Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA MEI 2014

Images
Minggu Ketiga bulan Mei 2014 Masa Sidang IV 2013-2014, DPR mengagendakan Rapat Paripurna membahas tiga agenda, yaitu Keterangan Pemerintah Mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2015, Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2013 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut ringkasannya:

Sebelum dimulai Rapat Paripurna, disampaikan bahwa ada 2 surat masuk dari Presiden RI, pertama surat tertanggal 12 Mei perihal permohonan pertimbangan bagi pencalonan Duta Besar LBBP Republik Cyprus, dan kedua, surat tertanggal 19 Mei perihal penyampaian RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014. Ketua Rapat juga menginformasikan adanya surat masuk dari 33 anggota DPR tertanggal 12 Mei perihal permintaan Hak Angket, juga surat dari Pimpinan Fraksi Demokrat (FPD) tertanggal 19 Mei tentang penarikan 12 anggota FPD, mencabut dukungan terhadap penggunaan hak angket tentang Pemilu Legislatif 2014. Sehubungan dengan penarikan dukungan 12 anggota FPD tersebut, sesuai ketentuan pasal 166 ayat (1) Tata Tertib DPR-RI, maka pengusulan mengenai permintaan hak angket belum memenuhi persyaratan.

Selanjutnya, memasuki agenda pertama. Untuk memenuhi pasal 152 ayat (1) peraturan Tata Tertib DPR-RI, Pemerintah menyampaikan Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2015 meliputi: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran berikutnya, Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam penyusunan usulan dan anggaran, dan rincian unit organisasi, fungsi, program dan kegiatan.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) tahun 2015 merupakan penjabaran arah dan strategi yang akan ditempuh Pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan isu-isu strategis, serta mendukung pencapaian sasaran dan target pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 yang bertema: “Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”.

Dalam menyusun dokumen KEM dan PPKF 2015, Pemerintah telah mempertimbangkan perkembangan perekonomian terkini, prospek perekonomian di tahun 2014 dan 2015, perkembangan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan, serta berbagai tantangan yang ada. Pertimbangan-pertimbangan ini melandasi perumusan kebijakan yang tepat dalam rangka mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan. Secara umum, Pemerintah mengatakan bahwa perekonomian domestik diperkirakan melambat dari 5,8% pada tahun 2013 menjadi 5,5% pada tahun 2014. Perlambatan tersebut terutama karena menurunnya kinerja ekspor terkait melemahnya permintaan dari mitra dagang utama di kawasan Asia, melambatnya kredit bagi dunia usaha dan tingginya tingkat suku bunga sebagai dampak upaya menjaga stabilitas ekonomi, masih lemahnya harga komoditi internasional serta dampak jangka pendek kebijakan dilarangnya ekspor bahan tambang mentah.

Kondisi perekonomian global dan domestik diperkirakan akan membaik tahun 2015. Gambaran tersebut didasarkan pada berbagai proyeksi yang dilakukan oleh berbagai lembaga dan institusi internasional, seperti IMF, World Bank, dan OECD. Perkiraan yang sama juga dikeluarkan oleh lembaga-lembaga di pasar keuangan global. Kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi di berbagai negara semakin memberikan hasil yang lebih nyata bagi pemulihan ekonomi global. Perkembangan yang sama juga diperkirakan terjadi pada perkeonomian Indonesia. Pandangan-pandangan tersebut memberikan dampak positif bagi Indonesia, berupa perspektif dan intensif bagi para investor domestik dan global, terhadap peluang usaha dan investasi Indonesia.

Atas dasar perkembangan perekonomian global dan kinerja perekonomian domestik 2013, serta out-look 2014 dan 2015, maka Pemerintah telah menyusun sejumlah Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2015 yang meliputi: pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilau tukar rupiah terhadap dollar AS, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP), serta lifting minyak dan gas bumi.
Laju pertumbuhan ekonomi 2015 diperkirakan akan lebih baik dari 2014 yang berada pada kisaran 5,5% – 6,0%. Selain dukungan faktor eksternal, lebih baiknya pertumbuhan ekonomi didorong oleh membaiknya stabilitas dan fundamental ekonomi serta berlanjutnya kebijakan struktural untuk mengatasi masalah kendala penawaran (supply constrainst) dalam rangka meningkatakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan berimbang.

Laju inflasi tahun 2015 diperkirakan berada pada kisaran 4% + 1%. Upaya menjaga inflasi akan didukung dengan upaya menjamin pasokan kebutuhan masyarakat, dukungan perbaikan distribusi barang kebutuhan ke pelosok nusantara serta optimalisasi instrumen-instrumen moneter dan fiskal dalam rangka menjaga stabilitas harga.

Pergerakan nilai rupiah terhadap dollar AS tahun 2015 masih akan dipengaruhi oleh bauran beberapa faktor yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Membaiknya koordinasi upaya pemulihan ekonomi di tingkat global seperti G20 di berbgaai forum regional, lebih memberikan transparansi kepastian arah kepada pasar keuangan global. Dengan demikian, gejolak fluktuasi arus modal internasional yang pada gilirannya akan mempengaruhi gejolak nilai tukar, dapat diminimalisir. Bank Indonesia dan OJK memperkirakan nilai tukar rupiah 2015 akan terjaga dan bergerak relatif stabil pada kirsan Rp. 11.500 -  Rp. 12.000 per dollar AS.

Suku bunga SPN 3 bulan yang dijadikan landasan untuk penghitungan pembayaran bunga utang Pemeritah tahun 2015 diperkirakan berada pada rentang 6,0 -6,5% atau sedikit lebih tinggi dari perkiraan 2014. Perkiraan rentang suku bunga didasarkan pada faktor-faktor yang berasal dari dalam dan luar negeri. Semakin membaiknya pendapatan masyarakat serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang instrumen investasi disertai upaya pemerintah untuk mendorong penguatan dan pengembangan instrumen pasar, akan menjadi faktor yang mendorong penurunan tingkat suku bunga obligasi pemerintah termasuk SPN 3 bulan.
Rata-rata minyak ICP diperkirakan pada kisaran 95-110 dolar AS per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai 2.100-2.170 ribu barel setara minyak perhari yang terdiri dari lifting minyak bumi sebesar 900-920 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.200-1.250 ribu barel setara minyak per hari. Dinamika indikator ekonomi makro tersebut menunjukkan bahwa peluang pengembangan ekonomi nasional 2015 semakin luas, namun juga disertai tantangan dan resiko yang makin kompleks. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya mengakselerasi pencapaian target pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan layanan umum yang efektif dan efisien serta mendukung program-program pembangunan sesuai RKP 2015. Upaya peningkatan kualitas belanja negara ditempuh melalui optimalisasi alokasi belanja yang produktif, kebijakan bantuan dan subsidi yang efisien, penerimaan bantuan dan subsidi yang tepat sasaran, mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta penguatan pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal.
Upaya pengendalian resiko dan menjaga kesinambunagn fiskal ditempuh antara lain melalui: pertama, mengendalikan defisit dalam batas aman, kedua, mengendalikan rasio utang terhadap PDB, dan ketiga, mengendalikan resiko fiskal dalam batas aman. Kebijakan difisit tahun 2015 akan ditempuh, masih akan bersifat ekspansif namun terukur.

Agenda kedua Rapat Paripurna adalah Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2013 dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Ketua BPK-RI. Pada semester II tahun 2015, BPK memeriksa 662 obyek pemeriksaan dan BPK mengungkapkan sebanyak 10.996 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp. 13,96 triliun. Dari jumlah kasus tersebut, 3452 kasus senilai RP. 9,24 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Rekomendasi BPK terhadap kasus-kasus tersebut antara lain, penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp. 173,55 miliar.

Pada semsetar II tahun 2013, BPK juga melakukan pemeriksaaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 108 Pemerintah Daerah dan memebrikan opini WTP atas 7 LKPD, opini WDP atas 52 LKPD, opini Tidak Wajar (adverse) atas 2 LKPD, dan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) atas 47 LKPD. Pemeriksaan keuangan juga dilakukan terhadap 9 badan lainnnya di Pusat, dan BPK memberikan opini WTP atas dua laporan keuangan, WDP atas satu laporan keuangan, dan tidak memberikan pendapat (discalimer) atas 6 laporan keuangan.

BPK juga telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 158 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan atas Badan Pengawasan Obat dan Maklanan (BPOM) TA 2011- semester I TA 2013, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan obat yang merupakan tugas pokok dan fungsi BPOM belum dilaksanakan secara efisien dan efektif. Antara lain proses registrasi obat yang memakan waktu cukup lama sehingga berpengaruh terhadap harga obat. Pemeriksaan atas Kinerja atas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional 2012 dan 2013, BPK menemukan bahwa pengawasan atas pelanggaran batas muatan kendaraan yang melitas pada ruas jalan nasional jalur Pantura di Provinsi Jabar, Jateng, dan Jatim kurang terkoordinasi dan tidak efektif, sehingga mengakibatkan kerusakan jalan. Pemeriksaan kinerja atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun di Provinsi Kalimantan Tengah, BPK menemukan kelemahan-kelemahan. Antara lain belum dimilikinya data dan informasi terkait pencegahan hutan dan lahan, data cuaca sebagai input Sistem Peringatan Dini (early warning system) belum dimanfaatkan secara memadai.

Agenda ketiga Rapat Paripurna yaitu Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diinformasikan bahwa sekretariat jenderal telah menerima nama-nama calon panitia khusus RUU ini, yang selanjutnya disahkan menjadi anggota Pansus RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian Pansus tersebut telah terbentuk dan dapat memulai kegiatannya.**



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000