Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA JUNI 2013

Images
Minggu keempat bulan Mei sampai pertama bulan juni ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna DPR pada tanggal 23 dan 28 Mei 2013, yang antara lain mengagendakan Pandangan Fraksi-Fraksi dan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi Mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahulan RAPBN TA-2014, Laporan Komisi XI, dan Komisi I mengenai penetapan pejabat publik. Berikut rangkumannya:
 
Rapat Paripurna 28 Mei 2013

Rapat Paripurna 28 Mei 2013, mengagendakan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahulan RAPBN TA-2014. Tanggapan Pemerintah didahului dengan pemberian gambaran mengenai hal-hal yang menjadi fokus perhatian Pemerintah dalam menjalankan Strategi dan Rencana Kerja di tahun 2014. Tema Rencana Kerja (RKP 2014) adalah “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan, Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif”. Strategi yang ditempuh dalam perumusan kebijakan fiskal, diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal secara terukur, guna mendorong upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

Selama tahun 2014, pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah menyediakan stimulus fiskal secara terukur, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Kebijakan yang akan diambil antara lai: [1] penguatan daya tahan dan fleksibilitas APBN (resilience & fexibility) agar responsif dan antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global; [2] penguatan perekonomian domestik dan menjaga momentum pertumbuhan dengan meningkatkan produktifitas APBN melalui pemberian stimulus fiskal untuk perekonomian domestik, pencapaian target pro-growth, pro-poor dan pro-job; [3] peningkatan efisiensi dan kehati-hatian dalam pengelolaan APBN melalui pengendalian defisit APBN, pengendalian primary balance dan net negative flow untuk meminimalisir resiko dan menjaga fiscal sustainability terhadap potensi tekanan, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan lifting dan terdepresiasinya nilai tukar.

Pada kesempatan berikutnya, Pemerintah menyampaikan tanggapan terhadap pandangan Fraksi-Fraksi mengenai beberapa hal, antara lain: masalah Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2014 pada kisaran 6,4-6,9% lebih tinggi daripada sasaran tahun 2013, yang memiliki outlook pertumbuhan sekitar 6,2%.

Tanggapan terhadap laju inflasi, pemerintah pada prinsipnya sependapat dengan Dewan bahwa laju inflasi perlu dijaga pada level yang rendah dan stabil dalam jangka panjang. Laju inflasi yang rendah dan stabil, memiliki peran penting untuk menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya, mengenai asumsi nilai tukar rupiah terhadp dolar AS, Pemerintah sependapat agar volatilitas nilai rupiah harus dijaga pada tingkat rendah dan stabil, karena memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dayasaing dan stabilitas perekonomian nasional. Pemerintah akan meningkatkan koordinasi dengan BI sebagai langkah antisipasi dalam menjaga volatilitas nilai tukar rupiah.

Pemerintah sependapat dengan  Fraksi-Fraksi, bahwa perlu ada terobosan baru untuk meningkatkan lifting minyak, seperti yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional. Untuk mengoptimalisasikan peningkatan produksi minyak dan gas bumi, dilakukan melalui: [1] meningkatkan koordinasi rutin Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait, [2] meningkatkan efisiensi operasi, dan optimalisasi fasilitas produksi dengan intensifikasi inspeksi rutin dan [4] menjaga iklim investasi dan meningkatkan daya tarik dalam investasi Migas.

Agenda kedua Rapat Paripurna tanggal 28 Mei adalah Laporan Komisi XI mengenai perpanjangan anggota BSBI (Badan Supervisi Bank Indonesia) Periode 2010-2013. Pimpinan Komisi XI melaporkan bahwa Komisi XI menyetujui pembahasan Calon Anggota BSBI periode 2013-2016 diserahkan kepada Komisi XI, sebagaimana Keputusan Badan Musyawarah.

Selanjutnya karena Masa Jabatan keanggotaan BSBI berakhir pada 15 Maret 2013, maka Komisi IX menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan anggota BSBI atas nama Umar Juoro, Rama Pratama, Ahmad Erani Yustika dan Marsuki. Kemudian ternyata Rama Pratama mengundurkan diri dari pencalonan. Oleh karena itu perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan BSBI 2010-2013, hanya atas nama Umar Juoro, Ahmad Erani Yustika dan Marsuki. Perpanjangan ini sampai dengan pelantikan keanggotaan BSBI terpilih 2013-2016, yang akan dilaksanakan fit and proper test dalam Masa Persidangan IV ini. Rapat Paripurna memberikan persetujuan atas keputusan Komisi IX tersebut.

Agenda ketiga Rapat Paripurna tanggal 28 Mei adalah Laporan Komisi I mengenai perpanjangan Masa Keanggotaan KPI Pusat periode 2010-2013. Keanggotaan KPI Pusat, sesuai dengan Surpres No. 59/P tahun 2010 terdiri dari sembilan anggota yaitu Mochamad Riyanto, Ezki Tri Rezeki Widianti, Dadang Rahmat Hidayat, Yazirwan Uyun, Iswandi Syahputra, Nina Mutmainnah, Judhariksawan, Idy Muzayyad, dan Azimah Subagijo, yang masa keanggotaannya berakhir pada 25 Mei 2013. Terkait dengan masa keanggotaan tersebut, sesuai dengan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 10 ayat (2), maka DPR-RI perlu melakukan proses tahapan seleksi rekruitmen calon anggota KPI Pusat peridoe 2013-2016.

Komisi I menjadwalkan bahwa tahapan seluruh proses seleksi, termasuk fit and proper test, terhadap calon anggota KPI 2013-2016, akan selesai sebelum Masa Persidangan IV, selambat-lambatnya 13 Juli 2013. Pada tanggal tersebut, DPR akan menyampaikan hasil seleksi anggota KPI terpilih kepada Presiden untuk mendapatkan Keputusan Presiden. Untuk menghindari kevakuman kepengurusan dalam KPI Pusat, Komisi I memutuskan memperpanjang masa tugas KPI Pusat periode 2010-2013 sampai ditetapkannya keanggotaan KPI Pusat periode 2013-2016 oleh Presiden RI. Selama perpanjangan tersebut, anggota KPI Pusat 2010-2013 dapat melaksanakan tugasnya sesuai amanat UU No. 32 tahun 2002.
 
Lain-lain
Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna terhadap persetujuan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat pada Lima PDAM Penanggung Utang.

Dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 28 Mei 2013, Pimpinan Badan Anggaran memberikan laporan atas hasil pembahasan terhadap materi Penghapusan Piutang Secara Bersyarat pada Lima PDAM Penanggung Utang. Adapaun inti laporannya adalah sebagai berikut:

Atas penugasan Badan Musyawarah DPR-RI/Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus menugaskan pembahasan perihal tersebut kepada Komisi yang membidangi, yaitu Komisi V, Komisi XI dan Badan Anggaran DPR-RI, untuk selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna, guna mendapatkan persetetujuan, selanjutnya didampaikan kepada Presiden.

Pimpinan Badan Anggaran melaporkan bahwa penghapusan piutang pada lima PDAM penanggung utang, oleh Raker Komisi XI dengan menteri Keuangan, dilaporkan telah menyetujui Rencana Penghapusan Piutang Non Pokok (bunga biaya komitmen dan denda) pada 5 PDAM sebesar Rp. 1.044.846.759.939,57
Adapun Komisi V, juga telah melakukan pembahasan tentang masalah ini, dan telah memberikan persetujuan atas penghapusan piutang 5 PDAM penanggung utang dengan jumlah Rp. 1.044.846.759.939,57
Sesuai hasil pembahasan Komisi V dan Komisi XI tersebut, Badan Anggaran mengadakan Raker dengan menteri keuangan pada 9 April 2013 dengan hasil: [1] Badan Anggaran menyepakati penetapan penghapusan piutang secara bersyarat pada 5 PDAM penanggung utang sebesar Rp. 1.044.846.759.939,57, yaitu pada: PDAM Kota Semarang sebesar Rp. 238.139.567.751,80; PDAM Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 272.512.003.142,28; PDAM Kota Bandung sebesar Rp. 252.730.301.232,86; PDAM Kota Palembang sebesar Rp. 160.164.146.953,20; PDAM Kota Makasar sebesar Rp. 121.300.740.859,43.

[2] dengan catatan agar Komisi V dan Komisi XI melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap 5 PDAM penanggung utang tersebut dalam rangka perbaikan kinerja dan pencapaian target kinerja sesuai dengan rencana kerja (business plan).

Rapat Paripurna DPR telah memberikan persetujuan terhadap laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan mengenai penetapan penghapusan piutang bersyarat pada 5 PDAM penanggung utang. Yang selanjutnya, atas persetujuan ini, akan disampaikan kepada Presiden. - See more at: http://www.marzukialie.com/?show=legislasi&id=347#sthash.8kkCYI54.dpuf


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000
" content="MARZUKIALIE" > Marzukialie.com - KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA JUNI 2013
Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA JUNI 2013

Images
Minggu keempat bulan Mei sampai pertama bulan juni ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna DPR pada tanggal 23 dan 28 Mei 2013, yang antara lain mengagendakan Pandangan Fraksi-Fraksi dan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi Mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahulan RAPBN TA-2014, Laporan Komisi XI, dan Komisi I mengenai penetapan pejabat publik. Berikut rangkumannya:
 
Rapat Paripurna 28 Mei 2013

Rapat Paripurna 28 Mei 2013, mengagendakan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahulan RAPBN TA-2014. Tanggapan Pemerintah didahului dengan pemberian gambaran mengenai hal-hal yang menjadi fokus perhatian Pemerintah dalam menjalankan Strategi dan Rencana Kerja di tahun 2014. Tema Rencana Kerja (RKP 2014) adalah “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan, Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif”. Strategi yang ditempuh dalam perumusan kebijakan fiskal, diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal secara terukur, guna mendorong upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

Selama tahun 2014, pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah menyediakan stimulus fiskal secara terukur, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Kebijakan yang akan diambil antara lai: [1] penguatan daya tahan dan fleksibilitas APBN (resilience & fexibility) agar responsif dan antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global; [2] penguatan perekonomian domestik dan menjaga momentum pertumbuhan dengan meningkatkan produktifitas APBN melalui pemberian stimulus fiskal untuk perekonomian domestik, pencapaian target pro-growth, pro-poor dan pro-job; [3] peningkatan efisiensi dan kehati-hatian dalam pengelolaan APBN melalui pengendalian defisit APBN, pengendalian primary balance dan net negative flow untuk meminimalisir resiko dan menjaga fiscal sustainability terhadap potensi tekanan, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan lifting dan terdepresiasinya nilai tukar.

Pada kesempatan berikutnya, Pemerintah menyampaikan tanggapan terhadap pandangan Fraksi-Fraksi mengenai beberapa hal, antara lain: masalah Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2014 pada kisaran 6,4-6,9% lebih tinggi daripada sasaran tahun 2013, yang memiliki outlook pertumbuhan sekitar 6,2%.

Tanggapan terhadap laju inflasi, pemerintah pada prinsipnya sependapat dengan Dewan bahwa laju inflasi perlu dijaga pada level yang rendah dan stabil dalam jangka panjang. Laju inflasi yang rendah dan stabil, memiliki peran penting untuk menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya, mengenai asumsi nilai tukar rupiah terhadp dolar AS, Pemerintah sependapat agar volatilitas nilai rupiah harus dijaga pada tingkat rendah dan stabil, karena memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dayasaing dan stabilitas perekonomian nasional. Pemerintah akan meningkatkan koordinasi dengan BI sebagai langkah antisipasi dalam menjaga volatilitas nilai tukar rupiah.

Pemerintah sependapat dengan  Fraksi-Fraksi, bahwa perlu ada terobosan baru untuk meningkatkan lifting minyak, seperti yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional. Untuk mengoptimalisasikan peningkatan produksi minyak dan gas bumi, dilakukan melalui: [1] meningkatkan koordinasi rutin Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait, [2] meningkatkan efisiensi operasi, dan optimalisasi fasilitas produksi dengan intensifikasi inspeksi rutin dan [4] menjaga iklim investasi dan meningkatkan daya tarik dalam investasi Migas.

Agenda kedua Rapat Paripurna tanggal 28 Mei adalah Laporan Komisi XI mengenai perpanjangan anggota BSBI (Badan Supervisi Bank Indonesia) Periode 2010-2013. Pimpinan Komisi XI melaporkan bahwa Komisi XI menyetujui pembahasan Calon Anggota BSBI periode 2013-2016 diserahkan kepada Komisi XI, sebagaimana Keputusan Badan Musyawarah.

Selanjutnya karena Masa Jabatan keanggotaan BSBI berakhir pada 15 Maret 2013, maka Komisi IX menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan anggota BSBI atas nama Umar Juoro, Rama Pratama, Ahmad Erani Yustika dan Marsuki. Kemudian ternyata Rama Pratama mengundurkan diri dari pencalonan. Oleh karena itu perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan BSBI 2010-2013, hanya atas nama Umar Juoro, Ahmad Erani Yustika dan Marsuki. Perpanjangan ini sampai dengan pelantikan keanggotaan BSBI terpilih 2013-2016, yang akan dilaksanakan fit and proper test dalam Masa Persidangan IV ini. Rapat Paripurna memberikan persetujuan atas keputusan Komisi IX tersebut.

Agenda ketiga Rapat Paripurna tanggal 28 Mei adalah Laporan Komisi I mengenai perpanjangan Masa Keanggotaan KPI Pusat periode 2010-2013. Keanggotaan KPI Pusat, sesuai dengan Surpres No. 59/P tahun 2010 terdiri dari sembilan anggota yaitu Mochamad Riyanto, Ezki Tri Rezeki Widianti, Dadang Rahmat Hidayat, Yazirwan Uyun, Iswandi Syahputra, Nina Mutmainnah, Judhariksawan, Idy Muzayyad, dan Azimah Subagijo, yang masa keanggotaannya berakhir pada 25 Mei 2013. Terkait dengan masa keanggotaan tersebut, sesuai dengan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 10 ayat (2), maka DPR-RI perlu melakukan proses tahapan seleksi rekruitmen calon anggota KPI Pusat peridoe 2013-2016.

Komisi I menjadwalkan bahwa tahapan seluruh proses seleksi, termasuk fit and proper test, terhadap calon anggota KPI 2013-2016, akan selesai sebelum Masa Persidangan IV, selambat-lambatnya 13 Juli 2013. Pada tanggal tersebut, DPR akan menyampaikan hasil seleksi anggota KPI terpilih kepada Presiden untuk mendapatkan Keputusan Presiden. Untuk menghindari kevakuman kepengurusan dalam KPI Pusat, Komisi I memutuskan memperpanjang masa tugas KPI Pusat periode 2010-2013 sampai ditetapkannya keanggotaan KPI Pusat periode 2013-2016 oleh Presiden RI. Selama perpanjangan tersebut, anggota KPI Pusat 2010-2013 dapat melaksanakan tugasnya sesuai amanat UU No. 32 tahun 2002.
 
Lain-lain
Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna terhadap persetujuan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat pada Lima PDAM Penanggung Utang.

Dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 28 Mei 2013, Pimpinan Badan Anggaran memberikan laporan atas hasil pembahasan terhadap materi Penghapusan Piutang Secara Bersyarat pada Lima PDAM Penanggung Utang. Adapaun inti laporannya adalah sebagai berikut:

Atas penugasan Badan Musyawarah DPR-RI/Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus menugaskan pembahasan perihal tersebut kepada Komisi yang membidangi, yaitu Komisi V, Komisi XI dan Badan Anggaran DPR-RI, untuk selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna, guna mendapatkan persetetujuan, selanjutnya didampaikan kepada Presiden.

Pimpinan Badan Anggaran melaporkan bahwa penghapusan piutang pada lima PDAM penanggung utang, oleh Raker Komisi XI dengan menteri Keuangan, dilaporkan telah menyetujui Rencana Penghapusan Piutang Non Pokok (bunga biaya komitmen dan denda) pada 5 PDAM sebesar Rp. 1.044.846.759.939,57
Adapun Komisi V, juga telah melakukan pembahasan tentang masalah ini, dan telah memberikan persetujuan atas penghapusan piutang 5 PDAM penanggung utang dengan jumlah Rp. 1.044.846.759.939,57
Sesuai hasil pembahasan Komisi V dan Komisi XI tersebut, Badan Anggaran mengadakan Raker dengan menteri keuangan pada 9 April 2013 dengan hasil: [1] Badan Anggaran menyepakati penetapan penghapusan piutang secara bersyarat pada 5 PDAM penanggung utang sebesar Rp. 1.044.846.759.939,57, yaitu pada: PDAM Kota Semarang sebesar Rp. 238.139.567.751,80; PDAM Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 272.512.003.142,28; PDAM Kota Bandung sebesar Rp. 252.730.301.232,86; PDAM Kota Palembang sebesar Rp. 160.164.146.953,20; PDAM Kota Makasar sebesar Rp. 121.300.740.859,43.

[2] dengan catatan agar Komisi V dan Komisi XI melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap 5 PDAM penanggung utang tersebut dalam rangka perbaikan kinerja dan pencapaian target kinerja sesuai dengan rencana kerja (business plan).

Rapat Paripurna DPR telah memberikan persetujuan terhadap laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan mengenai penetapan penghapusan piutang bersyarat pada 5 PDAM penanggung utang. Yang selanjutnya, atas persetujuan ini, akan disampaikan kepada Presiden. - See more at: http://www.marzukialie.com/?show=legislasi&id=347#sthash.8kkCYI54.dpuf


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000