Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA JANUARI 2014

Images
Minggu kedua Januari 2014, kegiatan Dewan difokuskan pada persiapan pembukaan Masa Persidangan III 2013-2014 yang dibuka pada 15 Januari 2014. Pada Masa Sidang yang akan berlangsung selama 36 hari kerja, fokus kegiatan AKD DPR ditekankan pada fungsi legislasi 60%, untuk kegiatan pengawasan dan angaran 40%.
 
Agenda Masa Sidang  III
Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III dibuka tanggal 15 Januari 2014 dengan acara tunggal Pidato Ketua DPR-RI. Dalam pidato, Ketua DPR menyampaikan laporan rencana kegiatan untuk Masa Sidang III, berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, serta kegiatan lain yang mendesak, diantaranya pembahasan persetujuan atas calon-calon anggota BPK (antar waktu), calon Hakim Agung (periode II tahun 2013), calon pengganti Hakim Konstitusi, dan calon anggota Dewan Energi Nasional (2014-2019).
 
Fungsi Legislasi
Pada fungsi legislasi, Dewan akan menindaklanjuti Keputusan Rapat Paripurna 17 Desember 2013 mengenai Penetapan RUU Prolegnas Prioritas 2014 sebagaimana dilaporkan Ketua Badan Legislasi DPR-RI. Dalam Rapat Paripurna tersebut telah disetujui 66 RUU Prolegnas Prioritas 2014, terdiri atas: [1] 34 RUU yang sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I; [2] 6 RUU dalam tahap harmonisasi di Baleg; [3] 13 RUU dalam tahap Akhir Penyusunan oleh DPR; [4] 7 RUU dalam tahap Akhir Penyusunan oleh Pemerintah; [5] 4 RUU baru, disiapkan oleh DPR; [6] 1 RUU baru, disiapkan Pemerintah; [7] 1 RUU baru, disiapkan oleh DPD.

Selain 66 judul RUU tersebut, telah disepakati pula 5 RUU yang berifat kumulatif terbuka, yaitu: RUU kumulatif terbuka perjanjian internasional, akibat putusan Mahkaman Konstitusi, yang berkaitan dengan APBN, pembentukan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU menjadi UU.

Program RUU prioritasn 2014 ditangani oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yaitu Komisi-Komisi dan Panitia Khusus. Komisi I diantaranya, RUU Perubahan UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan RUU tentang Perjanjian Internasional. Komisi II, RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan RUU tentang Pertanahan. Komisi III, RUU tentang MA, RUU tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, RUU tentang KUHP, RUU tentang KUHAP. Komisi IV, RUU tentang Perubahan UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Komisi V, RUU tentang Jalan. Komisi VI, RUU tentang Perdagangan. Komisi VIII, RUU tentang Jaminan Produk Halal. Komisi IX, RUU tentang Tenaga Kesehatan, RUU tentang Keperawatan, dan RUU tentang Kesehatan Jiwa. Komisi XI, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah, RUU tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

RUU-RUU lain ditangani oleh Pansus, antara lain, RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, RUU tentang Kemananan Nasional, RUU tentang Pengakuan dan Perlindunagn Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Kepalangmerahan. Dan-lain-lain.

Dalam Masa Sidang II yang lalu, telah diselesaikan 6 RUU Prioritas, yaitu: [1] RUU perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (RUU dari Pemerintah). Dalam RUU ini telah dibahas dan disetujui 32 pasal perubahan. Ditegaskan bahwa urusan dokumen kependudukan menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat yang dilaksanakan instansi pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kewajiban Pemerintah Provinsi, Kab/Kota, yaitu penyajian Data Kependudukan berskala Provinsi/Kab/Kota dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

[2] RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan inisiatif DPR. Pokok-pokok substansi RUU ini antara lain diatur bahwa, Aparatur Sipil Negara adalah profesi. Dengan penetapan ASN sebagai profesi, diperlukan adanya azas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, serta pengembangan kompetensi. Tidak ada lagi dikotomi antara PNS Pusat dan PNS Daerah. Diatur juga mengenai usia pensiuan bagi pejabat administrasi (58 tahun) dan pejabat pimpinan tinggi (60 tahun), serta pejabat fungsional (sesuai peraturan). Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, pada prinsipnya, dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

[3] RUU tentang Desa yang merupakan RUU inisiatif Pemerintah. Substansi RUU yang penting adalah dalam konteks pengaturan desa berdasarkan azas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

[4] RUU tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, merupakan perubahan atas UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam rangka mengisi kekosongan hukum akibat putusan mahkamah konstitusi tertanggal 12 juni 2011, yaitu berkaitan dengan pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Dengan perubahan UU ini, diharapkan dilakukan upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dibutuhkan masyarakat, dan negara bertanggungjawab memfasilitasi kebutuhan tersebut. Diatur mengenai pemberian ijin kepada pihak lain yang tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan, melakukan pengurusan, pengelolaan dan pengawasan.

[5] RUU tentang Perindustrian, inisiatif pemerintah, sebagai pengganti UU No. 5 tahun 1985 tentang Perindustrian. Persaingan industri yang ketat menuntut Pemerintah mempersiapkan dukungan berupa perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan terpadu, dan pengelolaan secara efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pembangunan industri dilakukan melalui pembentukan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang bertujuan mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian dalam jangka waktu 20 tahun.

[6] RUU jabatan Notaris, inisatif DPR, merupakan perubahan atas UU N0 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam RUU perubahan ini, diatur mengenai penguatan pesyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, penambahan kewajiban notaris, pemberhentian sementara notaris, persyaratan mengenai magang bagi calon notaris, dan beberapa hal prinsip lainnya, antara lain dibentuknya majelis kehormatan notaris.

Tentang RUU Pembentukan DOB yang ditangani Komisi II dalam forum Rapat Konsultasi Pimpinan DPR, Ketua Komisi II dan Kapoksi Komisi II dengan Menko Polkam dan Mendagri. Kesimpulannya antara lain: Pemerintah bersama DPR akan melanjutkan proses pembahasan Pembentukan DOB dengan memprioritaskan daerah yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran. Pembahasan DOB akan dilakukan secara selektif, serta mempertimbangkan urgensi dan kepentingan nasional. Sebelum melakukan pembahasan terhadap daerah-daerah yang memiliki masalah keamanan, Pemerintah diminta melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat guna mendapat masukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000

xafri
Pebruari 7 2014 , 00:15
Sy sang at setuju sekali masalah DOB segera terealisir lebih cepat lagi, agar semua aspirasi masyarakat bisa tertampung & keadaan mencekam bisa teratasi di temp at kami di tanah Papua. Hidup NKRI.