Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA AGUSTUS 2013

Images
Minggu ketiga bulan Agustus, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna DPR pada tanggal 16 Agustus dengan dua agenda yaitu Pidato Pembukaan Masa Persidangan I tahun 2013-2014 dan Pidato Presiden atas Rancangan Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (RAPBN) tahun 2014 beserta Nota Keuangannya, dan kegiatan Rapat Paripurna 20 Agustus 2013. Berikut rangkumannya:

Rapat Paripurna 16 Agustus
Rapat Paripurna 16 Agustus 2013, pada pidato Pembukaan Masa Persidangan I, ditekankan oleh Ketua DPR perlunya optimalisasi tiga fungsi DPR pada masa sidang ini kendati pada tahun ini adalah tahun politik. Kegiatan di bidang anggaran, diminta dilaksanakan secara efektif karena RAPBN 2014 harus diselesaikan pada akhir bulan oktober 2013 sebagaimana perintah UU. Selanjutnya disampaikan bahwa RAPBN yang akan dibahas merupakan instrumen yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembagunan, yang diarahkan bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional serta menentukan arah dan prioritas pembangunan. Sebagai istrumen, APBN bukan merupakan hasil akhir, tetapi sebuah proses yang dalam realisasinya perlu terus mendapat perhatian dan pengawasan dari para wakil rakyat, untuk memastikan bahwa APBN telah dialokasikan tepat guna, dan tidak menyimpang, serta dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam kegiatan legislasi, dijelaskan bahwa DPR akan menyelesaikan 35 RUU yang telah memasuki Pembicaraan Tingkat I, baik di Komisi, Baleg maupun Panitia Khusus. Untuk penyelessaian RUU-RUU yang masuk Prioritas tahun 2013 ini, Ketua DPR meminta komitmen kuat, baik dari kalangan DPR maupun Pemerintah, karena Prolegnas yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah.

Di bidang pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR akan melanjutkan tugas Tim-Tim pengawas yang telah dibentuk, meminta Komisi-Komisi berikut berbagai panja di Komisi untuk melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, untuk membahas permasalahan yang berkembang sekaligus mencari solusi bagi penyelesaiannya.

Dalam pidato disinggung juga mengenai masalah kesiapan KPU dalam persiapan Pemilu 2014, permasalahan buruh, masalah TKI di Luar Negeri, masalah Lembaga Pemasyarakatan, penegakan hukum dan sebagainya.

Adapun Pidato Presiden dalam mengantar RAPBN 2014 dikatakan, bahwa Nota Keuangan dan RAPBN 2014 merupakan momentum terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Oleh karenanya, berbagai rencana strategis dan kebijakan umum dalam RAPBN tahun 2014, secara tidak langsung akan mencerminkan kelanjutan dari hasil pembangunan nasional dalam empat tahun terakhir. Presiden juga bertekad untuk melanjutkan agenda reformasi beserta segenap komponen bangsa. Hasilnya, dalam sembilan tahun terakhir, walaupun dibawah tekanan berbagai persoalan baik yang terjadi diluar kuasa kita, seperti gejolak ekonomi dan bencana alam maupun daam permasalahan internal seperti konsolidasi demokrasi, pertumbuhan ekonomi periode 2004-2009 mencapai rata-rata 5,5%. Capaian yang patut disyukuri, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nagara besar dan negara maju, pada kurun waktu yang sama.

Presiden juga mengatakan, alhamdulillah dalam empat tahun terakhir ini telah banyak hasil pembangunan yang dinikmati rakyat Indonesia. Sebagai contoh, periode 2009- (Juni) 2013, Indonesia berhasil memacu pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,0% pertahun, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi lima tahun sebelumnya. Inilah pertumbuhan ekonomi tertingi setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi 15 tahun lalu.

Rapat Paripurna 20 Agustus
Rapat Paripurna tanggal 20 Agustus mengagendakan empat agenda acara yaitu: [1] Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN 2014, [2] Tanggapan Pemerintah terhadap pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012, [3] Laporan Pimpinan Baleg tentang usulan perubahan Prolegnas RUU tahun 2013, dan [4] penetapan dan susunan keanggotaan Fraksi-Fraksi dalam Alat Kelengkapan DPR-RI.

Untuk agenda pertama, pemandangan umum fraksi atas RUU APBN 2014, akan disampaikan pada buletin berikutnya.

Untuk agenda kedua, Menteri Keuangan mewakili Pemerintah memberi jawaban atas pandangan fraksi-fraksi tentang RUU Pertanggungjawaban RAPBN 2012 yang intinya sebagai berikut. [1] Pemerintah sepakat dengan pandangan seluruh fraksi DPR-RI agar Pemerintah mengoptimalkan peran APBN sebagai stimulus ekonomi dan optimalisasi potensi pasar domestik, sebagai pendorong pertumbuhan, dan perlunya upaya penyebaran pusat pertumbuhan, serta memfokuskan pengeluaran anggaran untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. [2] Pemerintah sepakat untuk meningkatkan tertib dan disiplin anggaran, mulai tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengendalian dan penyusunan pertanggungjawaban sesuai dengan amanat UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. [3] Pemerintah sepakat bahwa angka-angka asumsi dasar ekonomi makro harus disusun secara realistis. Pemerintah berusaha mengajukan angka-angka dasar ekonomi makro serealistis mungkin, dengan meningkatkan akurasi perhitungan asumsi dasar ekonomi makro melalui penyempurnaan dan pengembangan metode perhitungan. [4] Tentang perlunya penyusunan asumsi makro yang berdimensi jangka panjang, Pemerintah mengatakan bahwa, telah mengajukan gambaran perkembangan asumsi dasar ekonomi makro jangka menengan pada saat penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. Selain itu, Pemerintah telah melakukan perencanan pembangunan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam RPJMN.

[5] Adapun mengenai arah kebijakan fiskal Pemerintah, sebagaimana yang dipertanyakan oleh Fraksi-Fraksi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja, telah ditempuh melalui tiga fungsi utama yaitu: fungsi alokasi yang diarahkan untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektifitas perekonomian melalui dukungan pembangunan infrastruktur; fungsi ditribusi diarahkan untuk mendorong terwujudnya keadilan dan pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi kesenjangan; dan fungsi stabilisasi yang diarahkan untuk menjaga keseimbangan fundamental perekonomian, antara lain pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga komoditas strategis. Untuk itu, Pemerintah telah melaksanakan kerjasama dengan BI membentuk forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sehingga terjadi sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil, baik nasional dan daerah.

[6] atas pandangan Fraksi-Fraksi berkaitan dengan lifting minyak, Pemerintah dalam menetapkan tunggu lifting minyak dalam APBN-P 2012 sebesar 930.000 barel/hari telah mempertimbangkan: potensi kemampuan produksi masing-masing lapangan Migas KKKS; penurunan produksi alamiah sumur; temuan cadangan Migas baru; dan perkiraan optimalisasi produksi minyak di lapangan Cepu. Untuk mencapai target lifting sebesar 930.000 barel/hari, Pemerintah melakukan upaya maksimal, antara lain meningkatkan kehandalan peralatan produksi; meningkatkan efisiensi operasi dan optimalisasi fasilitas produksi; meningkatkan upaya optimalisasi lapangan produksi dan pengembangan lapangan; dan meningkatkan koordinasi untuk penyelesaian masalah yang terkait dengan regulasi, perijinan dan tumpang tindih lahan. Namun demikian, realisasi lifting meinyak hanya tercapai pada besaran 860.000 barel/hari terutama disebabkan oleh unplanned shutdown, yang pemicunya antara lain karena kerusakan sarana produksi.

[7] akan halnya perimintaan dari Fraksi-Fraksi berkaitan dengan usulan agar konsumsi modal Pemerintah mampu menjadi stimulus pertumbuhan untuk memprioritaskan belanja modal yang efisien, Pemerintah menjawab bahwa akan menerapkan flat policy pada belanja pemerintah yang bersifat konsumtif dan meningkatkan belanja yang bersifat produktif, seperti belanja modal, demi menunjang pembangunan perekonomian nasional.

[8] untuk menghindari penumpukan belanja di akhir tahun, dalam hal realisasi pencairan dana, Pemerintah menjelaskan bahwa telah mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan tingkat realisasi penyerapan anggaran pada K/L dan menghindari penumpukan belanja di akhir tahun, melalui pendekatan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran dan mengurangi jalur birokrasi.

Agenda ketigaRapat Paripurna 20 Agustus, mengenai Laporan Baleg tentang penambahan RUU Prolegnas 2013, telah disetujui 5 RUU yaitu: RUU tentang RRI, RUU tentang Hukum Disiplin Militer, RUU tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, RUU tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan RUU tentang Hak Cipta.
Agenda keempat, Fraksi-Fraksi telah menyampaikan susunan dan kenaggotaan Fraksi-Fraksi dalam AKD DPR-RI yaitu pada Komisi-Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, BURT, BKSAP, BAKN, dan Badan Kehormatan. Susunan kenaggotaan ini telah mendapat penetapan pada Rapat Paripurna DPR-RI. 



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000