Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA MARET 2014

Images
Minggu kedua Maret 2014 berisi informasi intisari dua RUU Prioritas yang diselesaikan dalam Masa Sidang III yaitu RUU tentang Perdagangan dan RUU Tentang Keinsinyuran, maupun UU Kumulatif Terbuka, serta laporan Timwas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Rapat Paripurna tanggal 5 Maret 2014.

RUU Tentang Perdagangan
Dalam laporan Komisi VI dalam Rapat Paripurna memberikan persetujuan atas RUU Perdagangan untuk disahkan menjadi UU, memberikan beberapa penekanan: bahwa RUU Perdagangan yang merupakan usulan Pemerintah bertujuan memberikan landasan bagi pembangunan perdagangan dalam rangka mewujudkan perdagangan nasional yang maju dan berdaya saing. Perkembangan perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan, menuntut Pemerintah untuk mempersiapkan dukungan berupa perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan terpadu dan pengelolaan secara efisien, dengan memperhatikan kepentingan nasional, serta prinsip tata kelola yang baik.

Ada dua perspektif yang dimuat dalam RUU ini, yaitu dari perspektif konstitusional. Perdagangan disusun sebagai suatu rangkaian aktifitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umun dan keadilan sosial bagi sleuruh rakyat Indonesia. Kegiatan perdagangan harus menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian nasional, yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Dari perspektif yuridis, RUU Perdagangan sangat penting kehadirannya, karena sejak kemerdekaan, Indonesia belum memiliki UU yang mengatur tentang perdagangan secara menyeluruh. RUU Perdagangan juga diperlukan untuk mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan.

Pembahasan RUU Perdagangan, sarat dengan nilai nasionalisme yang terlihat dalam keberpihakan pada kepentingan nasional dan produksi dalam negeri. Kepentingan nasional menjadi asas utama dalam RUU Perdagangan yang juga mewarnai sejumlah ketentuan lain. Keberpihakan terhadap produksi dalam negeri dilakukan melalui promosi, sosialisasi atau pemasaran, dan menerapkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri untuk sejumlah pembelanjaan negara. Diatur juga pada pasal-pasal RUU Perdagangan antara lain, pengaturan tentang pasar rakyat, pusat pembelanjaan, toko swalayan dan perkulakan, dilakukan melalui pengaturan perijinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian. Kemitraan dilakukan melalui kerjasama usaha Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pembangunan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagai salah satu sarana perdagangan, Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemda untuk melakukan pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat, implementasi menajemen profesional dan pengaturan tentang fasilitas akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga bersaing, dan memfasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.

RUU Perdagangan mengamanatkan untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah sebanyak 9 buah, Peraturan Presiden 14 buah, dan Peraturan Menteri sebanyak 20 buah. Dengan disetujuinya RUU Perdagangan menjadi UU, maka diharapkan UU Perdagangan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dari aspek legal formal, sehingga akan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perdagangan di tanah air.
 
RUU Keinsinyuran
RUU Keinsinyuran merupakan usulan DPR. Lingkup pengaturan RUU ini adalah cakupan keinsinyuran, standar keinsinyuran, program profesi, registrasi, pengaturan tentang keinsinyuran asing, pengembangan keprofesian berkelanjutan, hak dan kewajiban, kelembagaan insinyur, organisasi profesi insinyur, dan pembinaan keinsinyuran. Dalam UU ini, mengatur bahwa keinsinyuran mencakup disiplin teknik keinsinyuran dan bidang keinsinyuran. Untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi insinyur, dikembangkan standar profesi keinsinyuran yang terdiri atas standar layanan insinyur, standar kompetensi insinyur, dan standar program profesi insinyur.

Unsur penting dalam praktek keinsinyuran adalah sikap, penugasaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan teknik yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimiliki insinyur harus terus-menerus dipertahankan dan ditingkatkan, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan industri. Perangkat keilmuan yang dimiliki seorang insinyur mempunyai karakteristik yang khas, yang dilihat dari kemampuan melakukan upaya rekayasa teknik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan, serta dengan menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada.

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas profesi insinyur, diselenggarakan pengembangan keprofesioan berkelanjutan, yang bertujuan untuk memelihara kompetensi dan profesionalitas insiyur, serta mengembangkan tanggungjawab sosial insinyur pada lingkungan profesi dan masyarakat di sekitarnya. RUU Keinsinyuran terdiri dari 15 bab dan 56 pasal.
 
RUU Kumulatif Terbuka
RUU Kumulatif Terbuka yang disahkan adalah RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menlu pada saat persetujuan RUU ini untuk disahkan menjadi UU antara lain mengatakan: secara umum pengesahan perjanjian ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah indonesia terhadap usaha-usaha pemberantasan kejahatan lintas batas, termasuk korupsi. Selain itu, pengesahan perjanjian ini untuk memberikan landasan hukum yang kuat, yaitu: pertama, menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Keduamewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu: melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu, negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Ketiga, meningkatkan kerjasama yang efektif melalui perjanjian timbal balik antara RI dan Republik Korea, dan antara RI dan Republik India di bidang penegakan hukum.

Keempat, meningkatkan dan mengembangkan kerjasama antar aparat penegak hukum dari kedua negara, untuk menyita, membekukan dan mengembalikan aset hasil kejahatan dalam konteks penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan hukuman.



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000