Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

BERITA

Sambut Baik Masukan dari Rizal Ramli

2013-06-26 07:18:36
Images
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menyambut ekonom senior Indonesia, Rizal Ramli, di ruang kerjanya, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, beberapa saat tadi. Beberapa hal, diakui Marzuki, dibicarakan antara dirinya dengan mantan Menko Perekonomian tersebut termasuk soal kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Marzuki mengatakan, dari pertemuan petang ini akan dilanjutkan ke pembicaraan yang lebih teknis dengan Badan Anggaran DPR. Pertemuan itu lanjutan itu dianggapnya penting agar menyambung langkah yang diperlukan DPR. "Sebab, harus ada perubahan sehingga kita dapatkan kepastian dan kita tidak bisa begini terus. Masukan yang baik dari teman-teman akan kami akomodir," terang Marzuki Alie kepada wartawan usai pertemuan tersebut, Selasa petang (25/6).

Rizal Ramli sendiri menegaskan dirinya dan kubu pro-perubahan menginginkan perbaikan dalam proses anggaran. Rizal juga menyampaikan penilaian pribadinya tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (Perubahan) alias APBNP. "Sebetulnya APBNP itu tidak diperlukan kecuali ada persoalan eknomi dunia yang luar biasa terjadi. Kami menilai APBNP menjadi pintu masuk salah anggaran dan tidak tepat sasaran. Tahun depan tidak perlu lagi APBNP. Tugas Menkeu saat ini meramalkan asumsi-asumsi makro yang terjadi," terang Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan itu.

Rizal juga menegaskan, ada pengeluaran-pengeluaran besar yang disembunyikan dari perhatian publik. Dia menyoroti lagi soal pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi (OR) dari APBN yang mencapai Rp 60 triliun per tahun dan berlangsung hingga 2040. OR adalah piutang bank-bank yang telah menjadi milik pemerintah kepada pemerintah. Dalam arti lain, pemerintah berutang kepada bank-bank yang dimilikinya sendiri. Sejarah OR bermula saat kriris moneter menerjang pada 1998. Kala itu banyak perbankan Indonesia kolaps. Untuk menyelamatkan bank-bank tersebut, pada 1999 pemerintah menyuntikkan modal (merekapitalisasi) dalam bentuk OR dengan dana mencapai Rp 655 triliun. "Untuk persoalan ini kami minta DPR bentuk tim khusus untuk membahas. Kalau perlu dibentuk Pansus. Buat apa uang obligasi bank tersebut. Orang-orang kaya yang dibantu, kenapa bukan orang miskin?" gugatnya.

Soal kenaikan harga BBM, Rizal menilai kebijakan itu sudah "menggebuk" rakyat tiga kali. Pertama, sebelum harga baru BBM disahkan pemerintah harga kebutuhan pokok sudah melambung. Hal itu terjadi karena proses berlarut-larut.

Kenaikan harga BBM yang dilakukan menjelang puasa dan lebaran akan membuat beban rakyat makin bertambah. Harga-harga kebutuhan akan melambung tinggi. Belum lagi, kebijakan kenaikan harga BBM juga dilakukan di saat pergantian tahun ajaran. "Seharusnya Indonesia punya sistem lebih baik lagi di masa depan, jadi bangsa ini tidak disibukkan dengan menaikkan harga BBM," tandasnya.

Bahas APBN-P
Ketua DPR RI Marzuki Alie dan mantan Menko Perekonomian di era Gus Dur, Rizal Ramli membahas APBN-P pasca kenaikan harga BBM. Karena itu DPR akan melakukan pertamuan lanjutan dengan Banggar DPR RI, agar ke depan APBN akan lebih baik. Karena DPR akan selalu menerima masuk masyarakat agar APBN tepat sasaran dan sesuai dengan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Rizal Ramli diterima Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR RI Shohibul Iman, dan anggota FPD DPR Jhonny Alen di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (25/6). “Kami ingin ada perubahan dalam proses anggaran APBN, karena APBNP itu tak terlalu diperlukan, kecuali ada gejolak ekonomi, dan resesi ekonomi global. Tapi, dengan APBNP ini justru ada potensi terjadinya penyalahgunaan uang negara Rp 1.700 triliun itu,” ujar Rizal Ramli.

Ke depan Rizal berharap tak ada APBNP. Karena itu Menkeu harus berpikir keras untuk membuat indikator pertumbuhan ekonomi dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Sebab, ada anggaran terlalu besar Rp 60 triliun hanya untuk membayar subsidi obligasi BLBI, meski ganti nama. Uang sebesar itu sebaiknya untuk kepentingan rakyat Indonesia. “Apalagi harus dibayar sampai tahun 2023. Waktu yang sangat lama,” tambahnya.

Berbarengan dengan itu Rizal membawa warga Papua, yang mempertanyakan nasib dana otsus puluhan triliun setiap tahun yang digulirkan dalam Otsus tersebut. Warga mempertanyakan untuk apa adana sebesar tersebut, karena selama ini hidupnya miskin dan tak merasa ada dana otsus yang dinikmati oleh warga Papua sendiri. “Jadi, dana otsus itu jangan hanya dijadikan ATM bagi pejabat Papua, dan karena itu pemerintah pusat harus hati-hati, sebab kalau tidak, Papua bisa lepas dari Indonesia,” katanya mengingatkan.

RMONLINE DAN SURABAYAPAGI



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000
news not ready