Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT JULI 2013

Images
Minggu keempat bulan Juli ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna tanggal 11 dan 12 Juli. Namun, untuk Laporan AKD minggu ini akan dilaporkan kegiatan pada Rapat Paripurna tanggal 11 Juli. Berikut rangkumannya:
 
Rapat Paripurna 11 Juli 2013
Sebelum Rapat Paripurna dimulai, Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa surat masuk, diantaranya dari Presiden perihal Permohonan Partimbangan bagi pencalonan Duta Besar LBBP negara sahabat untuk Republik Indonesia dan dari BPK perihal permintaan perimbangan mengenai Badan Pemeriksa negara lain yang menelaah sistem pengendalian mutu BPK.

Rapat Paripurna 11 Juli ini memiliki 6 agenda: [1] Laporan komisi XI mengenai hasil pembahasan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dan calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) periode 2013-2016 dilanjutkan pengambilan keputusan; [2] laporan komisi i mengenai hasil pembahasan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2013-2016 dilanjutkan pengambilan keputusan; [3] pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU inisiatif Komisi IV tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi RUU DPR; [4] pendapat fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU usul inisiatif Baleg DPR-RI tentang Advokat menjadi RUU DPR-RI; [5] pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan tentang RUU Pendidikan Kedokteran; [6] pengesahan pembentukan Pansus RUU tentang Keuangan Negara.

Untuk agenda [3], yaitu mengenai pendapat fraksi, Rapat paripurna menyetujui RUU inisiatif tentang perubahan UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi RUU DPR. Pertimbangan yang diberikan DPR atas rencana perubahan UU ini, karena UU No. 18 tahun 2009 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah. Bahwa kenyataannya, penyelenngaraan peternakan dan kesehatan hewan, belum memberikan hasil yang optimal, karena UU ini dimotivasi oleh pemanfaatan sumberdaya hewan, pada sub-sektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik berupa sandang, pangan dan energi. Beberapa pasal dalam UU No. 18 tahun 2009 telah dilakukan judicial review ke MK, yaitu terkait dengan penerapan prinsip pengamanan maksimal terhadap masukan dan pengeluaran produk hewan, penguatan otoritas veteriner, serta pemberian sertivikasi halal bagi hewan yang dipersyaratkan. Disamping putusan MK tersebut, sesuai dengan perkembangan dan pemenuhan kebutuhan hukum di masyarakat, substansi lain yang berkontribusi memberikan hasil yang belum optimal adalah penerapan prinsip pengamanan maksimal terhadap pengeluaran hasil inseminasi buatan, pencegahan penyakit hewan menular di dalam suatu wilayah dan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kesejahteraan hewan. Berdasarkan kondisi tersebut, DPR memandang perlu dilakukan penyesuaian perubahan atas UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Materi yang akan diatur dalam RUU perubahan ini, antara lain mengenai benih, bibit, dan bakalan untuk tujuan pemurnian jenis hewan ternak tertentu dan untuk produksi serta ketentuannya dalam mengeluarkan hasil inseminasi buatan ke luar negeri, pencegahan, muncul, tersebar dan atau keluarnya penyakit hewan dan zoonosis yang terjadi dalam suatu wilayah ataupun antarwilayah. Peredaran produk hewan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan. RUU inisiatif Komisi IV akhirnya disetujui rapat Paripurna menjadi RUU DPR.

Agenda [4] RUU inisiatif baleg tentang Advokat. RUU inisiatif ini dilatarbelakangi bahwa [1] Indonesia sebagai negara hukum, salah satu syaratnya adalah memberikan jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Jaminan ini ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. [2] bahwa penegakan hukum dalam suatu negara hukum menjadi penentu tercapai tidaknya tujuan kehidupan bersama suatu bangsa. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum menentukan, apakah suatu masyarakat akan tetap hidup dalam satu kesatuan tatanan sosial ayau tercerai berai menuju kepunahan, karena konflik sosial yang berkepanjangan. Berkaitan dengan hal tersebut, peran dan keberadaan advokat sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab yang dijamin oleh hukum dan peraturan peraundang-undangan menjadi sangat penting. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat berfungsi membela keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat untuk menyadari hak fundamentalnya di hadapan hukum. Advokat merupakan salah satu unsur dalam sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam penegakan supremasi hukum dan keadilan yang bebas dan mandiri. [3] selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat dalam jalur profesi diluar peradilan. Kebutuhan jasa hukum advokat diluar proses epradilan, pada saat ini kian meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam menghadapi pergaulan antar bangsa yang makin terbuka. [4] UU No. 18 tahun 2003 tentang Avokat telah berlaku selama 9 tahun sejak disahkan oleh DPR bersama Pemerintah pada 5 april 2003. Namun dalam perjalanannya, implementasi UU ini menemui banyk permasalahan. Sejak disahkan tercatat ada 9 uji materi UU Advokat dilakukan di MK. Dua diantaranya dikabulkan.

Pertama berkaitan pasal 31, yang menyatakan bahwa UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK berikutnya terkait dengan permasalahan keberadaan organisasi advokat yang telah menimbulkan friksi antar advokat, baik secara organisasi maupun individu. Selain dua hal tersebut, permasalahan lain yang timbul antara lain ketentuan mengenai advokat yang diangkat menjadi pejabat negara, persyaratan pengangkatan advokat, pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik, kewajiban memberikan jasa hukum cuma-cuma dan peranserta masyarakat.
Kerangka RUU ini: [1] mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; [2] meningkatkan partisipasi advokat dan masyarakat dalam penegakan hukum dan pemrintahan; [3] memberikan eksempatan seluas-luasnya kepada para advokat untuk berserikat dan perkumpul serta mewujudkan cita-cita organisasi advokat. [4] membentuk suatu sistem pembinaan advokat yang berkesinambungan demi peningkatan kualitas profesi advokat.

Dalam laporannya, ketua Baleg mengatakan bahwa dengan RUU ini menjadikan pengaturan dan landasan hukum bagi advokat lebih implementatif sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dan dapat membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat tidak mempu dalam mencari keadilan dan buta hukum di tengah-tengah peradilan Indonesia yang belum dapat menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. RUU ini disetujui Rapat Paripurna menjadi RUU DPR.

Agenda [5] mengenai pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan tentang RUU Pendidikan Kedokteran. RUU tentang Pendidikan Kedokteran yang dibahas selama tujuh kali masa sidang, mengandung berbagai substansi yang sangat urgen, strategis dan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan kedokteran. RUU ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum untuk mengatasi dan mengatur berbagai problem yang terkait dengan proses seleksi, proses belajar-mengajar, ketersediaan sarana dan prasarana, serta alat-alat laboratorium, tenaga pendidikan, dan masalah pendanaan pendidikan kedokteran. Dalam UU ini diatur adanya nomenklatur baru tentang Dokter Layanan Primer sebagai bagian dari pendidikan profesi, dan merupakan salah satu pilihan karir program profesi dokter yang setara dengan program dokter spesialis.

Setelah UU ini diundangkan, komisi X DPR-RI akan menyampaikan beberapa terobosan dalam perbaikan pendidikan kedokteran dan beberapa materi substansi atau norma-norma yang akan diperoleh manfaatnya oleh masyarakat. antara lain berkaitan dengan seleksi penerimaan mahasiswa yang menjamin adanya kesempatan bagi calon daerah sesuai kebutuhan daerahnya, kesetaraan jender dan kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Standar nasional pendidikan kedokteran ditetapkan oleh menteri. Dalam penyusunannya, standar pendidikan kedokteran mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang disusun secara bersama oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi rumah sakit pendidikan dan berkoordinasi dengan organisasi profesi. Uji kompetensi dilakukan sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter dan dokter gigi. Uji kompetendi dilaksanakan oleh fakultas kedokteran dan kedokteran gigi, berkoordinasi dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan organisasi profesi.

RUU ini terdiri dari 8 bab dan 64 pasal, dengan 3 pasal Ketentuan Peralihan dan 3 pasal Ketentuan Penutup. Ketentuan Peralihan antara lain diatur, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang sudah ada harus menyesuaikan ketentuan UU ini, paling lama 5 tahun sejak diundangkan. Program studi kedokteran dan studi kedokteran gigi yang sudah ada harus menyesuaikan diri paling lama 5 tahun sejak diundangkan.

Ketentuan penutup antara lain disebutkan bahwa semua pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan kedokteran tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru berdasarkan UU ini. ketentuan peraturan pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.
Agenda [6] pengesahan pembentukan Pansus RUU tentang Keuangan Negara telah disetujui.**



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000

Agusman Idris,SH,MH
September 2 2013 , 04:22
kepada Bpk Ketua DPR RI, saya sangat gembira melihar bapak, yg menulis buku-buku dan pengalaman bapak di DPR serta lika lukunya, namun mungkin bapak sangat sungkam menulis lika liku di DPR sekarang mungkin sudah beberapa lama tidak menjabat mungkin dapatkan ya pak, buku itu penting bagi pendidikan berpolitik santun negeri ini