Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA OKTOBER 2013

Images
Minggu Ketiga Oktober 2013, kegiatan Dewan ditandai dengan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD DPR) dan laporan perkembangan pembahasan beberapa RUU dalam Masa Sidang I 2013-2014 ini. Berikut beberapa laporannya:

Kegiatan Legislasi
Minggu terakhir Masa Sidang I tahun sidang 2013-2014, berbagai RUU dilaporkan masih meminta perpanjangan untuk melanjutkan pembahasan pada Masa Sidang II yang akan datang. RUU yang dimintakan perpanjangan ada 29 RUU, antara lain: RUU tentang ASN, RUU tentang Pilkada, RUU tentang Daerah Otonom Baru, dan RUU tentang Pertanahan yang ditangani Komisi II. RUU tentang Perindustrian dan Perdagangan yang ditangani Komisi VI. RUU tentang Tapera, RUU tentang Desa, yang ditangani Pansus. RUU tentang Kejaksaan RI, RUU tentang MA, RUU tentang HAP, RUU tentang KUHAP oleh Komisi III.

RUU tentang ASN telah mengalami 7 kali perpanjangan. Pembahasan RUU ASN masih dilakukan dalam tahap Panja, dan Pemerintah telah menyesuaikan pembahasannya dengan draft DPR-RI yang tertuang dalam 480 DIM. Pembahasan RUU ASN dilakukan secara DIM per DIM, dan telah dibahas sampai DIM nomor 121. RUU ini masuk dalam Prolegnas tahun 2013 yang diminta diprioritaskan dalam pembahasannya antara Pemeirntah dan DPR. RUU ini telah menyepakati beberapa substansi, diantaranya pengaturan dua jenis pegawai; pengaturan tiga jenis jabatan; pengaturan jabatan pimpinan tinggi; pengaturan mengenai fungsi pegawai ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa; dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan jabatan administrasi, jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan, yang nanti akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu, sebagaimana keputusan Rapat Pleno Baleg tanggal 3 Oktober 2013, ada 2 RUU yang disepakati untuk dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional, yaitu RUU Revisi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres), dan RUU tentang RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT). RUU Pilpres telah diputuskan dan disepakati penyusunannya tidak dilanjutkan, dan draft RUU ditarik dari daftar Prolegnas RUU Prioritas 2013. Pembahasan RUU PPDT sudah dilakukan pada tahap pembahasan DIM di tingkat Panitia Kerja (Panja), bahkan sudah memakan 7 (tujuh) kali masa sidang. Namun pembahasannya sempat terhenti sampai waktu yang cukup lama, karena belum ada kesepakatan terhadap satu substansi yaitu judul RUU yang akan mempengaruhi substansi lain dalam Batang Tubuh RUU PPDT.

Adapun pembahasa RUU Pemilukada yang ditangani Komisi II, masih menyisakan beberapa isu krusial dalam proses pembahasan antara lain yaitu: mekanisme pemilihan, khususnya fokus Pemilihan Gubernur, dilaksanakan secara langsung atau melalui DPRD; Pemilihan Bupati atau Walikota dilaksanakan secara langsung atau pemilihan melalui DPRD; satu paket atau tidak satu paket calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; syarat Kepala Daerah (ikatan perkawinan); tugas, wewenang dan syarat calon Wakil Kepala Daerah; penyelesaian sengketa Pemilukada; Pilkada serentak; dana penyelenggaraan Pilkada; pembatasan dana kampanye.



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000

DIK DIK
Oktober 29 2013 , 02:07
bahas RUU ASN sampai sempurna untuk mendapatkan birokrat yang sempurna pula : betul betul profesional, berintegritas tinggi