Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA MARET 2014

Images
Minggu ketiga bulan Maret 2014, berisi laporan intisari atas kegiatan rapat Paripurna tanggal 6 maret 2014  mengenai persetujuan atas Calon dua Hakim Konstitusi, Laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mengenai Rancangan Anggaran DPR RI 2015 dan pidato penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2013 - 2014.

Rapat Paripurna tanggal 6 Maret 2014
Rapat Paripurna ini memiliki 4 agenda yaitu: (1) Pengambilan keputusan terhadap Laporan Komisi IV mengenai Pembahasan Permohonan Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan; (2) Laporan Komisi III dilanjutkan Pengambilan Keputusan Calon Pengganti Hakim Konstitusi; (3) Laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI dan pengambilan keputusan mengenai Rancangan Anggaran DPR RI 2015; (4) pidato penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2013 – 2014.

Sebelum sampai agenda pertama, ketua rapat wakil ketua DPR bidang Industri Pembangunan melaporkan bahwa dua anggota baru DPR Pengganti Antar Waktu telah diambil sumpahnya, yaitu: (1) Drs. H. Mohammad Aly Yahya dari Golkar menggantikan Drs. H. Hikmat Tomet, M.M dan (2) Drs. H. Bambang Suryadi dari PDIP menggantikan H.M. Taufik Kiemas.

Selanjutnya ketua rapat juga melaporkan telah diterima surat dari Presiden RI tertanggal 27 Februari 2014 perihal 22 (dua puluh dua) RUU tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota, yang akan ditindak lanjuti melalui keputusan Bamus DPR RI.

Ketua rapat juga melaporkan adanya surat masuk dari beberapa Alat Kelengkapan  Dewan mengenai permintaan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 28 RUU. Mengingat perpanjangan waktu permbahasan  terhadap ke 28 RUU telah melebihi dua kali masa sidang, maka Rapat Paripurna pada akirnya memberikan persetujuan terhadap permintaan perpanjangan tersebut. Kedua puluh delapan RUU tersebut adalah RUU yang datang dari inisiatif DPR maupun RUU dari Pemerintah yang telah memasuki pembicaraan tingkat I bahkan telah dibahas dalam Tingkat Panja, baik di Komisi maupun di Panitia Khusus (Pansus). Pada Masa sidang yang akan datang, pembahasan  kedua puluh delapan RUU tersebut akan  dilanjutkan.

Memasuki agenda pertama Rapat Paripurna, yaitu pengambilan keputusan terhadap Laporan Komisi IV mengenai Pembahasan Permohonan Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan. Akhirnya diputuskan bahwa permasalahan ini dikembalikan kepada Komisi IV untuk dibahas kembali dan diambil keputusan, tanpa dibawa lagi ke Paripurna DPR.

Pada agenda kedua Rapat Paripurna, lebih dahulu mendengar Laporan Komisi III dilanjutkan pengambilan keputusan tentang Calon Pengganti Hakim Konstitusi. Setelah Paripurna mendengar laporan komisi III mengenai hasil fit and proper test terhadap calon calon Hakim Konstitusi, maka melalui pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, komisi III menetapkan dua calon pengganti Hakim Konstitusi yaitu : (1) Dr. Wahidudin Adam, S,H, M.H dan (2) Dr. Aswanto, S.H, M.Si. untuk mengisi kekosongan dua Hakim Konstitusi. Rapat Paripurna memberikan persetujuan atas calon-calon tersebut dan kemudian di perkenalkan oleh pimpinan sidang.

Pada agenda ketiga rapat Paripurna; Laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mengenai Rancangan Anggaran DPR RI 2015, telah disampaikan oleh wakil ketua BURT Dr. Hj. R. Adjeng Ratna Suminar, S.H. M.H. Dalam laporannya disebutkan bahwa: BURT telah menyusun Rancangan Anggaran 2015 bersama AKD dan Setjen. Penyusan anggaran 2015 mengacu pada arah kebijakan umum pengelolaan Anggaran DPR RI tahun 2015, sesuai Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2009 tentang Tata Tertib,  pasal 87 ayat 1 huruf a, b dan d. Atas usulan kebutuhan anggaran tahun 2005 dari seluruh AKD dan Seketariat Jendral selanjutnya dilakukan kompilasi dan sinkronisasi serta pembahasan dengan Sekretariat Jendral.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dan sesuai Tata Tertib, BURT menyampaikan Rancangan Kegiatan dan Anggaran DPR RI Tahun 2015 sebesar Rp. 3.969.285.987.000,- (Tiga Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), naik sebesar 22,13% apabilah dibandingkan dengan DIPA Tahun 2014 sebesar Rp. 3.250.069.725.000,- (Tiga Triliun Dua Ratus Lima Puluh Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Bahwa besaran Rancangan Anggaran DPR RI Tahun 2015 ini hanya 0,21 persen dari Belanja negara dalam APBN Tahun 2014.

Rancangan anggaran DPR RI ini terbagi ke dalam anggaran Satuan Kerja Dewan sebesar Rp. 2.889.448.030.000,- (Dua Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Satuan Kerja Sekretariat Jendral sebesar Rp. 1.079.837.957.000,- (Satu Triliun Tujuh Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Agenda keempat Pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2013 – 2014, adalah pidato Ketua DPR RI.  Di awal pidatonya, Ketua DPR mengatakan bahwa tanggal 7 Maret sampai dengan 11 Mei DPR RI menjalani masa reses Persidangan ke III tahun sidang 2013 – 2014. Pimpinan berharap, pada Masa Persidangan IV yang akan dibuka pada 12 Mei 2014, para anggota DPR dapat kembali melanjutkan tugas-tugas konstitusional, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib DPR. Diperlukan semangat dan kerja keras agar pelaksanaan fungsi-fungsi utama DPR, dapat berjalan optimal, efektif dan efisien. Cukup banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum DPR mengakhiri masa bakti pada 30 September yang akan datang, tidak hanya dalam penyelesaian produk perundang-undangan, tetapi juga dalam proses anggaran yang ditangani selama Masa Sidang IV, dalam bentuk Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2015.

Di bidang Legislasi ketua DPR RI melaporkan bahwa : Selama Masa Persidangan III ini, Dewan telah menuntaskan 5 (lima) RUU yang terdiri dari: 2 (dua) RUU prioritas, yaitu RUU tentang Keinsinyuran dan RUU tentang Perdagangan, serta 3 (tiga) RUU kumulatif terbuka, yaitu RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindak Terorisme Nuklir Perserikatan Bangsa Bangsa 2005.

Di Bidang Anggaran Ketua mengatakan bahwa : Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Ketua DPR mengatakan bahwa, tahun 2014 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014. Dalam konteks kesinambungan pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 menjadi basis yang penting bagi proses transisi ke tahap pembangunan berikutnya, yaitu RPJMN 2015-2019. RAPBN 2015 yang merupakan tahapan implementasi tahun pertama RPJMN 2015-2019, akan dibahas oleh DPR periode ini. Pada masa sidang ini Badan Anggaran bersama Pemerintah, telah menyepakati agenda pembahasan RAPBN, khususnya APBN 2015 yang akan diselesaikan pada akhir September 2014 atau lebih cepat satu bulan dari agenda normal. Oleh karena itu, Komisi bersama pasangan kerjanya masing-masing agar dapat menyesuaikan dalam pembahasan RKAKL.

Di bidang Pengawasan, Ketua DPR melaporkan kegiatan Tim-tim Pengawas yang telah dibentuk DPR antara lain Tim Pengawas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tim Pemantau DPR RI Mengenai Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, yang masih terus melanjutkan pemantauannya. Tim meminta Pemerintah untuk mempercepat penyelesaian peraturan perundang undangan yang sangat di perlukan dalam rangka penyelesaian program peningkatan kesejahteraan Masyarakat setempat.
Ketua juga melaporkan kegiatan Tim Pengawas Penyelesaian Kasus Bank Century. Tim Pengawas terus melanjutkan kegiatannya mengawal dan memonitor penyelesaian yang telah dan sedang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum seperti KPK. Ketua juga melaporkan kegiatan beberapat Alat Kelengkapan Dewan / Komisi – Komisi antara lain Komisi VIII yang telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Agama untuk membahas BPIH tahun 1435 H/2014 M. Disepakati bahwa BPIH tahun 1435 H/2014 M adalah rata-rata sebesar USD 3.219 (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Dolar Amerika) atau turun sebesar USD 308 (Tiga Ratus Delapan Dolar Amerika) dari tahun 1434 H/2013 M yaitu sebesar USD 3.527 (Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Dolar Amerika).

Komisi IX DPR juga telah melakukan rapat kerja dengan Menteri BUMN, dengan agenda Penjelasan Pemerintah terhadap perkembangan pelaksanaan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX. Hasil rapat menyimpulkan antara lain, baik Menteri BUMN maupun Komisi IX sepakat menghapus kelompok usaha yang menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperbolehkan menggunakan penyerahan sebagian pekerjaan dan perjanjian pemborongan pekerjaan (outsourcing) dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri BUMN per-tanggal 5 Maret 2014. Komisi IX, Menteri BUMN dan Menakertrans, menyepakati untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) gabungan dari kedua kementerian, untuk melaksanakan rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX selambat-lambatnya 12 Maret 2014.

Beberapa kegiatan dalam rangka diplomasi Parlemen juga telah dilaporkan oleh Ketua DPR dalam pidatonya. Pada akhir pidato ketua meminta perhatian kepada segenap anggota dewan perihal pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Adapun harapan ketua DPR sebagai berikut : “Besok pagi DPR memasuki masa reses. Sebagian besar anggota Dewan yang mencalonkan kembali, saya yakin, akan memaksimalkan masa reses menjelang Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014. Kita berharap, agar Pemilu berjalan aman dan lancar. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat, dimana calon legislatif dan rakyat bersama-sama berperan dalam membangun demokrasi”.

“Pemilu Legislatif yang akan berlangsung berlandaskan pada UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dan berbagai peraturan lainnya yang dikeluarkan KPU  sebagai Penyelenggara Pemilu. Oleh karenanya, Pimpinan Dewan berharap, agar semua peserta dan Calon Legislatif memperhatikan berbagai peraturan, dengan tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan, tidak memunculkan isu SARA, dan tidak melakukan provokasi yang dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa”.
“Dewan juga memperhatikan peringatan Bawaslu, bahwa kerawanan pelanggaran yang sering terjadi dalam pelaksanaan Pemilu, adalah adanya potensi pencurian suara. Dewan mendorong agar Bawaslu terus menyempurnakan pemetaan dengan membangun tabulasi berbasis harian untuk semua TPS”. “Disisi lain, tingkat golput perlu diminimalisir. Rakyat harus diberikan pemahaman yang benar, bahwa dengan berpartisipasi memilih dalam Pemilu, mereka akan dapat ikut menentukan masa depan bangsa”.

dpr



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000

Samahato Buulolo
Juni 8 2014 , 07:24
Yth. Bapak Ketua DPR RI, kami sangat mengharapkan dukungan dan bantuan Bapak beserta seluruh Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI periode 2009 - 2014 untuk mengesahkan RUU DOB menjadi UU sebelum berakhirnya masa jabatan bapak-bapak demi masyarakat indonesia. Terima kasih
satria, SH
Mei 20 2014 , 15:25
kepada yth, bapak Marzuki Alie Ketua DPR RI saya sangat memohon kepada bapak sebagai Ketua DPR RI agar segera mengesahkan UU Advokat, agar kami dapat membantu masyarakat yang membutuhkan seorang advokat dan sangat berterima kasih seandainya bapak dapat mengesahkan UU Advokat sebelum masa jabatan berakhir.
IRPAN SURIADIATA
Mei 2 2014 , 04:25
Yth.Pak Marzuli Alie, saya membaca prolegnas 2014, RUU Advokat masuk menjadi salah satu diantara prolegnas itu, trimakasih, kami sangat mengharapkan agar RUU Advokat segera disahkan, karena derita kami para advokat akibat kezoliman MA (sejak ketua MA H Arifin Tumpa) sampai saat ini tidak kunjung usai. Sungguh dosa besar dan Neraka Jahannam-lah tempat pengikut-pengikut para penzolim itu, kami berharap tinggalkanlah kenangan manis dan amal kebaikan sebelum masa jabatan Bapak berahir di tahun 2014, insya Allah doa kami menyertai Bapak.. dan doa kami pula agar seluruh pejabat peradilan yang menzolimi kami dengan menghalangi kami menjalankan profesi kami, semoga mereka mendapat azzab dari Allah baik di dunia maupun Ahirat.. semoga Neraka Jahannam tempat mereka-mereka yang zolim... Amiin Ya Robbal Alamin..
AT. Yahya
April 15 2014 , 01:46
Yth Bpk. Marzukie Alie Terimakasih untuk kolom ruang komentar ini, untuk itu kami memohon kepada bpk. sebagai ketua DPR RI masa bakti Thn 2009 s/d Thn 2014 untuk dapat segera mengesahkan RUU Advokat menjadi UU Advokat yang baru, krn saya percaya bila kenyataan itu terjadi, maka anggota DPR di bawah pimpinan bpk akan mematrikan sejarah baru yang tentunya tak dapat kami lupakan sepanjang hidup kami. sebagai tambahan saya yakini banyak di antara Advokat yang mendambakan UU Advokat yang baru, karena sy melihat draf yang di buat, sungguh luar biasa akan memberikan wewenang kepada advokat untuk benar2 menjadi Officium nobile ( Profesi mulia dan terhormat ) krn di lantik oleh Organisasi Advokat itu sendiri, bukan oleh Ketua P.T lagi, jadi kami boleh katakan bahwa DPR masa bakti 2009 s/d 2014 telah mengembalikan posisi advokat spt yang di maksud oleh pengertian Officium Nobile. akhir kata Kasih, Kemurahan Tuhan senantiasa menyertai anggota DPR masa bakti 2009/2014. GBU
Agusman Idris
Maret 29 2014 , 09:54
wahai ketua rayat indonesia, sadarlah, kami butuh pengesahan ruu advokat, sedetik lambat semeliar derita kami, segunung uhud dosa kalian, cepatkanlah sahkan uu ini, kami puluhan ribu menunggu mu semoga Allah swt melindungi mu jika benar jika tidak laknatlah ya Allah swt