Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA SEPTEMBER 2013

Images
Minggu kedua bulan September, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang mengagendakan beberapa kegiatan Dewan. Rapat Bamus ini mengagendakan penanganan beberapa RUU untuk segera mulai dibahas. Berikut rangkumannya:

Rapat Bamus 5 September
Rapat Bamus tanggal 5 September mengagendakan tiga acara yaitu membicarakan surat masuk, penanganan beberapa RUU dan membicarakan rencana kunjungan Presiden RRC.

Agenda pertamamenangani surat masuk, Bamus membicarakan satu surat dari presiden RI No. R-41/Pres/08/2013 tertanggal 23 Agustus perihal Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Presiden mengajukan 14 nama Calon anggota LPSK Periode 2013-2018 dari 21 calon yang diusulkan oleh Panitia Seleksi. Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindunagn Saksi dan Korban, DPR-RI diharapkan segera memilih 7 orang diantaranya, dan selanjutnya akan ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden. Rapat Bamus menyetujui pembahasan Calon Anggota LPSK untuk diserahkan kepada Komiisi III DPR-RI.

Agenda kedua mengenai penanganan RUU, ada 4 RUU yang dibahas. Pertama,RUU tentang pengesahan International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir). Dalam hasil kajian (abstraksi) RUU ini, antara lain disebutkan bahwa status RUU merupakan RUU Kumulatif Terbuka Prolegnas tahun 2013 dan ditetapkan sebagai RUU Pemerintah. Naskah yang juga disebut Konvensi Terorisme Nuklir ini, pertama kali diajukan pada sesi pertama Komite Ad Hoc PBB yang lahir berdasarkan Resolusi PBB No. 51/2010. Pada saat itu instrumen internasional yang ada belum mengatur mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme nuklir. Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir yang saat itu merupakan satu-satunya instrumen hukum nuklir yang dapat diacu, terbatas pengaturan proteksi fisik bahan nuklir dan karenanya tidak mengatur zat radioaktif dan fasilitas radiasi yang dapat menjadi target tidakan terorisme. Indonesia menyadari bahwa pengesahan konvensi ini bermanfaat bagi kepentingan nasional dan menujukkan komitmen kepada keamanan dan perdamaian dunia dan sesuai dengan tujuan politik bebas aktif Indonesia, maka diharapkan implementasi Konvensi ini juga akan memperkuat pondasi hukum di Indonesia.

Dalam rangka pembahasan RUU ini, Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri, Menkum-Ham untuk mewakili Presiden dalam membahasnya. Di DPR-RI, RUU ini ditangani oleh Komisi I.

Kedua RUU tentang Panas Bumi. Untuk pembahasan RUU ini, Presiden menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri LH, serta Menkum-Ham untuk mewakili Presiden dalam pembahasannya. RUU tentang Panas Bumi akan dibahas oleh Pansus DPR-RI dan Pemerintah.

Pada Hasil Kajian (Abstraksi Materi) RUU Panas Bumi dijelaskan bahwa, saat ini kebutuhan Indonesia akan energi (energy demand) terus meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan energi ini tidak diimbangi dari sisi penyediaan energinya (energy supply). Tingginya pertumbuhan permintaan energi tersebut makin memperlebar kesenjangan antara sisi permintaan dan penyediaan energi, yang berujung pada terjadinya krisis energi di beberapa wilayah. Ironisnya, kebutuhan energi tersebut masih tergantung pada bahan bakar fosil yang persediananya makin menipis. Keseriusan Pemerintah dalam mengembangkan energi panas bumi terlihat dalam Road Map Pengembangan Bumi 2004-2025. Pada tahun 2025, Indonesia ditargetkan sudah memanfaatkan 9.500 MW panas buminya, atau memberikan kontribusi energi terhadap konsumsi energi nasional sebesar 5% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Secara garis besar pola pengusahaan panas bumi di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu pengusahaan panas bumi sebelum dan sesudah diterbitkannya UU No 27 tentang Panas Bumi. Pola pengusahaan panas bumi sebelum diterbitkannya UU No 27 tahun 2003 (Wilayah Kerja Pertambangan/WKP existing), mengacu pada keputusan presiden No. 22 tahun 1981, Keputusan Presiden No. 45 tahun 1991 dan Kepres No 49 tahun 1991. Sementara sesudah diterbitkannya UU No 27 tahun 2003 (WKP baru), selain mengacu pada UU ini, juga merujuk pada PP No. 59 tahun 2007 jo PP No 70 tahun 2010. Namun demikian, dalam rangka otonomi daerah dan keinginan pemerintah daerah dalam pengelolaan panas bumi, UU ini akan direvisi. Beberapa permasalahan yang mendasari perubahan ini antara lain adalah mengenai pemanfaatan energi panas bumi, ketegasan UU No 27 tahun 2003 tentang pengelolana kekayaan negara, tujuan pemerintah untuk memasukkan pengaturan tentang kewajiban bagi pemegang IUP, dan lain-lain.

KetigaRUU tentang Advokat. RUU ini adalah RUU yang pada Rapat Paripurna tanggal 11 Juli telah disetujui sebagai RUU inisiatif DPR. Untuk keperluan pembahasan RUU tersebut, Presiden menugaskan Menkum-HAM untuk mewakili Presiden membahas RUU ini. RUU Advokat akan ditangani oleh Pansus DPR-RI dengan prioritas keanggotaan dari Komisi III DPR.

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab perlu dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang yang mengatur profesi advokat sebelumnya adalah UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Namun keberadaan UU tersebut belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu pembentukan UU ini dimaksudkan untuk menggantikan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

KeempatRUU tentang Perubahan UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. RUU ini adalah RUU inisiatif Komisi IV DPR-RI dan telah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR pada Rapat Paripurna 11 Juli 2013. RUU ini antara lain berisi bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan belum memberikan hasil optimal. Beberapa pasal dalam UU No. 18 tahun 2009 diajukan judicial review ke MK, terkait dengan penerapan prinsip pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran produk hewan, penguatan otoritas veteriner, serta pemberian sertifikasi halal bagi hewan yang dipersyaratkan. Disamping Putusan MK tersebut, sesuai perkembangan dan pemenuhan kebutuhan hukum di masyarakat, substansi lain yang belum memberikan hasil optimal adalah penerapan prinsip pengamanan maksimal terhadap pengeluaran, hasil inseminasi buatan, pencegahan penyakit hewan menular di dalam suatu wilayah, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kesejahteraan hewan. Berdasar kondisi tersebut, maka perlu penyesuaian atas UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

RUU ini oleh Pemerintah akan diwakili oleh Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan serta Menkum-HAM. Sementara di DPR-RI, Komisi IV akan menangani RUU ini.

Agenda ketigapada Rapat Bamus adalah membicarakan rencana kunjungan presiden RRC dan pemberian kesempatan pidato dalam rapat paripurna DPR. Sebelumnya, DPR-RI telah menerima surat dari kedubes RRC perihal kunjungan PM China XI Jinping tanggal 22 Agustus 2013. Dalam kunjungan Dubes RRC kepada Ketua DPR dibicarakan mengenai pentingnya hubungan RRC dan RI. Dengan memperhatikan pertimbangan dari Pemerintah mengenai jadwal acara Presiden China di Indonesia, maka Rapat Bamus DPR memberikan mandat kepada Pimpinan Dewan untuk mencari ruang yang tepat guna memberikan kesempatan kepada Presiden RRC berpidato pada forum lain.*



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000

Dwi Atmadji Budijanto, SH.
Maret 22 2014 , 07:44
Aslmlkm, mohon dengan segera disyahkannya RUU Advokat menjadi UU, sudah 5 (lima) tahun saya beracara baru pada awal februari diminta berita acara sumpah KPT, sungguh ironis karena ketidak tegasan ketua MA dan keengganan KPT mengambil sumpah advokat baru dari KAI dengan alasan yang tidak relevan dan sangat berat sebelah, jadi bukan salah kami belum disumpah dihadapan sidang terbuka KPT, sikap Ketua MA dan KPT yang enggan bahkan tidak mau mengambil sumpah kami, telah sangat nyata melanggar hak warganegara dalam menjalankan pekerjaannya, ini menyangkut nasib ribuan keluarga advokat yang disumpah oleh organisasi. oleh karena itu prioritaskan Pengesahan RUU menjadi UU..bravo DPR-RI wakil dari semua elemen masyarakat termasuk profesi advokat didalamnya..wslmlkm.
AT. Yahya
Maret 5 2014 , 16:50
Yth; Bpk. DR. H. Marzuki Alie Kami sangat menghargai persetujuan DPR RI yang di Ketuai oleh bapak untuk melakukan pembaharuan UU Advokat di akhir dari masa jabatan bapak, bapak bisa lihat sendiri bagaimana prilaku dari pejabat negara yang telah membodohkan masyarakat, dengan cara jelas-2 menyepelekan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu jangan perdulikan permohonan dari para Advokat cengeng yang dengan berbagai alasan ingin membatalkan RUU Advokat, mereka sudah pasti ingin selalu berada di zona aman dan yang gak mau adanya perubahan di Negeri ini ( dengan kata lain ; \"mereka mungkin belum mengetahui bahwa bangsa Indonesia sudah hidup di era Reformasi\"). Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya berkeyakinan bahwa bpk juga setuju UU No. 18 Tahun 2003 sdh tdk layak lagi dipergunakan untuk saat ini, hanya Advokat yang tdk ingin adanya perbaikan di Negeri inilah yg coba mempertahankannya. Mari pak perjuangkan perubahan di negeri ini, maka pahala menanti bpk & rekan2 diDPR-RI
teryanus .salawala
Oktober 22 2013 , 08:14
Tangal berapa penetapan dob seluru indonesia
Mamat Junaedi
Oktober 21 2013 , 08:52
Mohon maaf Pak Marzulki, sy ikut mengutarakan aspirasi, utk & atas nama Forum Reformasi Advokat Indonesia, kami meminta Pemerintah & DPR RI, khususnya Pansus RUU Advokat & Komisi III utk segera mengesyahkan & mengundangkan UU Advokat 2013 shg tercipta keadilan & Supremasi Hukum di Indonesia
Mamat Junaedi
Oktober 18 2013 , 16:50
Utk & atas nama Forum Reformasi Advokat Indonesia, kami meminta Pemerintah & DPR RI, khususnya Pansus RUU Advokat & Komisi III utk segera mengesyahkan & mengundangkan UU Advokat 2013 shg tercipta keadilan & Supremasi Hukum di Indonesia
Andris Tarihoran SH
Oktober 13 2013 , 05:13
Yang saya hormati Bapak Marzuki Alie. Dampak ketidak adilan dan tidak adanya kepastian hukum yang saya dan masyarakat pencari keadilan diwilayah Pengadilan Negeri Tarutung, Sumut 3 (tiga) tahun lalu telah terjadi. Diusir secara kasar dan tidak diperkenankanya saya sbg penasehat hukum untuk mewakili kepentingan hukum klien saya di Pengadilan Negeri Tarutung karena saya dianggap blm memenuhi syarat sebagai advokat dikarenakan dilantik dan disumpah oleh organ advokat dan bukan Pengadilan tinggi. Mohon secepatnya ditetapkannya UU advokat yang baru untuk mengakomodir seluruh kepentingan advokat dalam rangka mewujudkan kepentingan bagi masyarakat daerah pencari keadilan. Tks
ASMAN, SH
Oktober 11 2013 , 04:37
Yth, bapak ketua DPR RI, Sebagai calon Advokat lulusan peradi tahun 2013, dimana saat ini kami masih berstatus advokat magang, bapak Ketua perlu memikirkan masa transisi bagi calon advokat yang lulus thn 2013. Kami memandang bahwa dengan RUU Advokat yang baru ini, akan memudahkan setiap orang untuk menjadi advokat karena pilihan multibar dan penyumpahan tidak lagi melalui pengadilan tinggi tapi dikembalikan pada organisasi advokat masing-masing. Kami khawatir, profesi ini akan menjadi sampah..., maaf.
Ramsen siregar,SH
Oktober 7 2013 , 11:52
bapak Marzuki Ali yang terhormat, profesi advokat sedikit tercemari soal lantaran adanya surat ederan mahkamah agung tentang larangan beracara dipengadilan diluar perhimpunan advokat indonesia, peradi mengaku wadah tunggal padahal undang-undang advokat tidak ada mengatakan peradi wadah tunggal, dan yudicial review terhadap pasal 4 ayat 1 undang-undang advokat telah diputus dan memerintahkan kepada seluruh pengadilan lembaga peradilan mengambil sumpah para advokat tanpa melihat dari organisasi mana advokat itu berada, faktanya lembaga peradilan tetap saja berpedoman pada surat ederan MA itu, telah terjadi ketidak patuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi... selamatkan Negara ini dari kepentingan organisasi dan kelompok, utamakan kepentingan masyarakat...
hasan basri
Oktober 7 2013 , 07:08
seluruh advokat mendukung sepenuhnya revisi uu advokat demi terciptanya kedamaian dan kepastian hukum.. salam advokat.
Ari Pratomo
Oktober 2 2013 , 16:43
Kepada Yth Bapak Dr Marzuki Alie, tolong pikirkan nasip rekan rekan advokat muda yang diangkat berdasarkan produk UU No 18 Th 2003 yang masih memiliki semangat idealis, dimana jumlah kami ribuan org, yang saat ini terganjal BA Sumpah, kami sangat berharap RUU ADVOKAT yang baru SEGERA DISAHKAN agar kami bisa mengamalkan ilmu yang kami miliki kepada masyarakat sebagai Advokat seutuhnya, dan semoga perjuangan serta kebaikan niat tulus para Pahlawan senayan selalu mendapat Ridho dan Kasih Sayang Allah SWT