Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT NOVEMBER 2013

Minggu keempat bulan November, berisi laporan agenda rapat paripurna tanggal 26 November dengan dua acara yaitu, pembicaraaan tingkat II RUU tentang Administrasi Kependudukan dan Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Rapat paripurna tanggal 26 November 2013
Pada awal rapat paripurna, Ketua rapat paripurna yaitu Wakil Ketua Bidang Korpol melaporkan beberapa surat masuk, yaitu tiga buah surat dari DPD perihal penyampaian keputusan DPD RI tanggal 31 Oktober 2013. Selain itu, dua buah surat masuk dari Presiden RI tertanggal 18 November 2013 perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Kesultanan Oman untuk Republik Indonesia dan pada tanggal 19 November 2013 perihal RUU tentang Hak Cipta. Satu buah surat juga datang dari Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 21 November 2013 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dr.H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H sebagai Hakim Konstitusi.

Mengawali pembicaraan tingkat II, Ketua Komisi II DPR RI melaporkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2012, Komisi II DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM dengan agenda keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pengesahan Mekanisme dan Jadwal Pembahasan RUU. Rapat Kerja Komisi II DPR RI diadakan kembali pada tanggal 19 Juni 2012 dengan agenda pandangan/pendapat Fraksi-fraksi tergadap Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tanggapan Pemerintah atas pandangan/pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Rapat kerja dilanjutkan kembali pada tanggal 26 Juni 2013 dan pada tanggal 28 hingga 30 Juni 2013, Rapat Panja yang sekaligus Timus/Timsin dilakukan secara konsinyiring dan pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2013 dilaksanakan di DPR RI untuk melakukan perumusan dan sinkronisasi terhadap substansi RUU tentang perubahan atas UU tersebut.

Pengambilan Keputusan tingkat I dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan pada tanggal 4 Juli 2013 dengan agenda Laporan Hasil Kerja Panitia Kerja ke Pleno Komisi, Pandangan Mini Fraksi-fraksi dan Pemerintah serta penandatanganan Draft RUU. Setelah melewati satu masa Persidangan yakni pada Masa Persidangan I tahun Sidang 2013-2014, Pemerintah masih terus melakukan komunikasi antar kementerian. Sesuai keputusan rapat intern Komisi II DPR RI pada tanggal 19 November 2013m berupaya agar RUU perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 dapat diselesaikan pada awal masa persidangan II tahun sidang 2013-2014, karena merupakan satu dari sebelas RUU prioritas tahun 2013 yang harus diselesaikan berdasarkan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan Presiden pada tanggal 16 September 2013.

Hasil Pembahasan Tingkat I, antara lain berisi tentang:
1.     Penegasan KTP elektronik yang sudah berjalan serta berlaku saat ini dengan sebutan KTP-el sebagai nomenklatur. Masa berlaku KTP ini adalah seumur hidup, termasuk KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum UU ini ditetapkan berlaku seumur hidup.

2.     Penegasan bahwa urusan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di provinsi dan kabupaten/kota.

3.     Perkembangan signifikan terkait dengan penerbitan akta kelahiran dalam RUU ini adalah dipermudahkannya urusan pembuatan akta kelahiran melalui pelaporan kelahiran oleh Penduduk yang dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili namun penulisan tempat lahir di dalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

4.      “Kematian” yang diatur bahwa adalah kewajiban ketua rukun tetangga atau nama lainnya untuk melaporkan tiap kematian di domisili penduduk kepada instansi pelaksana.

5.     Pengakuan anak, disepakati bahwa pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

6.     Pengesahan anak yang hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

7.     RUU yang terkait dengan Data Kependudukan ditambahkan 4 elemen data perseorangan dan data pribadi penduduk yang harus dilindungi, yakni sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

8.     Segala pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan “tidak dipungut biaya atau gratis”. Serta beberapa point lainnya.

Secara keseluruhan, lahirnya RUU perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini merupakan sebuah tonggak bagi terwujudnya data kependudukan yang lebih baik guna proses pembangunan demokrasi yang lebih baik pula, bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini terdiri dari 9 Bab dan 103 pasal. Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 ini menjadi penting, dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh.

Urgensi RUU ini juga harus dipahami bahwa Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif. Penerapan KTP elektronik yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akuransi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapatan KTP elekronik, maka masa pemberlakuan KTP yang diatur dalam pasal 64 ayat 4 yakni berlaku 5 tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk.

Pada rapat paripurna 26 November 2013, pemerintah menyampaikan pendapat akhir dalam pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada kesempatan tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa pada hakikatnya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya, yang dialami Warga Negara atau penduduk. Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesungguhnya telah mengatur penataan administrasi kependudukan antara lain meliputi hak dan kewajiban penduduk, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, sistem informasi kependudukan, pengelolaan data kependudukan, bahkan juga kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dibidang kependudukan.

Pemerintah bersama DPR RI melalui revisi UU No. 23 tahun 2006, ingin terus memperbaiki pelayanan publik, khususnya dibidang kependudukan. Tugas selanjutnya yang perlu dikerjakan bersama adalah sosialisasi dan menyebarluaskan UU No. 23 tahun 2006 yang telah direvisi, agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui, memahami dan mengindahkan pesan UU ini secara utuh.

Agenda kedua, pengesahan pembentukan Panitia Khusus RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian DPR-RI. keanggotaan Pansus sejumlah 30 orang dari seluruh fraksi di DPR-RI, dengan rincian: Partai Demokrat 8 orang, Golkar 6 orang, PDI-P 5 orang, PKS 3 orang, PAN 2 orang, PPP 2 orang, PKB 2 orang, Gedindra dan hanura masing-masing 1 orang.**



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000