Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA MARET 2014

Images
Laporan kegiatan AKD DPR-RI pada minggu pertama Maret 2014 berisi tentang hasil Rapat Paripurna 25 Februari 2014. Dilaporkan juga jumlah RUU yang berhasil diselesaikan DPR sampai 25 februari 2014. Berikut ringkasannya:

Rapat Paripurna 25 Februari
Rapat Paripurna 25 Februari 2014, mengagendakan: pertama, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Keinsinyuran; kedua, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Pengesahan International Convention for the Suppresion of Acts of Nuclear Terrorism United Nation 2005 (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindak Terorisme Nuklir Perseritakan Bangsa-Bangsa 2005); ketiga, Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR-RI Tentang Perubahan Atas UU No 15 Tahun 2006 Tentang BPK Menjadi RUU Usul DPR-RI; keempat, Penjelasan Wakil Pengusul Atas Usul Hak Interpelasi Kasus Ketenagakerjaan Outsourcing di Perusahaan BUMN, dilanjutkan pengambilan keputusan.

Pada agenda pertama, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Keinsinyuran, didahului dengan laporan Panitia Khusus yang disampaikan Ir. Rully Chairul Azwar Msi, tentang hasil pembicaraan tingkat I atas RUU ini. Ketua Pansus menyampaikan beberapa hal penting, yaitu: salah satu misi arah pembangunan nasional Indonesia tahun 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dengan mengedepankan pembangunan SDM berkualitas, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan Iptek melalui penelitian, pengembangan dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan misi luhur tersebut, perlu ada pengaturan yang bisa menjamin terwujudnya SDM yang berkualitas dan bermartabat di berbagai bidang. DPR-RI berinisiatif untuk menyusun draf UU tentang Keinsinyuran yang sebenarnya sudah digagas oleh komunitas insinyur Indonesia sejak 15 tahun yang lalu. Akhirnya Baleg DPR-RI menetapkan RUU ini masuk dalam Prolegnas 2012.

Pertimbangan selanjutnya, bahwa profesi insinyur adalah salah satu profesi penting yang memiliki peran strategis dan sangat dibutuhkan sebagai tenaga penggerak pembangunan. Pengaturan tentang profesi ini diharapkan mampu mendorong lahir dan tersedianya sumberdaya keinsinyuran, yang tidak saja cukup secara kuantitas, namun juga handal dan profesional secara kualitas. Peningkatan kuantitas dan kualitas insinyur Indonesia, pada gilirannya, mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, sehingga bisa meningkatkan dayasaing bangsa di kancah global. Kehadiran UU ini mutlak dan penting, serta mendesak, dalam rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

RUU ini terdiri dari 15 bab dan 56 pasal, dan pada Rapat Paripurna secara musyawarah disahkan untuk disetujui menjadi UU. Sambutan presiden diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Agenda kedua, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism United Nation 2005  (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindak Terorisme Nuklir Perseritakan Bangsa-Bangsa 2005). RUU ini merupakan prakarsa pemerintah yang ditangani oleh Komisi I sejak 8 juli 2013, dan pembahasan mulai 15 Januari 2014.

Pembahasan terhadap RUU ini berlangsung secara kritis mendalam serta terbuka. Pertimbangan atas lahirnya UU ini antara lain adalah, terorisme yang terjadi belakangan ini semakin canggih metodenya karena pelakunya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi sosial masyarakat terkini, sehingga aksi-aksi terorisme mampu menciptakan rasa takut masyarakat. Salah satu metode efektif menebar teror dan luka fisik maupun nyawa, adalah dengan metode pemboman. Dalam banyak kasus, pemboman memiliki dampak yang masif dan meminta korban jiwa yang tidak sedikit. Penyalahgunaan tenaga nuklir oleh pelaku kriminal atau pelaku teror akan berakibat fatal, karena metode pemboman dilakukan penambahan materi lain atau ditambahkan zat radio aktif dalam bom konvensional oleh para teroris. Dalam pengawasannya, tidak mungkin penggunaan nuklir hanya bergantung pada satu institusi atau lembaga, tetapi institusi dan lembaga tersebut harus berkoordinasi bekerjasama, baik di lingkup nasional maupun internasional, untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan tenaga nuklir agar tidak berbahaya bagi kehidupan. Hal inilah yang mendasari pembetukan dan perumusan international Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism.

Konvensi internasional penanggulangan tindakan terorisme nuklir mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan dan penindakan terorisme nuklir. Dalam konvensi dirumuskan daftar kegiatan yang dilakukan setiap orang yang diklasifikasikan sebagai terorisme nuklir, yang merupakan tindakan kriminal. Secara singkat dikatakan bahwa seseorang dimasukkan kategori melakukan tindakan melawan hukum berupa tindakan terorisme, jika orang tersebut mendapatkan zat radioaktif secara melawan hukum, merusak fasilitas nuklir atau berpartisipasi dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut.
Dalam proses pembahasan antara Komisi I DPR-RI dan Pemerintah, ada beberapa pandangan yang perlu disampaikan dalam pernyataan dan persyaratan, dan beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah untuk implementasi UU ini, antara lain, tidak serta merta menempatkan konvensi ini seolah-olah berada diatas hukum internasional Indonesia, sehingga segala upaya pencegahan, penindakan dan penanggulangan tindakan aksi terorisme nuklir dalam segala bentuk dan manifestasinya harus dilakukan dengan terlebih dahulu mengedepankan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.

UU ini terdiri dari 2 pasal, namun salinan naskah asli Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, dengan declaration (pernyataan) terhadap pasal 4 dan reservation (persyaratan) terhadap pasal 23 ayat 1 dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dilampirkan dalam naskah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU ini. Rapat paripurna memberikan persetujuan, dan sambutan Presiden dalam Pembicaraan Tingkat II diwakili Menteri Luar Negeri.
Agenda ketiga, Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR-RI Tentang Perubahan Atas UU No 15 Tahun 2006 Tentang BPK Menjadi RUU Usul DPR-RI. Beberapa anggota dari fraksi-fraksi mempertanyakan mengenai materi atas perubahan UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK yang disiapkan oleh Baleg DPR-RI. Anggota juga mengusulkan, kiranya dalam penyusunan draft RUU ini, untuk menjadi RUU DPR harus melibatkan Komisi terkait, yaitu Komsii XI dan BAKN. Atas pendapat beberapa anggota fraksi-fraksi tersebut, akhirnya Rapat Paripuirna memutuskan bahwa pengambilan keputusan atas RUU Inisiatif Baleg terhadap RUU BPK ini ditunda untuk memberikan kesempatan Komisi terkait untuk ikut dalam pembahasan.

Agenda keempat, Penjelasan Wakil Pengusul atas Usul Hak Interpelasi Kasus Ketenagakerjaan outsourcing di Perusahaan BUMN. Sebelum pengusul memberikan penjelasan atas usulnya kepada Rapat Paripurna Dewan, anggota DPR dari Fraksi Demokrat lebih dulu menyampaikan bahwa sebaiknya masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan outsourcing di perusahaan BUMN ditangani oleh Komisi IX. Kemudian, beberapa anggota dari Fraksi PAN, PKB, dan PPP, juga meminta bahwa supaya tidak menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki di tahun politik, sementara permasalahannya harus tuntas, maka sebaiknya Komisi terkait mengundang Menteri BUMN untuk memberikan penjelasan terhadap masalah ini. Kemudian apabila penjelasannya tidak memuaskan, maka baru interpelasi tetap berjalan. Akhirnya Rapat Pariupurna memberikan kesempatan lebih dulu kepada pengusul untuk membacakan penjelasan tentang usul interpelasi kasus ketenagakerjaan.

Pengusul mengatakan bahwa, usul interpelasi ini dikeluarkan karena sejak dikeluarkannya rekomendasi Panja outsourcing BUMN Komisi IX bulan Oktober 2013, respon menteri terkait pada jajaran Pemerintahan dan jajaran Direksi BUMN secara tegas menyatakan untuk tidak menjalankan rekomendasi Panja tersebut dan menyatakan, secara publik bahwa rekomendasi tersebut merupakan produk politik. Mereka menambahkan bahwa produk politik tidak layak seprti produk hukum yang harus langsung dipatuhi. Pernyataaan tersebut adalah sikap yang sangat merendahkan martabat Dewan. Oleh karena itu, beberapa anggota berprakarsa mengajukan hak interpelasi yang dimotori oleh Dr. Poempida Hidayatullah.

Setelah mendengarkan penjelasan pengusul, Paripurna mengambil keputusan bahwa hak interpelasi belum dapat dilakukan, karena Dewan akan meminta Komisi IX untuk lebih dahulu mengundang Menteri BUMN memberikan penjelasan. Kehadiran Menteri BUMN dalam Raker diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat.
 
Prolegnas Prioritas Tahun 2014
Tahun 2014, sampai tanggal 25 februari 2014, telah diselesaikan 5 RUU, yaitu 2 RUU prioritas dan 3 RUU Kumulati Terbuka. Dua RUU PrioritasProlegnas adalah RUU tentang  Perdagangan (disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna tgl. 11 Februari 2014) dan RUU tentang  Keinsinyuran (disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna tgl. 25 Februari 2014).

Tiga RUU Kumulatif Terbuka adalah RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna tgl. 18 Februari 2014); RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna tgl. 18 Februari 2014); dan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penanggulangan Tindak  Pidana Terorisme Nuklir (disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna tgl. 25 Februari 2014).
 



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000