi masih menjadi andalan pemasok devisa nasional, yang mengakibatkan kebutuhan energi dalam negeri, baik sebgaai bahan bakar maupun sebagai bahan baku industri, masih belum terpenuhi secara optimal.
Permasalahan lain yang dihadapi sektor energi antara lain, belum efisiennya penggunaan energi, belum tepat sasaran subsidi energi dan belum seluruh harga energi mencapai harga keekonomian, dan rendahnya minat investor untuk berinvestasi. Serta tingginya ketergantungan terhadap energi fosil dan rendahnya penguasaan teknologi energi.

Melihat masalah tersebut, Pemerintah harus melakukan pengelolaan energi yang tepat, baik pada sisi penyediaan supply side managament maupun pada sisi pemanfaatan, demand side management, dalam rangka menwujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Untuk itu maka kebijakan energi nasional yang akan ditetapkan Pemerintah, perlu diarahkan untuk menjamin keamanan pasokan energi dan pembangunan berkelanjutan, melalui pemanfaatan sumberdaya energi fosil dan non fosil secara proporsional, efektif dan efisien.

Menurut UU tentang Energi Pasal 1 dan 2, menerangkan bahwa: kebijakan energi nasional, meliputi antara lain: [1] ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, [2] prioritas pengembangan energi, [3] pemanfaatan sumberdaya energi nasional, dan [4] cadangan penyangga energi nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan dengan persetujuan DPR. Selanjutnya, proyeksi kebutuhan energi 2013-2050 dijadikan masukan dalam memproyeksikan besarnya pasokan dengan mempertimbangkan berbagai strategi yang komprehensif.

Dalam pembahasan masalah ini, Komisi VII berkesempatan melakukan kunjungan luar negeri yaitu ke Norwegia, Selandia Baru, dan China, yang dilaksanakan pada April dan Mei 2013. Hasil kunjungan telah dijadikan referensi dan masukan, antara lain: [1] perlunya pengembangan energi baru dan terbarukan dalam menyokong kebutuhan energi masa depan; [2] pemberian subsidi energi masih diperlukan; [3] perlunya peningkatan anggaran riset untuk menghasilkan sumber energi baru yang ramah lingkungan; [4] kebijakan harga energi ditetapkan pemerintah. Kebijakan harga ini berbeda energi, tergantung sumber energi.

Akhirnya Komisi VII dalam Rapat tanggal 21 Januari 2014, yang dihadiri Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN, dapat memberikan persetujuannya. Rapat Paripurna tanggal 28 Januari, juga memberikan persetujuan atas RPP tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan sedikit penyempurnaan sesuai saran dari fraksi, setelah dilakukan lobi.

Kegiatan Ketua DPR
Pada Selasa, 28 Januari 2014, Ketua DPR melakukan launching Kerjasama TV Parlemen DPR-RI dengan First Media. Dalam launching yang dihadiri oleh Pimpinan fraksi, Pimpinan AKD, Pejabat Kesetjen DPR, Direktur Operasional sekaligus Pimpinan PT First Media, direktur Big TV, manager operasional Berita Satu TV, dan wartawan, Ketua DPR meresmikan kerjasama.

Sambutan Don Bosco Selamun selaku Diretur Operasional First Media, menyampaikan terimakasih dan penghargaan atas prakarsa DPR, untuk membangun kerjasama dengan First Media. Diharapkan dengan kerjasama ini, TV Parlemen dapat ikut serta mengudara di dalam kegiatan penyebarluasan fungsi dan tugas DPR dengan lebih baik kepada masyarakat.

Ketua DPR menyampaikan, bahwa cita-cita kerjasama ini sebetulnya telah diinginkan, dan menjadi harapan sejak 2 tahun sebelumnya, agar kinerja Dewan dapat dipublikasikan kepada masyarakat secara utuh dalam mengemban amanah konstitusionalnya. Disampaikan ketua DPR bahwa, enam bulan sebelumnya, pada saat Ketua DPR bertemu dengan Peter Gontha (Berita Satu), telah disepakati untuk segera dilakukan kerjasama dengan dorongan dan sarana-prasarana yang dipersiapkan oleh pihak media Berita Satu. DPR-RI memberikan sambutan positif bagi kerjasama yang ditangani oleh Biro Kehumasan Kesetjenen DPR, dengan sebaik-baiknya. Dengan kerjasama ini, maka masyarakat akan memperoleh informasi yang seimbang. Televisi sebagai salah satu media massa, memiliki fungsi strategis dalam menjembatani komunikasi antara DPR dan masyarakat. Televisi menjadi perantara dalam penyampaian aspirasi publik kepada para anggota dewan sebagai wakil rakyat. Televisi juga memberikan gambaran kepada masyarakat melalui pesan, aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang disampaikan kepada Dewan.

Sebelum Ketua meresmikan kerjasama ini, Sekjen DPR-RI melaporkan bentuk kerjasama yang telah dirintis dan segera akan dikembangkan melalui kerjasama ini. Diharapkan kerjasama ini mendapat dukungan dari Pimpinan Dewan, Pimpinan AKD, dan Pimpinan Frakasi serta naggota Dewan.

dpr


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000