Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA MEI 2013

Images
Minggu ketiga bulan Mei ini kegiatan Dewan ditandai dengan disampaikannya Pidato Pembukaan ketua DPR-RI Masa Persidangan IV 2012-2013 pada rapat paripurna tanggal 13 Mei 2013. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR minggu ketiga Mei 2013.
 
Rapat Paripurna 13 Mei 2013
Mengawali Pembukaan Masa Persidangan IV, Ketua DPR-RI merefleksikan dua momentum penting yang jatuh pada bulan Mei, Hari Buruh sedunia (1 Mei) dan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei). Hari buruh sedunia diperingati serentak di seluruh dunia, dan di Indonesia dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa buruh di berbagai daerah. Peringatan ini menjadi momentum mengingatkan Pemerintah untuk terus memperkuat kemauan politiknya dalam mendorong semua pemangku kepentingan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan buruh. Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional, Pimpinan Dewan menegaskan bahwa momentum ini harus semakin menguatkan kemauan dan tekad sebagai bangsa beradab dan berbudaya dalam mewujudkan visi dan misi adiluhung penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.
 
Berkaitan dengan fungsi legislasi, Pimpinan mengingatkan bahwa pada 2013, DPR dan Pemerintah telah menetapkan 70 RUU menjadi prioritas. Pimpinan Dewan berharap,DPR dan Pemerintah harus lebih meningkatkan tugas menuntaskan sejumlah RUU prioritas.Kira-kira, 19 RUU akan dilanjutkan pembahasannya, karena sudah memasuki pembahasan tingkat I. Sejumlah RUU prioritas yang sedang menunggu penyelesaian antara lain, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, RUU Tabungan Perumahan Rakyat, dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan dapat diselesaikan pada bulan Mei ini. RUU ini merupakan produk reformasi yang memberikan ruang kepada rakyat dengan berbagai fasilitas program dan kemudahan bagi rakyat, khususnya petani. RUU ini juga merupakan upaya pemberdayaan petani untuk mencapai kesejahteraannya agar lebih baik, mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif. Sementara RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap perumahan. Adapun RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sangat penting, mengingat kontribusi TKI melalui remittance yang signifikan terhadap perekonomian nasional.
 
Selain itu, Pimpinan Dewan mengingatkan bahwa proses pembahasan RUU ke depan harus memperhatikan putusan MK,berkaitan dengan kewenangan DPD-RI dalam pengajuan sampai dengan pembahasan RUU. Hal ini penting dilakukan, untuk menghormati keputusan MK dalam rangka melaksanakan Konstitusi. DPR bersama dengan Pemerintah akan melakukan revisi terhadap UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
 
Berkenaan dengan fungsi anggaran, dalam masa Sidang IV, DPR-RI akan melakukan pembahasan dalam bentuk Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2014. DPR akan menyelenggarakan Rapat Paripurna pada tanggal 20 Mei 2013, dimanaPemerintah akan menyampaikan Keterangan tentang Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro(PPKF-KEM),sebagai acuan pembahasan RAPBN 2014. Pemerintah juga akan menetapkan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran tahun 2014 sebagai acuan dalam penyusunan anggaran setiap kementerian/lembaga.Diharapkan, APBN tahun 2014 dapat semakin memperkokoh stabilitas perekonomian nasional yang kondusif bagi pertumbuhandanpemerataankeadilan, penciptaan lapangan kerja, dan menopang pembangunan berkesinambungan. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi nasional, APBN 2014 nantinya harus lebih berkualitas dan memberikan manfaat secara nyata dan langsung terhadap peningkatankesejahteraan rakyat.
 
Dalam masa sidang ini, Pemerintah juga akan menyampaikan laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun 2013.
 
Untuk pembahasan APBN-P 2013, Ketua DPR menyampaikan hasil konsultasi dengan Presiden yang pagi itu dilaksanakan di Istana Negara. Hasil konsultasi ini, pada intinya adalah Pembahasan RUU APBN-P 2013, akan dipercepat melalui surat yang akan disampaikan presiden pada 14 mei 2013. Sesuai prosedur dan mekanisme DPR, maka pembahasan akan segera dilakukan, dan diharapkan pada minggu ketiga bulan Juni, sudah dapat diselesaikan. Percepatan pembahasan RUU APBN-P 2013 ini amat berkaitan dengan subsidi BBM dan deviasi asumsi makro-ekonomi.
 
Mengenaifungsi pengawasan, Pimpinan menyampaikan beberapa hal penting yang akan diagendakan dalam Masa Sidang IV. Diantaranya adalah Tim Kerja Pengawas Kasus Bank Century. Pimpinan juga menyampaikan agenda Alat Kelengkapan Dewan mengenai penanganan dan tindaklanjut terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat atas serangkaian isu, peristiwa atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat secara umum. Persoalan upah buruh, tenaga kerja alih daya,jaminan sosial pekerja, perlindungan hukum, sarana dan prasarana pendidikan, masalah pertanahan,adalah beberapa isu yang patut mendapatkan perhatian DPR. Pimpinan Dewan berharap,DPRlebih responsif terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakatyang disampaikan kepada lembaga DPR.
 
Materi lain yang disampaikan dalam pidato adalah serangkaian peristiwa dan persoalan yang berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan aparat TNI, Polri, dan antar-kelompok masyarakat, penumpasan terhadap jaringan terorisme oleh Aparat Kepolisian.Jaringan terorisme belum juga dapat dituntaskan, walaupun penumpasan terus dilakukan oleh Densus 88. Selain itu, Peristiwa bentrok massa antara warga masyarakat Musi Rawas dan aparat terkait pemekaran wilayah, juga disampaikan dalam Pidato Pembukaan Sidang ini. Meninggalnya empat warga Kecamatan Rupit, Musi Rawas, Sumatera Selatan, dan luka kritis beberapa aparat, patut disesalkan. Penanganan unjuk rasa oleh aparat Kepolisian dianggap tidak tepat, sehingga menimbulkan korban jiwa.
 
Berkaitan dengan masalah persiapan Pemilu, terjadinya duplikasi nama bakal calon legislatif dalam beberapa Daerah Pemilihan atau yang tercantum tidak hanya di satu partai politik, Pimpinan Dewan menegaskan bahwa hal tersebutharus segera dikoreksi. Dewan mendorong KPU bekerja secara cermat dan hati-hati dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu. Selain itu, Pimpinan Dewan mengingatkan agar seluruh kebijakan KPU harus senantiasa selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pimpinan meminta perhatian akan penanganan masalah penegakan hukum dan penanganan kasus korupsi, mendorong para penegak hukum untuk menjalankan tugas secara tegas dan profesional.
 
Dalam masalah ekonomi, Ketua menyampaikan bahwa Polemik kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi salah satu isu yang terus mengemuka khususnya menyangkut isu tenggat waktu berlakunya, targetsasaran, besaran kenaikan,dan skema kompensasi bagi rakyat,khususnya kelompok rakyat miskin.Untuk itu, permasalahan akan dibahas dalam pembahasan RUU APBN-P 2013.
 
Berkaitan dengan masalah Ujian Nasional, Masa Reses, Komisi X mengundang Mendikbud untuk membahas permasalahan Ujian Nasional (UN) tahun 2013. Dewan memandangbahwa Pelaksanaan UN tahun 2013 menjadi salah satu catatan buruk dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.Oleh karena itu, Dewan sepakat dengan Pemerintah agar hasil UN SMA dan sederajat tahun 2013 yang akan dijadikan sebagai syarat kelulusan dan persyaratan masuk perguruan tinggi negeri,perlu dipertimbangkan melalui kajian mendalam.Dewan juga mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab. Segera menyelesaikan investigasi proses pelaksanaan pengadaan naskah UN tahun 2013 dan memberikan sanksi serta menyerahkan hasilnya secara resmi kepada Komisi X.
 
Hal lain yang disampaikan adalah masalah upah dan gaji yang merupakan salah satu faktor produksi yang penting. kebijakan tentang upah yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan pekerja harus terus ditingkatkan, sesuai komitmen yang selalu disampaikan oleh Dewan kepada Pemerintah. Dalam kaitan itulah,Dewan merasa perlu untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Tenaga Alih Daya untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Panja Alih Daya yang sedang dalam proses pembentukan, bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan praktek tenaga alih daya.
 
Dalam bidang internasional, Ketua Dewan dalam pidatonya, mencermati hasil KTT ASEAN ke-22 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam. Dewan melihat,bahwa upaya mewujudkan komunitas ekonomi ASEAN telah mencapai kemajuan. Dalam masalah ini, Dewan mengingatkan Pemerintah,bahwa terbentuknya komunitas ekonomi ASEAN pada akhirnya harus didedikasikan untuk kepentingan rakyat. Dewan mendorong Pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai terkait dengan upaya peningkatan daya saing ekonomi kita dan memastikan bahwa keberadaan komunitas ekonomi ASEAN harus bermanfaat bagi kepentingan nasional. Dalam masalah keamanan kawasan, Pimpinan Dewan menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam,karena KTT ASEAN belum mampu mendorong penyelesaian sengketa di wilayah Laut Cina Selatan.
 
Terkait dengan merebaknya kampanye separatisme dan anti-Indonesia di luar negeri, Dewan mengingatkan Pemerintah agar hal ini diperhatikan, karena taruhannya adalah teritorial dan NKRI. Sebagai konsekuensinya, Kementerian Luar Negeri yang merupakan ujung tombak diplomasi luar negeri, harus meningkatkan kualitas kinerja diplomatnya, agar isu yang menyudutkan kepentingan nasional tidak terulang kembali.
 
Di akhir pidato, Ketua Dewan mengajak seluruh Anggota Dewan, untuk bersungguh-sungguh mendarmabhaktikan tugas dan fungsi bagi bangsa dan negara pada tahun-tahun akhir masa bhakti DPR. Kerja keras harus diwujudkan dalam memenuhi amanat yang dipercayakan rakyat kepada para anggota Dewan.


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000
" content="MARZUKIALIE" > Marzukialie.com - KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA MEI 2013
Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA MEI 2013

Images
Minggu ketiga bulan Mei ini kegiatan Dewan ditandai dengan disampaikannya Pidato Pembukaan ketua DPR-RI Masa Persidangan IV 2012-2013 pada rapat paripurna tanggal 13 Mei 2013. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR minggu ketiga Mei 2013.
 
Rapat Paripurna 13 Mei 2013
Mengawali Pembukaan Masa Persidangan IV, Ketua DPR-RI merefleksikan dua momentum penting yang jatuh pada bulan Mei, Hari Buruh sedunia (1 Mei) dan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei). Hari buruh sedunia diperingati serentak di seluruh dunia, dan di Indonesia dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa buruh di berbagai daerah. Peringatan ini menjadi momentum mengingatkan Pemerintah untuk terus memperkuat kemauan politiknya dalam mendorong semua pemangku kepentingan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan buruh. Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional, Pimpinan Dewan menegaskan bahwa momentum ini harus semakin menguatkan kemauan dan tekad sebagai bangsa beradab dan berbudaya dalam mewujudkan visi dan misi adiluhung penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.
 
Berkaitan dengan fungsi legislasi, Pimpinan mengingatkan bahwa pada 2013, DPR dan Pemerintah telah menetapkan 70 RUU menjadi prioritas. Pimpinan Dewan berharap,DPR dan Pemerintah harus lebih meningkatkan tugas menuntaskan sejumlah RUU prioritas.Kira-kira, 19 RUU akan dilanjutkan pembahasannya, karena sudah memasuki pembahasan tingkat I. Sejumlah RUU prioritas yang sedang menunggu penyelesaian antara lain, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, RUU Tabungan Perumahan Rakyat, dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan dapat diselesaikan pada bulan Mei ini. RUU ini merupakan produk reformasi yang memberikan ruang kepada rakyat dengan berbagai fasilitas program dan kemudahan bagi rakyat, khususnya petani. RUU ini juga merupakan upaya pemberdayaan petani untuk mencapai kesejahteraannya agar lebih baik, mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif. Sementara RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap perumahan. Adapun RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sangat penting, mengingat kontribusi TKI melalui remittance yang signifikan terhadap perekonomian nasional.
 
Selain itu, Pimpinan Dewan mengingatkan bahwa proses pembahasan RUU ke depan harus memperhatikan putusan MK,berkaitan dengan kewenangan DPD-RI dalam pengajuan sampai dengan pembahasan RUU. Hal ini penting dilakukan, untuk menghormati keputusan MK dalam rangka melaksanakan Konstitusi. DPR bersama dengan Pemerintah akan melakukan revisi terhadap UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
 
Berkenaan dengan fungsi anggaran, dalam masa Sidang IV, DPR-RI akan melakukan pembahasan dalam bentuk Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2014. DPR akan menyelenggarakan Rapat Paripurna pada tanggal 20 Mei 2013, dimanaPemerintah akan menyampaikan Keterangan tentang Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro(PPKF-KEM),sebagai acuan pembahasan RAPBN 2014. Pemerintah juga akan menetapkan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran tahun 2014 sebagai acuan dalam penyusunan anggaran setiap kementerian/lembaga.Diharapkan, APBN tahun 2014 dapat semakin memperkokoh stabilitas perekonomian nasional yang kondusif bagi pertumbuhandanpemerataankeadilan, penciptaan lapangan kerja, dan menopang pembangunan berkesinambungan. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi nasional, APBN 2014 nantinya harus lebih berkualitas dan memberikan manfaat secara nyata dan langsung terhadap peningkatankesejahteraan rakyat.
 
Dalam masa sidang ini, Pemerintah juga akan menyampaikan laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun 2013.
 
Untuk pembahasan APBN-P 2013, Ketua DPR menyampaikan hasil konsultasi dengan Presiden yang pagi itu dilaksanakan di Istana Negara. Hasil konsultasi ini, pada intinya adalah Pembahasan RUU APBN-P 2013, akan dipercepat melalui surat yang akan disampaikan presiden pada 14 mei 2013. Sesuai prosedur dan mekanisme DPR, maka pembahasan akan segera dilakukan, dan diharapkan pada minggu ketiga bulan Juni, sudah dapat diselesaikan. Percepatan pembahasan RUU APBN-P 2013 ini amat berkaitan dengan subsidi BBM dan deviasi asumsi makro-ekonomi.
 
Mengenaifungsi pengawasan, Pimpinan menyampaikan beberapa hal penting yang akan diagendakan dalam Masa Sidang IV. Diantaranya adalah Tim Kerja Pengawas Kasus Bank Century. Pimpinan juga menyampaikan agenda Alat Kelengkapan Dewan mengenai penanganan dan tindaklanjut terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat atas serangkaian isu, peristiwa atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat secara umum. Persoalan upah buruh, tenaga kerja alih daya,jaminan sosial pekerja, perlindungan hukum, sarana dan prasarana pendidikan, masalah pertanahan,adalah beberapa isu yang patut mendapatkan perhatian DPR. Pimpinan Dewan berharap,DPRlebih responsif terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakatyang disampaikan kepada lembaga DPR.
 
Materi lain yang disampaikan dalam pidato adalah serangkaian peristiwa dan persoalan yang berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan aparat TNI, Polri, dan antar-kelompok masyarakat, penumpasan terhadap jaringan terorisme oleh Aparat Kepolisian.Jaringan terorisme belum juga dapat dituntaskan, walaupun penumpasan terus dilakukan oleh Densus 88. Selain itu, Peristiwa bentrok massa antara warga masyarakat Musi Rawas dan aparat terkait pemekaran wilayah, juga disampaikan dalam Pidato Pembukaan Sidang ini. Meninggalnya empat warga Kecamatan Rupit, Musi Rawas, Sumatera Selatan, dan luka kritis beberapa aparat, patut disesalkan. Penanganan unjuk rasa oleh aparat Kepolisian dianggap tidak tepat, sehingga menimbulkan korban jiwa.
 
Berkaitan dengan masalah persiapan Pemilu, terjadinya duplikasi nama bakal calon legislatif dalam beberapa Daerah Pemilihan atau yang tercantum tidak hanya di satu partai politik, Pimpinan Dewan menegaskan bahwa hal tersebutharus segera dikoreksi. Dewan mendorong KPU bekerja secara cermat dan hati-hati dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu. Selain itu, Pimpinan Dewan mengingatkan agar seluruh kebijakan KPU harus senantiasa selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pimpinan meminta perhatian akan penanganan masalah penegakan hukum dan penanganan kasus korupsi, mendorong para penegak hukum untuk menjalankan tugas secara tegas dan profesional.
 
Dalam masalah ekonomi, Ketua menyampaikan bahwa Polemik kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi salah satu isu yang terus mengemuka khususnya menyangkut isu tenggat waktu berlakunya, targetsasaran, besaran kenaikan,dan skema kompensasi bagi rakyat,khususnya kelompok rakyat miskin.Untuk itu, permasalahan akan dibahas dalam pembahasan RUU APBN-P 2013.
 
Berkaitan dengan masalah Ujian Nasional, Masa Reses, Komisi X mengundang Mendikbud untuk membahas permasalahan Ujian Nasional (UN) tahun 2013. Dewan memandangbahwa Pelaksanaan UN tahun 2013 menjadi salah satu catatan buruk dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.Oleh karena itu, Dewan sepakat dengan Pemerintah agar hasil UN SMA dan sederajat tahun 2013 yang akan dijadikan sebagai syarat kelulusan dan persyaratan masuk perguruan tinggi negeri,perlu dipertimbangkan melalui kajian mendalam.Dewan juga mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab. Segera menyelesaikan investigasi proses pelaksanaan pengadaan naskah UN tahun 2013 dan memberikan sanksi serta menyerahkan hasilnya secara resmi kepada Komisi X.
 
Hal lain yang disampaikan adalah masalah upah dan gaji yang merupakan salah satu faktor produksi yang penting. kebijakan tentang upah yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan pekerja harus terus ditingkatkan, sesuai komitmen yang selalu disampaikan oleh Dewan kepada Pemerintah. Dalam kaitan itulah,Dewan merasa perlu untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Tenaga Alih Daya untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Panja Alih Daya yang sedang dalam proses pembentukan, bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait dengan praktek tenaga alih daya.
 
Dalam bidang internasional, Ketua Dewan dalam pidatonya, mencermati hasil KTT ASEAN ke-22 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam. Dewan melihat,bahwa upaya mewujudkan komunitas ekonomi ASEAN telah mencapai kemajuan. Dalam masalah ini, Dewan mengingatkan Pemerintah,bahwa terbentuknya komunitas ekonomi ASEAN pada akhirnya harus didedikasikan untuk kepentingan rakyat. Dewan mendorong Pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai terkait dengan upaya peningkatan daya saing ekonomi kita dan memastikan bahwa keberadaan komunitas ekonomi ASEAN harus bermanfaat bagi kepentingan nasional. Dalam masalah keamanan kawasan, Pimpinan Dewan menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam,karena KTT ASEAN belum mampu mendorong penyelesaian sengketa di wilayah Laut Cina Selatan.
 
Terkait dengan merebaknya kampanye separatisme dan anti-Indonesia di luar negeri, Dewan mengingatkan Pemerintah agar hal ini diperhatikan, karena taruhannya adalah teritorial dan NKRI. Sebagai konsekuensinya, Kementerian Luar Negeri yang merupakan ujung tombak diplomasi luar negeri, harus meningkatkan kualitas kinerja diplomatnya, agar isu yang menyudutkan kepentingan nasional tidak terulang kembali.
 
Di akhir pidato, Ketua Dewan mengajak seluruh Anggota Dewan, untuk bersungguh-sungguh mendarmabhaktikan tugas dan fungsi bagi bangsa dan negara pada tahun-tahun akhir masa bhakti DPR. Kerja keras harus diwujudkan dalam memenuhi amanat yang dipercayakan rakyat kepada para anggota Dewan.


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000