Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA JULI 2013

Images
Minggu kedua bulan Juli ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna tanggal 2 Juli. Selain itu, dilaporkan mengenai perkembangan pembahasan fungsi legislasi Dewan. Berikut rangkumannya:

Rapat Paripurna 2 Juli 2013
Rapat Paripurna ini memiliki tiga agenda. Pertama; Laporan Komisi I DPR mengenai Hasil Pembahasan terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, Kedua ; Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil Pembahasan Penggantian Antar Waktu jabatan Anggota BPK RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, Ketiga; Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang- Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Agenda Pertama didahului dengan laporan Komisi I mengenai Hasil pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 21 calon anggota KIP yang telah dilakukan pada rapat komisi, dengan hasil telah dipilih 7 anggota KIP periode 2013-2017, dengan nama-nama sebagai berikut: (1) Ir. Abdul Hamid Dipopramono M.Si (2) Dyah Aryani Prastyastuti, S.H., M.H (3) Evy Trisulo Dianasari, S.H., M.H (4) Dra. Henny S Widyaningsih, M.Si (5) John Fresly, S.H., LL.M (6) Dr. Rumadi, MA (7) Yhannu Setyawan, S.H,. M.H. Komisi juga memutuskan empat calon anggota KIP PAW yang akan diambil dari urutan berikutnya apabila terjadi kekosongan, yang nama-namanya sebagai berikut; (1) Wahyu Kuncoro, S.IP., M.Si, M.IP (2) Dr. Halomoan Harahap, M.Si. (3) Juniardi, S.IP., M.H (4) Dra. Tiurma Mercy Sion Sihombing. Atas laporan komisi I tersebut, rapat paripurna memberikan persetujuan dan selanjutnya DPR akan menyampaikan surat kepada Presiden, menyampaikan tujuh nama calon untuk mendapatkan penetapan Presiden menjadi anggota KIP periode 2013-2017.

Agenda kedua adalah penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) BPK. Dalam rapat paripurna, Pimpinan Komisi XI telah menyampaikan laporan terhadap hasil pembahasan calon PAW Anggota BPK RI sebagai pengganti saudara Taufiqurrahman Ruki yang telah mengakhiri masa tugasnya karena pensiun. Melalui uji kepatutan dan kelayakan, dari 22 calon akhirnya Komisi menetapkan bahwa saudara Agus Joko Pramono, S.ST., Ak., M.Acc terpilih dengan 42 suara. Dengan demikian, saudara Agus Joko Pramono menggantikan saudara Taufiqurrahman Ruki. Atas laporan Komisi XI ini, rapat paripurna memberikan persetujuan, dan segera menyampaikan surat kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan.

Agenda ketiga adalah pembicaraan tingkat II/ Pengambilan keputusan tentang RUU Organisas Kemasyarakatan. Ketua sidang paripurna melaporkan bahwa pembicaraan tingkat II ini dilakukan pada tanggal 2 Juli sebagai tindak lanjut keputusan sidang paripurna tanggal 25 Juni, bahwa pengambilan keputusan ditunda selama satu minggu karena diperlukan konsultasi lebih lanjut dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Pansus. Disamping itu dalam hari-hari penundaan, Pansus juga melakukan sosialisasi dengan Pengurus Besar NU, Pengurus Besar Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia dan Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Atas masukan dari Ormas-ormas tersebut dan konsultasi yang dilakukan oleh Pimpinan Dewan dengan Pansus dan Pimpinan Fraksi, maka telah dilakukan penyempurnaan beberapa materi RUU. Ketua Pansus selanjutnya melaporkan hasil penyempurnaan atas revisi RUU kepada rapat paripurna.

Revisi yang dilakukan antara lain pada beberapa pasal, yaitu pasal 7; Bab IX pasal 35; Pasal 47 ayat 2 dan ayat 3; pasal 52 huruf D; Pasal 59 ayat 1 huruf A; Pasal 59 ayat 5; Pasal 65 ayat 3; dan pasal 83 huruf B. Pimpinan rapat Paripurna selanjutnya menawarkan kepada Fraksi-fraksi untuk memberikan persetujuan/ tidak memberikan persetujuan atas RUU Ormas yang telah mengalami penyempurnaan. Karena masih ada berbagai pendapat, maka akhirnya rapat Paripurna mengambil keputusan atas dasar voting/ suara terbanyak yang hasilnya adalah sebagai berikut: [1] menerima RUU Ormas untuk disahkan menjadi UU dengan jumlah 311 suara dari 6 Fraksi, yaitu F-Partai Demokrat, F-Partai Golkar, F- PDIP, F-PKS, F-PPP, F-PKB. [2] Sedangkan yang menolak ada 50 anggota, terdiri dari F-PAN, F-Gerindra dan F-Hanura.
Dalam konsideran dari RUU ini, disebutkan bahwa (1) kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, bagian dari HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI yang dijamin oleh UUD  Negara RI Tahun 45. (2) Bahwa dalam menjalankan hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, tiap orang wajib menghormati Hak Asasi dan Kebebasan orang lain, dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (3) Bahwa dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, ormas berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila. (4) Bahwa UU No.8 Tahun 1985 tentang Ormas, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu diganti.

Sambutan Presiden yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa Ormas yang terdaftar pada instansi Pemerintah sebanyak 139.957 organisasi, dengan rincian yaitu terdaftar pada Kemendagri 65.577, terdaftar pada Kemensos 25.406, terdaftar pada Kemenkumham 48.866 dan ormas asing yang terdaftar pada Kemenlu sebanyak 108 organisasi. Jumlah tersebut belum termasuk ormas yang hingga saat ini belum terdaftar pada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Pemerintah memiliki paradigma yang sama dengan DPR, yang menempatkan Ormas sebagai mitra strategis dalam pembangunan, dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional. Ormas merupakan asset bangsa dan potensi kekuatan masyarakat yang harus di kelola, agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika Ormas, serta dalam rangka memantapkan kehidupan demokrasi, maka Pemerintah menyambut baik adanya usul inisiatif DPR untuk merevisi UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena sudah tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 yang telah empat kali dilakukan amandemen. Perubahan UU ini sejalan dengan arah reformasi dalam rangka membangun sistem tata kelola organisasi yang baik, sehat, mandiri, profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD-N 1945.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi
Dalam masa sidang ke empat, beberapa RUU telah dan akan disahkan menjadi UU. RUU yang telah disetujui untuk disahkan menjadi UU yaitu, (1) RUU Ormas, yang merupakan inisiatif DPR dan masuk dalam Prolegnas 2013. (2) RUU tentang APBN-P 2013, yang merupakan RUU Kumulatif terbuka dan satu RUU lagi yaitu (3) RUU pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara, yang merupakan RUU daerah otonomi baru. RUU lain yang akan segera diselesaikan adalah RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; RUU tentang Desa dan RUU tentang Keantariksaan. Beberapa RUU masih akan dilanjutkan pembahasannya, walaupun sudah mengalami beberapa kali perpanjangan, yaitu RUU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H), RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang KUHP, RUU KUHAP, RUU Kejaksaan, RUU tentang Mahkamah Agung, RUU tentang Pilkada, RUU tentang Jabatan Notaris, RUU tentang Kepalangmerahan, RUU tentang Keperawatan, RUU tentang Pertanahan dan beberapa RUU lainnya. Diharapkan RUU ini pada masa sidang ke I yang akan datang, dapat segera diselesaikan.

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga masih dalam proses pembahasan di Komisi III. RUU KUHP ini diharapkan menjadi karya besar anak bangsa. Sebab selama ini bangsa Indonesia masih menggunakan KUHP warisan Kolonial Belanda. Sementara, KUHAP sebelumnya sudah berlaku hampir 32 tahun, kini dirasakan berbagai kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan KUHAP baru yang dapat mengantisipasi berbagai kekosongan hukum yang ada.



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000