Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA FEBRUARI 2014

Images
Minggu ketiga Februari 2014 berisi laporan kegiatan Rapat Paripurna 11 Februari dengan beberapa agenda, diantaranya; Pengambilan keputusan RUU tentang Perdagangan, Laporan Komisi XI mengenai perubahan masa jabatan anggota BPK RI, Laporan Komisi III mengenai hasil pembahasan calon Hakim Agung dan pendapat fraksi-fraksi atas dua RUU inisiatif, yaitu dari Komisi I dan V. Selain itu, juga terdapat progress report DPR RI terhadap tim pengawasan perlindungan TKI.

Laporan Kegiatan Rapat Paripurna
Rapat paripurna diisi dengan empat agenda, yaitu : Pertama, pembicaraan tingkat I/pengambilan keputusan terhadap RUU Perdagangan. Pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam laporannya, Ketua Komisi VI melaporkan hasil pembicaraan tingkat I. Diantaranya, bahwa RUU ini adalah usulan Pemerintah dan bertujuan untuk memberikan landasan bagi pembangunan perdagangan dalam rangka mewujudkan perdagangan nasional yang maju dan berdaya saing. Perkembangan perdagangan era globalisasi masa kini dan masa depan menuntut Pemerintah untuk mempersiapkan dukungan berupa perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan terpadu, dan pengelolaan secara efisien dengan memperhatikan kepentingan nasional serta prinsip tata kelola yang baik.

Dalam perspektif konstitusional, perdagangan nasional disusun sebagai suatu rangkaian aktifitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan dalam perspektif yuridis, RUU perdagangan sangat penting kehadirannya, karena sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia belum mempunyai UU yang mengatur perdagangan secara menyeluruh. UU ini juga diperlukan untuk mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan. RUU perdagangan mengamanatkan perlu nya ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. RUU perdagangan terdiri dari 19 Bab dan 122 Pasal.

Kedua, laporan Komisi XI mengenai perubahan masa jabatan anggota BPK RI, dilanjutkan pengambilan keputusan. Ketua Komisi XI melaporkan perihal tindak lanjut penugasan dari Pimpinan DPR untuk membahas surat masuk dari Ketua BPK RI tertanggal 16 Oktober 2013. Berdasarkan penugasan Pimpinan DPR, maka Komisi XI telah melakukan rapat intern pada tanggal 18 Desember 2013 dan memutuskan menyetujui perubahan masa jabatan dua anggota BPK RI, yaitu Drs. Bahrullah Akbar B.Sc, SE, MBA dan Agus Joko Pramono, S.ST, Ak, M.Acc , yang semula berdasarkan pasal 22 ayat 4 UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPK yang digantikan, menjadi masa jabatan 5 tahun berdasarkan putusan MK RI No.13/PUU-XI/2013 yang memiliki kekuatan hukum final dan mengikat.

Ketiga, laporan Komisi III DPR RI mengenai pembahasan calon Hakim Agung, dilanjutkan pengambilan keputusan. Dalam laporannya, Ketua Komisi III melaporkan bahwa berdasarkan pelaksanaan tahapan uji kelayakan terhadap tiga orang calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, yaitu H.Suhardjono, SH.MH, Maria Anna Samiyati, SH, MH, dan Dr. H. Sunarto, SH, MH, diputuskan melalui suara terbanyak, bahwa ketiganya tidak mendapatkan persetujuan. Komisi III berpendapat bahwa ketiganya belum memiliki kecakapan dan kemampuan penguasaan materi hukum serta tidak menunjukkan sikap yang tegas dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Komisi III DPR RI. Pertimbangan yang diberikan oleh Komisi III bersifat obyektif untuk mendapatkan Hakim Agung yang terbaik, demi menjaga kepastian dan keadilan hukum.

Keempat, pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan, terhadap dua RUU inisiatif AKD menjadi RUU usul DPR RI, yaitu RUU usul inisiatif Komisi I tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI dan usul inisiatif Komisi V tentang Pencarian dan Pertolongan. RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI mengatur tentang ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh bagi tiap prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan sapta marga dan sumpah prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban, serta bersikap dan berprilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit TNI. RUU usulan Komisi I ini disetujui oleh rapat paripurna menjadi RUU inisiatif DPR. Sedangkan terkait usulan Komisi V tentang RUU Pencarian dan Pertolongan atau yang dikenal dengan search and rescue, adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dari kecelakaan, bencana dan kondisi yang membahayakan adalah tugas Negara. Karenanya, pengaturan tentang pencarian dan pertolongan saat ini perlu diatur secara komprehensif sesuai dengan perkembangan keadaan serta kebutuhan hukum masyarakat.



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000