Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

BERITA

RAPBN 2015 Masih Bersifat Baseline

2014-08-16 11:08:00
Images

RAPBN 2015 dan Nota Keuangannya disusun oleh pemerintahan yang mengemban amanah saat ini untuk dilaksanakan oleh pemerintah baru hasil Pemilu tahun 2014. Oleh karena itu, penyusunan anggaran belanja Kementerian Negara dan Lembaga masih bersifat baseline. "Substansi utamanya hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain pidatonya saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2015 beserta Nota Keuangannya di hadapan anggota DPR dan DPD RI, di Gedung DPR/MPR, Jumat (15/8) siang.

Presiden SBY berharap, langkah ini dapat memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah baru untuk melaksanakan program-program kerja yang direncanakan. "Setelah tanggal 20 Oktober mendatang, saya yakin bahwa pemerintah baru akan memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk memperbaiki anggaran dan memasukkan berbagai program yang akan dilaksanakan 5 tahun mendatang," ujar Kepala Negara.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi periode pemerintahan hasil Pemilihan Umum tahun 2014. SBY berharap seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang telah terbukti memperbaiki kondisi bangsa kita dapat terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Sebaliknya, program dan kegiatan yang kurang efektif bagi masyarakat dan bagi peningkatan pembangunan dapat dievaluasi dan diperbaiki.

SBY menjelaskan, perencanaan anggaran dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir terdapat tantangan pengkaplingan anggaran belanja untuk bidang-bidang tertentu. SBY berharap pihak eksekutif dan legislatif tidak lagi membuat regulasi yang melakukan pengkaplingan alokasi anggaran untuk bidang-bidang tertentu, kecuali yang sudah diamanatkan di UUD 1945, seperti dana pendidikan 20 persen dari dana APBN dan APBD. "Langkah yang mungkin dapat dilakukan terkait pengkaplingan tersebut adalah harmonisasi peraturan perundangan, terutama yang terkait dengan aturan penganggaran. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi terbatasnya ruang gerak fiskal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan," Presiden SBY menjelaskan.

Terhadap kebijakan yang sensitif dan kurang populer, seperti pengalihan subsidi BBM dan listrik kepada subsidi untuk penduduk miskin, harusnya mendapat dukungan secara politik dari semua pihak. Ke depan, diperlukan kesepahaman bersama dari pemerintah dan legislatif agar subsidi benar-benar tepat sasaran, dan jumlahnya tidak melebihi kepatutannya. "Langkah bersama seperti itu sangat penting bagi kesinambungan pembiayaan pembangunan di masa mendatang," SBY mengingatkan.

Kebijakan penganggaran juga menghadapi tantangan dalam keterbatasan ruang fiskal. Proporsi belanja negara yang dialokasikan untuk belanja wajib masih relatif tinggi. Untuk itulah, perlu upaya untuk memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar Pemerintah dapat melakukan intervensi dalam mengatasi tantangan pembangunan. Prioritas anggaran selayaknya mengedepankan belanja produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mengurangi pendanaan bagi program yang kurang tepat sasaran. Selain itu, dalam implementasinya, proses penyerapan anggaran masih perlu dioptimalkan.

Presiden juga berharap agar lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti BPK, BPKP, dan aparat pengawasan internal pemerintah untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran negara, agar lebih efisien dan efektif, baik di pusat maupun di daerah. Untuk kesekian kalinya saya meminta agar semua lembaga audit dan lembaga pengawasan, termasuk BPK dan KPK, secara proaktif bisa melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran.

SBY Umumkan Uang Pecahan 100 Ribu yang Baru
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan berlakunya uang rupiah kertas pecahan 100.000 edisi 2014. Pengumuman ini disampaikan Presiden SBY dalam bagian akhir Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2015 beserta Nota Keuangannya di hadapan anggota DPR dan DPD RI, di Gedung DPR/MPR, Jumat (15/8) siang. "Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 tanggal 17 Agustus 2014, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Pemerintah bersama Bank Indonesia mengumumkan bahwa Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan pecahan Rp 100.000 tahun edisi 2014 dinyatakan mulai diberlakukan, dikeluarkan, dan diedarkan di seluruh Indonesia," kata Presiden SBY.

Penerbitan uang pecahan baru tersebut untuk menegaskan bahwa Rupiah sebagai mata uang NKRI merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Dalam uang pecahan 100 ribu baru ini, ada tulisan frasa 'Negara Kesatuan Republik Indonesia'. Hal ini merupakan salah satu perbedaan uang yang baru dan lama. Selain itu, dalam uang yang baru juga terdapat tanda tangan Menteri Keuangan. Sebelumnya, hanya ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Presiden SBY Ajak Syukuri Capaian 10 Tahun Terakhir
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak untuk mensyukuri bahwa dalam sepuluh tahun terakhir ini pembangunan di tanah air mengalami kemajuan. Tahun 2004, total belanja negara sebesar Rp 427,2 triliun. Pada tahun 2014 ini, angka tersebut mencapai Rp 1.876,9 triliun. "Berarti, dalam sepuluh tahun belanja negara meningkat sekitar empat kali lipat. Selama sepuluh tahun terakhir, anggaran kesehatan meningkat sekitar 8 kali lipat, dari Rp 8,1 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 67,9 triliun pada tahun 2014," kata Presiden SBY saat memberikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 beserta Nota Keuangannya di hadapan anggota DPR dan DPD RI, di Gedung Nusantara DPR/MPR, Jumat (15/8) siang.

Dalam kurun waktu yang sama, anggaran pendidikan meningkat 6 kali lipat dari Rp 62,7 triliun menjadi Rp 375,4 triliun, anggaran untuk infrastruktur meningkat hampir 11 kali lipat dari Rp 18,7 triliun menjadi Rp 206,6 triliun, dan anggaran untuk ketahanan pangan meningkat hampir 7 kali lipat dari Rp 10,7 triliun menjadi Rp 72,4 triliun. "Peningkatan belanja tersebut dilakukan seraya tetap menjaga defisit anggaran dalam angka yang selalu lebih rendah dari batas defisit yang ditetapkan dalam perundang-undangan, yaitu sebesar 3 persen dari PDB," lanjut Presiden.

Prinsip kehati-hatian fiskal dan pengamanan risiko fiskal juga diterapkan dalam pengelolaan utang. Rasio utang terus turun dari 56,6 persen dari PDB pada tahun 2004 menjadi sekitar 25,6 persen pada tahun 2014. Namun, Presiden SBY juga mengingatkan bahwa APBN bukanlah hanya berkaitan dengan tambahan besaran angka-angka. Yang utama adalah APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. "Indikator-indikator pembangunan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan dibandingkan periode sebelumnya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 5,0 persen pada tahun 2004 dan terjaga pada kisaran rerata 5,8 persen dalam periode 2005-2013," SBY menjelaskan.

Tak hanya itu, tahun 2014 Bank Dunia mengumumkan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar ekonomi dunia berdasarkan metode perhitungan Purchasing Power Parity. Hal ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan dan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia sudah berada dalam jalur yang benar. "Pertumbuhan ekonomi kita tidak hanya cukup tinggi, namun juga semakin inklusif dan berkualitas," ujar Kepala Negara.

Human Development Index (HDI) meningkat dari 0,640 pada tahun 2005 menjadi 0,684 pada tahun 2013, sesuai data UNDP dalam Human Development Report 2014. Rata-rata pendapatan per kapita rakyat Indonesia pada tahun 2004 adalah sebesar 1.161 dolar AS, dan selama 9 tahun meningkat rata-rata 13,0 persen per tahun, sehingga pada tahun 2013 mencapai 3.475 dolar AS. "Angka ini berdasarkan data indikator ekonomi Bank Dunia. Kenaikan pendapatan per kapita ini juga menjadi tolok ukur peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia secara umum," SBY menambahkan.

Peningkatan kesejahteraan tersebut juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan,dari 16 persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 11,25 persen pada Maret 2014. Angka pengangguran terbuka juga turun, dari 11,2 persen pada tahun 2005 menjadi 5,7 persen pada Februari 2014.

Lalu, pada penghujung tahun 2013, pemerintah juga telah meresmikan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui terbentuknya dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. "Melalui kedua program ini Pemerintah memberikan jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk mengakses fasilitas kesehatan dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan sendiri akan mulai berjalan pada tahun 2015 mendatang," kata SBY.

Marzuki Alie Mendadak Sakit
Ketua DPR Marzuki Alie, dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Kita. Politisi Partai Demokrat itu mendadak sakit disela-sela sidang paripurna Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.  Pidato DPR akhirnya disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo.

presidenri



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000

Rindra Y. Disastra
Agustus 23 2014 , 20:56
Terus berjuang pak, tetap semangat
news not ready