Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU TERAKHIR JULI-AWAL AGUSTUS 2013

Images
Minggu-minggu terakhir Juli dan awal Agustus ini, kegiatan Dewan ditandai dengan ditutupnya Masa Sidang IV 2012-2013 ini pada Rapat Paripurna tanggal 12 Juli 2013. Dengan ditutupnya Masa Sidang IV ini maka DPR memasuki Masa Reses Persidangan IV 2012-2013 yang akan dibuka kembali pada 16 Agustus 2013. Berikut rangkumannya:
 
Rapat Paripurna 12 Juli 2013
Rapat Raripurna 12 Juli mengagendaka empat acara yaitu: [1] pandangan fraksi-fraksi atas Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas APBN TA 2012, [2] laporan Badan Anggaran, mengenai hasil Pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2014, [3] Laporan Badan Legislasi mengenai penambahan Program Legislasi Nasional (prolegnas) prioritas 2013, dan [4] Pidato penutupan Masa Sidang IV.

Agenda pertama,mengenai pandangan fraksi-fraksi atas keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas APBN TA 2012, disampaikan secara tertulis oleh masing-masing fraksi. Jawaban Pemerintah mengenai pandangan fraksi-fraksi ini dijadwalkan akan disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan pada 25 Agustus 2013.

Untuk agenda kedua,Laporan Badan Anggaran, disampaikan bahwa, berdasar UU MD3, Banggar bertugas untuk melakukan pembahasan Pembicaraan pendahuluan penyusunan APBN dan sesuai Tata Tertib, Pembahasan ini harus selesai paling lambat pada bulan juli. Menindaklanjuti UU dan Tatib tersebut, maka Banggar DPR telah melakukan pembahasan dengan Menkeu, Men PPN-Kepala Bapenas, dan Gubernur BI pada 3 Juni-10 Juli 2013.

Untuk efisien pembahasan, dibentuk empat panitia Kerja, yaitu [1] Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2014; [2] Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2014; [3] Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 2014; dan [4] Panja Kebijakan Transfer Daerah RAPBN TA 2014, dengan masing-masing panja dibentuk Tim Perumus Laporan Panja dan telah melakukan pembahasan pada 1 dan 4 Juli 2013. Selain itu, disampaikan juga bahwa Komisi-Komisi telah melakukan pembahasan RKP tahun 2014 dan RKA K/L tahun 2014 dengan mitra kerjanya.

Pokok-pokok kesepakatan hasil pembahasan RKP tahun 2014 dan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN TA 2014 adalah: tema RKP tahun 2014: Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; [2] RKP tahun 2014 ditekankan pada penanganan isu-isu strategis, antara lain pemantapan perekonomian nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pemeliharaan stabilitas sosial dan politik; [3] disepakati 11 prioritas nasional dan 3 prioritas nasional lainnya. 11 prioritas tersebut antara lain reformasi birokrtasi dan tata kelola, pendidikan, eksehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, dan lain-lain. Semenrata 3 prioritas lainnya adalah prioritas bidang politik, hukum dan keamanan, prioritas bidang perekonomian dan prioritas bidang kesejahteraan rakyat.

Pada pelaksanaan tahun 2014, secara nyata antara lain melindungi [1] kegiatan-kegiatan tertuang pada masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional Indonesia (MP3EI); [2] percepatan pengurangan kemiskinan melalui program empat klaster yang lebih efektif dan sinergis; [3] percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat serta Nusa Tenggara Timur.

Dan untuk agenda ketiga,yaitu Laporan Badan Legislasi mengenai penambahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2013, disampaikan bahwa ada lima RUU yang disusulkan akan masuk prioritas prolegnas yaitu: [1] RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia, [2] RUU tentang Hukum Disiplin Militer, [3] RUU tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, [4] RUU tentang Perubahan Atas UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan [5] RUU tentang Hak Cipta. Namun demikian, Rapat paripurna belum menyetujui penambahan RUU prioritas ini, dan masih akan dijadwalkan lembali setelah Fraksi-Fraksi mempelajarinya.

Untuk agenda Pidato Penutupan Masa Sidang IV, Ketua DPR mengawalinya dengan ucapa belasungkawa atas musibah gempa di beberapa wilayah di tanah air, antara lain di NTB dan baru-baru ini di Aceh, yang membawa banyak korban jiwa dan kerugian material. Dewan meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BNPB Daerah, serta instansi-instansi terkait, dapat segera menanggulangi akibat terjadinya bencana alam tersebut.

Di bidang legislasi, Dewan telah dapat menyelesaikan 7 (tujuh) RUU, yaitu RUU tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara, RUU tentang APBN-P 2013, RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, RUU tentang Keantariksaan, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), dan RUU tentang Pendidikan Kedokteran. Ada sekitar 25 (duapuluh lima) RUU yang masih dalam Pembicaraan Tingkat I dan pembahasannya masih akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. RUU-RUU tersebut telah mendapat persetujuan untuk diperpanjang, baik yang ditangani oleh Komisi-Komisi, Baleg maupun Panitia Khusus.
Di bidang anggaran, Dalam Masa Sidang IVini, Dewan telah menyelesaikan pembahasan dan menyetujui RUU tentang APBN-P TA 2013, termasuk perubahan asumsi dasar ekonomi makro untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian global dan memperkuat struktur APBN agar terhindar dari beban subsidi yang relatif besar.

Di bidang pengawasan, sesuai dengan rekomendasi DPR-RI, Tim Pengawas Kasus Bank Century terus melakukan rapat-rapat untuk memantau perkembangan penanganan kasus ini oleh Aparat Penegak Hukum. Dewan mendukung upaya yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus korupsi, namun Tim Pengawas belum melihat perkembangan yang signifikan, sementara telah ada tambahan dokumen dan data, serta hasil penyelidikan. Pada Masa Sidang ini, Dewan telah mengirim delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Korpolkam ke PT. Freeport di Timika, sehubungan dengan kecelakaan kerja yang menimpa karyawan PT. Freeport, yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 28 orang. Dalam kunjungan tersebut, delegasi telah mendiskusikan permasalahan kecelakaan kerja ini dengan PT Freeport Indonesia.

Masalah Sampang dan masalah TKI di Jeddah, juga menjadi sorotan Ketua DPR pada pidato ini. Selain itu, Ketua DPR juga menyoroti masalah pengurangan kuota haji sebesar 20%. Untuk maslah kuota haji, pengurangan kuota tersebut akan berdampak semakin panjangnya jadwal tunggu jamaah haji Indonesia. Karena negosiasi Pemerintah dan DPR RI dengan Pemerintah Arab Saudi terhadap kebijakan ini sudah final, maka Dewan meminta Pemerintah untuk berlaku adil dan menjelaskan secara transparan kepada para jamaah atas keputusan Pemerintah Arab Saudi.

Masalah lainnya yang menjadi keprihatinan Dewan adalah terjadinya kebakaran hutan dan kabut asap di wilayah Riau. Dewan meminta Pemerintah untuk fokus mengatasi kebakaran hutan, bersikap tegas dan memberikan sanksi terhadap setiap pelaku yang terkait masalah ini, serta segera melakukan tindakan antisipasi pencegahan agar kebakaran tidak terjadi di daerah lain.  

Dalam hal kerja sama regional/internasional antar parlemen, banyak kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dewan dalam bentuk berbagai pengiriman delegasi ke pertemuan antarparlemen, antara lain  AIPA Caucus di Vietnam, AIFOCOM to Combat the Drug Menace di Brunei Darussalam, PUIC Executive Committee di Azerbaijan, dan IPU Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law  di Yordania.

Di akhir Pidato, Ketua DPR meminta kepada Pemerintah untuk lebih pro-aktif dalam menghadapi hari besar keagamaan ini. Kebijakan operasi pasar harus lebih tepat sasaran. Pemerintah agar serius menangani penyediaan transportasi massal, perbaikan infrastruktur dan pelayanan yang lebih manusiawi kepada masyarakat. Permintaan ini khususnya berkaitan dengan aktifitas ekonomi di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.* 



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000

zaldy setyawan
Agustus 6 2013 , 02:04
kenapa ruu asn hasil karya komisi ii dpr tidak diagendakan untuk disahkan menjadi uu, pada hal ruu ini sangat ditunggu oleh pns didaerah
iantoir
Juli 30 2013 , 00:47
ruu asn kapan nih ditetapkannya? saat ini ada dimana \'bola\'nya ?
Mangabar Simorangkir
Juli 28 2013 , 13:35
Maju Terus DPR !!!!!!!!!!!!!! tapi jangan lupa untuk mengagendakan Pembahasan UU Advokat yang baru,karenaa dengan adanya pembahasan di DPR hal ini dapat menyelesaikan dan menjawab perseturuan yang terjadi di masyarakyat .