Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA JULI 2013

Images
Minggu pertama bulan Juli ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna tanggal 25 Juli. Selain itu, dilaporkan mengenai perkembangan pembahasan fungsi legislasi dan PAW. Berikut rangkumannya:

Rapat Paripurna 25 Juli 2013
Rapat Paripurna ini mengagendakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan pembentukan tiga Pansus, yaitu Pansus RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Pansus RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.

Sebelumnya, Pemimpin Sidang melaporkan adanya surat masuk dari Presiden, yaitu surat tertanggal 20 Juni perihal RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa, dan surat tertanggal 21 Juni perihal Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Periode 2008-2013. Kedua surat ini diserahkan kepada Badan Musyawarah untuk ditindaklanjuti.

Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Ormas, didahului laporan Ketua Pansus H.A. Malik Haramain MSi. Laporannya terbagi atas dua hal, yaitu Laporan Proses Pembahasan, dan Laporan Atas Materi Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I atas RUU Ormas. Dalam proses pembahasan dilaporkan bahwa, Raker secara intensif telah dilakukan dengan wakil Pemerintah, yaitu Mendagri, Menkumham, Kepala BAPPENAS, Kemenlu, Kemenag, Kemensos, Kemenpora, Kapolri, Kejaksaan Tinggi dan Kepala BIN. Rapat Dengar Pendapat dilakukan dengan Komnas HAM. Rapat Dengar Pendapat Umum dilakukan dengan Ormas-Ormas Keagamaan, diantaranya NU, Muhammadiyah, Walubi, PGI, Hisbut Tahrir, Forum Umat Islam, DDI, KWI, FPI, Persis, Parisada Hindu Dharma dan Konghucu. Ormas Asing diantaranya, Green Peace, The Asia Foundation, NDI, dan WWF. Dengan LSM seperti Kontras, PSHK, Walhi, YLKI, ICW, Cetro, yang secara umum tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berserikat. OKP seperti pemuda Pancasila, HMI, PMII, GMNI, GP Anshor. Dengan para pakar hukum, dan kunjungan kerja dalam negeri di beberapa provinsi.

Berkaitan dengan substansi pokok, dilaporkan bahwa yang menjadi pembahasan mendalam antara lain, berkaitan dengan ketentuan umum. [1] Ormas didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk masyarakat secara sukarela berdasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi untuk pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. [2] Azas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Selain itu, Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang bersangkutan. [3] Pendirian Ormas [4] Pendaftaran Ormas. [5] Struktur keorganisasian dan kepengurusan. [6] Keuangan Ormas harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Masih beberapa substansi lain yang dilaporkan oleh Ketua Pansus, antara lain: pemberdayaan Ormas, ketentuan tentang Ormas Asing, beberapa hal mengenai pengawasan, larangan dan sanksi dan ketentuan peralihan. Atas dasar laporan Ketua Pansus ini, beberapa anggota telah menggunakan kesempatan untuk melakukan interupsi, meminta kejelasan atas ketentuan beberapa pasal dan sekaligus rumusan-rumusan yang dianggap masih perlu disempurnakan. Karena banyaknya interupsi, maka rapat paripurna diskors untuk mempertemukan pendapat fraksi-fraksi dengan Pimpinan Pansus.

Setelah diskors, maka rapat paripurna dibuka kembali dan kemudian diputuskan bahwa pembicaraan tingkat dua/pengambilan keputusan ditunda dan akan dijadwalkan kembali

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Pada Selasa, 18 Juni 2013, Komisi IX DPR-RI melakukan Raker dengan Menakertrans, Menag, Menlu, dan Menkumham, membahas pemberian amnesti dari Pemerintah Saudi Arabia kepada TKI. Dalam rapat tersebut akhirnya disimpulkan antara lain: Komisi IX mendesak Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan seoptimal mungkin terkait dokumen-dokumen keimigrasian, ijin tinggal dan bekerja WNI overstayer dan non-prosedural, serta memberikan SPLP kepada WNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik didalam negeri maupun di Arab Saudi dalam rangka menjalankan kewajiban negara atas hak warga negara bekerja di luar negeri dan memenuhi ketentuan kebijakan pemutihan di Arab Saudi.

Selain itu, Komisi IX juga mendesak kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan perlindungan terhadap WNI di luar negeri untuk menjamin keselamatan dan keamanan WNI overstayer dan non-prosedural yang sedang mengurus pemutihan ijin tinggal dan kerja di Arab Saudi, terhadap tindakan percaloan, pungutan diluar prosedur dan tekanan lainnya, serta memproses secara hukum pelaku aksi kekerasan terhadap WNI terkait kebijakan penempatan TKI di Arab Saudi dan moratorium penempatan TKI di Arab Saudi, agar permasalahan overstayer dan non-procedural di arab saudi tidak terjadi lagi dimasa datang.

Permasalahan ini kemudian dilanjutkan pembahasannya dalam forum konsultasi Pimpinan DPR, didampingi Pimpinan Komisi I dan Komisi IX dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Transmigrasi dan Wamenlu Hukum dan HAM. Yang inti permasalahannya sepakat untuk melakukan perpanjangan amnesti kepada para TKI Indonesia oleh Pemerintah Arab Saudi, yang ditargetkan berakhir pada tanggal 3 Juli 2013

KEGIATAN LAIN-LAIN
Pada tanggal 26 Juni 2013, Ketua DPR RI telah membuka seminar yang diadakan oleh IFPPD bekerjasama dengan KPPRI dengan tema “Percepatan Pencapaian MDG’s dan Agenda Pasca 2015 serta Kebangkitan Perempuan Parlemen. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI menyampaikan bahwa Millenium Development Goals atau yang lebih kita kenal dengan istilah MDG’s adalah sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Millennium oleh 189 Negara anggota PBB di New York, pada September tahun 2000. Indonesia sebagai salah satu anggota di dalamnya, turut serta menandatangani delapan kesepakatan untuk mencapai pembangunan global. Delapan target tersebut adalah (1) upaya memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim, (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu hamil, (6) memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya, (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup serta (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Sebagai Ketua DPR, beliau percaya bahwa peran perempuan parlemen sangat dibutuhkan untuk mensukseskan delapan kesepatakan tersebut. Bukan hanya dalam butir pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, namun tujuh target lain dalam program MDGs, adalah bagian dari kehidupan perempuan. Perempuan harus dipandang sebagai mitra sejajar pria, yang mempunyai peranan sama dalam menunjang suksesnya proses percepatan pencapaian MDG’s. Partisipasi politik perempuan dalam parlemen sejauh ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika di periode DPR RI lalu, yaitu tahun 2004-2009 perempuan meraih angka 11%, maka pada periode 2009-2014 perempuan menempati angka 18%. Tentu secara kuantitas ini adalah prestasi yang membanggakan bagi kehidupan politik perempuan.*


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000
" content="MARZUKIALIE" > Marzukialie.com - KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA JULI 2013
Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA JULI 2013

Images
Minggu pertama bulan Juli ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna tanggal 25 Juli. Selain itu, dilaporkan mengenai perkembangan pembahasan fungsi legislasi dan PAW. Berikut rangkumannya:

Rapat Paripurna 25 Juli 2013
Rapat Paripurna ini mengagendakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan pembentukan tiga Pansus, yaitu Pansus RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Pansus RUU tentang Perubahan Atas UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Pansus RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.

Sebelumnya, Pemimpin Sidang melaporkan adanya surat masuk dari Presiden, yaitu surat tertanggal 20 Juni perihal RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa, dan surat tertanggal 21 Juni perihal Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Periode 2008-2013. Kedua surat ini diserahkan kepada Badan Musyawarah untuk ditindaklanjuti.

Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Ormas, didahului laporan Ketua Pansus H.A. Malik Haramain MSi. Laporannya terbagi atas dua hal, yaitu Laporan Proses Pembahasan, dan Laporan Atas Materi Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I atas RUU Ormas. Dalam proses pembahasan dilaporkan bahwa, Raker secara intensif telah dilakukan dengan wakil Pemerintah, yaitu Mendagri, Menkumham, Kepala BAPPENAS, Kemenlu, Kemenag, Kemensos, Kemenpora, Kapolri, Kejaksaan Tinggi dan Kepala BIN. Rapat Dengar Pendapat dilakukan dengan Komnas HAM. Rapat Dengar Pendapat Umum dilakukan dengan Ormas-Ormas Keagamaan, diantaranya NU, Muhammadiyah, Walubi, PGI, Hisbut Tahrir, Forum Umat Islam, DDI, KWI, FPI, Persis, Parisada Hindu Dharma dan Konghucu. Ormas Asing diantaranya, Green Peace, The Asia Foundation, NDI, dan WWF. Dengan LSM seperti Kontras, PSHK, Walhi, YLKI, ICW, Cetro, yang secara umum tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berserikat. OKP seperti pemuda Pancasila, HMI, PMII, GMNI, GP Anshor. Dengan para pakar hukum, dan kunjungan kerja dalam negeri di beberapa provinsi.

Berkaitan dengan substansi pokok, dilaporkan bahwa yang menjadi pembahasan mendalam antara lain, berkaitan dengan ketentuan umum. [1] Ormas didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk masyarakat secara sukarela berdasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi untuk pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. [2] Azas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Selain itu, Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang bersangkutan. [3] Pendirian Ormas [4] Pendaftaran Ormas. [5] Struktur keorganisasian dan kepengurusan. [6] Keuangan Ormas harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Masih beberapa substansi lain yang dilaporkan oleh Ketua Pansus, antara lain: pemberdayaan Ormas, ketentuan tentang Ormas Asing, beberapa hal mengenai pengawasan, larangan dan sanksi dan ketentuan peralihan. Atas dasar laporan Ketua Pansus ini, beberapa anggota telah menggunakan kesempatan untuk melakukan interupsi, meminta kejelasan atas ketentuan beberapa pasal dan sekaligus rumusan-rumusan yang dianggap masih perlu disempurnakan. Karena banyaknya interupsi, maka rapat paripurna diskors untuk mempertemukan pendapat fraksi-fraksi dengan Pimpinan Pansus.

Setelah diskors, maka rapat paripurna dibuka kembali dan kemudian diputuskan bahwa pembicaraan tingkat dua/pengambilan keputusan ditunda dan akan dijadwalkan kembali

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Pada Selasa, 18 Juni 2013, Komisi IX DPR-RI melakukan Raker dengan Menakertrans, Menag, Menlu, dan Menkumham, membahas pemberian amnesti dari Pemerintah Saudi Arabia kepada TKI. Dalam rapat tersebut akhirnya disimpulkan antara lain: Komisi IX mendesak Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan seoptimal mungkin terkait dokumen-dokumen keimigrasian, ijin tinggal dan bekerja WNI overstayer dan non-prosedural, serta memberikan SPLP kepada WNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik didalam negeri maupun di Arab Saudi dalam rangka menjalankan kewajiban negara atas hak warga negara bekerja di luar negeri dan memenuhi ketentuan kebijakan pemutihan di Arab Saudi.

Selain itu, Komisi IX juga mendesak kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan perlindungan terhadap WNI di luar negeri untuk menjamin keselamatan dan keamanan WNI overstayer dan non-prosedural yang sedang mengurus pemutihan ijin tinggal dan kerja di Arab Saudi, terhadap tindakan percaloan, pungutan diluar prosedur dan tekanan lainnya, serta memproses secara hukum pelaku aksi kekerasan terhadap WNI terkait kebijakan penempatan TKI di Arab Saudi dan moratorium penempatan TKI di Arab Saudi, agar permasalahan overstayer dan non-procedural di arab saudi tidak terjadi lagi dimasa datang.

Permasalahan ini kemudian dilanjutkan pembahasannya dalam forum konsultasi Pimpinan DPR, didampingi Pimpinan Komisi I dan Komisi IX dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Transmigrasi dan Wamenlu Hukum dan HAM. Yang inti permasalahannya sepakat untuk melakukan perpanjangan amnesti kepada para TKI Indonesia oleh Pemerintah Arab Saudi, yang ditargetkan berakhir pada tanggal 3 Juli 2013

KEGIATAN LAIN-LAIN
Pada tanggal 26 Juni 2013, Ketua DPR RI telah membuka seminar yang diadakan oleh IFPPD bekerjasama dengan KPPRI dengan tema “Percepatan Pencapaian MDG’s dan Agenda Pasca 2015 serta Kebangkitan Perempuan Parlemen. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI menyampaikan bahwa Millenium Development Goals atau yang lebih kita kenal dengan istilah MDG’s adalah sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Millennium oleh 189 Negara anggota PBB di New York, pada September tahun 2000. Indonesia sebagai salah satu anggota di dalamnya, turut serta menandatangani delapan kesepakatan untuk mencapai pembangunan global. Delapan target tersebut adalah (1) upaya memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim, (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu hamil, (6) memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya, (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup serta (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Sebagai Ketua DPR, beliau percaya bahwa peran perempuan parlemen sangat dibutuhkan untuk mensukseskan delapan kesepatakan tersebut. Bukan hanya dalam butir pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, namun tujuh target lain dalam program MDGs, adalah bagian dari kehidupan perempuan. Perempuan harus dipandang sebagai mitra sejajar pria, yang mempunyai peranan sama dalam menunjang suksesnya proses percepatan pencapaian MDG’s. Partisipasi politik perempuan dalam parlemen sejauh ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jika di periode DPR RI lalu, yaitu tahun 2004-2009 perempuan meraih angka 11%, maka pada periode 2009-2014 perempuan menempati angka 18%. Tentu secara kuantitas ini adalah prestasi yang membanggakan bagi kehidupan politik perempuan.*


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000