Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU TERAKHIR MARET 2013

Images
Kegiatan AKD DPR-RI pada akhir bulan Maret ini tetap terfokus pada berbagai kegiatan rapat-rapat Komisi, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, penetapan pejabat publik, dan diplomasi parlemen. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR akhir Maret 2013.

Kegiatan Bidang Pengawasan
Raker Komisi II DPR dengan Mendagri, Dirjen Otda Kemendagri, dan Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri, mengagendakan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) pada 20 Maret 2013. Dalam kesempatan ini Mendagri menyampaikan beberapa hal, diantaranya; [1] landasan penyusunan Desartada, [2] urgensi perumusan Desartada, [3] tujuan Desartada, [4] elemen pokok kebijakan Desartada 2010-2015, dan [5] strategi implementasi dalam pelaksanaan Desartada.

Dalam keterangan Mendagri mengenai elemen pokok kebijakan Desartada 2010-2015, dijelaskan mengenai: penerapan prosedur baru pembentukan daerah otonom melalui daerah persiapan; penggabungan dan penyesuaian daerah otonom; pengaturan daerah otonom yang memiliki kawasan dengan karakteristik khusus; estimasi jumlah daerah otonom di Indonesia hingga 2025. Urgensi perumusan Desartada: [1] desentralisasi tahun 1999 yang menyulut ledakan pemekaran daerah, [2] motivasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB): ketertinggalan dan akses jangkauan pelayanan publik; [3] lemahnya instrumen regulasi pembentukan DOB; [4] problematika pendekatan bottom up dalam pembentukan DOB; dan [5] ketiadaan persiapan sebagai daerah otonom. Sedangkan tujuan umum Desartada adalah akselerasi pengembangan politik nasional yang diarahkan bagi penguatan integrasi nasional, akselerasi pengembangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di seluruh daerah di Indonesia.

Kesimpulan Rapat: [1] Komisi II dapat menerima penjelasan yang disampaikan Mendagri berkenaan dengan Desartada yang merupakan sebuah konsep yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam gagasan pemikiran pemerintah dalam rangka penataan sebuah daerah. [2] Berkenaan dengan konsep Desartada yang membutuhkan langkah lanjutan, perlu dipertegas, apakah substansi materinya dirumuskan dalam UU di Pemerintahan Daerah, apakah juga akan masuk dalam UU yang secara spesifik dicantumkan dalam UU Pembentukan DOB atau dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang secara spesifik membutuhkan penataan daerah ini. [3] Berkenaan dengan pembentukan DOB, DPR dan Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk memiliki hak-hak inisiatif mengusulkan DOB, namun dalam pembahasannya tetap mengacu dan berpedoman pada tata-cara peraturan perundang-undangan yang ada, dimana Pemerintah memiliki gagasan tentang Desartada dan itu ditempatkan menjadi bagian dari proses pembicaraan, pembahasan, sampai dengan terbentuknya DOB.
 
Pertemuan Silaturahmi ketua-ketua Lembaga Negara
Pertemuan Silaturahmi ketua-ketua Lembaga Negara pada Jumat 22 maret 2013, diagendakan: [1] perpisahan dengan Ketua MK Prof. DR. Mahfud MD, yang akan mengakhiri masa tugasnya pada akhir Maret 2013. [2] bincang-bindang politik tahun 2013, menghadapi Pemilu 2014. Dalam tema kedua ini, semua sepakat bahwa ada peningkatan kualitas stabilitas nasional di tahun politik 2013. Memang darasakan bahwa suhu politik tahun 2013 makin menghangat, seiring dengan makin dekatnya penyelenggaraan Pemilu 2014, oleh karena itu, semua sepakat untuk menjaga dinamika politik tetap dalam koridor demokrasi dan mengupayakan peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi. Jangan sampai proses politik yang berjalan merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang jauh lebih mendasar adalah menjaga proses politik dan demokrasi kita dalam bingkai koridor konstitusi. Demokrasi memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, tetapi harus dilakukan dalam bingkai konstitusi. Secara kelembagaan DPR dan Pemerintah/Eksekutif memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya masing-masing, terkait dengan fungsi kelembagaan legislatif, terutama mempercepat penyelesaian RUU-RUU strategis yang menjadi prioritas.
 
Penetapan Pejabat Publik
Tanggal 25 Maret 2013, Komisi XI mengagendakan fit and proper test terhadap Agus Martowardoyo (Menkeu) sebagai Calon Gubernur BI, yang telah disampaikan pencalonannya oleh Presiden RI. Keputusan hasil dari uji kelayakan ini diambil oleh Komisi XI pada 26 Maret. Hasil dari Rapat tersebut adlaah, Agus Martowardoyo terpilih sebagai Calon Gubernur BI dengan perolehan suara 46 dari 54 anggota Komisi XI. Agus akan menggantikan Darmin Nasution yang akan berakhir masa tugasnya pada 23 Mei 2013. Persetujuan Komisi XI ini akan disampaikan di dalam Sidang Paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Keputusan DPR-RI, dan selanjutnya akan diproses sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Tertib DPR.


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000
" content="MARZUKIALIE" > Marzukialie.com - KEGIATAN DPR-RI MINGGU TERAKHIR MARET 2013
Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

KEGIATAN DPR-RI MINGGU TERAKHIR MARET 2013

Images
Kegiatan AKD DPR-RI pada akhir bulan Maret ini tetap terfokus pada berbagai kegiatan rapat-rapat Komisi, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, penetapan pejabat publik, dan diplomasi parlemen. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR akhir Maret 2013.

Kegiatan Bidang Pengawasan
Raker Komisi II DPR dengan Mendagri, Dirjen Otda Kemendagri, dan Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri, mengagendakan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) pada 20 Maret 2013. Dalam kesempatan ini Mendagri menyampaikan beberapa hal, diantaranya; [1] landasan penyusunan Desartada, [2] urgensi perumusan Desartada, [3] tujuan Desartada, [4] elemen pokok kebijakan Desartada 2010-2015, dan [5] strategi implementasi dalam pelaksanaan Desartada.

Dalam keterangan Mendagri mengenai elemen pokok kebijakan Desartada 2010-2015, dijelaskan mengenai: penerapan prosedur baru pembentukan daerah otonom melalui daerah persiapan; penggabungan dan penyesuaian daerah otonom; pengaturan daerah otonom yang memiliki kawasan dengan karakteristik khusus; estimasi jumlah daerah otonom di Indonesia hingga 2025. Urgensi perumusan Desartada: [1] desentralisasi tahun 1999 yang menyulut ledakan pemekaran daerah, [2] motivasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB): ketertinggalan dan akses jangkauan pelayanan publik; [3] lemahnya instrumen regulasi pembentukan DOB; [4] problematika pendekatan bottom up dalam pembentukan DOB; dan [5] ketiadaan persiapan sebagai daerah otonom. Sedangkan tujuan umum Desartada adalah akselerasi pengembangan politik nasional yang diarahkan bagi penguatan integrasi nasional, akselerasi pengembangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di seluruh daerah di Indonesia.

Kesimpulan Rapat: [1] Komisi II dapat menerima penjelasan yang disampaikan Mendagri berkenaan dengan Desartada yang merupakan sebuah konsep yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam gagasan pemikiran pemerintah dalam rangka penataan sebuah daerah. [2] Berkenaan dengan konsep Desartada yang membutuhkan langkah lanjutan, perlu dipertegas, apakah substansi materinya dirumuskan dalam UU di Pemerintahan Daerah, apakah juga akan masuk dalam UU yang secara spesifik dicantumkan dalam UU Pembentukan DOB atau dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang secara spesifik membutuhkan penataan daerah ini. [3] Berkenaan dengan pembentukan DOB, DPR dan Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk memiliki hak-hak inisiatif mengusulkan DOB, namun dalam pembahasannya tetap mengacu dan berpedoman pada tata-cara peraturan perundang-undangan yang ada, dimana Pemerintah memiliki gagasan tentang Desartada dan itu ditempatkan menjadi bagian dari proses pembicaraan, pembahasan, sampai dengan terbentuknya DOB.
 
Pertemuan Silaturahmi ketua-ketua Lembaga Negara
Pertemuan Silaturahmi ketua-ketua Lembaga Negara pada Jumat 22 maret 2013, diagendakan: [1] perpisahan dengan Ketua MK Prof. DR. Mahfud MD, yang akan mengakhiri masa tugasnya pada akhir Maret 2013. [2] bincang-bindang politik tahun 2013, menghadapi Pemilu 2014. Dalam tema kedua ini, semua sepakat bahwa ada peningkatan kualitas stabilitas nasional di tahun politik 2013. Memang darasakan bahwa suhu politik tahun 2013 makin menghangat, seiring dengan makin dekatnya penyelenggaraan Pemilu 2014, oleh karena itu, semua sepakat untuk menjaga dinamika politik tetap dalam koridor demokrasi dan mengupayakan peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi. Jangan sampai proses politik yang berjalan merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang jauh lebih mendasar adalah menjaga proses politik dan demokrasi kita dalam bingkai koridor konstitusi. Demokrasi memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, tetapi harus dilakukan dalam bingkai konstitusi. Secara kelembagaan DPR dan Pemerintah/Eksekutif memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya masing-masing, terkait dengan fungsi kelembagaan legislatif, terutama mempercepat penyelesaian RUU-RUU strategis yang menjadi prioritas.
 
Penetapan Pejabat Publik
Tanggal 25 Maret 2013, Komisi XI mengagendakan fit and proper test terhadap Agus Martowardoyo (Menkeu) sebagai Calon Gubernur BI, yang telah disampaikan pencalonannya oleh Presiden RI. Keputusan hasil dari uji kelayakan ini diambil oleh Komisi XI pada 26 Maret. Hasil dari Rapat tersebut adlaah, Agus Martowardoyo terpilih sebagai Calon Gubernur BI dengan perolehan suara 46 dari 54 anggota Komisi XI. Agus akan menggantikan Darmin Nasution yang akan berakhir masa tugasnya pada 23 Mei 2013. Persetujuan Komisi XI ini akan disampaikan di dalam Sidang Paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Keputusan DPR-RI, dan selanjutnya akan diproses sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Tertib DPR.


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000