Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA JANUARI 2014

Images
Minggu kedua Januari 2014, kegiatan Dewan difokuskan pada persiapan pembukaan Masa Persidangan III 2013-2014 yang dibuka pada 15 Januari 2014. Pada Masa Sidang yang akan berlangsung selama 36 hari kerja, fokus kegiatan AKD DPR ditekankan pada fungsi legislasi 60%, untuk kegiatan pengawasan dan angaran 40%.

Fungsi Pengawasan
Semua Tim pengawas yang dibentuk DPR akan melanjutkan tugasnya dalam Masa Sidang III. Tim-tim tersebut yaitu: Tim Pengawas Century, Timwas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria, Timwas Perlindungan TKI, dan Tim pemantau pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No 1 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.

Pada Masa Sidang II bulan desember 2013, semua Tim melaporkan kegiatannya. Diantaranya, yaitu: Timwas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria masih melanjutkan tugas. Permasalahan pertanahan sangat kompleks dengan melibatkan banyak pihak, sarat dengan kepentingan masyarakat, seperti hubungan masyarakat atas hak atas tanahnya, hubungan negara dengan tanah, kepemilikan tanah oleh masyarakat hukum adat, kepemilikan tanah oleh instansi negara seperti TNI, Polri, BUMN, BUMD. Tim ini juga akan bekerja dengan fokus kepada penyelesaian RUU tentang Pertanahan. RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan dikaitkan dengan RUU Desa yang sudah disahkan. Ketua tim juga mengatakan bahwa kendala dalam menangani masalah ini karena belum ada grand design atas penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria yang harus disusun berdasal pasa 33 UUD 1945 dan UU No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria.

Timwas Perlindungan TKI yang telah melaporkan kegiatan dan akan melanjutkan tugas-tugasnya dengan fokus di bidang legislasi, perlunya mendorong percepatan penyelesaian pembahasan RUU tentang perubahan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Dalam RUU ini kiranya perlu diatur mengenai pentingnya MoU antara Pemerintah Indonesia dengan negara tujuan, terlebih bagi negara tujuan yang belum mempunyai UU Perlindungan Tenaga Kerja. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan ratifikasi terhadap beberapa konvensi, antara lain Konvensi ILO No 189 tentang domestic worker (kerja layak bagi pekerja rumah tangga). Tim ini memfokuskan kepada masalah perlindungan TKI di luar negeri, khususnya di Malaysia dan Arab Saudi. Permasalahan dan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan masalah nasional yang sangat kompleks. Permasalahan sudah muncul sejak masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Permasalahan TKI yang paling mendasar justru berada di dalam negeri, yang melibatkan tidak kurang dari 21 Kementerian/Lembaga dan Badan. Di lapangan, masing-masing Kementerian, Lembaga dan Badan mengedepankan ego sektoral, belum terkoordinasi dengan baik.

Tim pemantau pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No 1 tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua. Tim ini diperpanjang masa tugasnya. Untuk pelaksanaan UU PA, Tim memantau bahwa masih terdapat 5 Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) dan 1 rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang belum ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, tim juga memandang bahwa prioritas yang perlu dilakukan adalah mengawasi pelaksanaan dana Otsus. Hingga 2012 telah mencapai 20,8 triliun. Peruntukannya harus diprioritaskan untuk infrastruktur, pengentasan kemiskinan, ekonomi rakyat, sosial dan kesehatan. Juga dipantau mengenai pelaksanaan kebijakan lain yang menyangkut pembangunan kawasan pelabuhan bebas Sabang dan pengelolaan SDA Aceh. Tim meminta dilakukannya optimalisasi pelaksanaan otsus papua setelah diterbitkannya Inpres No 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan Inpres ini pemerintah memberikan perhatian melalui dana alokasis khusus kepada kementerian terkait. Alokasi tambahan dana merupakan tambahan dana on top dari dana alokasi dana Otsus dan dana Otsus infrastruktur. Dalam 3 tahun terakhir memang ada peningkatan alokasi anggaran K/L di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tim akan melanjutkan tugasnya, terutama dengan terbitnya Perpres No. 5 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Perpres No 66 tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.**


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000
" content="MARZUKIALIE" > Marzukialie.com - KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA JANUARI 2014
Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA JANUARI 2014

Images
Minggu kedua Januari 2014, kegiatan Dewan difokuskan pada persiapan pembukaan Masa Persidangan III 2013-2014 yang dibuka pada 15 Januari 2014. Pada Masa Sidang yang akan berlangsung selama 36 hari kerja, fokus kegiatan AKD DPR ditekankan pada fungsi legislasi 60%, untuk kegiatan pengawasan dan angaran 40%.

Fungsi Pengawasan
Semua Tim pengawas yang dibentuk DPR akan melanjutkan tugasnya dalam Masa Sidang III. Tim-tim tersebut yaitu: Tim Pengawas Century, Timwas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria, Timwas Perlindungan TKI, dan Tim pemantau pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No 1 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.

Pada Masa Sidang II bulan desember 2013, semua Tim melaporkan kegiatannya. Diantaranya, yaitu: Timwas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria masih melanjutkan tugas. Permasalahan pertanahan sangat kompleks dengan melibatkan banyak pihak, sarat dengan kepentingan masyarakat, seperti hubungan masyarakat atas hak atas tanahnya, hubungan negara dengan tanah, kepemilikan tanah oleh masyarakat hukum adat, kepemilikan tanah oleh instansi negara seperti TNI, Polri, BUMN, BUMD. Tim ini juga akan bekerja dengan fokus kepada penyelesaian RUU tentang Pertanahan. RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan dikaitkan dengan RUU Desa yang sudah disahkan. Ketua tim juga mengatakan bahwa kendala dalam menangani masalah ini karena belum ada grand design atas penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria yang harus disusun berdasal pasa 33 UUD 1945 dan UU No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria.

Timwas Perlindungan TKI yang telah melaporkan kegiatan dan akan melanjutkan tugas-tugasnya dengan fokus di bidang legislasi, perlunya mendorong percepatan penyelesaian pembahasan RUU tentang perubahan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Dalam RUU ini kiranya perlu diatur mengenai pentingnya MoU antara Pemerintah Indonesia dengan negara tujuan, terlebih bagi negara tujuan yang belum mempunyai UU Perlindungan Tenaga Kerja. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan ratifikasi terhadap beberapa konvensi, antara lain Konvensi ILO No 189 tentang domestic worker (kerja layak bagi pekerja rumah tangga). Tim ini memfokuskan kepada masalah perlindungan TKI di luar negeri, khususnya di Malaysia dan Arab Saudi. Permasalahan dan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan masalah nasional yang sangat kompleks. Permasalahan sudah muncul sejak masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Permasalahan TKI yang paling mendasar justru berada di dalam negeri, yang melibatkan tidak kurang dari 21 Kementerian/Lembaga dan Badan. Di lapangan, masing-masing Kementerian, Lembaga dan Badan mengedepankan ego sektoral, belum terkoordinasi dengan baik.

Tim pemantau pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No 1 tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua. Tim ini diperpanjang masa tugasnya. Untuk pelaksanaan UU PA, Tim memantau bahwa masih terdapat 5 Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) dan 1 rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang belum ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, tim juga memandang bahwa prioritas yang perlu dilakukan adalah mengawasi pelaksanaan dana Otsus. Hingga 2012 telah mencapai 20,8 triliun. Peruntukannya harus diprioritaskan untuk infrastruktur, pengentasan kemiskinan, ekonomi rakyat, sosial dan kesehatan. Juga dipantau mengenai pelaksanaan kebijakan lain yang menyangkut pembangunan kawasan pelabuhan bebas Sabang dan pengelolaan SDA Aceh. Tim meminta dilakukannya optimalisasi pelaksanaan otsus papua setelah diterbitkannya Inpres No 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan Inpres ini pemerintah memberikan perhatian melalui dana alokasis khusus kepada kementerian terkait. Alokasi tambahan dana merupakan tambahan dana on top dari dana alokasi dana Otsus dan dana Otsus infrastruktur. Dalam 3 tahun terakhir memang ada peningkatan alokasi anggaran K/L di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tim akan melanjutkan tugasnya, terutama dengan terbitnya Perpres No. 5 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Perpres No 66 tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.**


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000