Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

BERITA

BPK Harus Bebas dari Intervensi Politik

2014-09-05 13:54:40
Images
Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus bebas dari intervensi dan kepentingan politik. “Seharusnya lembaga audit negara seperti BPK RI bersih dari politisi, bebas dari intervensi dan berbagai konflik kepentingan politik.” kata Marzuki dalam Dialektika Demokrasi yang mengambil tema ‘Mencari Figur anggota BPK yang Kompeten dan Berintegritas’ di DPR, Jakarta, Kamis (4/9), hadir pula Yenny Sucipto Sekjen Nasional Fitra, dan Roy Salam dari Indonesia Bugjet Center Yenny Sucipto Sekjen Nasional Fitra, dan Roy Salam dari Indonesia Bugjet Center.

Oleh karena itu, tambahnya, rekrutmen anggota BPK seharusnya bukan oleh DPR RI, melainkan oleh panitia seleksi (Pansel) yang dibentuk oleh pemerintah, DPR RI, dan melibatkan masyarakat.

Menurut Marzuki, beberapa waktu yang lalu dirinya menyatakan bahwa rekrutmen anggota BPK tidak tepat dilakukan oleh DPR, “Karena menurut saya lembaga DPR adalah lembaga politik, dan dalam rekrutmennya pasti ada perhitungan politik,”jelas Marzuki. Oleh karena itu, lanjutnya, jika BPK diisi oleh politisi atau lembaga yang berafiliasi ke partai, dirinya khawatir akan mengganggu eksistensi BPK sebagai lembaga audit keuangan Negara.

Namun sementara itu, terangnya, karena masih menjalankan UU yang lama, dimana uji kelayakan dan kepatutan itu dilakukan oleh Komisi XI DPR. “Karena itu jika proses rekrutmen itu dinilai kurang bisa dipertanggungjawabkan, maka harus merevisi atau judicial review UU itu ke Mahkamah Konstitusi,”jelasnya.

Calon anggota BPK tambah Marzuki, harus mempunyai kualifikasi yang baik, dimana kualifikasi persyaratan terhadap calon ialah latar belakang pendidikan auditor, rekam jejak, track record, serta memahami tugas pokok dan fungsi BPK. “Selanjutnya pengalaman, dimana pengalaman itu penting, serta jangan jadikan BPK sebagai alat politik, jadi menurut saya kalau tidak memenuhi kualifikasi itu dicoret saja,”tegasnya.

Alasannya, kata Marzuki, hal ini penting, karena mengingat menjadi pejabat BPK pasti akan banyak yang berkepentingan, seperti dari Bupati, Walikota, Gubernur dan Pejabat Lembaga Negara lainnya, termasuk BUMN. “Mereka sangat berkepentingan dengan BPK, untuk itu, jika BPK dijadikan alat politik, maka akan berbahaya dan bisa merusak demokrasi,”katanya.

Sekedar informasi, DPR pada awal September ini akan melakukan proses seleksi calon anggota BPK, berikut ke 67 nama calon anggota BPK : Ivone Carolina Nalley, Eko Sembodo, Mahendro Sumardjo, Syafri Adnan Baharuddin, Eddy Rasidin, Agus Prawoto, Moermahadi Soerja Djanegara, Budiono Widagdo, Yudi Carsana, Medan Parulian Nababan, Emita Wahyu Astami, , Endang Sukendar, Gunawan Sidauruk, Zindar Kar Marbun, Binsar H Simanjuntak, Eddy Mulyadi Soepardi, Rusli Nasution, Rio Zakaria, Widi Wijaya Gitaputra, Hernold Ferry Makawimbang, Yusran Basri Hasanuddin, Gagaring Pagalung, Abdul Latief, Bambang Pamungkas, Wahyu K Tumakaka, Harry Indrajit Sorharjono, Usman Abdhali Watik, Lauddin Marsuni, Mohd Rizal Rambe, Sastra Rasa, I Gede Oka.

Sri Kusyuniati, Rini Purwandari, Hadi Priyanto, Arief Mahardiwan, Sukendar,  Asikum Wirataatmadja, Hening Tyastanto, Muhammad Nuryatmo Amin, Muhamad Nadratuzzaman Hosen, Nasrul, Ignatius Anindya Wirawan Nugrohadi; Muhammad Asdar; Nur Iswan, Jhon Reinhard Sihombing, Rama Pratama, Indra Utama, G Suprayitno, Hasan Naryadi, Nur Yasin, Andi Wahyu Wibisana, Penny Kusumastuti Lukito, Harry Z Soeratin, Chandra Wijaya, Mohammad Aly Yahya, Riant Nugroho; Daniel Pangaribuan, Eddy Faisal, dan Razaki Persada.

DPR



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000
news not ready