Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA OKTOBER 2013

Images
Minggu Kedua Oktober, kegiatan Dewan ditandai dengan Kegiatan Alat-alat kelengkapan Dewan dan Rapat Konsultasi Ketua DPR dengan Presiden terkait Kasus Mahkamah Konsitusi.

Kegiatan Komisi III
Dengan agenda penetapan Pimpinan Komisi III DPR RI untuk Tahun Sidang 2013-2014. Rapat dipimpin oleh Drs. H.Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam. Rapat dilakukan selama dua hari, yaitu Senin 07 Oktober dan Selasa 08 Oktober 2013. Pada rapat tanggal 07 Oktober, melalui pembicaraan dan pembahasan mengenai posisi Ketua Komisi III yang diusulkan Fraksi Partai Demokrat atas nama saudara Ruhut Poltak Sitompul SH, tidak mendapatkan kesepakatan melalui musyawarah mufakat. Pada akhirnya, Ruhut mengajukan pengunduran diri sebagai calon Ketua Komisi III. Pengunduran diri Ruhut sebagai calon Ketua Komisi III disetujui rapat. Selanjutnya, Pimpinan Dewan menunggu calon pengganti Ketua Komisi III yang diajukan oleh Pimpinan Fraksi Demokrat dalam waktu secepatnya.

Dalam rapat Komisi III tanggal 8 Oktober, Pimpinan Rapat adalah Wakil Ketua bidang Inbang, Dr.Ir H Pramono Anung. Pimpinan rapat menyampaikan bahwa telah diterima surat dari fraksi Partai Demokrat tertanggal 7 Oktober perihal perubahan pencalonan Ketua Komisi III yang semula adalah Ruhut Poltak Sitompul S.H, menjadi Saudara Dr. Pieter C Zilkifli Simabuea , MH sebagai Ketua Komisi III DPR RI. Penggantian nama ini disetujui dalam rapat Komisi III secara aklamasi sebagai Ketua Komisi III. Dengan demikian, saudara Gede Pasek Suardika, SH., MH digantikan dengan saudara Dr. Pieter C Zulkifli Simabuea, MH. Susunan Pimpinan pada Komisi III DPR RI masa bakti Tahun Sidang 2013-2014 adalah;
1.    Saudara Dr. Pieter C Zulkifli Simabuea, MH dari F-PD sebagai Ketua.
2.    Saudara Dr. M Aziz Syamsuddin, SH dari P-PG sebagai Wakil Ketua.
3.    Saudara Ir. Tjatur Sapto Edy, MT dari F-PAN sebagai Wakil Ketua.
4.    Saudara Drs. Al. Muzammil Yusuf, M.Si dari F-PKS sebagai Wakil Ketua.
 
Permasalahan Ketua MK
Kasus tertangkap tangannya Ketua MK oleh KPK baru-baru ini, telah memunculkan ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga MK, mencederai eksistensi Lembaga Negara dibidang hukum. MK adalah Lembaga baru yang dibentuk pasca amandemen UUD 45 dan permasalahan ini dianggap sangat serius. Karenanya, Presiden mengundang Ketua Lembaga-Lembaga Negara, minus MK untuk berkonsultasi sebelum Presiden bertolak ke Bali untuk membuka forum APEC. Pada forum konsultasi ini telah didiskusikan upaya penyelamatan MK. Ketua DPR memberikan masukan, antara lain berkaitan dengan, Pertama: masalah rekrutment. Bahwa selama ini pencalonan anggota MK diajukan oleh tiga dari unsur Pemerintah, DPR dan MA. Proses rekrutmen perlu dikaji ulang. Kedua: mengenai pengawasan terhadap etika/tingkah laku hakim dalam melaksanakan tugas. Tidak ada satu lembaga pun di negeri ini yang tidak diawasi. Maka MK pun perlu diawasi. Perlu dibahas pula lembaga mana berwenang untuk mengawasi dari pihak eksternal.

Dari konsultasi ini, keluarlah lima butir kesepakatan yang disampaikan oleh Presiden. Pertama, dalam persidangan di MK diharapkan dijalankan dengan penuh hati-hati, jangan ada penyimpangan baru. MK diminta menunda semua proses persidangan. Kedua, penegakan hukum yang dilaksanakan KPK dapat dilaksanakan lebih cepat dan konklusif. Ketiga, Presiden SBY berencana menyiapkan Perppu untuk diajukan ke DPR, yang antara lain akan mengatur persyaratan aturan mekanisme seleksi pemilihan Hakim MK. Keempat, dalam Perppu itu perlu juga diatur pengawasan terhadap proses peradilan di MK. Kelima, MK perlu diaudit eksternal.

Rapat Kerja Komisi VII
Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dan beberapa Pemangku Kepentingan, menyimpulkan bahwa; 1. Komisi VII DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup RI menyetujui perlunya pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap PT. Georga Duma Sari, PT Aqua Farm dan PT Alegrindo Nusantara dengan memperhatikan kondisi kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba. 2. Komisi VII DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup RI, mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi untuk menghentikan sementara kegiatan operasi PT Gorga Duma Sari, PT Aqua Farm dan PT Alegrindo Nusantara di kawasan hutan Tele, di kawasan Danau Toba Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo. 3. Komisi VII DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk segera melakukan audit lingkungan kepada PT. Gorga Duma Sari, PT Aqua Farm dan PT Alegrindo Nusantara di kawasan Danau Toba secara menyeluruh. 4. Komisi VII DPR RI meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup RI untuk membuat gerakan nasional penyelamatan Danau Toba.

Rapat Dengar Pendapat Komisi I
RDP Komisi I dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), LPP TVRI, LPP RRI, Dewan Pers dan Kementerian Luar Negeri dilakukan tanggal 3 Oktober 2013. RDP ini menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya; 1. Dalam rangka menjamin terlaksananya prinsip transparansi pada penyelenggaraan Pemilu 2014, Komisi I DPR RI minta KIP untuk memastikan diterapkannya prinsip keterbukaan informasi publik pada pelaksanaan Pemilu 2014. 2. Komisi I DPR RI minta LPP TVRI dan LPP RRI untuk secara fokus memberikan prioritas terhadap pemberitaan Pemilu 2014 secara adil dan berimbang untuk menyediakan informasi bagi publik. 3. Komisi I DPR RI mendukung Bawaslu untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan MoU dan kerjasama antara KPU dengan Kemenlu, Kemenkominfo, Lemsaneg, KPI, KIP, LPP TVRI, LPP RRI dan Dewan Pers. 

dpr


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000
" content="MARZUKIALIE" > Marzukialie.com - KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA OKTOBER 2013
Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA OKTOBER 2013

Images
Minggu Kedua Oktober, kegiatan Dewan ditandai dengan Kegiatan Alat-alat kelengkapan Dewan dan Rapat Konsultasi Ketua DPR dengan Presiden terkait Kasus Mahkamah Konsitusi.

Kegiatan Komisi III
Dengan agenda penetapan Pimpinan Komisi III DPR RI untuk Tahun Sidang 2013-2014. Rapat dipimpin oleh Drs. H.Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam. Rapat dilakukan selama dua hari, yaitu Senin 07 Oktober dan Selasa 08 Oktober 2013. Pada rapat tanggal 07 Oktober, melalui pembicaraan dan pembahasan mengenai posisi Ketua Komisi III yang diusulkan Fraksi Partai Demokrat atas nama saudara Ruhut Poltak Sitompul SH, tidak mendapatkan kesepakatan melalui musyawarah mufakat. Pada akhirnya, Ruhut mengajukan pengunduran diri sebagai calon Ketua Komisi III. Pengunduran diri Ruhut sebagai calon Ketua Komisi III disetujui rapat. Selanjutnya, Pimpinan Dewan menunggu calon pengganti Ketua Komisi III yang diajukan oleh Pimpinan Fraksi Demokrat dalam waktu secepatnya.

Dalam rapat Komisi III tanggal 8 Oktober, Pimpinan Rapat adalah Wakil Ketua bidang Inbang, Dr.Ir H Pramono Anung. Pimpinan rapat menyampaikan bahwa telah diterima surat dari fraksi Partai Demokrat tertanggal 7 Oktober perihal perubahan pencalonan Ketua Komisi III yang semula adalah Ruhut Poltak Sitompul S.H, menjadi Saudara Dr. Pieter C Zilkifli Simabuea , MH sebagai Ketua Komisi III DPR RI. Penggantian nama ini disetujui dalam rapat Komisi III secara aklamasi sebagai Ketua Komisi III. Dengan demikian, saudara Gede Pasek Suardika, SH., MH digantikan dengan saudara Dr. Pieter C Zulkifli Simabuea, MH. Susunan Pimpinan pada Komisi III DPR RI masa bakti Tahun Sidang 2013-2014 adalah;
1.    Saudara Dr. Pieter C Zulkifli Simabuea, MH dari F-PD sebagai Ketua.
2.    Saudara Dr. M Aziz Syamsuddin, SH dari P-PG sebagai Wakil Ketua.
3.    Saudara Ir. Tjatur Sapto Edy, MT dari F-PAN sebagai Wakil Ketua.
4.    Saudara Drs. Al. Muzammil Yusuf, M.Si dari F-PKS sebagai Wakil Ketua.
 
Permasalahan Ketua MK
Kasus tertangkap tangannya Ketua MK oleh KPK baru-baru ini, telah memunculkan ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga MK, mencederai eksistensi Lembaga Negara dibidang hukum. MK adalah Lembaga baru yang dibentuk pasca amandemen UUD 45 dan permasalahan ini dianggap sangat serius. Karenanya, Presiden mengundang Ketua Lembaga-Lembaga Negara, minus MK untuk berkonsultasi sebelum Presiden bertolak ke Bali untuk membuka forum APEC. Pada forum konsultasi ini telah didiskusikan upaya penyelamatan MK. Ketua DPR memberikan masukan, antara lain berkaitan dengan, Pertama: masalah rekrutment. Bahwa selama ini pencalonan anggota MK diajukan oleh tiga dari unsur Pemerintah, DPR dan MA. Proses rekrutmen perlu dikaji ulang. Kedua: mengenai pengawasan terhadap etika/tingkah laku hakim dalam melaksanakan tugas. Tidak ada satu lembaga pun di negeri ini yang tidak diawasi. Maka MK pun perlu diawasi. Perlu dibahas pula lembaga mana berwenang untuk mengawasi dari pihak eksternal.

Dari konsultasi ini, keluarlah lima butir kesepakatan yang disampaikan oleh Presiden. Pertama, dalam persidangan di MK diharapkan dijalankan dengan penuh hati-hati, jangan ada penyimpangan baru. MK diminta menunda semua proses persidangan. Kedua, penegakan hukum yang dilaksanakan KPK dapat dilaksanakan lebih cepat dan konklusif. Ketiga, Presiden SBY berencana menyiapkan Perppu untuk diajukan ke DPR, yang antara lain akan mengatur persyaratan aturan mekanisme seleksi pemilihan Hakim MK. Keempat, dalam Perppu itu perlu juga diatur pengawasan terhadap proses peradilan di MK. Kelima, MK perlu diaudit eksternal.

Rapat Kerja Komisi VII
Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dan beberapa Pemangku Kepentingan, menyimpulkan bahwa; 1. Komisi VII DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup RI menyetujui perlunya pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap PT. Georga Duma Sari, PT Aqua Farm dan PT Alegrindo Nusantara dengan memperhatikan kondisi kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba. 2. Komisi VII DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup RI, mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi untuk menghentikan sementara kegiatan operasi PT Gorga Duma Sari, PT Aqua Farm dan PT Alegrindo Nusantara di kawasan hutan Tele, di kawasan Danau Toba Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo. 3. Komisi VII DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk segera melakukan audit lingkungan kepada PT. Gorga Duma Sari, PT Aqua Farm dan PT Alegrindo Nusantara di kawasan Danau Toba secara menyeluruh. 4. Komisi VII DPR RI meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup RI untuk membuat gerakan nasional penyelamatan Danau Toba.

Rapat Dengar Pendapat Komisi I
RDP Komisi I dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), LPP TVRI, LPP RRI, Dewan Pers dan Kementerian Luar Negeri dilakukan tanggal 3 Oktober 2013. RDP ini menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya; 1. Dalam rangka menjamin terlaksananya prinsip transparansi pada penyelenggaraan Pemilu 2014, Komisi I DPR RI minta KIP untuk memastikan diterapkannya prinsip keterbukaan informasi publik pada pelaksanaan Pemilu 2014. 2. Komisi I DPR RI minta LPP TVRI dan LPP RRI untuk secara fokus memberikan prioritas terhadap pemberitaan Pemilu 2014 secara adil dan berimbang untuk menyediakan informasi bagi publik. 3. Komisi I DPR RI mendukung Bawaslu untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan MoU dan kerjasama antara KPU dengan Kemenlu, Kemenkominfo, Lemsaneg, KPI, KIP, LPP TVRI, LPP RRI dan Dewan Pers. 

dpr


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000