Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA FEBRUARI 2014

Images
Minggu kedua Februari 2014 ditampilkan dua tim yang telah dibentuk DPR dan telah mengalami perpanjangan masa tugas, yaitu tim Pemantau DPR-RI terhadap UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pengawas Perlindungan TKI di Luar Negeri, serta laporan kegiatan Ketua DPR-RI. Berikut ringkasan kegiatan DPR minggu kedua Februari 2014:

Kegiatan Ketua DPR-RI
Sosialisasi RUU tentang Desa dalam forum Rapat Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Sumedang, 30 Januari 2014. Hadir pada acara tersebut, Bupati Sumedang beserta perangkat, Ketua DPRD dan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagri. Hadir pula 824 Kepala Desa dan perangkat nya serta 26 Camat. Pada sessi pemaparan UU Desa, Ketua DPR RI mengatakan bahwa UU ini adalah inisiatif Pemerintah yang disampaikan pada bulan Februari 2012 dan kemudian pembahasan dilakukan oleh Panitia Khusus. UU ini adalah pecahan dari UU Pemerintah Daerah yang dibagi menjadi tiga RUU, yaitu RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pemilukada dan RUU Desa. Pembahasan mengalami kebuntuan terkait dengan materi-materi strategis, sehingga mengalami tujuh kali masa sidang. Namun, UU ini menjadi UU yang benar-benar fenomenal yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah, seperti RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang juga mengalami kendala ketika pembahasan.

Ketua DPR RI menyatakan bahwa Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan program-program yang terencana, didukung oleh rakyat. Desa yang makin cerdas yang akan menghasilkan rakyat yang sejahtera. RUU tentang Desa membawa paradigma baru dalam pembangunan, karena Desa akan mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi, tidak selamanya berada di kota/perkotaan. Membangun Indonesia harus lah di mulai dari Desa, karena Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat. Hal yang perlu dan penting untuk diketahui masyarakat adalah mengenai hak dan wewenang Pemerintahan Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkatnya. Juga mengenai masa jabatan dan penghasilan yang didapat dari sumber dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Diatur juga dalam UU ini tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan, di mana anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Sedangkan untuk pengawasan, diatur pada pasal 112 yang intinya adalah, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengawasan ini dapat didelegasikan pada perangkat daerah.

dpr



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000