Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KSP MOELDOKO?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
DULU CIUM TANGAN, SEKARANG MENUSUK DARI BELAKANG?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Nasional
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEEMPAT JUNI 2013

Images
Minggu keempat bulan Juni ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna tanggal 17 Juni, dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan Terhadap RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 2012 Tentang APBN 2013, dan beberapa kegiatan lain. Berikut rangkumannya:

Rapat Paripurna 17 Juni 2013
Rapat Raripurna 17 Juni dihadiri oleh 519 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Pimpinan Rapat adalah Ketua DPR, didampingi lengkap oleh 4 wakil ketua. Sebelum sampai agenda rapat, diberitahukan surat masuk dari Presiden, yaitu surat No. 311/DEN/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Permohonan Persetujuan Rancangan Kebijakan Energi Nasional, dan No. R-25/Pres/06/2013 tanggal 11 Juni 2013 perihal RUU tentang Perubahan Harga Rupiah. Sesuai dengan Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib, surat tersebut diserahkan pada Bamus untuk ditindaklanjuti.

Memasuki agenda parupurna, rapat mendengarkan Laporan Ketua Banggar DPR-RI yang disampaikan oleh Ir. Ahmadi Noor Supit mengenai hasil pembahasan RUU APBN-P 2013, terdiri dari proses pembicaraan tingkat I RUU APBN-P 2013. Proses pembahasan dimulai 22 Mei 2013 dengan dilakukannya Raker Banggar dengan Menkeu, Men PPN/Kepala BAPPENAS, dan Gubernur BI, dengan agenda penyampaian Pokok-Pokok RUU APBN 2013 dan pembentukan Panja dan Tim Perumus, yaitu Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan; Panja Belanja Pemerintah Pusat, Panja Transfer ke Daerah dan Tim Perumus draft RUU. Pada tanggal 15 Juni 2013, Badan Anggaran melakukan rapat kerja dengan Menkeu/Men PPN/Kepala BAPPENAS dan Gubernur RI dalam rangka pengambilan keputusan terhadap draft RUU APBN-P 2013.

Sebelumnya dilakukan Raker Komisi VII Raker, Komisi XI untuk membahas asumsi dasar dalam RUU APBN-P TA 2013, dilanjutkan rapat kerja komisi-komisi dengan pasangan kerja masing-masing, untuk pembahasan perubahan RKA-K/L 2013. Badan Anggaran menerima Pimpinan Komisi IV DPD RI yang menyampaikan pertimbangan DPD RI terhadap RUU ini.

Pembahasan tingkat I atas RUU APBN-P TA 2013 di Badan Anggaran DPR RI, menyepakati:
Asumsi Ekonomi Makro : Pertumbuhan ekonomidisepakati sebesar 6,3%, Inflasidisepakati sebesar 7,2%, Nilai tukar rupiahterhadap Dolar Amerika Serikat disepakati sebesar Rp9.600,0/US$1, Tingkat suku bunga SPN 3 Bulan disepakati sebesar 5,0%, Harga rata-rata minyak mentah Indonesia disepakati sebesar US$108,0/barel, Lifting minyak disepakati sebesar 840,0 ribu barel/hari, Lifting gasdisepakati sebesar 1.240,0 ribu barel setara minyak/hari, Lifting Minyak dan Gasdisepakati sebesar  2.080,0 ribu barel/hari.

Beberapa fraksi memberi catatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi antara lain: (1) Fraksi PDI Perjuangan meminta pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4% dengan asumsi bahwa Pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dalam APBN-P TA 2013, (2) Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemerintah untuk (i) menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, (ii) mengurangi angka kemiskinan menjadi 21% mencakup kelompok kategori miskin dan hampir miskin/rentan, (iii) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Fraksi PKS menyatakan bahwa dalam pengajuan RUU APBN-P TA 2013 oleh Pemerintah sudah menyertakan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, sehingga Fraksi PKS tidak dimungkinkan untuk membahas RUU APBN-P TA 2013 yang tidak menyertakan kebijakan tanpa kenaikkan harga BBM bersubsidi.  Artinya, persetujuan angka Fraksi PKS tidak menunjukkan persetujuan kenaikan harga BBM bersubsidi.  Untuk itu, jika Pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, Fraksi PKS menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P TA 2013 sebesar 6,5%, namun jika terjadi kenaikan maka Fraksi PKS setuju dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%.

Fraksi Parta Gerindra menyetujui pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P TA 2013 sebesar 6,3%-6,4%, dengan catatan (i) agar Pemerintah bersungguh-sungguh menurunkan gini ratio, (ii) agar Pemerintah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Nilai Tukar Petani, (iii) Setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan minimal 450 ribu lapangan kerja baru.

Terkait dengan catatan dan Pendapat Fraksi-Fraksi, Pemerintah berpendapat bahwa selama tidak dalam target angka tertentu, Pemerintah akan sepakat. Namun demikian, Pemerintah akan memperhatikan semua indikator kesejahteraan.

Catatan Fraksi-fraksi atas Inflasi antara lain: (1) Fraksi PDI Perjuangan menyetujui inflasi sebesar 6,0%, (2) Fraksi PKS menyetujui inflasi sebesar 6,0% dengan tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi, (3) Fraksi Partai Gerindra menyetujui inflasi sebesar 7,2% sebagai acuan dalam pembahasan. Besaran inflasi menurut Fraksi Partai Gerindra adalah sebesar 6,5%, dan Pemerintah harus mampu mengendalikan dampak tidak langsung kenaikkan harga BBM terhadap transportasi umum.

Catatan Fraksi-fraksi atas Lifting Minyak : Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS mengusulkan lifting minyak minimal sebesar 865,0 ribu barel/hari.Catatan Fraksi-fraksi atas lifting Gas : Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS mengusulkan lifting gas minimal sebesar 1.360,0 ribu barel setara minyak/hari.
Pendapatan Negara : Berdasarkan besaran asumsi dasar yang telah disepakati, maka Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBN-P TA 2013 adalah sebesar Rp1.502,0 triliun, yang terdiri dariPendapatan Dalam Negeri sebesar Rp1.497,5 triliun dan Hibah sebesar RpRp4,5 triliun.

Belanja Negara : Belanja Negara dalam APBN-P TA 2013 disepakati sebesar Rp1.726,2 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.196,8 triliun (yang terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp622,0 triliun dan Belanja Non K/L sebesar Rp574,8 triliun)  dan Transfer ke Daerah sebesar Rp529,4 triliun.
Belanja Pemerintah Pusat : Adapun pokok-pokok perubahan Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat meliputi hal-hal sebagai berikut:(1) Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) sebesar Rp12,5 triliun, yang terdiri dari (i) Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp7,5 triliun, (ii) Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp0,7 triliun, (iii) Program beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebesar Rp4,3 triliun dengan penambahan penyaluran menjadi 15 kali dan percepatan penyalurannya.(2) Pelaksanaan Program Khusus, yang terdiri dari (i) Pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp9,3 triliun dengan parameter 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS), sebesar Rp150.000/bulan/RTS, selama 4 (empat) bulan, dan (ii) Pengalokasian anggaran untuk Program infrastruktur dasar sebesar Rp7,3 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.196,8 triliun antara lain terdiri dari: (1) Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp112,5 triliun,(2) Subsidi Energi sebesar Rp299,8 triliun, yang terdiri dari:Subsidi BBM, BBN dan LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp199,85triliun, Subsidi listrik sebesar Rp99,98 triliun, Subsidi non energi sebesar Rp48,3 triliun.

Beberapa fraksi-fraksi memberikan catatan tentang subsidi BBM antara lain: (1) Fraksi PDI Perjuangan meminta untuk besaran alpha BBM bersubsidi dengan formula APBN + Rp50,0/liter subject to pembahasan besaran/alokasi anggaran Subsidi BBM, dan besaran subsidi BBM, BBN dan TabungGas3 Kg sebesar Rp242.000,0 miliar, (2) Fraksi PKS menyetujui volume BBM bersubsidi sebesar  47 juta KL, dengancatatan: (i) Agar dirumuskan dalam draft RUU (tambahan pasal) tentang pengendalian kuota BBM bersubsidi oleh Pemerintah, (ii) Agar Pemerintah terus berupaya untuk melakukan konversi BBM ke BBG atau energi yang lebih murah, (iii) Volume BBM bersubsidi sebesar 47 juta KL tidak dapat dilampaui untuk mendorong pengendalian, (iv) Besaran subsidi BBM, BBN dan Tabung 3 Kg dalam postur RAPBN-P TA 2013 Fraksi PKS sebesar Rp247.818,4 miliar, (v) Fraksi PAN meminta agar sistem pengawasan dan pengendalian volume BBM bersubsidi oleh Pemerintah harus berjalan dalam tahun 2013 ini, (3) Fraksi PKB meminta agar Pemerintah melakukan pengendalian volume BBM bersubsidi secara terus-menerus, (4) Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah untuk : (i) Memberikan jaminan kepada masyarakat terkait penyediaan BBM dan tidak terjadi over kuota (ii) Penghematan subsidi BBM agar dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Beberapa fraksi memberikan catatan tentang subsidi listrik antara lain : Fraksi PKS tidak menyetujui dan mengusulkan margin usaha lebih kecil dari 7%, Terhadap subsidi Listrik Badan Anggaran meminta Pemerintah untuk mengutamakan energy mix menjadi prioritas dari pembangkit listrik untuk mengurangi penggunaan BBM.

Belanja Transfer Ke Daerah : Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah telah menyepakati Transfer ke Daerah sebesar Rp529,4 triliun. Defisit : Dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.502,0 triliun dan Belanja Negara sebesar Rp1.726,2 trilun maka disepakati besaran defisit dalam APBN-P TA 2013 adalah sebesar Rp224,2 triliun atau 2,38% dari PDB.  Besaran defisit ini lebih rendah dari RAPBN-P nya yang sebesar 2,48% dari PDB, namun lebih tinggi dari APBN TA 2013 yang sebesar 1,65% dari PDB. Pembiayaan : Pembiayaan untuk menutup defisit tersebut bersumber dari: (1) Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp241,1 triliun dan (2) Pembiayaan Luar Negeri (neto) sebesar negatif Rp16,9 triliun. Hasil keputusanRUU tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013(RUU APBN-P TA 2013)antara Badan Anggaran DPR RI, Pemerintah dan Bank Indonesia telah diambil dalam rapat Paripurna, Senin, tanggal 17 Juni 2013 melalui mekanisme voting dengan jumlah suara 338 setuju dan 181 tidak setuju.

Pelantikan PAW
Ketua DPR melantik 2orang anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) di Operation Room Gedung DPR, Selasa (18/6), yaitu Ade Barkah dari Partai Keadilan Sejahtera mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat XImenggantikan Kemal Azis Stamboel, dan H. Husni Nurin dari Partai Kebangkitan Bangsa yang mewakili Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II menggantikan H. Bambang Heri Purnama.Ketua DPRberharap,kedua anggota PAW yang baru saja dilantik dapat langsung menunjukkan performa yang optimal, terutama dalam kurun waktu produktif lebih kurang 1 tahun untuk menjabat sebagai anggota dewan.



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000