Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA JULI 2013

Images
Minggu ketiga bulan Juli ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna tanggal 9 Juli diikuti Rapat Pripurna tanggal 11 dan 12 Juli. Namun, untuk Laporan AKD minggu ini akan dilaporkan kegiatan pada Rapat paripurna tanggal 9 Juli, dan perkembangan kegiatan Dewan lainnya. Berikut rangkumannya:
 
Rapat Paripurna 9 Juli 2013
Sebelum Rapat Paripurna dimulai, Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa surat masuk, diantaranya dari Pimpinan Baleg DPR-RI tertanggal 4 juli 2013 perihal Penyampaian Usul Inisiatif Baleg terhadap RUU tentang Advokat, dan surat dari Pimpinan Komisi V tertanggal 5 Juli 2013 perihal Penjadwalan RUU Perubahan Atas UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk diagendakan dalam Rapat Bamus dan Rapur DPR-RI menjadi usul inisiatif DPR. Menindaklanjuti surat ini, DPR akan mengagendakannya pada Rapur tanggal 11 Juli 2013.

Mengenai agenda pertama tentang Penyampaian RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012, Menteri Keuangan menyampaikan beberapa hal antara lain: bahwa berdasar ketentuan perundang-undangan, paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Pemerintah menyampaikan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN, berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Untuk memenuhi amanat UU tersebut, Pemerintah telah menyampaikan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2012 kepada DPR melalui Surpres No. R-29/Pres/06.2013 tanggal 28 Juni 2013. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP tahun 2012. Opini LKPP tahun 2012 masih sama dengan opini LKPP tahun 2011. LKPP tahun 2012 terdapat empat permasalahan yang menyebabkan pengecualian yaitu: [1] terkait penganggaran dan penggunaan belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial; [2] kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs belum menjamin kewajaran penyajian pendapatan dan belanja lainnya, [3] Pemerintah belum menelususi keberadaan aset Eks BPPN yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT PPA dan [4] terdapat permasalahan terkait SAL. RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2012 adalah LKPP tahun 2012 yang terdiri atas Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan disertai Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum dan badan lainnya. LKPP tahun 2013 ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tahun No. 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, lampiran II –standar akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual.

Agenda kedua, Pembicaraan Tingkat II terhadap RUU Keantariksaan, disampaikan oleh ketua Komisi VII, bahwa antariksa merupakan ruang beserta isinya yang terdapat di luar ruang udara, serta yang mengelilingi dan melingkupi ruang udara. Bagi Indonseia, antariksa dipandang sebagai ruang gerak, media dan sumberdaya alam yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pendayagunaan antariksa harus dilakukan dengan cara damai untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945. Saat ini sudah terdapat peraturan perundang-undangan tentang kegiatan keantariksaan yang mengatur aspek tertentu, khususnya aspek pemanfaatan dalam penyelenggaraan keantariksaan, seperti di bidang pemanfaatan dalam penyelenggaraan keantariksaan, seperti bidang telekomunikasi dan penyiaran. Indonesia juga telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional bidang keantariksaan, namun demikian, kondisi tersebut belum mampu menjawab kebutuhan keberadaan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan acuan bidang keantariksaan serta untuk memenuhi tuntutan perkembangan keantariksaan kedepan. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan menjawab kebutuhan UU di bidang keantariksaan, UU ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut. Untuk itu, DPR telah menugaskan Komisi VII untuk membahas RUU yang merupakan usul Pemerintah ini. RUU ini dibentuk dengan maksud antara lain: [1] mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam penyelenggaraan keantariksaan; [2] mengoptimalkan penyelenggaraan keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat dan produktifitas bangsa; [3] menjamin keberlanjutan penyelenggaraan keantariksaan untuk kepentingan generasi kini dan masa depan; [4] memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan keantariksaan; dan [5] mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan dan keantariksaan. RUU ini terdiri dari 19 bab dan 104 pasal.

Agenda ketiga, Pembicaraan Tingkat II RUU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah disetujui oleh Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU. RUU ini telah mengalami 8 kali perpanjangan. Proses penyusunan RUU awalnya diusulkan melalui inisiatif Pemerintah, 11 tahun yang lalu (tahun 2002), yang pada waktu itu berjudul RUU tentang Pemberantasan Pembalakan Liar (P2L). Mengingat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari pembalakan liar terhadap kelestarian hutan Indonesia, maka Komisi IV Periode 2004-2009 dengan penuh kesadaran yang tinggi mengambil inisiatif untuk melanjutkan pembahasan atas RUU tersebut dengan judul RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L). Pada Rapat Paripurna 16 Desember 2012, RUU ini kemudian menjadi RUU inisiatif DPR-RI, selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 Presiden telah memberikan penunjukan melalui Surpres kepada DPR-RI menugaskan Menteri Kehutanan, Mendagri, dan Menkumham untuk mewakili Presiden dalam pembahasan di DPR. UU ini lama dibahas karena Pemerintah mengajukan DIM sebanyak 602 DIM, dan selanjutnya dibahas melalui Panja, Tim Perumus, Tim Kecil, Tim Sinkronisasi, sampai dengan 15 Maret 2013. Dalam Laporan Pimpinan Komisi IV mengenai RUU ini, dikatakan bahwa RUU ini dititikberatkan pada pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang terstruktur, terdiri dari 2 orang atau lebih yang bertindak bersama, pada waktu tertentu, dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional dan atau melakukan penebangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Secara keseluruhan, RUU ini telah mendapat persetujuan seluruh fraksi di Komisi IV dan Pemerintah dalam Raker yang diselenggarakan pada tanggal 1 Juli 2013, namun PDI-P menyampaikan minder heads nota terhadap pasal 44 ayat (3) yang berdampak pula pada pasal 49.  PDI-P berpendapat bahwa semua barang bukti kayu hasil pembalakan lair yang berasal dari luar hutan konservasi harus disita oleh negara untuk dimusnahkan atau tidak dikomersialkan termasuk yang tergolong barang cepat rusak atau yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi, agar dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya serta mencegah timbulnya moral hazard bagi masyarakat. Namun pada rapat kerja 1 juli disimpulkan untuk tetap mempertahankan draft awal dengan mengembalikan aturan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disamping itu pasal 44 ayat 3 sebenarnya mengatur tentang barang bukti kayu sitaan yang tidak dapat dimusnahkan sebelum mendapatkan hukum tetap. RUU ini terdiri dari 12 bab dan 114 pasal. Di dalam penjelasan RUU ini dikatakan, bahwa upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil optimal. Hal ini disebabkan oleh antara lain peraturan perundangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk UU agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta memberikan efek jera pada pelakunya.

Agenda empat, Pembicaraan Tingkat II RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. RUU ini merupakan inisiatif Komisi IV dan setelah masuknya Surpres tertanggal 29 November 2011 maka Presiden menunjuk Menteri Pertanian, Menkeu Mendagri dan Menkumham untuk mewakili Presiden, membahas dengan DPR. Dalam laporannya, Pimpinan Komisi IV mengatakan bahwa pembangunan pertanian mempunyai peran sentral dalam memberikan kontribusi besar sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Namun, petani diahadapkan pada permasalahan yang menghambat keberhasilannya dalam usaha tani. Hambatan yang dihadapi antara lain kepemilikan lahan pertanian yang sempit, lemahnya sistem produksi dan distribusi dan rendahnya daya saing, sulitnya akses permodalan bagi petani, ketidakpastian dalam berusaha tani, maupun lemahnya kelembagaan petani. Petani di Indonesia umumnya berusaha dengan skala kecil, rata-rata usaha tani kurang dari 0,5 hektar dan bahkan sebagian patani tidak memiliki sendiri lahan usaha tani (buruh tani). Selain itu, para petani dihadapkan pada kecenderungan perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha tani, globalisasi dan gejolak ekonomi global, sistem pasar yang tidak berpihak pada petani dan rendahnya pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan memberdayakan petani melalui beragam strategi. Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani selama ini belum sepenuhnya didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik dan logistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi petani. Perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan dengan tujuan untuk [1] mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas kehidupan yang lebih baik; [2] menyediakan sarana dan prasaran pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani; [3] memberikan kepastian usaha tani; [4] melindungi petani dari fluktuasi harga, praktek ekonomi biaya tinggi dan gagal panen; [5] meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usahat tani yang produktif maju, modern dan kelanjutan dan; [6] menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Agenda kelima, Laporan Kinerja BAKN Tahun Sidang 2012-2013disampaikan oleh ketua BAKN Dr. Sumarjati Arjoso, SKM. Dalam laporannya, Ketua BAKN mengatakan bahwa kegiatan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK selama masa sidang ini telah dilakukan oleh BAKN antara lain melingkupi Penelaahan Atas IHPS I tahun 2012, IHPS II tahun 2012, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012. Hasil penelaahan telah secara resmi disampaikan BAKN kepada Pimpinan DPR dan Komisi-Komisi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki. Pokok hasil telaahan BAKN terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2012, yang telah diperiksa oleh BAKN antara lain menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara hampir disemua kementerian dan lembaga serta telah menjadi perhaitan publik antara lain Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 1,91 trilyun tetapi dananya belum tersalurkan sampai dengan 31 Desember 2012, tidak disetor ke kas negara sebesar Rp. 269,98  milyar penyalurannya tidak sesuai sasaran. [2] Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal Diakhir tahun sebesar Rp. 1,31 trilyun tidak sesuai dengan realisasi fisik.**



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000

manyur
Juli 15 2013 , 23:28
manusia jika dalam keadaan lapar iya akan perduli dengan sekitarnya, tapai kalo udah kenyang ga bakalan ingat tuh kebanyakan tidur lelap tuh kaya pemerintahan ekarang ini kali, saya sadar ga mungkin kalian ingat dengan kami perangkat desa yang selalu korpri / korban printah dan selalu dijajah oleh penguasa