Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT JANUARI 2014

Images
Minggu keempat Januari 2014 berisikan laporan kegiatan Ketua DPR RI dalam menerima delegasi Masyarakat, dan kegiatan Alat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) didalam melaksanakan tugas dan fungsi DPR baik di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Kegiatan Ketua DPR RI tanggal 20 Januari 2014
Menerima Delegasi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI). Ketua DPR didampingi oleh seorang Pimpinan Komisi X Bapak Parlindungan Hutabarat. Audensi dilakukan dengan dihadiri oleh sekitar 600 anggota APTISI se Indonesia. Agenda yang dibicarakan terkait permasalahan Perguruan Tinggi swasta dalam rangka pelaksanaan UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pokok Pembicaraan. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) memegang peranan yang sangat besar dalam mencerdasakan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD 1945. Berdasar data Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) tahun 2011,  dari 3.151 Perguruan Tinggi (PT) yang ada di Indonesia, sebanyak 3.068 atau 95% merupakan PTS sedangkan 93 atau 5% adalah Perguruan tinggi negeri (PTN). Jumlah mahasiswa PTS sebanyak 2.298.830 atau 72% dibandingkan jumlah mahasiswa PTN sebanyak 907.323 (28%). Jumlah dosen PTS sebanyak 122.092 (50%) dari jumlah dosen PTN 273.734.

Permasalahan dikemukakan antara lain
Semakin menguatnya “etatisme” dalam bidang pendidikan tinggi, sehingga otonomi kampus dan kebebasan akademis berkurang. Keberadaan PTS sering diposisikan sebagai pihak yang perlu diawasi. Akreditasi baik di level institusi maupun program studi PT sebagaimana ditegaskan dalam UU-RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi berkonsekwensi bahwa lulusan yang tidak terakreditasi, tidak diakui ijazahnya. Sementara itu, pelaksanaan akreditasi yang dilakukan selama ini kurang dari 120 PT. Keterlambatan ini sangat berpengaruh pada PT dan lulusan PT yang ijazahnya belum diakreditasi. Berdasar UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Ketentuan ini meringankan beban Badan Akreditasi Nasional (BAN), namun sampai saat ini peraturan pelaksanaannya belum belum ada, sehingga wujud kongkret dan desain LAM belum jelas

Rekomendasi yang diusulkan
Mengingat akreditasi institusi di satu sisi merupakan perintah UU, tetapi di sisi lain waktunya tidak memungkinkan, maka hendaknya keharusan seluruh PT terakreditasi (AIPT) hingga agustus 2014, diusulkan ditunda. Mengingat LAM merupakan amanah UU, diharapkan PerMen segera dikeluarkan dengan catatan peraturan tersebut akan dijadikan pedoman umum pelaksanaan akreditasi dan reakreditasi, baik di PTN maupun PTS. Pemerintah tidak melepaskan tanggungjawab untuk membiayai akreditasi. APTISI berharap, PP dan PerMen yang akan diterbitkan lebih mengedepankan aspek pembinaan dan pengawasan terhadap PTS, bukan aspek regulasi yang memberatkan dan memaksakan kehendak secara sepihak yang terkesan melemahkan PTS.

Kesimpulan hasil pertemuan
Ketua DPR RI akan segera mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh dan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Djoko Santoso untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Menerima Delegasi Pengguni Rumah Susun Non Hunian ITC Manggadua. Delegasi didampingi pakar komunikasi Bapak Effendi Gozali.Delegasi yang hadir kurang lebih 14 orang. Delegasi mengadu berkaitan dengan adanya ‘penipuan terselubung’ yang terjadi didalam kasus pengelolaan rumah susun non hunian ITC Manggadua.

Jika merujuk pada UU no 20 tahun 2011 tentang rumah susun pada pasal 74 dan 75 terdapat ketentuan: bahwa pemilik rumah susun wajib membentuk PPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun), PPRS tersebut beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik rumah susun. PPRS diberi kedudukan sebagai Badan Hukum berdasarkan UU. Pelaku pembangunan atau developer wajib memfasilitasi terbentuknya PPRS, dan apabila PPRS telah terbentuk pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama kepada PPRS.

Didalam kenyataannya sampai saat ini developer atau pelaku pembangunan masih memegang kendali dalam pengelolaan dan bahkan membuat anak perusahaan dan anak perusahaan inilah yang memegang kendali atas PPRS yang anggotanya adalah para karyawan. Hal ini jelas tidak bisa dibenarkan.

Perusahaan pengembang adalah perusahan dibawah bendera PT. Sinar Mas, kendali atas PPRS oleh PT. Sinar Mas diberikan kepada anak perusahaannya. PPRS yang dibentuk oleh developer tadi melakukan tindakan bahkan melakukan kriminalisasi kepada pemilik rumah susun. Para memilik bahkan ada yang dilaporkan polisi / Polres Jakarta Utara secara sepihak tanpa dasar. Delegasi memberikan laporan secara rinci kepada ketua DPR mengenai tindakan yang dilakukan oleh PPRS bentukan developer.

Ketua DPR merespon pengaduan ini bahkan akan ditidak lanjuti bersama dengan komisi III DPR RI. Hal ini dimaksudnya agar premanisme yang terjadi diharapkan dapat diakiri. Tindak lanjut antara lain mengundang Kapolri untuk berdialog dan untuk mencari solusi bagi penyelesaiannya. Oleh karenanya maka diharapkan dapat menunda proses hukum yang akan dikenakan kepada para penghuni yang menurut rencana dipanggil oleh Polres  Jakarta Utara, 23 Juni 2014

Bidang Legislasi
pada masa sidang III Badan Legislasi akan melaksanakan 3 agenda yaitu: {1}Menyiapkan RUU usul DPR berdasarkan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2014 {2} melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang telah diajukan oleh Komisi Komisi sebelum RUU disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk di tindak lanjuti {3} melakukan membahasan dan atau penyempurnaan RUU sebagai mana yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.

RUU yang akan disiapkan sejumlah 7(tujuh) yang meliputi draft dan naskah akademiknya. Dari 7(tujuh) RUU tersebut 1 sudah di selesaikan draft nya yaitu RUU tentang Perubahan Atas UU no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun draft RUU yang telah di harmonisasi, dilakukan pembulatan, dan pemantapan ada 7(tujuh) draft yaitu: RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji, pengusulnya Komisi VIII; RUU tentang Jasa Kontruksi, diusulkan oleh Komisi V; RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI; RUU tentang Sistem Perbukuan, pengusulnya Komisi X; RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, pengusulnya Komisi IX; RUU tentang Perubahan Atas UU no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, diusulkan oleh Komisi VII; dan RUU tentang Pencarian dan Pertolongan, diusulkan oleh Komisi V;

Komisi komisi DPR dan Panitia Panitia Khusus masih melanjutkan  pembahasan atas berbagai RUU yang telah memasuki pembicaraan tingkat 1 antara lain RUU tentang Keperawatan, RUU tentang Perdagangan, RUU tentang Pemilukada, RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Perubahan UU no 27 tahun 2009 tentang MD3, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah dan RUU tentang Daerah Otonomi Baru;

dpr



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000