Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA AGUSTUS 2013

Images
Pada minggu-minggu awal Agustus 2013 ini, DPR-RI akan segera mengakhiri Masa Reses Persidangan IV 2012-2013, dan segera memasuki Masa Persidangan I 2013-2014 yang dimulai pada 16 Agustus 2013. Pada Rapat Paripurna 16 Agustus ini terdapat dua agenda yaitu: Pidato Ketua DPR-RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014, dan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN 2014 dan Nota Keuangannya. Masa Persidangan I berjumlah 49 hari kerja atau 70 hari kalender, dimulai 16 Agustus ditutup 25 Oktober 2013. Berikut ringkasan agenda kegiatan DPR selama Masa Persidangan I 2013-2014.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi
Sesuai tata Tetib DPR, Badan Legislasi DPR-RI pada Masa Persidangan I 2013-214 akan melaksanakan beberapa kegiatan/tugas antara lain: [1] menyiapkan RUU usul DPR berdasar Prolegnas. Dalam Prolegnas Prioritas 2013 (70 RUU) ada 7 RUU yang menjadi tanggungjawab Baleg untuk menyiapkan draft RUU dan naskah akademiknya. Dari 7 RUU, 3 RUU yang penyusunannya telah diselesaikan, sehingga ada 4 RUU yang belum selesai. Yaitu 1 RUU masih dalam proses penyusunan oleh Panja dan tinggal diputuskan di tingkat Pleno Baleg, 1 RUU dalam tahap perumusan draft oleh Panja Baleg dan 2 RUU sedang dipersiapkan. [2] Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR. Dalam hal ini, ada 5 RUU, yaitu: RUU tentang Kelautan, RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang Pencarian dan Pertolongan, dan RUU tentang Jasa Konstruksi. [3] Melakukan pengubahan dan/atau penyempurnaan RUU yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.

Pembahasan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sudah melampauai batas waktu sebagaimana diatur dalam Tata tertib DPR, karena sudah berlangsung 6 kali Masa persidangan. Baleg telah menyampaikan/melaporkan kepada Pimpinan DPR dan diputuskan bahwa Baleg ditugaskan untuk membicarakan tidak lanjut pembahasan/penarikan RUU ini dengan menteri-menteri yang mewakili Presiden.

Komisi I DPR, mengagendakan pembahasan beberapa RUU antara lain RUU tentang penyiaran, RUU tentang Perjanjian Internasional (inisiatif DPR), RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (inisiatif Pemerintah), dan melakukan perumusan/penyusunan RUU inisiarif Komisi I tentang Radio televisi Indonesia dan tentang Hukum Disiplin Militer. Sementara RUU ratifikasi, Komisi I sedang membahas RUU tentang pengesahan Internasional Convention for Protection off AllPersons from Enforced Disappearance.
Komisi II pada Masa Persidangan I, akan melakukan penyusunan/perumusan RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Papua dan Papua Barat dan RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Non-Papua dan Papua Barat. Komisi II akan melanjutkan pembahasan RUU tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain membahas bebrapa permasalahn krusial yaitu Jabatan Eksekutif Senior, Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN), Organisasi ASN dan Pengganjian dan Pensiunan Pegawai ASN. Pembahasan  juga dilakukan terhadap RUU Pemilihan Kepala Daerah, RUU tentang pembentukan daerah otonom Baru yaitu Calon DOB Kab. Buton Tengah, Calon DOB Kab. Buton Selatan, Calon DOB Kab. Muna Raya, dan Calon DOB Kab. Raha. Selain itu, RUU tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan RUU tentang Pertanahan, juga akan dilanjutkan pembahasannya oleh Komisi II.

Komisi VII pada Masa Persidangan I, akan mengagendakan pembahasan mengenai Kebijakan Energi (KEN)  selain memfokuskan pada pembahasan perubahan RUU Migas yang merupakan usul inisiatif DPR. Komisi VIII pada Masa Persidangan I, mengagendakan lanjutan pembahasan pembicaraan tingkat I RUU tentang Jaminan Produk Halal, penyempurnaan rumusan draft RUU tentang perubahan UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan penyempurnaan draft RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Jender.

Komisi IX Pada Masa Persidangan I masih akan melanjutkan pembahasan terhadap 5 RUU, yaitu RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, RUU tentang Keperawatan, RUU tenaga Kesehatan, dan RUU tentang Kesehatan Jiwa. Selain itu, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga juga sedang dalam tahap harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi di Badan Legislasi.

Pansus RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) akan melakukan rapat-rapat kerja dengan Kementerian yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU ini. Diperkirakan menteri yang ditunjuk adalah Mendagri, Menkumham, Menlu, dan Menteri BPPN, dan DPD-RI. Apabila Raker berjalan sesuai rencana dan Pemerintah menyetujui melanjutkan pembahasan RUU Isnisiatif DPR ini, diharapkan Pemerintah menyampaikan DIM segera. Pansus akan melanjutkan proses pembahasan sebagaimana mekanisme DPR-RI, dengan kegiatan Raker-Raker pembahasan DIM, Raker Panja, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Juga rapat dengan DPD-RI. Diharapkan, Pembicaraan Tingkat I akan diagendakan pada Masa Sidang I dan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II akan berlanjut pada Masa Sidang berikutnya.



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000

simon
Agustus 19 2013 , 14:08
UU ASN KAPAN DISAHKANNYA PAK? SAYA PNS BOSAN NUNGGU. SUDAH 2 TAHUN. DPR KERJANYA BOLOT. PNS HARUS SIAP AKSI TURUN KE JALAN UTK DEMO TUNTUT DISAHKANNYA UU ASN. KEPALA DAERAH HARUS MENGABDI, TIDAK USAH HIRAUKAN KEWENANGAN KARENA PASTI KEPENTINGAN POLITIK, SUDAH JELAS MUATANNYA, BARU NAMANYA SEORANG NEGARAWAN SEJATI.