Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA MEI 2014

Images
Minggu Kedua bulan Mei 2014 ini, Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014 dibuka. Setelah reses hampir dua bulan selama Pileg 2014, Anggota DPR kembali menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut ini ringkasan kegiatan Anggota DPR pada Minggu kedua Mei 2014.

Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV
Sebelum menyampaikan Pidato, Ketua DPR menyampaikan 16 surat masuk yang ditujukan kepada DPR dengan rincian sebagai berikut: 3 surat masuk dari DPD-RI tertanggal 4 Maret perihal penyampaian keputusan DPD-RI; 2 surat dari BPK-RI perihal penyampaikan Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2013 dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan, perihal pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan 4 anggota BPK-RI; 12 surat masuk dari Presiden, perihal penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Pencarian dan Pertolongan, RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI, perihal usul calon Deputy Gubernur BI, penyampaian RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; perihal penyampaian calon pengganti antar waktu anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, permohonan pertimbangan bagi calon Duta Besar dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk RI yaitu Republik Korea, Nepal, RRT, kepulauan Solomon. Surat-surat tersebut diselesaikan sesuai mekanisme Dewan.

Adapun permintaan pertimbangan berkaitan dengan pertimbangan pencalonan Duta Besar LBBP negara sahabat diproses melalui konsultasi antara pimpinan Dewan, Pimpinan Komisi I dan pimpinan Fraksi-fraksi yang telah dilaksanakan pada 17 maret dan 29 april.

Isi pidato pembukaan masa persidangan IV 2013-2014 yang dibacakan oleh wakil Ketua DPR Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, antara lain disampaikan bahwa Pimpinan bersyukur, Pemilu Legislatif April 2014, telah dapat dilalui dengan selamat, aman dan lancar, walaupun ditengarai banyak terjadi kecurangan, terutama manipulasi suara di sejumlah daerah yang dapat memunculkan gugatan. Bangsa Indonesia juga bersiap menyongsong agenda politik berikutnya, yaitu Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) yang akan berlangsung 9 Juli 2014, diharapkan dapat berjalan dengan sukses, aman dan lancar, akan menghasilkan pemimpin nasional yang akan memimpin bangsa Indonesia untuk kurun lima tahun ke depan.

Fokus kegiatan Dewan pada Masa Persidangan IV adalah Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2015, melanjutkan pembahasan dan penyelesaian RUU-RUU Prioritas 2014, melanjutkan tugas pengawasan melalui Tim-Tim yang telah dibentuk DPR-RI, pengawasan lain yang dilakukan oleh Komisi-Komisi terhadap masalah-masalah yang berkembang di tingkat nasional, dan tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK-RI 2013. Apabila Pemerintah mengajukan RUU APBN-Perubahan 2014, maka Dewan akan melakukan pembahasan sesuai mekanisme Dewan.

Dalam fungsi legislasi, DPR-RI akan melanjutkan pembahasan RUU yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I, sebanyak 106 RUU, yaitu 33 RUU Prioritas dan 73 RUU Kumulatif Terbuka. RUU Prioritas ditangani oleh hampir seluruh Komisi-Komisi DPR dan Panitia-Panitia Khusus. RUU Kumulatif Terbuka yang ditangani, diantaranya adalah RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebanyak 65, serta 4 RUU Kumulatif Terbuka berkaitan dengan Pengesahan Perjanjian Internasional. Sejumlah 4 RUU Daerah Otonom Baru yang akan segera tuntas karena telah mengalami beberapa kali masa perpanjangan adalah, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna Barat, dan Kota Raha, yang semuanya di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam pelaksanana fungsi anggaran, sebagaimana diketahui, RAPBN 2015 merupakan APBN transisi atau APBN tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ketiga tahun 2015-2019, sekaligus pelaksanaan tahun pertama pemerintahan baru. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya. Sementara itu, presiden terpilih periode berikutnya, tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-Perubahan). Oleh karena itu, APBN yang akan diajukan oleh Pemerintah bersifat base line, yaitu hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, belum memperhitungkan inisiatif-inisiatif baru.

Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR tetap berkomitmen untuk menuntaskan pelaksanaan fungsi pengawasan. Tim Pengawas yang telah dibentuk DPR adalah Tim Pengawas Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Angket tentang Kasus Bank Century, Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Tim Pengawas terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria, dan Tim Pengawas terhadap Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Khusus perlindungan TKI di luar negeri, Dewan menghendaki agar amandemen UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, benar-benar mampu memperbaiki sistem rekruitmen dan memperketat pengawasan agar kasus-kasus hukum yang menimpa TKI, tidak berulang kembali. Permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI merupakan masalah nasional yang menyangkut harkat dan martabat bangsa, sangat kompleks dan bersifat cross culting sektoral. Permasalahan TKI sudah muncul sejak pra-penempatan, penempatan dan purna-penempatan, sebagian besar permasalahan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI bersumber di dalam negeri, dan melibatkan 21 (duapuluh satu) kementerian/lembaga dan badan. Dalam pelaksanaannya, masing-masing Kementerian/Lembaga dan Badan masih cenderung mengedepankan ego-sektoral, berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Untuk materi-materi yang diangkat oleh Pimpinan dalam pidato pembukaan persidangan IV ini antara lain, Dewan menyoroti bahwa berdasarkan hasi Pemilu Legislatif 2014 yang lalu, kita perlu melakukan introspeksi agar pelaksanaan Pemilu selanjutnya dapat lebih sempurna. Bila kita lihat, masalah politik uang ternyata sangat dirasakan oleh para calon legislatif. Politik uang benar-benar mengkhawatirkan, dan apabila tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan akan berulang kembali pada saat Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang akan datang. Politik uang tidak bisa dianggap remeh karena dapat mematikan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan melakukan evaluasi terhadap UU terkait. DPR menghimbau agar KPU dan seluruh pihak penyelenggara Pemilu, dapat mengambil pelajaran dari proses Pemilu yang telah dilaksanakan.

Selain maslaah korupsi, Pimpinan juga menyinggung masalah persiapan secara matang dan komprehensif menuju pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015. Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, harus memanfaatkan peluang ini dengan mempersiapkan semua sektor, ekonomi, sumber daya manusia, dan perangkat hukum yang dibutuhkan. Dengan demikian, Indonesia akan lebih siap menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015. Pemerintah harus berperan menciptakan stabilitas kawasan dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Secara khusus, Pemerintah juga harus mempersiapkan sektor perdagangan dan industri dalam negeri, agar dapat memanfaatkan momentum ini dengan meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN.

Hal lain yang disoroti secara tajam adalah pelaksanaan ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dewan pada prinsipnya mendukung konsistensi Pemerintah untuk melaksanakan amanat UU Minerba, karena Dewan sadar bahwa kebijakan hilirisasi atau pembangunan industri hilir (smelter), akan meningkatkan pendapatan negara sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Namun demikian, Dewan mengingatkan bahwa pembangunan smelter memerlukan waktu persiapan tiga sampai empat tahun dan biaya yang sangat besar, apalagi bisnis pertambangan memiliki resiko ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, Dewan berharap Pemerintah dapat menjaga iklim investasi dan iklim usaha di sektor pertambangan, dengan memberikan berbagai insentif dan kemudahan bagi perusahaan tambang yang berniat membangun smelter di dalam negeri. Tujuan dari insentif ini adalah memberikan kepastian usaha bagi perusahaan pertambangan sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif.  Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang baik di lokasi pabrik.

Untuk masalah Ujian Nasional, Dewan bersyukur, penyelenggaraan Ujian Nasional tahun ini berjalan dengan lebih baik, meskipun masih ditemukan beberapa kekurangan sehingga tetap diperlukan evaluasi. Untuk masalah kekerasan seksual pada anak, Dewan meminta perhatian semua pihak agar melakukan langkah konkret, terstruktur dan terprogram, untuk melakukan perlindungan pada anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Dewan meminta Presiden untuk melakukan gerakan penghentian semua bentuk kekerasan terhadap anak, agar lahir generasi masa depan yang memiliki kecerdasan akhlak dan pribadi yang utuh tanpa dicederai oleh kekerasan. Dewan sepenuhnya mendukung usulan KPAI, agar dilakukan pencanangan “Gerakan Nasional Stop Kekejaman dan Kekerasan terhadap Anak Indonesia.”

Untuk kegiatan diplomasi parlemen, Dilaporkan bahwa Dewan telah dan akan mengirim berbagai delegasi dalam berbagai pertemuan parliamentary meeting, yaitu The Second World e-Parliament Conference yang dilaksanakan di Majelis Nasional Republik Korea, Seoul pada tanggal 8-10 Mei yang lalu; Preparatory Meetingdan ASEAN Leaders Meeting with ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Representatives pada tanggal 11 Mei 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, yang dilaksanakan di sela-sela KTT ASEAN ke-24; AIPA Caucus yang diselenggarakan pada tanggal 10–13 Juni 2014 di Brunei Darussalam; APA Troika Meeting di Pakistan tanggal 27 Mei 2014; dan tuan rumah Sidang APA Standing Committee on Economic and Sustainable Development pada tanggal 2-5 Juni 2014 di Jakarta, yang mengangkat tema“Alleviating Poverty Through the Implementation of Sustainable Development”.



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000