Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA SEPTEMBER 2013

Images
Minggu Pertama bulan September ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna tanggal 03 September dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012.
 
Rapat Paripurna 03 September 2013
Sebelum memulai acara Rapat Raripurna dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012, Ketua Rapat Mohamad Sohibul Iman PhD memberitahukan bahwa telah dilakukan pengambilan sumpah anggota DPR Antar Waktu oleh Ketua DPR pada tanggal 27 dan 29 Agustus 2013 atas nama;
1.    Saudara Marcus Silanno, S.IP, anggota No.509 dari Partai Demokrat menggantikan Saudara H.Suhartono Wijaya, S.E, M.B.A.

2.    Saudara Drs.H.Anwar Sanusi S.H, S.Pel, MM anggota No.297 dari Partai Persatuan Pembangunan menggantikan Saudara Drs. H.Endang Sukandar, M.Si.

Dalam agenda pembicaraan Tingkat II atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012, didahului dengan penyampaian laporan Badan Anggaran yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraaan Tingkat I; dilanjutkan dengan persetujuan atau penolakan dari fraksi-fraksi yang disampaikan secara lisan; dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakili.

Laporan Badan Anggaran DPR RI disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar, Dr. Yasonna H. Laoly, S.H, MSc, intisari laporan sebagai berikut:

1.    Pelaporan pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir fraksi-fraksi dalam rapat kerja di Banggar DPR RI atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012 yang terdiri dari;
a.    Fraksi Partai Demokrat terkait dengan pendapatan negara, meminta kepada Pemerintah untuk terus melanjutkan program reformasi dibidang perpajakan, yang mencakup program reformasi di bidang administrasi, di bidang perundang-undangan, pengawasan dan penggalian potensi serta meminta kepada Pemerintah untuk terus memperbaiki tingkat realisasi pencairan dana, perbaikan prosedur pengadaan barang dan jasa dan penyederhanaan dokumen pencairan yang selama ini terus menjadi kendala.
b.    Fraksi Partai Golkar berharap agar pengelolaan keuangan negara ke depan dapat lebih ditingkatkan kualitas nya, agar amanah konstitusi dapat dipenuhi. Ujung dari pengelolaan keuangan negara adalah terciptanya kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan, yang merupakan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c.    Fraksi PDIP berpendapat perlunya ada konsep yang jelas tentang reward and punishment sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan negara; kinerja pelaksanaan anggaran harus selaras dengan amanat konstitusi disertai indikator penggunaan anggaran yang memenuhi prinsip tertib, taat peraturan perundang-undangan, ekonomis dan efisien. Serta, mendesak Pemerintah untuk lebih meningkatkan upaya penciptaan tertib dan disiplin anggaran mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penyusunan pertanggungjawaban.

d.    Fraksi PKS menyatakan perlu ada konsep baru atas performance based budgeting yang dapat menyentuh tingkat outcome, tidak sebatas pada output semata. Mendesak Pemerintah supaya mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, terutama K/L yang masih mendapat opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

e.    Fraksi PAN melihat bahwa Pemerintah perlu segera membenahi dan melakukan sosialisasi K/L terkait SAP tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial dan meningkatkan peranan aparat pengawas internal Pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial.
f.     Fraksi PPP menyoroti pentingnya fungsi perencanaan anggaran karena diharapkan dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

g.    Fraksi PKB meminta Pemerintah terus melakukan monitoring penyerapan anggaran secara maksimal dengan berpedoman pada prinsip efisien, ekonomis, efektif dalam pencapaian kinerja dan pelayanan pada masyarakat.

h.    Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah guna mewujudkan postur APBN yang ideal di tahun berikutnya, maka secara bertahap perlu dilakukan upaya untuk mengurangi belanja rutin dan selanjutnya dialihkan ke dana infrastruktur, pendidikan, pertanian dan kesehatan. Serta, meninjau kembali kebijakan defisit mengingat hampir selalu diiringi dengan pengambilan utang baru.

i.      Fraksi Partai Hanura berpandangan bahwa Pemerintah kurang serius dalam menanggapi dan menindaklanjuti hasil temuan BPK, tercermin dari berulangnya beberapa kasus yang terjadi di tahun sebelumnya terulang di tahun 2012.

2.    Bahwa permasalahan yang ditemukan BPK dalam LKPP 2012 sebanyak 17 terdiri dari kelemahan sistem pengendalian intern 12 masalah dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan lima masalah. Namun, penyebab utamanya yang menyebabkan pengecualian atas kewajaran LKPP 2012 adalah; permasalahan terkait anggaran dan penggunaan belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial; kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs belum menjamin kewajaran penyajian pendapatan dan belanja lainnya; belum menelusuri keberadaan asset Eks BPPN; catatan dan fisik SAL masih berbeda.

3.    Sehubungan dengan temuan BPK tersebut, fraksi-fraksi DPR meminta Pemerintah menindaklanjutinya dengan berbagai langkah.

4.    Sehubungan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012, maka Badan Anggaran minta dimasukkan rekomendasi dalam penjelasan umum, antara lain;

a.    Agar Pemerintah meningkatkan kualitas laporan keuangan pada ABPN TA 2013, terutama terhadap Kementerian/Lembaga yang masih mendapat opini audit; “Tidak Menyatakan Pendapat” dan “Wajar Dengan Pengecualian”.

b.    Pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2012 yang terdiri dari 12 temuan sistem pengendalian intern dan 5 temuan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

c.    Pemerintah segera menyelesaikan dokumen sumber asset Eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan.
d.    Khusus bagi Kementerian Negara/Lembaga yang hanya dapat merealisasikan belanja barang dan belanja modal kurang dari 85 persen dari Pagu Anggaran, supaya Pemerintah melaporkan pada Banggar dan Komisi terkait DPR RI.
 
Setelah laporan Banggar, maka fraksi-fraksi telah memberikan persetujuan atas RUU tadi untuk    disahkan menjadi UU.  RUU ini terdiri dari 11 pasal, berikut penjelasannya;

Dalam penjelasan umum dari RUU ini dikatakan bahwa berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 hasil pemeriksaan keuangan BPK digunakan oleh Pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan. Sehingga, laporan keuangan yang telah diperiksa memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR dalam bentuk suatu RUU, untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, LKPP tahun 2012 yang disampaikan Pemerintah kepada DPR adalah LKPP yang telah disesuaikan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK.

Pendapat akhir Pemerintah atas persetujuan RUU ini antara lain sebagai berikut; Bahwa dalam pembahasan RUU telah terjadi interaksi dan dinamika yang baik, termasuk menghasilkan saran/rekomendasi kepada Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada tahun-tahun berikutnya. Saran/rekomendasi tersebut akan menjadi dorongan yang positif untuk memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi DPR, Pemerintah akan melakukan berbagai langkah antara lain; peningkatan kualitas laporan keuangan terutama Kementerian Negara/Lembaga yang masih mendapat opini audit “Tidak Menyatakan Pendapat” dan “Wajar Dengan Pengecualian”. Langkah ini dilakukan antara lain melalui pembinaan secara intensif kepada K/L terkait.
Pemerintah akan menyelesaikan temuan-temuan audit antara lain; menyusun rencana tindak lanjut yang tepat dan terukur; melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan rencana tindak lanjut dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.

Dalam rapat pembahasan, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012 telah dicapai kesepakatan untuk menambahkan beberapa substansi termasuk penambahan ketentuan tentang pemberian penghargaan dan sanksi dalam bentuk penambahan atau pengurangan anggaran pada tahun-tahun anggaran berikutnya terkait dengan penilaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Penambahan substansi ini akan semakin mendorong semua K/L untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola keuangan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.
***



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000